Benarkah Kita Dilarang Berteman Dekat dengan Orang Kantor?

Sebagai karyawan baru, “Alya”, 29 sering merasa sungkan jika pulang duluan. Selain takut di-gaslighting atasan yang biasanya sengaja berdiam di kantor sampai malam, ia juga ingin dekat dengan teman-teman. Alasannya, kata dia, berteman erat dengan orang-orang kantor bisa membantunya menggenjot produktifitas, bikin betah, dan tak membuatnya tersisih.

“Punya teman dekat di kantor penting ya, meskipun ongkos yang harus dibayar, gue harus pulang lebih malam, terus-menerus ramah, dan basa-basi lebih banyak ke orang yang sebenarnya enggak gue suka-suka amat,” ujarnya pada Magdalene, (18/10).

Perempuan asal Bogor, Jawa Barat itu mengaku punya kepribadian ekstrovert, sehingga ia tak keberatan jika harus mengorbankan waktu dan tenaganya untuk berteman dengan semua orang kantor.

“Meskipun orang kantor itu toksik?” tanya saya.

“Iya, meskipun dia toksik. Suatu saat berteman dengan orang macam itu akan membantu gue kok suatu hari.”

Pendapat yang berseberangan disampaikan oleh Rudi Wibawanto, 33, karyawan perusahaan startup berkembang di Jakarta Selatan. Ia menolak menjadi people pleaser apalagi pulang lebih malam cuma bisa dekat dengan orang-orang kantor.

Gue selalu memegang prinsip, berteman boleh tapi jangan terlalu dekat. Lo juga enggak perlu merasa punya kewajiban untuk berteman dengan semua orang jika lo enggak mau,” ungkapnya, (19/10).

Sebagai gantinya, Rudi justru sengaja menetapkan batasan (boundaries) saat berteman dengan orang-orang di tempatnya bekerja. “Cara kerjanya mirip seperti pertemanan di luar kantor. Gue bakal menyeleksi siapa orang yang cocok jadi teman. Siapa yang cuma pantas diketahui namanya saja.”

Gue juga biasanya menghindari berteman dekat dengan orang yang berpotensi banyak drama, terlibat politik kantor, dan bikin jadi enggak nyaman. Intinya, sih, gue cuma berusaha sebisa mungkin untuk profesional aja, bisnis ya bisnis, teman ya teman, susah kalau dicampur-campur,” terangnya.

Baca juga: Apa itu Politik Kantor dan Bagaimana Cara Menavigasinya

Benarkah Berteman dengan Orang-orang Kantor Nirfaedah?

Umumnya, saat membahas soal preferensi pertemanan di kantor, para karyawan terbelah. Ada yang mendukung pertemanan dekat, tapi tak sedikit menolaknya dengan pelbagai alasan.

Buat Rudi yang tak mau punya teman dekat di kantor, ia beralasan, semakin dekat dengan orang, kian besar pula gesekan dan potensi konflik di depan mata. Menurutnya, berkonflik dengan teman kantor adalah salah satu hal yang rumit, karena ujung-ujungnya berpengaruh terhadap produktivitas atau kualitas kerja.

Lalu, apa kata riset soal ini? Sayangnya, banyak riset yang juga menunjukkan hasil beragam. Gallup meneliti karyawan-karyawan di Amerika Serikat (AS) hingga berkali-kali selama sepuluh tahun dan mencatat, 63 persen responden perempuan pekerja setuju memiliki teman dekat di kantor, sedangkan mereka yang menolak berteman dekat ada 29 persen. Persahabatan dengan teman kantor ini membuat karyawan merasa aman sekaligus membantu kita untuk tampil dalam performa yang baik, tutur Donald Clifton, mantan psikolog pendidikan yang mendirikan Gallup.

Riset senada ditunjukkan oleh Virgin Pulse yang berkolaborasi dengan Future Workplace pada 2018. Meneliti lebih dari 2.000 manajer dan karyawan di 10 negara, hasilnya 1 dari 10 orang yang tak memiliki teman dekat di kantor, merasa kesepian dan tertinggal dari pekerjaan mereka. Lebih lanjut, dua per tiga responden bilang, mereka cenderung betah di tempat kerja jika menganggap orang-orang kantor sebagai teman dekat bahkan keluarga.

Sebuah studi terpisah yang dilakukan Officevibe mencatat, sebanyak 70 persen karyawan mengatakan, teman di tempat kerja adalah elemen paling penting untuk kehidupan kerja yang bahagia. Bahkan, 58 persen pria akan menolak pekerjaan bergaji lebih tinggi jika mereka tidak cocok dengan rekan kerja. Apalagi mengingat jumlah waktu yang dihabiskan di tempat kerja dengan durasi cukup intens, mustahil jika hubungan pertemanan—entah bagaimanapun wujudnya—bisa terhindarkan.

Baca juga: Mengejar Karier: Antara Passion dan Realitas

Berteman Boleh Asal Ada Batasan

Di luar riset-riset di atas, ada juga pernyataan pakar yang menyebutkan, berteman terlalu dekat dengan orang kantor justru bisa jadi bumerang. Amy Cooper, psikolog industri yang dikutip oleh CNN misalnya bilang, berteman dekat dengan rekan kerja bisa meningkatkan daya saing dan bibit-bibit kebencian. Karena itulah menurut Cooper, karyawan di kantor tak perlu memaksakan diri untuk berteman dekat, tapi mencoba bersikap ramah dengan rekan-rekan.

“Kita sering menyebut orang yang dekat dengan kita di tempat kerja sebagai ‘teman’, tetapi ada perbedaannya. Meskipun bersosialisasi dapat membantu meningkatkan kebahagiaan di tempat kerja, batasan adalah kunci. Kamu bisa minum kopi atau makan siang bareng, tapi tak perlu mengundang mereka pulang ke rumah untuk pesta barbekyu atau mengikuti acara keluarga khusus,” ucapnya.

Selain menjaga jarak, Cooper juga menyarankan agar batasan yang dibuat, termasuk tidak mudah curhat semua hal sensitif dan rahasia tergelap hidup kita. Sebab, kata dia, curhat hal pribadi berlebihan, bisa membuat perasaan tak enakan rentan mendominasi hubungan profesional. Semisal, saat kamu temanmu butuh uang, tapi kamu yang dapat promosi atau penugasan proyek

Pertanyaannya, apakah mungkin membuat jarak dan batasan dengan rekan kerja di kantor? Elizabeth Grace Saunders, penulis Divine Time Management and How to Invest Your Time Like Money (2015) memberi lima tips untuk membuat batasan di kantor, untuk berteman dengan orang kantor dengan porsi yang pas:

  1. Ucapkan terima kasih hanya untuk bantuan yang berarti

Kamu tak wajib membalas semua email atau pesan teks dari rekan kerja, apalagi jika pesan-pesan itu relatif mengganggu. Silakan balas pesan dan beri apresiasi rekan-rekan kerjamu yang jelas-jelas telah melakukan pekerjaan ekstra pada suatu proyek atau berbuat baik padamu. Tunjukkan apresiasimu secara langsung dengan tatap muka jika memungkinkan.

  1. Luangkan waktu untuk bertemu

Bagian ini penting untuk memberi pesan bahwa kamu adalah rekan yang baik dan mau meluangkan waktu untuk teman-teman kerja. Namun sekali lagi kamu harus menyeleksi orang-orang yang mau kamu prioritaskan untuk bertemu demi tujuan yang jelas. Bukan sekadar haha-hihi, menggunjingkan orang, atau melakukan hal yang membuang-buang waktumu.

  1. Proaktif menawarkan dukungan

Ada saat-saat ketika teman-teman kerjamu merasa sangat rentan di kantor, entah karena masalah di kantor atau rumah. Kamu tak perlu mengobrol secara teratur sampai larut malam, pulang bareng, atau menunggunya untuk pergi bersama kemana-mana, tapi sediakan bahumu atau kupingmu jika orang kantor memercayaimu untuk bercerita masalah yang mereka hadapi.

Tips-tips itu mungkin terdengar simplistis dan penuh perhitungan, tapi penting kamu lakukan agar nyaman di kantor: Bisa berteman, tapi juga tak terjebak pada drama politik kantor karena terlalu dekat dengan rekan-rekan kerja.

Read More

In a Lockdown, Where Does Work End and Parenting Begin?

All parents work. The difference lies in the breakdown between their paid and unpaid workloads. That equation is influenced by many things, including education, qualifications, age, ethnicity, financial status, number and age of dependants, gendered and societal expectations, and personal choice.

But during COVID-19 lockdowns, many working parents have had to conduct their paid work – usually done in the workplace – at home. Personally, professionally and geographically, this is new territory — for working parents, their loved ones and their employers.

It is also largely uncharted territory for researchers. Previous academic studies of work-life integration have largely treated home and work as separate domains, with clearly demarcated tasks performed in distinct locations and at different times.

Additionally, past research into balancing those roles and working flexibly (including from home) has found parents mainly worked while children were at school or day care, or that they weren’t in full-time paid work.

Also read: Working Mothers: Enough with the Guilt Trip!

The Lockdown Effect: Zigzag Working

Lockdowns have changed that, requiring many parents to work full-time while simultaneously schooling and caring for their children.

In this context, we suggest established, seemingly distinct concepts such as “work-life conflict” or “work-life balance” are limited in their ability to reflect and describe this new pandemic reality.

To that end, we have conceived a new concept that more accurately describes the working parent’s experience of juggling paid work (formal employment) and unpaid work (such as caregiving, household duties and volunteering) when both are being performed in the same environment during the same blocks of time.

We call it “zigzag working”.

Let’s imagine a typical example: Sarah teaches 26 nine- and 10-year-olds at a local primary school and is also mum to two kids aged 11 and 15, both studying from home during lockdown. Her husband is an essential worker, so he still goes out to work during the week.

One hour of her morning might look something like this:

9am: set up in the kitchen, designated as her “work zone”, she begins a Zoom session with her class to facilitate a 20-minute discussion

9.07am: motions to her teenage son not to eat the ingredients she is planning to use for dinner that night

9.20am: leaves the Zoom call, giving her students time to complete a task and for her to hang out a load of washing and reply to an email from a parent

9.35am: goes online again with her students for eight minutes to check their progress

9.41am: is approached by her 11-year-old daughter who needs help with her Maths

9.50am: brings her class back together on Zoom to hear about their work, while also indicating to her son what he can eat from the fridge

Also read: Working Does Not Make You a Lesser Mom

Or another imaginary example: Ananya is a senior team manager working in banking. She’s a solo mum of twin boys aged 16, also studying at home and really missing soccer, which both play at a high level. They have a Labrador puppy.

1.15pm: listening live to her CEO update, she is texting her boys to encourage them to get out for a skate rather than spend their lunchtime gaming (they ignore her)

1.30pm: after the update, she grabs some of leftovers as lunch

1.37pm: takes a phone call from a team member

1.48pm: now that her boys have resumed online classes she sits down to reply to several emails

2.07pm: encourages one son to complete an overdue school project, as well as filling the dog’s water bowl

2.11pm: starts an urgent conversation via Teams with her manager

2.17pm: realizes one of her twins is gaming when he’s meant to be working on his project

2.19pm: courier knocks on the door, no one else hears it, she interrupts another Teams meeting

New Territory for Employers

These scenarios illustrate the realities of zigzag working — the continuous and concurrent diving between paid and unpaid work as micro sessions, or managing paid and unpaid tasks simultaneously.

During lockdowns, many of the forms of support parents rely on – including relatives, paid household services, schools, day cares centres and after-school sports – are not available.

This is also new territory for employers, with many making up the rules as they go along and with large numbers of staff working at home full time.

We encourage employers to think about the roles working parents are juggling. Some tried and true forms of organizational support and being a “good employer” will no doubt apply here.

Employers might also consider tweaks for lockdown working, including:

  • recognising that working parents may be frequently interrupted, prolonged periods of “focused time” do not exist, and there is no such thing as “complete silence”
  • not starting online meetings exactly on the hour, when school class sessions typically start
  • checking in advance with working parents when is convenient to take a call, or scheduling a time for one
  • breaking up long online meetings with micro breaks for all participants
  • recording organizational updates so parents can tune in at a time to suit the family schedule
  • enabling and encouraging staff to take reasonable breaks, as they would do in a normal work environment
  • encouraging and facilitating discussions of “chaos” to counteract notions of being the ideal worker or parent.

Researching The Reality of Zigzag Working

Life was complex before COVID-19. Now it feels especially challenging. We encourage employers to understand the reality of zigzag working and to play a positive part in it. As well, they should recognize zigzag working may also be experienced by working grandparents and contractors managing several jobs on top of family responsibilities.

For a parent, the impacts of zigzag working may be magnified if they have a partner also trying to do paid work in the home.

The permutations are many. So too are the research opportunities to study and understand this new zigzag reality.

This article was first published on The Conversation, a global media resource that provides cutting edge ideas and people who know what they are talking about.

Candice Harris is Professor of Management at Auckland University of Technology.

Jarrod Haar is Professor of Human Resource Management at Auckland University of

Read More

Rehat Pangkal Sehat

Baca cerita sebelumnya di sini.

“Aku capek, tapi aku enggak bisa istirahat dan enggak boleh sakit. Nanti anak sama suamiku gimana? 😭.”

Kamu pernah atau sering merasakan situasi seperti ini? Kamu enggak sendirian, kok. Faktanya, banyak perempuan merasakan hal yang sama, termasuk Indah.

Dalam episode kali ini, kita akan melihat betapa pentingnya dukungan pasangan ketika kesehatan fisik maupun mental kita sedang tidak baik-baik saja, apalagi ketika seseorang baru saja memiliki anak.

Tidak hanya pasangan, kantor juga perlu memberi dukungan pada karyawan terkait dengan penyediaan layanan konseling bagi karyawan yang membutuhkan.

Read More

Ah, itu Biasa!

Baca cerita sebelumnya di sini.

pelecehan seksual di tempat kerja
pelecehan seksual di tempat kerja masih sering terjadi
Cara menghindari pelecehan seksual di tempat kerja
pelecehan seksual di tempat kerja perempuan jangan cuma bersabar

“Ah, biasalah itu. Kamu kan wartawan, harus tahan banting. Digoda sedikit sama narsum laki-laki, gak perlu dibesar-besarin.”

“Maklumi aja, lingkungan kerja kita ini dominasi laki-laki, jadi harus biasa dengan bercandaan mereka yang kadang seksual itu.”

Kita berjumpa lagi dalam cerita Indah dan Dewi yang saat ini tengah mengalami permasalahan lain di kantor mereka. Beberapa kali mereka berdua mengalami pelecehan di tempat kerja, atau malah diremehkan pengalamannya, dan dianggap bahwa hal tersebut lumrah terjadi. Mereka juga disarankan untuk mengalah.

Namun, mau sampai kapan perempuan harus mengalah dan merasa tidak aman ketika bekerja?

Bila kita melihat dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Australian Human Rights Commission dengan judul The Legal Definition of Sexual Harassment, pelecehan seksual di tempat kerja adalah segala tindakan termasuk dalam lingkungan kerja dan budaya tempat kerja yang bersinggungan dengan perilaku menyimpang seksual serta melanggar hukum adalah pelecehan.

Beberapa contoh yang termasuk dalam kekerasan seksual di tempat kerja adalah berbicara asusila, pornografi, mencibir dengan pembahasan seksual di depan umum, percakapan, sindiran, dan lelucon yang menyangkut seksual sampai menyinggung perasaan seseorang.

Apakah kamu merupakan seorang ibu pekerja? Agar gampang mengenali pelecehan seksual di tempat kerja, berikut ini jenis pelecehan seksual di tempat kerja yang perlu kamu ketahui serta waspada.

Pelecehan Seksual oleh Sesama Pekerja

Pelecehan seksual di tempat kerja enggak cuma bisa dilakukan oleh orang yang sudah berada di posisi manajerial atau yang sudah memiliki jabatan.

Malah ada beberapa kasus kekerasan seksual justru berasal dari teman sesama karyawan.

Lingkungan kerja yang membikin kamu jadi enggak nyaman atas sikap serta tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh rekan kerja sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan adalah salah satu contoh tempat kerja yang enggak bersahabat dan bisa jadi karena adanya pelecehan seksual.

Beberapa jenis pelecehan seksual termasuk:

  • Memegang bagian tubuh tanpa izin
  • Mengatakan jokes yang terdengar mesum dan menyinggung perasaan
  • Diskriminasi gender
  • Kekerasan seksual lewat verbal
  • Mengirimkan surel, pesan, atau foto yang berbau seksual
  • Bahasa tubuh yang memperlihatkan sikap tidak pantas

Akibatnya, korban akan jadi merasa terancam, enggak nyaman, serta menjadi takut ke kantor. Sikap serta hukuman tegas harus diberikan dan tanggung jawab pada setiap karyawan.

Sehingga tidak akan ada lagi kekerasan seksual ataupun diskriminasi gender yang terjadi di tempat kerja.

Read More

Maria Ressa: Penegak Kebebasan Pers Filipina, Peraih Nobel Perdamaian 2021

“Saya sangat bersyukur dan terhormat karena jurnalis mendapatkan perhatian, artinya komite menunjukkan jurnalis menerima serangan. Mungkin masa depan kita akan bergantung pada seberapa baik kita bekerja.” 

Kata-kata ini diungkapkan Maria Ressa jurnalis Filipina kepada Al Jazeera, setelah meraih penghargaan Nobel Perdamaian 2021 pada 8 Oktober lalu. Bersama Dmitry Andreyevich Muratov, Ressa memenangkan penghargaan tersebut karena upayanya melindungi kebebasan berekspresi, yang merupakan prasyarat demokrasi dan perdamaian. Dengan berani ia menyoroti perihal penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan, dan otoritarianisme di Filipina.

Berprofesi sebagai jurnalis selama puluhan tahun, perempuan berusia 58 tahun itu menyatakan kehadiran teknologi membuat platform berita kehilangan kekuatannya dalam melakukan gatekeeping. Situasi ini membuat fakta menjadi diperdebatkan di ruang publik, sehingga batas antara fakta dan kebohongan menjadi kabur.

Kepada CNN, Ressa mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan pemilihan presiden Filipina pada 2022. Ia menyampaikan, jika platform yang menyampaikan berita bias terhadap fakta, integritas pemilu dipertanyakan karena yang disebarkan adalah kebohongan dan kebencian.

“Filipina tidak akan keluar dari situasi ini apabila fakta, penalaran berdasarkan bukti, dan realitas bersama tidak didapatkan,” ujarnya, menggambarkan situasi negaranya yang akan semakin terpecah.

Baca Juga: Zarifa Ghafari, Wali Kota Perempuan Termuda Afghanistan yang Diancam Taliban

Mendapat Ancaman Karena Mengkritik Pemerintah

Berawal dari sebuah laman Facebook bernama MovePH pada Agustus 2011, Ressa mendirikan Rappler pada Januari 2012 bersama sekelompok jurnalis lainnya. Mengutip Sydney Morning Herald, Founder dan Senior Editor Rappler, Chay Hofileña mengatakan, mereka melihat jurnalisme dan media sosial berpotensi membentuk perubahan sosial.

Lewat platform berita, mereka ingin menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia, kasus korupsi, isu-isu misoginis, menyelidiki pengusaha ternama di Filipina, perang narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte, dan kampanye pembunuhan yang merenggut 20.000 nyawa.

Pada Oktober 2016, Maria Ressa jurnalis Filipina memublikasikan sebuah artikel berjudul “Propaganda war: Weaponizing the internet” di situs Rappler. Artikel ini menyoroti Duterte dan pendukungnya yang mengerahkan pasukan untuk mengintimidasi oposisi, menyebarkan disinformasi di internet, dan membungkam kritik. Artikel tersebut dianggap mendiskreditkan pemerintah, dan banyak komentar yang menyerang jurnalis atau media yang memublikasikannya.

Sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak menurut We Are Social, masyarakat Filipina menggunakan media sosial sebagai alat propaganda, sehingga disinformasi tumbuh dengan cepat. 

Dari peliputan tersebut, banyak yang mempertanyakan kredibilitas Ressa sebagai seorang jurnalis. Ada yang menuduhnya berbohong dan mengatakan informasi yang disampaikan dalam artikel tersebut tidak akurat. Lebih dari itu, ia menerima lebih dari 2000 sumpah serapah di Facebook pada 2017. Penyerang itu menjulukinya dengan istilah-istilah kotor, hingga diancam akan mati, ditangkap, dan dipenjarakan. Bahkan, seorang laki-laki menyumpahinya diperkosa hingga mati. 

Serangan itu tak hanya dilakukan oleh pendukung Duterte, sang presiden pun melakukan aksinya dengan menyebut Rappler dimiliki oleh Amerika Serikat, didanai oleh Central Intelligence Agency (CIA), dan media yang menyebarkan berita palsu. Dari serangan yang terjadi, jelas tampak bahwa kebebasan pers di Filipina terancam.

Dilansir The Guardian, persoalan tersebut membuat Securities and Exchange Commission (SEC), sebuah lembaga pemerintah Filipina yang bertanggung jawab mengatur industri sekuritas, mencabut surat izin Rappler. Namun, saat kasus tersebut dibawa ke pengadilan banding, disebutkan kasusnya tidak berdasar sehingga dikembalikan ke SEC.

Baca Juga: Mengenal Jia Ling, Sutradara Perempuan Tiongkok yang Sedang Meroket

Ditangkap Akibat Pencemaran Nama Baik

Pada Oktober 2017, Wilfredo Keng menuntut Ressa dan Reynaldo Santos, karena Rappler mempublikasikan artikel penyuapan Keng ke Hakim Agung Renato Corona. Sebetulnya artikel itu dipublikasikan pada 2012, sebelum Benigno Aquino III menandatangani UU tindakan pencemaran nama baik di dunia maya.Namun, karena ada kesalahan pengejaan, Rappler menerbitkan kembali artikel tersebut pada 2014, dan karena pada saat itu UU tindak pencemaran nama baik di internet sudah disahkan, Departemen Kehakiman menilai kasusnya dapat dilanjutkan. 

Dari kasus tersebut, Ressa baru dinyatakan bersalah pada 15 Juni 2020. Menurut hakim, Rappler tidak memberikan bukti bahwa mereka memverifikasi tuduhan kejahatan, jadi mereka dianggap mengabaikan kebenaran informasi tersebut.

Persatuan Jurnalis Nasional Filipina menilai keputusan hakim bisa membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Namun, juru bicara kepresidenan Harry Roque, meminta media menghargai keputusan pengadilan itu. Ia juga meyakinkan ke publik bahwa keputusan ini tidak berpengaruh ke komitmen Duterte tentang kebebasan pers.

Baca Juga: Nurul Bahrul Ulum Dakwah di Medsos Lawan Tafsir Tak Ramah Perempuan

Terlepas dari kasus pencemaran nama baik, sejak 2018 Ressa dan Rappler juga menghadapi 10 kasus investigasi lainnya, seperti penuduhan kepemilikan asing ilegal, dan penyelidikan atas pengembalian pajak.

Menanggapi persoalan ini, komunitas internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan Reporters Without Borders, justru menilai perkara ini melibatkan politik.

Deputy Director Asia Division Human Rights Watch, Phil Robertson mengatakan dalam situs organisasi tersebut, vonis terhadap Ressa mencerminkan pemerintahan yang manipulatif karena menyerang kekritisan media yang menyuarakan kondisi negara. Ia mengkhawatirkan kasus ini memicu kebebasan pers di negara lain yang sebelumnya telah membebaskan media dalam peliputannya dan mengutamakan demokrasi.

Read More

WFO, WFH, atau Keduanya? Menimbang Sistem Kerja Terbaik Usai Pandemi

Seiring longgarnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sebagian kantor yang tadinya menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) secara penuh berangsur-angsur beralih ke kerja dari kantor (WFO) sebagian (hybrid) atau penuh. 

Hal ini ditanggapi beragam oleh para pekerja, seperti terlihat dari komentar-komentar warganet saat kami melempar pertanyaan: Mana yang lebih mereka sukai, WFO atau WFH. Dari komentar-komentar yang masuk, hampir separuhnya lebih suka WFH, sementara sebagian sisanya lebih nyaman kerja secara hybrid.

Tren pekerja yang lebih nyaman dan  bisa bekerja jarak jauh (remote work) atau WFH memang sudah muncul jauh sebelum pandemi. Namun, pandemi menambah jumlah orang-orang yang lebih memilih remote work. Bahkan, bila orang-orang ini dituntut kerja kembali dari kantor, mereka akan mempertimbangkan akan bertahan atau tidak.

Ini tampak dari survei FlexJobs pada Maret-April 2021 terhadap 550 laki-laki dan 1.600 perempuan yang pernah atau masih melakukan remote work. Sebanyak 60% perempuan dan 52% laki-laki menyatakan akan resign bila mereka tidak bisa lanjut bekerja jarak jauh. Dalam survei Flexjobs lainnya, ditemukan pula 58% pekerja jarak jauh menyatakan pasti akan cari pekerjaan baru jika yang sekarang tak memungkinkan kerja jarak jauh pascapandemi, dan 69% laki-laki dan 80% perempuan menilai kerja jarak jauh sebagai pertimbangan penting dalam mencari pekerjaan baru itu. 

Alasan Memilih WFH

Kami menemukan sejumlah alasan yang mendasari pilihan sebagian warganet yang pro-WFH. Pertama, faktor uang, energi, dan waktu yang harus dikeluarkan untuk pergi ke kantor. Perkara ini memang menjadi keresahan yang jamak dihadapi pekerja yang tinggal jauh dari kantor dan harus menghadapi kemacetan sehari-hari di kota-kota besar. 

Dalam studi yang dimuat di The International Journal of Business and Management (2019), disebutkan bahwa kemacetan menurunkan produktivitas dan ketepatan waktu pekerja. Selain itu, mayoritas responden studi tersebut juga menyatakan hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan mereka, baik fisik maupun psikis. Sebanyak 50,8% responden sangat setuju dan 41,3% setuju kemacetan parah meningkatkan level stres mereka. Dilansir Healthline, ketika level stres naik dan berlangsung terus menerus, ini bisa memicu berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, peningkatan gula darah, ketegangan otot, dan melemahnya sistem imun.  

Penurunan produktivitas tidak hanya dipengaruhi masalah mobilitas pekerja, tetapi juga suasana kantor. Hal ini terlihat dari komen seorang warganet yang menyatakan di kantor, ia mesti memasang headset seharian penuh saat bekerja. Ini bisa dipengaruhi oleh kebisingan atau distraksi lain yang berdampak pada konsentrasinya.

Faktor suasana kantor ini bisa dipandang berbeda berdasarkan pengalaman masing-masing pekerja. Ada pekerja yang justru bisa berkonsentrasi lebih baik ketika berada di kantor karena justru situasi rumahnya yang tidak kondusif. Misalnya, di tengah rapat, ia diinterupsi oleh anaknya atau ada kebisingan dari lingkungan rumahnya. Karena alasan ini, sebagian orang lainnya merasa WFH lebih menyulitkan mereka untuk jadi produktif. 

Alasan ketiga, WFH memungkinkan pekerja melakukan aktivitas yang sulit ia lakukan bila harus ke kantor. 

“Semenjak WFH saya sempat olahraga, ke pasar jalan kaki, dan masak sendiri (yang biasanya terbuang dengan commute rumah-kantor). Bangun lebih segar, uang lebih irit, tapi ya [ini] privilege [saya] kerja dengan orang kantor kooperatif yang ngerti [kalau] kontak kerjaan hanya saat jam kerja, kecuali urgent banget,” tulis salah satu warganet.

Alasan ini mengindikasikan pekerja memerlukan waktu tersendiri untuk melakukan hal yang dibutuhkan dan disenanginya, dan ini tersita jika ia harus bekerja dari kantor. Sering kali, alasan ingin punya waktu lebih banyak untuk kehidupan pribadi menjadi isu besar bagi ibu bekerja. Karenanya, sekalipun WFH membuatnya mesti berjibaku menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan rumah dan kantor, sebagian ibu tetap menikmati sistem kerja ini karena memungkinkan mereka punya waktu lebih banyak bersama keluarganya karena tidak harus menghabiskan berjam-jam di perjalanan.

Masa Depan Kantor Pasca-pandemi

Mempertimbangkan berbagai keuntungan yang didapat dari WFH, warganet yang berkomentar di Instagram kami berharap kantornya tetap menerapkan sistem ini berseling dengan WFO. Tak dapat dimungkiri, ada waktu-waktu tertentu ketika pekerja butuh melakukan koordinasi atau brainstorming dengan rekan-rekan atau bosnya. Hal ini oleh sebagian orang dirasa lebih efektif jika dilakukan secara langsung dibanding virtual.

Selain itu, beberapa warganet juga menyampaikan adanya kebutuhan untuk bertemu dengan orang-orang kantor setelah lama bekerja dari rumah. Dalam tulisan Stephanie Russel di The Conversation, ketiadaan kontak sosial, yang terjadi akibat kerja jarak jauh, memang disebut berkontribusi terhadap stres pekerja. Ia menyatakan, seiring lamanya para pekerja tak bertemu, mereka bisa saling melupakan. Ini bisa mengarah pada kurangnya rasa percaya, meningkatnya perasaan terasing dan potensi timbulnya konflik dengan kolega. Terkait hal terakhir, salah satu faktor yang bisa memicunya adalah kesalahpahaman yang terjadi selama melakukan komunikasi secara virtual atau via teks. 

“Tanpa bahasa tubuh yang terlihat, sulit untuk menyampaikan maksud kita sesungguhnya,” tulis Russel. 

Tak hanya pekerja yang menilai hybrid menjadi opsi terbaik untuk masa depan kantor pasca-pandemi. Di sisi perusahaan, keinginan untuk menerapkan sistem kerja hybrid juga tinggi. Ini terlihat salah satunya dari artikel McKinsey yang memaparkan hasil survei mereka terhadap 100 orang di level Csuite, wakil presiden, dan direktur dari Asia, Eropa, Amerika Latin, dan AS (Desember 2020-Januari 2021). Sebanyak 40% responden ingin proporsi kerja dari kantor sebesar 21-50%, 40% ingin proporsi 51-80%, 10% ingin proporsi >80%, 7% ingin proporsi < 20%, dan 3% ingin kerja jarak jauh total. 

Tidak hanya kemungkinan untuk bisa kembali bersosialisasi dengan kolega dan berkoordinasi lebih baik untuk pekerjaan kantor, kebaikan sistem hybrid yang membuatnya layak dipertimbangkan jadi opsi di masa depan adalah adanya independensi dan fleksibilitas. Hal ini penting mengingat kebutuhan karyawan untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi. Terlebih pada pekerja perempuan yang masih mendapat tuntutan lebih banyak untuk mengurus pekerjaan domestik dan tidak punya sistem pendukung seperti dari keluarga atau asisten rumah tangga.

Fleksibilitas menjadi pelajaran penting selama perubahan sistem kerja pada masa pandemi yang perlu dimasukkan dalam perencanaan masa depan kantor pasca-pandemi. Ini bertujuan untuk mempertahankan pekerja-pekerja terbaik di suatu perusahaan yang punya berbagai tantangan seperti kelompok ibu bekerja tadi. Tanpa adanya hal ini, kemungkinan perusahaan untuk menjadi inklusif dan mengusung keberagaman semakin berkurang, dan hal ini bisa berdampak buruk kemudian terhadap performa perusahaan.

Dalam BBC, Christine Ro menulis sistem hybrid juga memungkinkan pekerjaan terselesaikan secara lebih efisien. Sebagian pekerjaan mungkin memerlukan kerja tim, tetapi sebagian lainnya bisa dilakukan maksimal sendiri. Mengutip pendapat Baruch Silverman, founder situs keuangan personal The Smart Investor, “Sebuah pekerjaan bisa saja menyita beberapa jam di kantor sementara di rumah  bisa terselesaikan dalam satu-dua jam.” 

Di samping sistem hybrid, ada sistem lain yang bisa diterapkan perusahaan pasca-pandemi: Hub and spoke. Dalam Harvard Business Review, peneliti senior di Hassel yang berfokus pada masa depan tempat kerja Daniel Davis, Ph.D. mendeskripsikan sistem kerja ini: “Karyawan bekerja dari kantor satelit yang lebih kecil di pinggiran kota atau tempat yang lebih dekat dari domisilinya alih-alih datang ke kantor besar di distrik pusat bisnis. Ini akan menghemat ongkos yang dikeluarkan dengan menjadi komuter, dan membawa keuntungan lain yaitu kesempatan interaksi tatap muka dengan kolega.” 

Untuk opsi yang satu ini, barangkali tidak semua perusahaan bisa menjadikannya masa depan kantor pasca-pandemi walau keuntungan yang didapatkan tampak menggiurkan. Tantangannya ada pada skala dan kemampuan finansial perusahaan juga untuk membentuk kantor-kantor satelit.

Komunikasi antara Karyawan-Bos Soal Sistem Kerja Penting

Menentukan masa depan kantor pasca-pandemi memang membawa dilema tersendiri bagi perusahaan, dan mereka tidak bisa menyenangkan semua karyawan yang punya kebutuhan berbeda. 

Ro menulis, ada isu ketidaksetaraan sosio-ekonomi antara siapa yang bisa bekerja di rumah dan tidak. Sebagian pekerja mungkin punya akses internet yang baik dan lingkungan rumah kondusif untuk bekerja, sebagian lainnya punya kebutuhan tinggi untuk mengasuh anak, sehingga opsi hybrid atau kerja WFH secara penuh tak jadi masalah buatnya. Namun, tidak pada sebagian pekerja lainnya.

Mendapati perbedaan kebutuhan ini, penting untuk melakukan komunikasi terbuka antara karyawan dan pihak perusahaan karena akan berdampak pada performa kerjanya. Dalam Forbes, pengusaha bidang teknologi, Carren Merrick menyarankan kepada para pekerja untuk terbuka tentang kebutuhan mereka. 

“Jika kebutuhanmu–seperti tunjangan anak atau penggantian ongkos transportasi–tidak ditawarkan perusahaan, terbukalah kepada supervisor-mu dan upayakan kompromi yang memungkinkan kamu bekerja optimal dan mendapat dukungan yang dibutuhkan,” tulis Merrick.

Menurut ibu bekerja yang menjabat sebagai CEO, penting bagi pekerja untuk mengingat bahwa mengelola kehidupan pribadi tak mesti mengorbankan pekerjaan dan sebaliknya. Penting pula bagi pekerja untuk memprioritaskan self care dan kesehatan mentalnya  sehingga ketika ada perubahan kebijakan sistem kerja di kantor, pekerja bisa mengevaluasi lagi apakah itu bisa dan mau dijalankan dengan berbagai konsekuensinya atau tidak. 

Read More

Awas, Kekerasan Seksual Hantui Perempuan Pelamar Kerja

Pada 15 September lalu, Twitter sedang dihebohkan dengan rekrutmen kerja yang sarat akan unsur pelecehan seksual. Rekrutmen tersebut diunggah oleh akun Twitter @AREAJULID hasil curhatan sender yang tengah mencoba melamar kerja di KSP Mitra Niaga. Dalam proses pendaftaran, ia harus mengisi data diri di Formulir Pendaftaran Calon Pegawai melalui Google Form.

“Bagi kalian semua terutama cewek, tetap harus waspada sama lowongan kerja ya, jangan sampai kaya aku yang kegocek di web tempat loker, taunya malah balasan emailnya suruh isi form begini,” tulis sender pada caption unggahannya.

Pertanyaan tak pantas, seperti “Apakah masih virgin?”, “Ukuran bra berapa” wajib dijawab oleh calon pelamar. Tak hanya itu, ia bahkan diminta mengirimkan foto memakai blazer dengan dalaman tanktop dan foto memakai hem putih dengan dua kancing atas dilepas. Pelamar juga disuruh membayar untuk bisa melanjutkan proses rekrutmen kerja di perusahaan tersebut. Sontak pertanyaan dan syarat yang diajukan oleh perusahaan itu membuat warganet geram. Banyak dari mereka yang akhirnya langsung memberikan himbauan bagi para perempuan yang hendak melamar kerja untuk tidak terjebak dalam rekrutmen kerja bodong seperti ini.

Baca Juga: Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Dinormalisasi dan Alat Jatuhkan Perempuan

Perempuan Menjadi Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Dunia Kerja

Beruntung, karena kesigapan dari sender yang langsung dapat mengidentifikasi adanya unsur pelecehan seksual dari rekrutmen kerja tersebut, banyak perempuan lain yang akhirnya terhindar dari modus rekrutmen serupa. Meski begitu, sayangnya pelecehan seksual yang berkedok rekrutmen kerja seperti kasus di atas bisa dibilang hanya bagian dari lapisan atas gunung es saja. Nyatanya, perempuan masih terbilang rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual dalam dunia kerja.

Hal ini misalnya hampir terjadi pada Annisa dan teman sesama perempuan pelamar kerja lainnya. Annisa membagikan kisahnya pada akun instagram pribadi yang diunggah kembali akun Line @iCampusIndonesia pada 2018 silam. Annisa mengaku melamar sebuah lowongan pekerjaan melalui email yang ia dapat dari koran ternama di Indonesia. Tidak berselang lama, ia dihubungi perusahaan untuk datang ke kantor apartemen dalam rangka melanjutkan proses rekrutmen kerja.

Setelah sampai di alamat tersebut, ia diminta menunggu di lobi dan bertemu dengan perempuan lain. Tidak disangka ternyata perempuan tersebut baru saja menjalani proses rekrutmen dari perusahaan yang sama dengannya. Perempuan yang ia temui ini pun langsung menyuruh Annisa untuk pulang dan tidak lanjut proses rekrutmennya. Usut punya usut, perempuan tersebut mengalami pelecehan seksual selama proses wawancara berlangsung. Selama 3 jam proses wawancara, perempuan tersebut ditanyai hal tidak senonoh oleh pewawancara dan dilecehkan oleh laki-laki perekrut kerja. Ia bahkan ditawari keringanan ganti rugi kursi sebesar Rp1,8 juta karena dituduh merusakkan kursi dengan menjadi pacarnya.

Pengalaman serupa terjadi pada 11 perempuan yang menjadi korban penipuan rekrutmen kerja yang berujung pada kekerasan seksual pada Agustus 2020. Pelaku bernama Suherman, supir angkot mengaku sebagai HRD tim kesehatan. Ia memasang iklan lowongan kerja di akun Facebook palsu. Dari iklan lowongan kerja ini, banyak perempuan yang kemudian tertarik ingin mendaftar.

Baca Juga:Berkaca dari Australia: Cara Menangani Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Mengutip pernyataan AKBP M Yoris Marzuki dari Kapolres Cimahi melalui Intisari online.com, dalam rekrutmen palsu ini, Suherman meminta korban membayar uang administrasi senilai  Rp1,5 juta sebagai biaya administrasi dan berfoto tanpa busana dengan alasan untuk tes kesehatan. Aksi Suherman ini dilakukan sejak Februari 2020 dan berujung pada pemerkosaan.  Sebanyak empat perempuan diperkosa olehnya dengan cara diancam. Ia mengancam para korban akan menyebarkan foto tanpa busana yang telah mereka kirim ke internet jika tidak mau menuruti kemauannya berhubungan seks. Beraksi hampir selama lima bulan, Suherman akhirnya ditangkap di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Apa yang dilakukan oleh Suherman pada perempuan korban adalah bukti nyata bagaimana rentannya perempuan sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam proses rekrutmen kerja.

Dikutip dari laman firma hukum Lipsky Lowe asal Amerika Serikat, pelecehan dan kekerasan seksual dalam proses rekrutmen kerja dibagi menjadi dua bentuk, pelecehan seksual Quid Pro Quo (Quid Pro Quo Sexual Harassment) dan lingkungan kerja yang tidak bersahabat (Hostile Work Environment).

Quid Pro Quo Sexual Harassment mengacu pada pelecehan seksual yang dapat berujung kekerasan seksual yang terjadi dalam proses rekrutmen kerja. Dalam hal ini tawaran pekerjaan mungkin didasarkan pada persetujuan pelamar untuk melakukan tindakan seksual tertentu, misalnya berciuman, menyentuh, hubungan seksual. Jika pelamar tidak melakukan tindakan seksual tertentu yang diminta oleh perekrut kerja umumnya, pelamar kerja akan diancam. Sedangkan Hostile Work Environment mengacu pada pengalaman proses perekrutan di mana pelamar kerja mengalami perilaku verbal atau visual fisik yang tidak diinginkan yang bersifat seksual yang menciptakan suasana yang membuat pelamar kerja tidak nyaman atau cemas berlebih. Misalnya perekrut kerja membuat isyarat atau komentar bermuatan seksual tentang tubuh pelamar kerja.

Baca Juga:Jika Kantor Abai dengan Kekerasan Seksual, Apa yang Bisa Dilakukan?

Absennya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelamar Kerja

Pertanyaannya, berapa banyak perempuan pelamar kerja yang telah menjadi korban sejauh ini? Dalam laporan PSBB (Pelecehan Seksual Bukan Bercanda) dari Never Okay Project, ditemukan, sepanjang 2018 hingga 2020 terbukti ada sebesar 5,98% pelecehan seksual terjadi sejak awal hubungan kerja terjalin atau saat proses rekrutmen kerja.

Berdasarkan data yang terkumpul,kekerasan dan pelecehan seksual  di dunia kerja kerap terjadi secara berulang, sehingga 1 kasus bisa mencakup beberapa jenis bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, pada beberapa kasus ditemukan, kekerasan dan pelecehan seksual dilakukan bertahap di mana pelaku memulai dengan tindakan pelecehan yang biasanya sudah dinormalisasi, termasuk pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual isyarat, dan lain-lain. Tindakan pelecehan yang dinormalisasi ini lalu meningkat ke tindakan dengan spektrum yang lebih berbahaya, seperti pelecehan seksual fisik dan pemerkosaan.

Sebanyak 52 kasus pelecehan dan kekerasan seksual dalam dunia kerja juga tercatat dalam laporan Never Okay Project  yang dilaporkan ke kepolisian. Sayangnya hanya ada 1 kasus di mana pelaku akhirnya divonis penjar,a sementara ada 1 kasus dengan pelaku yang divonis bebas, dan 1 kasus lain di mana korban divonis penjara. Lalu, terdapat 7 kasus yang tidak teridentifikasi kelanjutannya.

Dari data di atas maka dapat dilihat bagaimana pemerintah masih punya PR besar dalam memberikan ruang aman bagi perempuan pekerja. Selama ini, perempuan utamanya perempuan pelamar kerja tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami. Dikutip dalam laporan singkat Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja yang dikeluarkan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, rentannya perempuan menjadi korban karena pengaturan larangan dan sanksi kekerasan dan pelecehan seksual dalam hukum pidana baik hukum pidana khusus dan umum (termasuk di dalamnya pengaturan pidana dalam UU Ketenagakerjaan) telah ada, namun terbatas jenis dan cakupannya.

Sementara di KUHP, tidak diatur secara spesifik tentang kekerasan yang terjadi di wilayah mana, sepanjang  itu terjadi di Indonesia. Pun, dalam UU Ketenagakerjaan, tidak ada pengaturan sanksi dan perlindungan hak perempuan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.

Dikarenakan absennya perlindungan hukum yang diberikan negara pada perempuan pekerja, meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja menjadi sangat penting. Kerangka Konvensi ILO 190 mendefinisikan pekerja dan tempat kerja secara luas. Dikutip langsung dalam dokumen itu, tepatnya Pasal 2 ayat 1, konvensi ini melindungi pekerja dan orang lain di dunia kerja termasuk pencari dan pelamar kerja. Dalam ayat 2 dilanjutkan, konvensi ini juga berlaku untuk semua sektor, baik swasta maupun publik, baik di perekonomian formal maupun informal, di daerah perkotaan perdesaan.

Pada Pasal 3 ditegaskan, konvensi berlaku untuk pelecehan dan kekerasan di dunia kerja yang terjadi dalam perjalanan, terkait dengan atau timbul dari pekerjaan. Misalnya saja selama perjalanan, pelatihan, acara atau kegiatan sosial yang terkait dengan pekerjaan atau melalui komunikasi terkait pekerjaan, termasuk yang dimungkinkan oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Dilansir dari Parapuan, Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM (HR), PhD, periset, aktivis, dan dosen Universitas Gadjah Mada dalam seminar daring Stop Kekerasan di Dunia Kerja pada (29/6) menyatakan, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 bisa selaras dengan pengesahan RUU PKS sebagai bentuk perlindungan untuk para pekerja di dunia kerja. Dengan begitu, perempuan akan mendapatkan perlindungan hukum menyeluruh dari negara.

Read More
tips menjadi perempuan kuat dan mandiri

Perempuan, Jangan Takut untuk Jadi Mandiri!

Sejak saya berada di bangku Sekolah Menengah Pertama, ibu saya selalu berkata, sebagai perempuan, saya harus rajin belajar dan bersekolah setinggi mungkin. Di matanya, pendidikan tinggi penting bagi perempuan agar ia menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Berbekal hal tersebut, seorang perempuan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan tidak lagi bergantung pada laki-laki yang nanti kelak akan menjadi suaminya. 

Mendengar hal itu saya lalu bertanya, mengapa perempuan mesti memiliki penghasilan sendiri. Ia pun dengan santai menjawab,

“Suatu hari, kalau amit-amit nanti pernikahanmu enggak berjalan dengan baik, kamu bisa lepas dari suamimu. Atau, kalau suamimu meninggal duluan, kamu enggak bakal ketakutan untuk menghidupi anak-anak kamu nanti.”

Benar juga apa kata ibu saya. Ia adalah salah satu perempuan yang rumah tangganya tidak berjalan dengan baik. Selama pernikahan, ibu saya yang mencari nafkah, sedangkan Ayah kerjanya cuma menyusahkan ibu saya. Dari situ, saya pun bercita-cita untuk menjadi perempuan kuat dan mandiri seperti ibu saya. 

Saya membiasakan diri untuk melakukan semuanya sendiri. Ketika saya tengah menjalin hubungan romantis dengan laki-laki, saya selalu berkata pada mereka, saya lebih memilih untuk split bill ketika kami berkencan, atau bisa juga kami berganti-gantian membayari kencan. Namun, ada juga mantan saya yang kadang suka tersinggung dengan hal ini, dan memaksa untuk membayari. Aduh, memang susah sih, berhadapan dengan laki-laki yang memiliki maskulinitas rapuh seperti ini. 

Dari salah satu contoh pengalaman itu, tersirat bahwa tidak semua orang bisa menerima pemikiran ibu dan saya tentang perempuan mandiri ini. Mereka menganggap, jika perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi kuat dan mandiri, nantinya mereka akan ngelunjak. Sebagian masyarakat takut, nantinya bakal sedikit perempuan yang enggak mau menikah dan lebih memilih untuk fokus berkarier. Ketakutan seperti ini yang disertai pembatasan ruang gerak tentunya menghambat perkembangan diri perempuan di ranah publik. Padahal, itu adalah hak perempuan, seperti halnya dengan mengambil pilihan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. 

Bagi kamu perempuan yang tengah menggapai mimpimu atau sedang galau dengan pilihan hidupmu, ingatlah bahwa  semua keputusan ada di tanganmu, dan kamulah yang akan menjalani segala konsekuensinya. Tak peduli bagaimana pun orang sekitar menekanmu supaya tidak terlalu mandiri, kamu tetap sah-sah saja menjadi sosok seperti itu karena itu juga demi kebaikanmu.

Sebagai sesama perempuan, saya ingin sedikit berbagi tips bagaimana menempa diri agar semakin menjadi perempuan kuat dan mandiri. Berikut beberapa di antaranya.

1. Patahkan Segala Pandangan Soal Perempuan yang Menghambat Perkembangan Dirimu

Sedari kecil hingga dewasa, perempuan tumbuh besar dengan pandangan dan anjuran yang menghambat dirinya. Contohnya, perempuan itu pantasnya di rumah saja, perempuan tidak baik untuk menunda pernikahan, perempuan tak perlu sekolah tinggi, perempuan tidak boleh ambisius, dan lain sebagainya. 

Walaupun sulit, sebagai seorang perempuan kita tidak boleh lelah untuk terus berjuang melawan pandangan dan anjuran tersebut. Bekali diri dengan pengetahuan tentang kesetaraan gender dan carilah teman-teman dan support system yang mendukungmu meraih mimpi.

2. Menjadi Perempuan Kuat Harus Kenali Apa Saja Kelemahanmu dan Temukan Cara Memperbaikinya

Untuk menjadi perempuan yang mandiri dan kuat, kamu juga perlu untuk melakukan refleksi, apa sih kelemahan-kelemahan dari diri kita. Ketika kita mengetahui apa saja kelemahan yang kita miliki, kita bisa mencari solusi untuk memperbaiki diri

Kamu juga bisa bertanya loh, pada teman dekatmu atau orang-orang yang  bisa melihat dirimu dengan objektif, untuk membantumu melakukan refleksi. 

3. Kamu tidak Perlu Terus Menerus Bersikap Kuat

Walau kamu sedang dalam perjalanan untuk mandiri, tidak salah loh, kalau sewaktu-waktu kamu merasa lelah dan berhenti tampak kuat. Itu manusiawi sekali. 

Kalau kamu sudah lelah secara fisik dan emosional, tapi tetap memaksakan untuk pura-pura kuat, kamu dan sekitar juga yang akan rugi nantinya. Tidak hanya buruk untuk kesehatan tubuh dan jiwamu, hal ini juga bisa berdampak negatif terhadap performa studi/kerja dan relasimu dengan orang sekitar.

Semua orang  pantas untuk mendapat jeda istirahat, termasuk kamu. Perempuan yang kuat dan mandiri adalah perempuan yang tahu kapan waktunya ia istirahat dan kembali berjuang.

4. Menjadi Perempuan Kuat dan Mandiri dengan Terus Menantang Dirimu Sendiri

Jika kamu ingin menjadi perempuan yang kuat dan mandiri, cobalah untuk terus menantang dirimu sendiri. Ada kalanya, ketika kita keluar dari zona nyamanmu, kamu bakal dihadapkan dengan berbagai hal baru yang nantinya akan membantumu bertumbuh

Memang sih, hal ini lebih sulit dilakukan ketimbang cuma jadi omongan saja, tetapi tidak ada salahnya untuk kamu coba, bukan? 

5. Jangan Bergantung pada Orang Lain untuk Membahagiakan Dirimu

Jika kamu ingin menjadi perempuan kuat dan mandiri, hal utama yang perlu kamu ingat adalah jangan bergantung pada orang lain untuk membuatmu bahagia. Tidak kepada orang tua, pasangan, anak, teman, atau siapa pun. Yang bisa menentukan kebahagiaanmu adalah dirimu sendiri.

Bayangkan jika kamu bergantung pada orang atau hal lain, lantas dia pergi tanpa kamu duga? Kamu bisa saja merasa hidupmu tak berarti lagi. Padahal, kamu punya berbagai potensi untuk dikembangan dan masih ada beragam kesempatan yang menanti di depan. Bukankah itu semua terlalu sayang untuk disia-siakan hanya karena kita terpuruk lantaran terlalu bergantung pada orang lain?

6. Berbaikhatilah pada Dirimu Sendiri

Di satu sisi, memang kita perlu menantang diri sendiri supaya setahap demi setahap bisa merasakan kehidupan dan menjadi pribadi lebih baik. Namun, di sisi lain, kamu tetap perlu ingat untuk tidak terlalu keras pada dirimu dengan terus-terusan mengkritiknya, atau menampik apresiasi orang lain yang ditujukan kepadamu. 

Ada kalanya juga karena melihat pencapaian seseorang, kita malah jadi berfokus pada hal itu dan menuntut diri kita agar bisa seperti orang tersebut. Padahal, setiap orang memiliki titik start dan proses yang berbeda-beda sehingga kapan mereka mencapai sesuatu pun tidak layak dipukul rata. Kalau memang temanmu sudah bisa mapan dan mandiri pada usia 25, sedangkan kamu yang sudah menginjak 30 saja belum bisa, tidak perlu berkecil hati. Toh hidup ini bukan semata-mata perlombaan yang mesti dimenangkan saja.

Read More