Selma Kirana Haryadi, Author at Berita terkini tentang kepemimpinan perempuan: Women Lead - Magdalene

Seorang jurnalis televisi di Australia, Virginia Haussegger, pernah melayangkan kritik sekaligus protes di tempat kerjanya pada 2005 karena dirinya hanya ditugasi liputan isu-isu kecil, sementara kolega laki-lakinya selalu diberikan liputan yang lebih menantang dan “berat”, seperti politik dan isu-isu internasional.

Kritik Haussegger ini diabaikan oleh sang atasan—ia disuruh diam, tidak protes, dan kembali bekerja. Beberapa jam kemudian, Haussegger bahkan mendapati sebuah penis besar berbahan karet berwarna hitam tergeletak di atas meja kerjanya.

Apa yang Haussegger lakukan untuk merespons kejadian itu? Ia pergi ke ruangan sang atasan sambil menempelkan penis karet itu di kepalanya.

“Lihat, saya juga punya (penis). Apa sekarang saya sudah bisa mendapatkan tugas liputan di luar negeri?” ujarnya.

Kisah Haussegger itu dikisahkan Louise North dalam penelitiannya yang berjudul ‘Rejecting the ‘F-word’: How feminism and feminists are understood in the newsroom’ (2009). Selain kisah Haussegger, penelitian ini juga menyoroti bagaimana diskriminasi gender bekerja secara lebih lanjut di dalam ruang redaksi atau newsroom sehingga menimbulkan kesempatan kerja yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan jurnalis.

Salah seorang responden penelitian ini mengatakan, semua editor di media tempatnya bekerja atau newsroom adalah laki-laki. Mereka juga selalu memberikan liputan politik kepada laki-laki, sementara perempuan hanya diberikan liputan ringan dan gaya hidup populer. Padahal, kultur di kebanyakan media menganggap liputan politik sebagai topik yang lebih baik, potensial, dan menantang ketimbang liputan gaya hidup. Sehingga, para laki-laki jurnalis lah yang memiliki kesempatan untuk dipromosikan lebih cepat dan mudah.

Hal itu terdengar kontradiktif dengan jargon-jargon yang umum kita dengar di keseharian bahwa perempuan dan laki-laki sudah memiliki kesempatan yang sama di tempat kerja. Khususnya dalam dunia jurnalisme, kini banyak pihak mengatakan bahwa jurnalis bukan lagi sebuah profesi maskulin, karena sudah banyak melibatkan pekerja perempuan.

Tapi apakah kuantitas itu bisa mengakomodasi realita yang ada dalam seluruh aspeknya?

Representasi di Level Kepemimpinan Minim

Data dari “Laporan Global dalam Status Perempuan di Media” yang diinisiasi International Women’s Media Foundation (2011) menunjukkan, ada 690 orang atau sekitar 45,5 persen perempuan jurnalis di delapan perusahaan media di Perancis. Sementara jumlah laki-laki jurnalis mencapai 826 orang atau setara 54,5 persen.

Secara kuantitas, kondisinya mungkin tidak terlalu timpang. Namun temuan Carolyn M. Byerly, profesor komunikasi gender dari Howard University, AS, yang juga merupakan peneliti dari laporan ini, mengatakan representasi perempuan sangatlah minim di level manajemen ke atas, dan hal ini menunjukkan adanya glass-ceiling bagi para perempuan jurnalis di Prancis.

Di tingkat manajemen puncak, dari kelapa divisi keuangan sampai dewan direksi, hanya ada 33,3 persen perempuan. Keikutsertaan para perempuan dalam level pengambilan keputusan tertinggi, seperti dewan pengurus, juga sangat kecil, yaitu 16,7 persen.

Byerly juga mengatakan bahwa angka ini menunjukkan perempuan tidak mungkin bisa memberikan pengaruh besar dalam urusan keuangan perusahaan, serta pengambilan keputusan tingkat eksekutif lainnya.

Perempuan memang mendominasi dalam urusan desain, wardrobe, keuangan, administrasi, dan penjualan. Tapi mereka tidak memainkan peranan penting di level jabatan yang terlibat langsung dengan produksi dan kerja jurnalistik, termasuk pengumpulan berita.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam penelitiannya yang berjudul “Jejak Jurnalis Perempuan: Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia” (2012). Dari total 189 orang perempuan jurnalis yang diteliti, hanya 11 di antaranya yang menduduki jabatan sebagai pengambil kebijakan redaksi, yaitu satu orang pemimpin redaksi, satu orang editor, satu orang kepala seksi program, tiga orang produser, dan lima orang redaktur.

AJI mengungkap, perusahaan media di Indonesia juga belum memperhatikan kondisi kerja para perempuan jurnalis, karena tidak memberikan waktu istirahat bagi perempuan yang sedang menyusui, tidak menyediakan ruang laktasi, dan cuti haid.

Hal itu tentu tidak terlepas dari berbagai bias, stigma, dan prasangka yang melekat pada diri perempuan pekerja, hingga melahirkan banyak tantangan dan hambatan. Seperti beban ganda antara pekerjaan domestik dan pekerjaan di kantor, maupun antara tuntutan menjadi pribadi yang ramah dan submisif serta tuntutan untuk bisa survive di kultur perusahaan yang keras dan maskulin, absennya kebijakan yang bisa merealisasikan hak-hak mereka (cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, ruang laktasi, dan sebagainya), sampai perlakuan atasan dan kolega yang seksis dan kerap melecehkan mereka.

Diskriminasi dan Pemisahan Gender di dalam Newsroom

Temuan Observatory of Press Profession and the Observatory of Audiovisual Profession and Qualifications (2011) di Perancis menunjukkan, perempuan lebih banyak menempati berbagai posisi tidak tetap di perusahaan media, seperti pekerja lepas dan pekerja kontrak.

Hal ini membuat kesenjangan gender terlihat dari upah mereka lebih rendah ketimbang para laki-laki jurnalis, dengan selisih 4.082 euro per bulan. Situasi ini juga diperburuk oleh fakta bahwa pekerja perempuan lebih sering dan rentan keluar dari bursa tenaga kerja, bahkan ketika terjadi krisis ekonomi ketimbang laki-laki ketika mereka memiliki anak.

Di perusahaan media juga terdapat pemisahan vertikal dan horizontal antar gender. Pemisahan vertikal mencakup pemisahan-pemisahan yang bertingkat, seperti perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, serta representasi perempuan yang jauh lebih sedikit ketimbang laki-laki di jenjang dan posisi karier yang krusial.

Riset AJI pada 2012 tadi juga menemukan bahwa walau tidak ada perbedaan gaji dan fasilitas yang diterima perempuan dan laki-laki, tapi para perempuan jurnalis kerap mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan selama bekerja. Sebanyak 6,59 persen jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dan 14,81 persen mengalami pelecehan.

Diskriminasi umumnya didapatkan perempuan jurnalis ketika meliput di kepolisian. Menurut riset AJI, mereka kerap dipandang sebelah mata karena peliputan di kepolisian dianggap hanya untuk laki-laki.

Dari sinilah ketidak setaraan yang struktural bermula dan terus-menerus dilestarikan, hingga membuat industri media yang seharusnya mengakomodasi keberagaman tak ubahnya kebanyakan sektor publik yang menjadi boy’s club.

“Akibatnya, meski bisa disimpulkan bahwa kehadiran perempuan di ruang redaksi atau newsroom terbukti mendorong dihasilkannya konten-konten berita yang mewakili suara perempuan, dampak itu terbatas karena dominasi subjek berita laki-laki yang bertahan di luar dan di dalam perusahaan media,” kata Eugenie Saitta dalam penelitiannya yang berjudul “France: A Nuanced Feminization of Journalism” (2011).

Selma adalah penyuka waktu sendiri yang masih berharap konsepsi tentang normalitas sebagai hasil kedangkalan pemikiran manusia akan hilang dari muka bumi.

Artikel

Kenyamanan, Kesempatan Kerja bagi Perempuan: Kunci Adaptasi Perusahaan Era Pandemi

March 23, 2021March 24, 2021 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mendorong perusahaan tempat kerja agar memastikan kesetaraan gender di berbagai ranah, termasuk di ranah pemangku kepentingan.

Karyawan perempuan merupakan aset yang berharga, ujarnya, karena bisa memberikan keuntungan besar bagi perusahaan, dalam hal reputasi, citra, sampai peningkatan keuntungan.

“Walaupun saat ini kita sudah mencapai berbagai kemajuan dalam kesetaraan, gender, tapi perjuangan kita masih jauh dari kata selesai. Perjuangan kesetaraan gender ini hanya dapat kita menangkan bila kita sudah berhasil membangun kesadaran dalam benak semua pihak tentang pentingnya memberdayakan perempuan,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Women in Action: Unleashing The Power Within in Challenging Times’ yang diselenggarakan oleh Citi Indonesia Women’s Network (18/3).

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya kepentingan perempuan saja, tetapi juga kepentingan semua pihak,” ia menambahkan.

Legal Counsel Citi Indonesia serta Co-Chairwoman Citi Indonesia Women’s Network (IWN), Vera Sihombing, mengatakan bahwa salah satu kunci agar perusahaan bisa tetap beradaptasi pada masa pandemi yang menantang ini adalah dengan mewujudkan berbagai kegiatan dan kebijakan yang meningkatkan profesionalitas para karyawan perempuan.

Selain soal kompetensi di kantor, hal lain yang juga tak boleh luput dari perhatian perusahaan adalah kualitas kerja dan kenyamanan para karyawan perempuan, ujarnya.

“Perempuan merupakan pilar kemajuan perusahaan. Jadi perusahaan harus memberikan mereka kesempatan aktualisasi dii untuk mencapai pencapaian yang maksimal di kantor,” ujar Vera.

“Hal-hal seperti menyediakan fasilitas ruang laktasi serta inisiatif pendampingan atau mentoring bagi perempuan itu penting untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan perempuan. Apalagi, lebih dari 50 peren karyawan di Citi Indonesia adalah perempuan, termasuk di jajaran direksi,” ia menambahkan.

Vera juga mengatakan, salah satu hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk membangun iklim kerja yang ramah perempuan adalah dengan memberikan para karyawan perempuannya kesempatan besar untuk meningkatkan jenjang karier dan mengembangkan potensi diri.

Representasi juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kerja perempuan di perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk mengedepankan diversitas dan inklusivitas, baik dari segi karyawannya, maupun sistem kerjanya.

Inklusivitas Perusahaan Berdampak pada Kesempatan Kerja Perempuan

CEO Citigroup Jane mengatakan, ia bisa menjadi perempuan pertama yang menduduki pucuk pimpinan dari sebuah bank global, selain karena mengembangkan talenta diri dengan maksimal, juga karena perusahaannya selalu menargetkan inklusivitas sebagai salah satu kunci keberhasilan perusahaan, terutama dukungan pada para karyawan perempuannya.

Merasakan besarnya dampak baik tersebut pada perkembangan diri dan kariernya, Fraser mengatakan, ia pun selalu berkomitmen menciptakan kebijakan dan iklim perusahaan yang ramah pada perempuan.

“Kami menargetkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan pada level manajer dan direktur di Citi sebesar 40 persen secara global pada akhir tahun 2021,” ujarnya.

Selain meningkatkan kenyamanan kerja, menurut Chief Public Policy and Government Relations Gojek Group, Dyan Shinto Nugroho, inklusivitas dalam perusahaan yang ramah perempuan memberikan sumbangan besar untuk memperkaya ide dan pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini berperan penting sebagai langkah adaptasi perusahaan di masa-masa menantang seperti ini.

“Ini mendukung budaya perusahaan yang kolaboratif dan mendorong terciptanya lebih banyak solusi yang inovatif,” ujarnya.

Menteri KPPPA Bintang mendorong perempuan agar berani mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan.

“Jangan ragu lakukan apa yang kita anggap benar. Percayalah, perempuan boleh bermimpi untuk dirinya dan meraih mimpinya,” Ujarnya.

Anggota Dewan Direksi Indonesia Investment Authority (INA), Marita Alisjahbana mengatakan, menjadi diri sendiri adalah hal penting yang harus dilakukan perempuan dalam bekerja maupun dalam keseharian.

“Lakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Jangan pernah memberikan sesuatu kurang dari apa yang terbaik yang kita bisa berikan. Itu prinsip saya menjalani kehidupan di dunia profesional,” ujarnya.

kepemimpinan perempuan pada era kolonial

Artikel

10 Nama Pahlawan Perempuan Indonesia yang Harus Kalian Ketahui

January 28, 2021June 3, 2021 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Ada banyak sekali nama pahlawan perempuan Indonesia yang telah berjasa memperjuangkan nasib negara ini. Tapi, yang jauh lebih banyak diperkenalkan, baik di instansi pendidikan (sekolah), dan instansi-instansi lainnya adalah pahalawan Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki. Sedikitnya yang diperkenalkan, pasti lagi-lagi R. A. Kartini, Nyi Ageng Serang, Dewi Sartika, dan Rasuna Said. Padahal, kalau dicermati lewat beragam literatur yang ada, ada banyak sekali nama pahlawan perempuan Indonesia yang belum kita ketahui dan jarang diperkenalkan.

Pahlawan nasional perempuan Indonesia itu tidak terbatas pada pahlawan yang berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajah ratusan tahun silam, tapi juga pahlawan yang berjasa di masa modern seperti sekarang ini. Perjuangan para pahlawan perempuan ini juga beragam, dimulai dari perjuangan fisik di medan perang, sampai perjuangan ideologi di bidang pendidikan, diplomasi, pengembangan komunitas, dan lain-lain. Tanpa jasa mereka, tentu saja kemerdekaan yang dicapai tidak akan seluas sekarang.

Berikut ini adalah daftar nama pahlawan perempuan Indonesia yang perlu kamu ketahui:

1. Pahlawan Perempuan Indonesia yang Terlupakan: Martha Christina Tiahahu

kemudian ada Martha Christina Tiahahu, pejuang perempuan yang berasal Desa Abubu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800.

Waktu itu, saat baru menginjak umur 17 tahun, seorang Martha sudah percaya diri untuk mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Martha juga diketahui tidak pernah bolos dalam memberikan energi buat kaum perempuan untuk mendukung laki-laki saat di medan peperangan.

Dibalik perlawanannya selama masih remaja, Martha harus menetap dengan sang ayah yaitu Kapitan Paulus Tiahahu yang diberikan hukuman mati oleh tetara Belanda. Martha pun mulai terganggu kesehatan fisiknya serta mental, dan akhirnya Martha pun ditangkp bersama rekannya yang ada 39 orang. Lalu digiring ke Pulau Jawa dengan kapal Eversten untuk dijadikan pekerja paksa di kebun kopi.

Keadaan fisik Martha yang terus memburuk di dalam kapal. Kejadian ini diketahui karena ia tidak mau makan atau di beri obat. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818, Martha pun meninggal dan dikuburkan dengan diberikan penghormatan secara militer ke Laut Banda.

2. Laksamana Malahayati

nama pahlawan perempuan indonesia Laksamana Malahayati

Satu lagi nama pahlawan perempuan Indonesia asal Aceh, Keumalahayati. Malahayati termasuk perempuan kelahiran Aceh Besar pada tahun 1550. Dengan kegagahannya serta keberaniannya, Malahayati menjadi pemimpin buat dua ribu orang tentara Inong Balee atau para janda pahlawan yang sudah meninggal akibat perang.

Dengan ketabahan hatinya, pahlawan perempuan ini bersama pasukannya bertempur melawan kapal serta benteng pertahanan Belanda sekaligus berhasil membunuh Cornelis de Houtman yang terjadi pada tahun 1599 tepatnya tanggal 11 September. Karena keberaniannya tersebut, akhirnya Malahayati mendapatkan sebuah gelar Laksamana.

Akan tetapi, pada tahun 1615 Malahayati harus meninggal ketika sedang dalam sebuah misi yang harus melindungi Teluk Krueng Raya dari gempuran tetara Portugis yang dikepalai oleh Laksamana Alfonso De Castro.

3. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia Berasal dari Jawa Tengah: Nyi Ageng Serang

Pahlawan perempuan yang berasal dari keturunan Sunan Kalijaga yaitu R. A. Kustiyah Wulaningsih Retno Edi, atau biasa diketahui dengan nama Nyi Ageng Serang.

Perempuan yang lahir di tahun 1752 ini merupakan putri dari Natapraja yang merupakan seorang Pangeran dan ikut berperang melawan para penjajah bersama anggota keluarganya seperti kakak dan ayahnya. Seiring dengan keluarganya, ia terus bersemangat saat membela rakyat apa lagi waktu kematian kakaknya karena melindungi Pangeran Mangkubumi waktu berperang dengan Paku Buwono I yang didukung Belanda.

Meskipun sang ayah, kakak, serta sang suami akhirnya meninggal lebih dulu dalam perlawanannya, Nyi Ageng Serang dengan gagah tetap memimpin para pasukan yang masih ada pada usia 73 tahun.

Kegagahan serta kehebatan Nyi Ageng Serang juga mendapat pembenaran dari Pangeran Diponegoro karena sukses membuat strategi sampai dipercaya menjadi salah satu penasehatnya. Akan tetapi, sebelum perang Dipenoegoro usai, Nyi Ageng Serang harus menghembuskan napas terakhirnya diumur 76 tahun karena pandemi penyakit malaria yang diidapnya.

4. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia dari Jawa Barat: Maria Walanda Maramis

Jika Kartini serta Dewi Sartika merupakan pahlawan perempuan dari Jawa Barat, ada pula pahlawan emansipasi perempuan dari Minahasa yaitu Maria Walanda Maramis. Perempuan yang lahir pada tanggal 1 Desember 1872 ini juga berjuang dalam membebaskan perempuan dari kurangnya pendidikan.

Setelah pernah bersekolah di Melayu di Maumbi, lebih tepatnya di wilayah Minahasa Utara, selama 3 tahun dan tidak bisa meneruskan bangku pendidikan ke level yang lebih lagi, Maria akhirnya memutuskan untuk membikin semacam lembaga yang kasih nama yaitu Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya atau kalau di singkat menjadi PIKAT, dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan buat para kaum perempuan.

Lewat PIKAT, perempuan pribumi mendapatkan dasar dari berbagai ilmu buat berumah tangga misalnya masak, menjahit, mengasuh bayi, dan yang lain. semasa ia hidup, Maria sibuk bekerja di PIKAT sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 22 April 1924.

5. Pahlawan Nasional Perempuan Berhijab: Rasuna Said

nama pahlawan perempuan indonesia Rasuna Said

Perempuan yang lahir di Jakarta bernama lengkap Hajjah Rangkayo Rasuna Said atau lebih populer dengan panggilan Rasuna Said juga merupakan seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk persamaan hak perempuan dengan laki-laki.

Menurut Rasuna Said, kaum perempuan tidak cuma didapat dari hasil mendirikan sekolah, tetapi juga dapat berjuang ke dalam politik. Rasuna Said pun terus bekerja serta berjuang dengan membuat pidato politik saat membela negara.

Akan tetapi saat pidatonya yang melawan pemerintah Belanda, dia dikenakan Speek Delict Law, yaitu peraturan atau hukum yang berasal dari Belanda buat orang yang berpidato atau berbicara memusuhi Belanda. Rasuna Said akhirnya dibekuk bersama dengan temannya, Rasimah Ismail, lalu di jatuhi hukuman penjara di daerah semarang pada tahun 1932.

Indonesia akhirnya bisa merebut kemerdekaan pada tahun 1945, Rasuna Said langsung aktif menjadi Dewan Perwakilan Sumatra untuk menjadi wakil rakyat Sumatra Barat dan pernah dijadikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS.

Rasuna Said juga pernah menjabat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 2 November 1965 karena ia mengidap penyakit kanker darah.

6. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia Berasal dari Sulawesi: Andi Depu

Terakhir yang kita bahas adalah Andi Depu, merupakan seorang perempuan yang punya nama lengkap Andi Depu Maraddia Balanipa yang juga seorang pahlawan perempuan berasal dari Tinambung, Sulawesi Barat.

Karena keberanian serta kekuatannya, seorang Andi Depu sukses mempertahankan daerahnya dari gempuran Belanda. Tidak sampai situ saja, Andi Depu juga dengan gagah berhasil menaikan bendera Merah Putih waktu tentara Jepang menyerbu Mandar waktu tahun 1942.

Kegigihan seorang Andi Depu yang bisa kita jadikan contoh ini kemudian diberikan sebuah tanda Bintang Mahaputra Tingkat 4 dari Pak Soekarno langsung. Dan juga, Pak Jokowi juga memberikan sebuah gelar Pahlawan Nasional buatnya serta 5 tokoh bangsa yang lain tertuang pada dektrit Presiden Republik Indonesia Nomor 123 pada tahun 2018 mengenai pemberian Gelar Pahlawan Nasional.

7. Opu Daeng Risaju

Opu Daeng Risaju merupakan salah satu anggota Partai Sarekat Islam yang sangat berberpengaruh, khususnya di Sulawesi Selatan. Dia menjadi anggota PSII cabang Pare-Pare, lalu mendirikan dan memimpin PSII cabang Palopo pada tahun 1930. Dia aktif menjadi seorang perempuan yang melawan penjajahan dengan cara modern, yaitu dengan gencar memperkenalkan ide tentang kemerdekaan bangsa Indonesia ke kerabat dan tetangga-tetangganya.

Ketidak sukaan Belanda pada upaya Opu Daeng Risaju ini membuat dirinya ditangkap selama 12 bulan dengan tuduhan bahwa ia telah menghasut rakyat. Pada tahun 1933, ia kembali ditangkap karena gerakan-gerakannya dianggap semakin membahayakan. Ia divonis kerja paksa selama 14 bulan. Tak berhenti sampai di situ, perjuangan Opu Daeng Risaju masih berlanjut sampai masa penjajahan Jepang, di mana ia mempengaruhi pembentukan cabang PSII di berbagai wilayah lain.

8. Sri Mangunsarkoro

Sri Mangunsarkoro merupakan ketua pertama dari organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Sri Mangusarkoro berhasil menjadikan Perwari sebagai organisasi yang vokal memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pernikahan dengan pendekatan liberal-feminis.

Perwari memfokuskan perjuangan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang mengatur keadilan bagi perempuan di dalam pernikahan, seperti mendorong adanya ketentuan monogami, usia minimal pernikahan, kesetaraan ketentuan dalam perceraian, hak milik dan warisan, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Di bawah pimpinan Sri Mangunsarkoro juga Perwari gencar melakukan forum publik, mengadakan petisi, demonstrasi di jalanan, dan delegasi dengan pemerintah untuk melancarkan agenda mereka.

Sebelum menjadi ketua Perwari, Sri Mangunsarkoro sudah aktif menginisiasi dan mengetuai berbagao gerakan dan organisasi perempuan. Seperti memimpin Kelompok Pekerjaan Tangan Keputrian Jong Java cabang Salatiga, ketua Keputrian Jong Java pada 1920, ketua Wanita Taman Siswa cabang Jakarta, Ketua Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta pada tahun 1935, sampai ketua Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia (BPPPI).

9. Soewarni Pringgodigdo

nama pahlawan perempuan indonesia Soewarni Pringgodigdo

Soewarni Pringgodigdo merupakan pendiri organisasi perempuan sekuler yang progresif bernama Isteri Sedar. Soewarni berhasil membawa Isteri Sedar menjadi organisasi perempuan yang secara eksplisit menunjukkan ideologi organisasinya yang feminis-demokratis.

Lewat majalah terbitan organisasi itu yang bernama Sedar, Soewarni gencar menyampaikan kritik dan perlawanannya terhadap ketidak setaraan gender, poligami, pentingnya kesetaraan peran dalam pernikahan, serta keadilan bagi perempuan di ranah publik dan domestik. Soewarni yang sangat membenci poligami sempat mendapat penilaian buruk dari berbagai golongan, sampai dicibir karena dianggap terlalu galak. Tapi ia tetap konsisten memperjuangkan ideologinya tersebut melalui berbagai medium.

10. Maria Ulfah Santoso

nama pahlawan perempuan indonesia Maria Ulfah Santoso

Lahir di Serang, Banten, pada 18 Agustus 1911, Maria Ulfah Santoso adalah perempuan pertama dari Hindia Belanda yang lulus dari sekolah hukum di Belanda. Begitu pulang ke Indonesia, ia pun aktif membela hak-hak perempuan, terutama dalam hal pernikahan di mana mereka mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari laki-laki yang menjadi suami mereka.

Setelah Indonesia merdeka pada Desember 1945, Maria menjadi salah satu inisiator Kongres Perempuan Indonesia di Klaten, Jawa Tengah dan menjadi ketua untuk badan yang membahas perumusan Undang-Undang Perkawinan.

Nah, kita sudah membahas nama Pahlawan perempuan Indonesia yang sudah punya jasa besar serta keberaniannya bisa kita jadikan contoh serta pembelajaran buat anak muda. Semoga generasi sekarang bisa mempunya jiwa seperti para pahlawan Indonesia ya.

Artikel

Kokok Dirgantoro: Cuti Ayah Dukung Perempuan Berkarier

January 14, 2021January 18, 2021 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Isu cuti melahirkan bagi perempuan dan laki-laki adalah hal yang kerap mendatangkan pro dan kontra, apalagi kalau yang dibahas adalah soal pemasukan perusahaan. Cuti melahirkan sering kali dianggap membawa kerugian besar alih-alih keuntungan. Alhasil, tak banyak perusahaan di Indonesia yang mengakomodasi hak cuti melahirkan yang cukup bagi pekerjanya, apalagi pekerja laki-laki.

Kokok Dirgantoro, CEO perusahaan konsultasi komunikasi Opal Communication, merupakan sosok yang cukup anomali. Di perusahaannya itu, dia mendorong iklim kerja dan kebijakan yang ramah keluarga, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Salah satu langkah besar yang ia lakukan adalah pemberian cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja perempuan, dan satu bulan untuk pekerja laki-laki.

Menurut Kokok, hal ini tidak berdampak negatif terhadap performa dan pendapatan perusahaan. Sebaliknya, cuti melahirkan lebih panjang memberikan dampak jangka panjang yang lebih baik.

“Kalau melihatnya kayak begitu (cuti melahirkan berdampak negatif pada performa perusahaan), enggak adil buat perempuan. Katakanlah perempuan bekerja umur 25, pensiun umur 55. Dia ada waktu 30 tahun buat memberikan kontribusi ekonomi. Memberikan waktu satu sampai satu setengah tahun untuk cuti rasanya tidak masalah,” kata Kokok dalam siaran Instagram Live “Bisik Kamis”bersama Magdalene, November lalu.

Bila perusahaan dan pemerintah tidak mengakomodasi hak cuti melahirkan pada para pekerja, Kokok mengatakan, hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena ada efek domino terkait penurunan aspek ekonomi, masalah kesehatan anak, sampai masa depan bangsa.

“Kami (perusahaan Kokok) juga sepakat bahwa pekerja dan manusia pada umumnya itu harus mengabdi sepenuhnya pada keluarga. Bukan hanya hamba sahaya kapitalisme belaka. Jadi imbang. Uangnya dapet, psikisnya dapet, anaknya juga dapet limpahan kasih sayang yang cukup,” ujar Kokok, yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Simak obrolan lengkap Kokok Dirgantoro dengan Patresia Kirnandita dari Magdalene berikut ini.

Magdalene: Mas Kokok menetapkan waktu cuti melahirkan yang lebih panjang dari ketentuan undang-undang. Keresahan Mas Kokok terhadap isu keluarga, perempuan, dan anak itu dipicu sejak kapan dan oleh apa?

Kokok Dirgantoro: Dipicu oleh kehamilan istri saya waktu anak pertama. Istri saya masih kerja, lalu dia hamil. Yang tiga bulan pertama itu berat, kan. Saya baca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu, [waktu cuti] tiga bulan dibagi dua.

Itu kalau yang kondisi fisiknya lemah, tiga bulan bisa habis selama masa hamil saja. Berarti habis lahiran harus masuk. Pada saat itu, istri sering tidak masuk. Kantornya sering telepon. Sementara, istri saya enggak bisa ngapa-ngapain. Lihat cahaya aja pusing. Bawaan masing-masing [perempuan hamil] kan beda.

Ya sudah, akhirnya dia harus resign. Ini berat karena kita jadi single income kan. Akhirnya, saya bilang sama istri saya, suatu hari saya akan punya perusahaan dan saya mau cuti [melahirkannya] enam bulan.

Bagaimana kemudian kebijakan itu diimplementasikan di perusahaan?

Tahun 2015, ada karyawan hamil. Saya bilang ke direksi yang lain, saya mau cutinya enam bulan. [Mereka bilang] Oh, oke. Finance-nya hitung, deh. Kami kan harus siapkan enam bulan gajinya, supaya selama dia enggak masuk, dia tetap punya gaji.

Habis itu kami harus siapkan karyawan temporer untuk pengganti. Berarti double cost, kan. Nah, kami hitung. Ternyata bisa. Tipis, tapi hidup. Kan baru satu yang hamil. Ya sudah, kami jalanin. Terus, pada masa hamil, kalau dia feeling sick, izin, tidak akan dipotong cutinya. Jadi, enam bulan itu diambil di belakang penuh.

Nah, habis itu saya ngomong, kami akan ada karyawan temporer enam bulan untuk menggantikan yang lagi cuti. Itu karyawan lain malah menolak. Enggak usah, Pak, katanya. Jadi, beban yang cuti di-absorb sama yang kerja. Akhirnya, sebagian [karyawan] ada yang belajar pajak, admin, accounting. Itulah, berjalan akhirnya. Sudah dua kali yang dapat cuti melahirkan. Terus, tahun 2017 kami terapkan cuti ayah.

Apa ada pro-kontra terkait cuti ayah itu?

Ada. Kalau cuti untuk ibu, lima menit selesai [diputuskan]. Kalau cuti untuk ayah, itu setahun kami berdiskusi karena konsultan utama kami itu laki-laki semua. Manajemennya juga kebetulan laki-laki semua. Jadi, kami harus berpikir, kalau istri kami hamil, kami juga ambil enam bulan, ini kantor pasti suffer. Akhirnya, kami putuskan sebulan, deh. Kami enggak bisa tiga bulan. Sudah dua orang yang ambil [cuti ayah] ini.

Apa kendala lainnya dalam penerapan cuti ayah selain masalah pekerjaan?

Yang jadi masalah di kami itu patriarki. Jadi, kita enggak mau cuti ayah tapi jadi moral hazard. Ayahnya di rumah, tapi malah ngerepotin istrinya. Padahal istrinya lagi hamil, habis melahirkan. Harusnya kan dia [si suami] yang merawat, ya.

Jadi, harus ada konsekuensinya, yaitu mereka harus mau dan bersedia dipantau oleh pemegang saham perusahaan. Apakah dia benar-benar membantu keluarga? Dan dia enggak boleh keberatan kalau kami tanya ke mertuanya, orang tuanya, apakah dia menitipkan anaknya ke orang tua sama mertuanya? Terus, kami juga harus ngomong sama istrinya, apa yang dia lakukan selama cuti. Apakah dia mencuci baju, memasak, atau tidur-tiduran? Susah, Mbak. Susah.

Karena karyawan perempuan sedikit dan sedikit juga yang mengambil cuti panjang melahirkan, mungkin enggak terasa. Tapi, kalau laki-laki yang ambil (cuti karena istrinya melahirkan), jadi terasa. Apa ada pertimbangan untung-rugi dari segi penggajiannya?

Saya rasa sih kalau masalah gaji karyawan enggak terlalu pusing. Dampak karyawan ke perusahaan yang saya pusing, karena ada beberapa karyawan kunci yang susah digantikan. Kami kan perusahaan kecil. Itu yang bikin lama. Tapi, sekarang udah lancar, udah ngerti.

Baru-baru ini konsultan utama kami istrinya melahirkan. Dia cuti sebulan. Kantor jalan, tetep. Wah, sudah oke, nih. Tantangan kami adalah kalau kami punya direksi perempuan. Ini belum terjadi, ya. Kalau ada direksi perempuan yang hamil dan melahirkan, berarti kan dia enam bulan cuti, nih. Enam bulan kami harus menggaji direksi yang cuti, terus mengganti orang. Nah, ini yang enggak mudah.

Ada sebuah penelitian, ternyata banyak yang ambil cuti ayah malah dipakai untuk penelitian, menulis buku, dan lain-lain. Bagaimana menurut Mas Kokok?”

Kalau di kantor saya, itu langsung diberi Surat Peringatan (SP) kedua. Kami enggak ada ampun.

Berarti termasuk urusan rumah tangga seseorang [ketika laki-laki ambil cuti], itu bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan?

Ya, saya enggak peduli. Pokoknya istrinya, mertuanya, orang tuanya komplain, ya kita sidak. Harus ada tindakan tegas, kalau enggak, semakin lama malah semakin longgar aturannya dan dia bisa seenaknya. Cuti bukannya ngurusin istri, malah minta masakin ini-itu. Gimana sih, istrinya pasti mikir, udah kerja aja daripada ngerepotin.

Kami sampai tanya, kamu bisa masak sayur daun katuk enggak? Karena daun katuk itu penting untuk ASI istrinya. Kamu ngerti baby blues enggak? Kamu bisa massage punggung sama lower back yang benar enggak? Di online banyak kok, yang bisa dipelajari. Enggak usah pakai buku atau guru. Saya minta mereka belajar sendiri dan dipraktikkan. Ya, alhamdulillah sih, berjalan.

Sidaknya berapa kali sebulan?

Acak, sih. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Yang apes kalau rumah karyawannya itu dekat kantor. Waktu itu satu karyawan agak jauh rumahnya. Jadi, kami cuma satu-dua kali ke sana. Kalau kami datang, matanya merah, rambut acak-acakan, capek. Nah, berarti benar [karyawannya mengurus rumah dan anak selama cuti].

Selain cuti ayah dan cuti yang lebih panjang buat ibu, apa ada lagi kebijakan yang berhubungan dengan keluarganya pekerja di perusahaan Mas? Mungkin yang saya pernah dengar, karyawati dikasih excuse kalau anaknya sakit, atau harus ke sekolah ambil rapor. Apa laki-laki diperlakukan sama?

Sama. Boleh ambil rapor. Boleh bawa anak ke kantor.

Situasinya kondusif kalau karyawan bawa anak?

Iya. Ada satu tempat khusus untuk anak. Jadi, ada satu kamar steril buat yang lagi mau pumping, atau yang bawa anak karena baby sitter-nya enggak masuk. Kalau sekarang eranya kayak begini, bisa kerja di rumah.

Jadi, kantor Mas juga menerapkan sistem kerja fleksibel?

Pandemi ini mengajarkan saya buat berpikir lebih fleksibel. Karena menurut saya, ketika masuk semua dengan ketika WFH [work from home], [hasil kerjanya] beda tipis, loh. Kalau di kantor itu, infrastrukturnya aja menunjang. Cuma kayaknya, kalau di kantor itu mereka lebih merasa, ini bekerja.

Masih sedikit perusahaan yang menerapkan cuti ayah. Adakah upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong supaya kebijakan seperti di kantor Mas bisa menyebar lebih banyak?

Ya, itu politik. Perubahan itu pasti membutuhkan politik. Tapi rasanya, itu harus ada komunikasi antar-partai politik bahwa ini permasalahan serius. Karena di belahan negara yang lain, di Asia Tenggara, kalau saya enggak salah ingat, kita itu tertinggal. Yang lain paling enggak sudah ada tujuh, 10, 15 hari [cuti ayah]. Paling enggak kita bertahaplah. Dari dua hari jadi tujuh atau 14 hari.

Kenapa bertahap? Waktu itu saya diundang ke Kedutaan Besar Swedia. Mereka cuti ayah dan ibu itu bisa setahun apa dua tahun. Nah, cuti ayahnya itu mandatory. Di sana sampai ada istilah papa latte. Jadi, sesama bapak muda bawa anaknya, bawa stroller di taman, sambil minum latte, ngomongin masa depan pas cuti. Jadi, perempuannya bisa balik kerja, laki-lakinya gantian ngurus anak. Jangan semua dibebani ke istri, habis itu dibilang perempuannya tidak punya ambisi buat berkarier. Ya, punya. Sekarang gantian.

Terus saya tanya ke wakil duta besarnya, gimana sih, supaya cuti melahirkan bisa tahunan gitu? Kuncinya apa? Katanya, kuncinya itu bertahap. Yang pertama itu enam bulan, kuncinya itu untuk ibu. Habis itu, tiap pergantian rezim, nambah lagi jadi tujuh bulan, delapan bulan. Ini yang ingin saya coba omongin ke mana-mana. Kalau enggak bisa enam bulan, yuk kita ikut konvensi ILO (International Labour Organization) tentang kesehatan maternity, itu 14 minggu, sekitar tiga setengah bulan. Memang enggak revolusioner, tapi menurut saya, bisa jadi lebih tertata. Menurut saya, cuti itu selalu dibenturkan antara pekerja sama pemilik modal/usaha. [Seharusnya] pemerintah masuknya di situ. Misalnya, dengan cuti melahirkan atau cuti ayah, negara support [penggajian selama cuti] separuh. Pemerintah pusat support 50 persen, daerah 25 persen. Berarti perusahaan 25 persen.

Artikel

Suzy Hutomo dan Bisnis Ramah Lingkungan, Ramah Gender

January 6, 2021January 7, 2021 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Mengembangkan The Body Shop Indonesia, sebuah perusahaan produk kecantikan yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip ramah lingkungan sekaligus kesetaraan gender, bukanlah pekerjaan yang mudah. CEO dan Executive Chairwoman The Body Shop Indonesia, Suzy Hutomo, membagikan kisah bagaimana ia, bekerja sama dengan suaminya, berjuang membesarkan perusahaan itu sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Beberapa pelajaran penting soal bisnis maupun soal kehidupan berhasil dipetiknya, hingga mengantarkan Suzy menjadi pribadi yang bertekad untuk membuat organisasi atau perusahaan yang ramah terhadap lingkungan atau planet, ramah terhadap pelanggan maupun pekerjanya, tapi juga tetap menghasilkan keuntungan.

“Harus seimbang juga antara melakukan hal yang baik dan meraih keuntungan, supaya kita bisa terus melakukan hal yang baik,” ujarnya dalam wawancara dengan Magdalene baru-baru ini.

“Jadi saya melihatnya itu satu paket ya. It’s planet, people, profit. Dan saya yakin bahwa di masa depan, inilah arahnya. It’s going to be about businesss yang truly sustainable, karena sudah memperhatikan unsur people and also planet,” Suzy menambahkan.

Ia juga mengatakan bahwa hubungannya dengan sang suami yang setara dan sarat akan nilai kerja sama merupakan salah satu kunci kesuksesannya membesarkan The Body Shop Indonesia. Meski saat ini Suzy yang menjadi penanggung jawab penuh, tapi selama hampir dua puluh tahun lamanya, Suzy membangun perusahaan ini bersama suaminya.

“Kalau saya lebih baik dalam hal tertentu, ya saya yang tanggung jawab. Kalau dia lebih baik dalam hal tertentu, ya dia yang tanggung jawab. Tidak ada semacam power play,” ujarnya.

“Itu mungkin suatu hal yang membuat perusahaan kami cukup sukses, karena kami berdua tidak begitu menerima juga kalau orang lain bermain politik. Atau antara kami ada sesuatu yang tidak terbuka. Itu semua harus lebih didiskusikan dengan transparan,” ujar Suzy.

Berikut adalah cuplikan obrolan Suzy Hutomo dengan Devi Asmarani dan Hera Diani dari Magdalene.

Magdalene: Menurut Ibu, dari pengalaman dan pengamatan, apa saja sih hal yang harus dimiliki perempuan yang ingin menjadi pemimpin?

Suzy Hutomo: Saya kira yang pertama kali harus diketahui adalah, you’re worth it. Jadi harus punya keyakinan bahwa perempuan sudah earn the spot to be there. Setiap perempuan harus yakin bahwa mereka mempunyai hak untuk duduk di meja leadership. Karena kalau belum merasa percaya diri untuk berada di posisi itu, itu yang sering jadi sulit untuk menjadi perempuan pemimpin.

Yang kedua adalah siap untuk menanggung tanggung jawab sebagai pemimpin. Sebagai perempuan pemimpin memang masih ada tantangan yang lain. Dan kita siap untuk menghadapinya. Tidak akan mudah. Kita tahu ada mansplaining, sexism. Tapi ya itu adalah bagian dari lingkungan yang perlu kita ubah. Kalau buat saya sih, we need to change that. Kita tidak menerimanya, tapi kita mengubah perilaku kita, dengan cara yang baik. Surprisingly, attitude dari para pria akan berubah juga. Mereka akan lebih respect sebenarnya.

Itu yang saya lihat sih, pengalaman saya. Jadi kalau kita percaya diri dan tahu bahwa kita pantas, pelan-pelan kita bisa mengubah relasi yang tidak setara secara gender itu. Tidak mudah memang, tapi bisa dilakukan. Tentu saja dengan orang-orang yang masih tidak mau berubah, lebih baik kita disassociate.

Salah satu tantangan terbesar perempuan pekerja adalah bagaimana perempuan bisa menaiki tangga karier, tapi pada saat yang sama juga harus membawa beban ganda yang mereka miliki, terutama tanggung jawab sosial untuk mengurus rumah tangga. Dari The Body Shop Indonesia sendiri, adakah kebijakan yang women friendly dan bisa mendukung perempuan untuk bisa menghadapi tantangan ini?

Yang pertama tentu saja kita punya ruang laktasi. Kita juga punya budaya yang cukup ramah perempuan, dalam arti tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Kalau anak sakit, kalau mau pulang ke rumah, silakan. Basically, you need to prioritize your child.

Dan kita enggak pernah mau meeting malam-malam. Itu salah satu hal yang sangat penting. Jadi meeting, selesailah dalam waktu yang pas begitu, jam lima atau whatever. Tapi pulanglah ke rumah. Itu buat kami, we encourage people to go home. Dan kami sedang dalam proses tanda tangan dengan UN Women, ada dokumen-dokumen tentang kebijakan untuk perempuan, saat ini sedang kita proses untuk menetapkan kebijakan yang lebih formal untuk memastikan ada kesetaraan gender di dalam perusahaan kita.

Ada beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa bagaimana nilai-nilai feminin yang diasosiasikan dengan perempuan, seperti empati, kolaborasi, ternyata membuat kepemimpinan lebih efektif. Bagaimana komentar Ibu tentang hal ini?

Itu betul sekali. Karena, selama ini mungkin karena patriarki, digambarkan bahwa kesuksesan itu sangat maskulin. Tapi kenyataannya tidak. Ketika kita merekrut manajer, terutama laki-laki, kita ingin laki-laki yang progresif, yang memiliki kualitas empati, caring, being kind, and listening. Bukan cowok-cowok yang dibesarkan dalam kultur yang sangat maskulin dan agresif.

Dan itu menjadi pertimbangan karena kami adalah organisasi yang ramah perempuan, dan kita butuh semua orang, termasuk laki-laki, untuk tahu bagaimana memperlakukan perempuan secara benar.

Ibu dulu mengenyam pendidikan di all-girls school?

Saya sempat sekolah di Singapura. Waktu SMP saya di all-girls school. Lalu switch lagi ke yang mix lagi.

Menurut Ibu, apa itu punya pengaruh besar terhadap karakter dan perspektif Ibu? Karena ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang bersekolah di sekolah khusus perempuan biasanya lebih percaya diri, lebih resourceful, dan well-rounded.

Waktu saya di sekolah khusus perempuan itu umur saya 11-16 tahun lah kira-kira. Itu sih menurut saya cukup menolong, karena lebih fokus ke pencapaian di sekolah, tidak ada distraksi dengan cowok dan lainnya. Memang ada plusnya dalam hal itu.

Tapi di pihak lain, anak saya enggak di sekolah khusus perempuan, tapi dia percaya diri. Karena keluarga dan lingkungannya tidak membedakan perempuan dan laki-laki.

Jadi menurut saya, kalau dalam kultur yang masih membedakan perempuan dan laki-laki, tentu saja berguna jika kita sekolah di sekolah khusus perempuan. Tapi jika keluarga dan lingkungan sudah cukup setara secara gender, efeknya tidak akan terlalu signifikan. Karena saya lihat anak saya di sekolah campur itu dia tetap asertif.

Suzy Hutomo The Body Shop Indonesia Ramah Gender — CEO dan Executive Chairwoman The Body Shop Indonesia, Suzy Hutomo

Ibu sudah lama tertarik dengan lingkungan hidup. Apa yang mendorong ketertarikan ini, dan bagaimana sektor bisnis seharusnya bisa berperan dalam melestarikan lingkungan?

Mungkin karena orang tua saya juga cinta lingkungan dalam cara-cara mereka. Orang tua saya dari Makassar, jadi umumnya waktu kecil tuh kita kalau akhir pekan, kalau liburan, kalau enggak mancing ke laut, pasti ke gunung. Jadi untungnya dulu belum ada gadget, jadi mainnya selalu di alam.

Saya tuh memang dari dulu suka di alam. Pelan-pelan kita sekolah mengerti lebih banyak tentang binatang, that was my world as a child. Jadi merasa sangat dekat dengan hal-hal yang natural. Dan kembali lagi Indonesia yang kaya keberagamannya. Itu yang membuat saya cukup kagum dengan apa yang kita punya ini. Lalu kemudian muncullah masalah-masalah. Mulai kita tahu dari climate change, hilangnya biodiversity yang begitu tajam, semakin hari semakin banyak. Isu-isu itu membuat saya gelisah.

Dan saya berpikir, gimana sih bisa hidup dengan berkelanjutan? Pasti bisa lah. Apalagi saya seorang perempuan yang punya keluarga, saya dari kelas menengah, saya kelas menengah, saya mampu beli panel surya, dan lain-lain. Kalau saya sendiri tidak melakukannya untuk mengurangi jejak karbon saya di planet ini, bagaimana saya bisa meminta orang lain melakukannya?

Di dalam perusahaan kami juga melakukannya. Bahkan sekarang kami sedang menuju circular economy, di mana botol-botol yang dikembalikan akan kita buat jadi barang lain yang bisa kembali lagi ke pembeli. Dan di rumah juga.

Jadi mungkin kekhawatiran saya adalah bagaimana kita bisa hidup secara berkelanjutan di planet ini. Itu pertanyaan besar yang selalu saya pikirkan.

Apa ini jadi salah satu consideration Ibu untuk tidak tinggal di Jakarta?

Dua sih (pertimbangannya). Sebenarnya waktu di Jakarta sudah mulai, rumah saya juga sudah punya panel surya, (saya) ngurus sampah. Lalu saya tuh lahir di Jakarta, jadi sebetulnya masih oke di Jakarta. Tapi suami saya enggak suka di Jakarta, karena terlalu hiruk-pikuk dan semakin macet. Dia tidak merasa tenang di Jakarta. Dan anak-anak juga, kita senang dekat dengan alam.

Jadi kayaknya pindah ke Bali itu opsi yang sangat baik karena semua bisa didapatkan. Dekat dengan alam karena kami tinggal tidak jauh dari pantai; bisa banyak waktu bersama karena enggak macet, dan transisi ke periode dalam hidup saya di mana I have more time to think.

Dan betul juga, karena di sini bisa di-explore lebih banyak tentang sustainability. Ada waktu dan ruang untuk itu.

Followers dan pembaca Magdalene lebih banyak perempuan muda, Gen Z dan Milenial. Apa pesan Bu Suzy agar mereka bisa menghadapi dunia yang semakin berat ini?

Pesan saya adalah to be confident about the future. Karena meskipun kita sekarang banyak masalah, sebenarnya ada perubahan yang luar biasa yang sudah berjalan. Yaitu sudah dimulai dan ada kesadaran tentang masalah lingkungan dan sosial. Ini satu hal yang terjadi, padahal saya tidak harapkan. Karena untuk sekian lama, banyak orang yang meremehkan kalau kita jadi environmentalist. Tapi sekarang berbeda. Jauh lebih banyak orang yang tertarik dengan isu-isu lingkungan dan sosial, termasuk kesetaraan gender. Jadi saya pikir, waktunya sudah tiba. Untuk semua anak muda di sana, ini momen Anda untuk betul-betul memahami mengenai isu-isu ini di dunia. Dan karena dunia juga sudah digital, begitu banyak yang bisa Anda lakukan untuk belajar, mempengaruhi orang lain untuk mengerti tentang isu-isu, dan juga mengenai bagaimana Anda bisa stand up for these issues because you can create contents. Or to make your voice heard online. It’s a wonderful time in the next 10 years.

Artikel

Martha Tilaar dan Pelajaran Penting Soal Perempuan Pengusaha

November 27, 2020December 24, 2020 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Menjadi pengusaha perempuan di dunia yang maskulin ini memang tidak pernah mudah. Ada saja tantangan dan hambatan yang datang, baik dari dalam maupun luar lingkungan kita sendiri. Hal itu juga dihadapi oleh Martha Tilaar, pendiri perusahaan kosmetik dan berbagai layanan kecantikan Martha Tilaar Group.

Martha merintis usahanya dari nol, memulai dari modal yang sedikit, dengan menyulap garasi rumahnya. Meski ia lulusan akademi kecantikan di Amerika Serikat, yang dijalaninya ketika mengikuti suami, akademisi H.R. Tilaar, melanjutkan studi, jalan ketika pulang ke tanah air tidak mudah.

Martha, yang lahir pada 1937 dengan nama Martha Handana, mengatakan bahwa cara pandang, sistem, dan budaya di masyarakat terkait perempuan sering kali menyandung langkah mereka dalam berkarier.

“Dulu kalau mau utang ke bank itu perempuan enggak boleh. Susah. Mereka tidak percaya. Makanya saya ke Singapura. Di Indonesia justru aneh, ya. Perempuan enggak boleh usaha sekuat tenaga. Padahal ada prestasinya. Ada income, bisa nyicil,” katanya saat diwawancarai Magdalene awal tahun ini.

Ia menambahkan, “Kita harus mandiri dan punya keterampilan untuk bisa berdiri sendiri. Jangan minta-minta.”

Perjalanan dan capaian kariernya tidak membuat Martha berhenti pada keinginan untuk membuat produk dan layanan kecantikan demi profit semata. Ia juga bertekad memberdayakan perempuan dan mengajarkan esensi kemandirian finansial sebagai sebuah hal penting yang bisa menyelamatkan mereka. Kata Martha, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah perdagangan perempuan.

“Saya tergerak dari kisah hidup kenalan saya di Hong Kong. Dia hidup dengan HIV. Waktu kecil, dia dijual ke germo-germo oleh ibu-bapaknya untuk menghidupi adik-adiknya. Itu yang melukai hati saya. Jadi perempuan enggak ada hak sama sekali untuk ngomong,” ujar Martha.

Martha meyakini bahwa pendidikan adalah jawabannya. Karena itu, pada tahun 1990-an, Martha mendirikan sebuah sekolah kecantikan di bilangan Kuta, Bali, dan mencari murid dari berbagai daerah di Indonesia.

“Semua [biaya pendidikan] gratis. Kita makan bareng-bareng, kerja bareng-bareng. Alumninya sudah 6.000 orang lebih. Ikatan dinas selama tiga tahun [bekerja di Martha Tilaar Group], setelah itu bebas mau lanjut atau buka usaha sendiri. Tujuannya supaya mereka punya keterampilan,” ujarnya.

Pada usia 83 tahun, Martha masih aktif berkegiatan, baik di dunia bisnis maupun melukis. Berikut kutipan obrolan Devi Asmarani dan Hera Diani dari Magdalene dengan Martha Tilaar, didampingi Head of Corporate Communication Martha Tilaar Group, Palupi Candrarini, awal tahun ini.

Simak juga episode podcast How Women Lead bersama Martha Tilaar dan putrinya Wulan Tilaar.

Magdalene: Bagaimana awal mula Ibu berpikir untuk menekuni bidang kecantikan?

Martha Tilaar: Pikiran kita, kita itu termasuk saya, itu enggak beres. Sebab berpikirnya, everything from the West is the best. Waktu saya sekolah di sekolah Belanda, pandangannya kalau you inlander, you underdeveloped. Waktu sekolah di Amerika juga. Sedih sekali saya. Pada saat itu, saya melihat kecantikan selalu yang mahal-mahal. Padahal belum tentu cocok buat kita. Jadi, saya kepingin identitasnya kecantikan Indonesia. Waktu saya pertama-tama cari buku, satu pun buku tentang kecantikan Indonesia, jamu-jamu, itu enggak ada di Indonesia. Kalau di luar negeri itu banyak.

Akhirnya, eyang saya bilang, “Ya udah, kamu pergi aja ke dukun-dukun beranak. Biar kamu belajar langsung dari mereka.” Bagaimana setelah melahirkan biar lancar susu (ASI), slimming, pake parem (campuran herbal), pilis (campuran herbal yang ditempel di dahi),.

Tapi, teman-teman saya yang mengenal saya pada bilang, “Waduh, Martha Tilaar itu orang gila. Baru dari Amerika, dia kepingin belajar dari dukun-dukun. Dia kepingin cepet kaya. Kamu jangan ke salon dia. Nanti kamu dipelet.” Jadi, selalu negatif begitu.

Apa yang membuat Ibu ingin fokus pada dunia kecantikan khusus perempuan Indonesia dan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari Indonesia?

Saya dapat shock therapy waktu saya kuliah di Amerika. Karena berpikir yang dari Barat itu paling bagus, jadi make up ludruk (seni drama tradisional dari Jawa Timur), wayang, itu dianggap kampungan. Padahal, itu justru value-nya besar. Seorang guru saya dulu bilang, “Martha, your end paper must be about the indigenous make-up from your country.” Kaget saya. Saya enggak tahu apa-apa.

Itulah kesalahan kita semua. (Budaya Indonesia) dianggap kampungan. Akhirnya, seorang teman saya dari Jepang menawarkan saya buat menulis tentang geisha. Saya sudah senang, berpikir tugas saya bagus tentang geisha itu. Tapi guru saya bilang, “Martha, you are from Indonesia. Why you wrote your paper in Japanese way?” Duh, saya bingung.

Akhirnya saya jujur, saya bilang, “Because I don’t know about my culture.” Dia bilang, “Shame on you. As an Indonesian you don’t know about your culture.” Dari situ, barulah saya sadar. Ya Tuhan, kalau pulang nanti, saya akan melestarikan budaya saya dalam bidang kecantikan.

Setelah pulang ke Indonesia, bagaimana Ibu mulai merintisnya?

Waktu saya bilang saya punya mimpi besar mempercantik perempuan Indonesia, bapak saya mengumpulkan saudara-saudara saya untuk meminjamkan uang. Dari situ jadilah salon berukuran 4×6 meter di garasi rumah. Sekitar tahun 1970-an.

Apa tantangan yang Ibu hadapi saat merintis salon itu?

Terus terang, karena saya ke dukun, banyak yang tidak mau datang. Orang-orang kita kan kayak gitu. Jealous, gosip, selalu gosip. Saya sedih sekali. Tapi, saya lihat kiri kanan. Saya berinovasi. Harus kreatif. Kebetulan rumah saya dekat dengan Kedutaan Besar Polandia, jadi saya punya ide. Saya tawarkan bisnis saya. Saya bilang, “I’m an American-licensed beautician, would like to serve you from top to toe, for hair, facial, manicure, pedicure, lotion, massage. So, please call me, Dra. Martha Tilaar.”

Saya punya kesempatan karena yang bisa bahasa Inggris sedikit waktu itu. Saya tidak akan lupa customer pertama saya itu istri duta besar Amerika. Dia provokator, mempromosikan usaha saya ke mana-mana. Jadi, dari situ dalam sekejap ramai sekali.

Saya bilang ke bapak saya, bagaimana kalau selain di garasi, rumahnya juga dijadikan salon? (sambil tertawa). Bapak saya selalu bilang, kamu boleh dream big, tapi start small and act fast. Kalau hanya ngomong, enggak jadi-jadi kan percuma. Kamu harus mulai dari dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain.

“Waktu saya bicara di World Islamic Economic Forum, banyak orang bilang, “No! Istri harus turut suami!” Saya sudah takut, tapi suami saya kalem saja karena dia enggak minder.”

Agak ironis karena pelanggan pertamanya orang asing. Kapan pelanggan mulai switch jadi orang-orang Indonesia?

Iya. Dari situ mulai Ibu Moh. Hatta, Ibu Fatmawati Soekarno…

Palupi: Ibu Umar Wirahadikusumah juga.

Martha Tilaar: Iya. Kemudian Ibu Adam Malik. Nah, di situ problemnya. Kalau mereka janjinya jam delapan, datangnya jam sembilan. Saya kan sendiri. Akhirnya pembantu saya waktu itu saya sekolahkan (untuk membantu di salon).

Dengan menyekolahkan pembantu-pembantu Ibu, Ibu memang ingin memberdayakan perempuan?

Iya, betul. Harus educated biar dia enggak kesusahan. Harus punya keterampilan.

Bagaimana dari salon itu kemudian jadi perusahaan sebesar sekarang?

Setelah salon, saya mendirikan sekolah (kecantikan) dulu.

Palupi: Namanya Puspita Martha.

Martha Tilaar: Karena it’s very important. Kalau kita mau mandiri, empower the women, is through education. Di situ pembantu-pembantu disekolahkan. Saya juga kumpulin waria-waria. Mereka itu talented. Diajarin, dia mau, ya udah.

Palupi: Jadi Ibu tuh inklusif sekali. Semua Ibu ajarin, waria, difabel. Itu tumbuh karena Ibu kan kuliahnya soal sejarah, bukan manajemen. Itu naluri seorang perempuan jadi entrepreneur. Dari mendirikan salon, sekolah, terus produk, salonnya terus bertambah.

Ibu sudah membuat kosmetik untuk kulit sawo matang dari dulu. Padahal brand lain, termasuk di Amerika, baru melakukannya sekarang-sekarang ini. Apa yang membuat Ibu melakukan itu?

Konsisten, karena saya mau menciptakan the Asian color for Asian skin. Setiap tren warna Sariayu saya hubungkan dengan culture. Karena ini, pada tahun 2018, saya dipanggil ke New York (acara Intercolor, sebuah lembaga independen yang mewakili asosiasi nasional untuk pemain global dalam industri kosmetik, otomotif, tekstil, fashion, dan desain produk) sebagai pencipta Asian colors. Warna-warna yang belum ada di kosmetik lain, ada di sini.

Palupi: Ibu memulai tren warna pertama kali tahun 1987. Masih terbayang janjinya untuk beautifying Indonesia, makanya dia mau memberi identitas pada perempuan Timur. Makanya menciptakan warna yang berhubungan dengan budayanya.

Ibu pernah mengalami disebut sibuk ngurusin bisnis jadi enggak ngurusin keluarga?

Iya, mengalami. Tapi, saya mempunyai seorang suami yang luar biasa. Jadi, kalau saya lagi sibuk, “Pah, tolong ya ambil rapor anak-anak.” Dia mau. Terus nanti dia cerita, “Eh, kamu tahu enggak. Aku satu-satunya laki-taki loh, tadi. Semua perempuan cantik-cantik.” Tukang goda, dia tuh. Lucu orangnya. Terus saya bilang, “Ya udah, nikmatilah ciptaan Tuhan.”

Setelah pensiun, suami saya bilang dia mau melamar jadi karyawan di perusahaan saya. Saya tanya, sebagai apa? Katanya, sebagai turis. Turis itu “turut istri”.

Waktu saya di World Islamic Economic Forum di Kazakhstan, setelah saya bicara turis turut istri, ada orang Malaysia, Brunei, dan Singapura bilang, “No! Istri harus turut suami!” Bener loh, itu terjadi. Saya sudah takut, tapi suami saya kalem saja karena dia enggak minder.

Artikel

Kamala Harris Perempuan Pertama yang Jadi Wapres AS, Tapi Bukan yang Terakhir

November 9, 2020December 8, 2020 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Kamala Harris baru saja ditetapkan sebagai wakil presiden Amerika Serikat terpilih mendampingi Joe Biden sebagai presiden, menjadikannya perempuan pertama, perempuan kulit hitam pertama, dan perempuan dengan ras campuran pertama yang menjadi wapres AS.

Tapi nama Kamala Harris bukan semata-mata besar karena persoalan representasi itu. Sepak terjangnya di dunia hukum dan politik sudah dirintisnya sejak puluhan tahun silam. Meski tak terlepas dari kontroversi, Harris memiliki banyak rekam jejak kebijakan dan advokasi yang tegas membela korban kejahatan, termasuk menyuarakan hak perempuan dan kelompok ras minoritas.

Harris lahir dari seorang ayah asal Jamaika dan ibu asal India. Keduanya fokus merintis karier di bidang akademik, membuat Harris terbiasa akrab dengan pentingnya intelektualitas. Kecerdasan dan sikap kritis Kamala sebenarnya sudah terlihat sejak usianya masih belia. Waktu masih berumur 13 tahun, bersama adiknya, Harris menggelar demonstrasi di depan gedung apartemen keluarganya sebagai bentuk protes dari kebijakan yang melarang anak-anak untuk bermain di sebuah lapangan berumput.

Kecerdasan serta semangat untuk melakukan aktivisme semakin terasah saat ia berkuliah di Howard University, sebuah universitas bagi warga kulit hitam ternama di Washington D.C., tempat dia mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi.

Harris kemudian melanjutkan ke sekolah hukum di University of California, Hastings College of the Law, dan menjadi presiden dari Asosiasi Mahasiswa Kulit Hitam dan advokat yang memperjuangkan keberagaman di kampus dalam Program Kesempatan Pendidikan Hukum.

Ia memulai kariernya di bidang hukum sebagai wakil jaksa wilayah di Oakland pada 1990 sampai 1998. Ia kemudian menjadi jaksa wilayah San Francisco pada tahun 2003 sampai 2007, jaksa agung California, sampai akhirnya menjadi senator California pada tahun 2016. Di sepanjang kariernya ini, Harris vokal membahas isu perempuan dan kesetaraan gender, seperti melawan kekerasan seksual dan membahas hak perempuan terhadap akses layanan kesehatan reproduksi.

Harris juga giat bersuara membela perempuan kulit hitam, yang hak-haknya masih sering dicederai sampai hari ini. Dia tak pernah ragu untuk menunjukkan kebanggaannya akan identitas dan latar belakangnya, entah sebagai perempuan kulit hitam maupun perempuan keturunan India, dan mencari mengajak perempuan-perempuan lain untuk mencintai diri mereka sendiri dan identitas yang mereka miliki.

“Ibu saya sangat sadar bahwa ia membesarkan dua anak perempuan kulit hitam, dan dia bertekad untuk memastikan kami tumbuh sebagai perempuan kulit hitam yang percaya diri dan penuh kebanggaan,” ujarnya.

“Ia juga mendidik kami agar mengenal dan bangga dengan akar India kami,” ia menambahkan.

Kamala Harris Melawan seksisme

Kepiawaian dalam berdebat dan berbicara menjadi ciri khas Harris. Ia berhasil membangun citra sebagai seorang pendebat yang karismatik, tangguh, juga mengintimidasi lawan bicaranya. Dalam sebuah kesempatan, misalnya, Harris pernah membuat Jaksa Agung Jeff Sessions tak berkutik karena pertanyaan dan pembawaannya yang tegas dalam sebuah percakapan mengenai investigasi Rusia. Citra diri ini pun kembali tercermin dalam debat calon wakil presiden AS, di mana ia menghentikan Mike Pence yang berusaha menginterupsi saat dirinya masih berbicara.

Waktu SMP, Kamala Harris berdemo di depan gedung apartemennya untuk memprotes kebijakan yang melarang anak-anak bermain di sebuah lapangan rumput.

“Bapak Wakil Presiden, saya sedang berbicara! Jika Anda tidak keberatan membiarkan saya selesai berbicara, maka kita dapat berdialog,” ujarnya.

Ucapan Harris itu pun menjadi ramai diperbincangkan dan dikutip di mana-mana, termasuk digunakan dalam berbagai diskusi mengenai seksisme dan ketidaksetaraan gender di ruang publik dan profesional yang menyoroti fenomena di mana laki-laki tidak menghargai dan mendengarkan suara perempuan, glass-ceiling, sampai sindrom double bind syndrome atau dilema yang mengikat.

Tentu saja di sepanjang kariernya, terlebih di masa kampanyenya sebagai wakil presiden, ada rentetan hambatan yang Harris harus hadapi, dan itu tidak terlepas dari bias-bias seksisme dari laki-laki yang menjadi rival politiknya. Presiden Donald Trump, misalnya, menyebut dirinya monster, komunis, dan seseorang yang benar-benar sulit disukai orang lain. Ada juga pendukung Trump yang menyebut Kamala “insufferable lying bitch”, serta deretan komentar buruk lainnya.

Terlalu dini memang untuk menyebut pencalonan serta kemenangan Kamala Harris ini sebagai sebuah fenomena besar di dalam koridor feminisme. Terlebih lagi mengingat karakteristik politik praktis yang tidak pernah terlepas dari tarik-menarik kepentingan di balik sebuah keputusan, serta politik identitas yang sudah menjadi ciri tersendiri dari dunia politik hari ini.

Tapi kita bisa menandai kemenangan Kamala sebagai momentum penting yang membangkitkan semangat perjuangan perempuan. Kemunculan Harris sebagai seorang perempuan kulit hitam dan birasial di kursi kepemimpinan yang tinggi patut disebut sebagai terobosan terhadap wacana inklusivitas di dunia politik, di mana seseorang yang berasal dari kelompok minoritas ternyata bisa menduduki posisi besar nan maskulin ini.

Sosok Kamala sendiri banyak menginspirasi perempuan dan anak-anak perempuan di seluruh dunia, bahwa dengan semangat dan kerja keras, perempuan bisa menjadi apa pun yang dia inginkan.

“Saya mungkin perempuan pertama di kantor (wakil presiden), tapi saya tidak akan menjadi yang terakhir,” ujarnya saat terpilih.

“Saya ingin perempuan muda dan anak perempuan tahu bahwa kalian punya kekuatan besar dan suara kalian berarti.”

Artikel

Tentang Perempuan di Dunia Kerja: Dari Cuti Melahirkan Sampai ‘Glass Ceiling’

November 2, 2020December 11, 2020 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Perempuan di dunia kerja masih menghadapi kasus pelecehan seksual sampai adanya langit-langit kaca atau glass ceiling yang menghambat perempuan, perusahaan masih jadi salah satu faktor yang menghalangi kemajuan karier perempuan. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak memberikan akses bagi pekerja perempuan untuk mengembangkan karier sebagaimana pekerja laki-laki.

Direktur Eksekutif Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Maya Juwita mengatakan, kebanyakan perusahaan cenderung menganggap pemberian akses lebih bagi perempuan di tempat kerja adalah biaya,alih-alih investasi, padahal itu justru akan memberi perusahaan lebih banyak keuntungan.

“Memberikan cuti melahirkan enam bulan, misalnya. Waduh, [mereka pikir] itu nanti cost-nya gimana? Padahal, kalau mereka bikin regression analysis aja, enggak semua perempuan dalam perusahaan itu akan melahirkan lagi. Dan belum tentu ada yang berencana mau melahirkan, atau enggak juga dalam waktu yang bersamaan semuanya cuti melahirkan,” kata Maya kepada Magdalene dalam acara BiSiK Kamis di Instagram bertema “Women on Top: Tantangan dan Peluang“ (1/10).

“Paling yang ngambil enggak sampai 10 persen. Saya pernah melakukan regression analysis untuk mengetahui berapa biaya melahirkan yang ditanggung organisasi. Di tahun itu yang melahirkan hanya enam orang. Dari yang kita budget-in aja itu enggak habis,” ia menambahkan.

Menurut Maya, kecenderungan itu memang tidak terlepas dari berbagai stigma dan anggapan mengenai sosok perempuan itu sendiri. Misalnya, kultur masyarakat Indonesia yang menuntut perempuan untuk bisa ber-multitasking dan terampil melakukan banyak hal, ujarnya.

“Padahal, berapa sih dari kita yang bisa multitasking? Gue aja enggak bisa. Sambil menelepon bisa sambil, ‘Eh, itu anak jangan naik ke meja!’,” kata Maya.

“Kemudian multitasking ini kan jadi pedang bermata dua bagi perempuan. Dianggap bisa semuanya, padahal belum tentu seperti itu. Ini membuat kita menjadi perfeksionis karena kita selalu diberikan standar yang lebih tinggi dari kita kecil. Kalau si laki-laki itu bisa capai dua, kita harus empat,” ujarnya.

Berikut adalah obrolan Maya Juwita dengan Magdalene dalam acara di akun Instagram Magdalene.

Magdalene: Mbak Maya berkarir di bidang business law dan human resources (HR). Apa hal yang menarik dari menekuni dua bidang ini?

Maya Juwita:Saya sekolah hukum itu setelah saya jadi HR. HR di Indonesia ini kan harus mumpuni banget soal hukum. Walaupun human interaction jadi key-nya, tapi dasarnya adalah hukum, gimana penerjemahan hukum ini dimengerti perusahaan-perusahaan asing. Dulu, salah satu alasan saya karena saya punya atasan kebanyakan orang asing. Mereka mengeluh, gimana cara nyari HR yang ngerti hukum Indonesia dan bisa kasih tahu why-nya? Kenapa saya tertarik untuk belajar hukum bisnis ini adalah untuk mengetahui kenapa sih undang-undangnya harus seperti itu.

Maya Juwita
IBCWE
Women in Business
Perempuan Karier
Business Women — *Maya Juwita, Direktur Eksekutif Indonesia Business Coalition for Women (IBCWE)*

Banyak undang-undang di Indonesia yang sebenarnya merupakan safety net buat para pekerja. Tapi kalau UU Cipta Kerja nih, yang lagi banyak diperbincangkan, itu kita masih mempelajari gender perspective-nya yang kemudian akan mengancam pekerja perempuan ada di mana. Itu require legal skill untuk bisa membaca itu, walaupun sudah lama banget saya enggak baca undang-undang (sambil tertawa).

Sebenarnya, IBCWE itu apa sih? Kenapa ada dan apa yang dilakukan?

Isinya memang perusahaan-perusahaan yang punya komitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama dari sektor swasta yang bicara perempuan di dunia kerja, gimana perempuan bisa jadi pendorong ekonomi dari sektor formal. Yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini adalah mentransformasi diri mereka sendiri dengan menggunakan perspektif gender yang dibantu IBCWE.

Mereka menjadi role model, niatnya, buat perusahaan-perusahaan lain karena kekosongan undang-undang (yang mengatur soal perempuan di dunia kerja). Selama ini kan inisiatifnya jalan sendiri-sendiri. Misalnya, perusahaan A sudah melakukan ini nih sukses, tantangannya ini nih. Nah, nanti perusahaan B bisa melakukan itu dengan modifikasi-modifikasi.

Harapannya kesetaraan gender di dunia kerja bisa dipraktikkan rame-rame yang leading-nya nanti adalah kalau ada inisiatif dari private sector, pemerintah bisa ngikutin. Selama ini kan posisinya ada undang-undang dulu, baru perusahaan ngikutin. Tapi sesuai perkembangan zaman, banyak inisiatif yang dilakukan private sector kemudian diadopsi pemerintah.

Member-nya dari industri apa saja?

Macam-macam. Ada dari mining juga, yang tadinya kita pikir, it’s going to be an uphill battle. Mining gitu. Tapi ada dua perusahaan mining yang mau ikutan karena mereka terekspos dengan nilai-nilai dari luar mengenai bagaimana mempekerjakan pekerja perempuan di sektor tambang dan di front-liner loh, ya, bukan di back office, itu meningkatkan performance bisnis mereka, me-reduce biaya, memperkecil sengketa dengan warga di sekeliling. Mereka ingin, bisa enggak sih itu diadopsi di Indonesia? Anggota IBCWE memang beragam, ada dari sektor transportasi, manufacturing paling banyak, consumer goods.

Mengenai Perempuan Di Dunia Kerja, Apa Saja yang Menjadi Indikator Sebuah Perusahaan Menerapkan Policy yang Gender-Friendly?

Keberpihakan terhadap gender yang minoritas. Unfortunately, itu perempuan. Saya tidak mengatakan itu salah perusahaan. Tapi memang situasinya di Indonesia kalau bicara kesetaraan gender masih soal emansipasi. Padahal, gila lo, itu bahasa dari zaman kita SD kali (tertawa). Sebenarnya emansipasi itu kan mendapatkan hak yang sama.Perempuan Indonesia sudah punya hak yang sama dengan laki-laki jauh sebelum kita merdeka. Tapi yang jadi masalah, kesempatannya sama enggak? Kalau kesempatannya sama, caranya sama enggak? Kalau dikasih aksesnya beda ya sama saja hak itu enggak bisa di-exercise juga kan?

Misalnya, begini. Ya, perempuan punya hak pilih. Tapi kemudian dalam beberapa culture, perempuan enggak boleh ke luar rumah. Lu gimana bisa exercise your right kalau kayak gitu caranya?

Perusahaan yang gender friendly itu gimana sih? Paling gampang dulu. Punya ruang laktasi enggak? Perempuannya ada yang harus pumping di toilet perempuan. Padahal itu makanan. [Di toilet itu] bakterinya luar biasa. Atau pumping di ruang kerja, itu kan terbuka banget. Kemudian cuti melahirkannya seperti apa? Banyak perusahaan yang sudah mature, mereka tahu perempuan bisa jadi hidden talent dan ngasih maternity leave-nya enam bulan. Yang berbayar tiga bulan, yang cuma 75 persen dua bulan, sisanya unpaid. It’s okay, but its providing choices.

Kemudian memastikan kalaupun perempuan mengambil cuti melahirkan, kariernya tidak terganggu. Misalnya kalau mau promosi minimal 36 bulan di posisi yang sama. Kalau perempuan cuti melahirkan tiga bulan saja, artinya kan mereka enggak eligible untuk promosi. Padahal, belum tentu performance mereka lebih rendah dari yang full 36 bulan kerja.

Isu Spesifik Perempuan Di Dunia Kerja Itu Apa Sih, Terutama Kalau Kita Ngomongin Perempuan yang Berusaha Untuk Naik Di Dalam Karirnya?

Tantangannya, satu, glass ceiling di Indonesia, di mana perempuan enggak bisa lagi breaking the class ceiling, cuma bisa sampai di level tertentu. Kemarin ada salah satu hasil penelitian dari perusahaan internasional yang mengatakan jumlah perempuan di high level management di Indonesia tinggi, ketiga tertinggi di Asia atau apa gitu. Nomor satunya kalau enggak salah Filipina. Tapi enggak dilihat ada di mana perempuan-perempuan itu. Biasanya di support function. HR, finance, legal. Tapi coba lihat posisi-posisi yang punya key decision maker atau bisa punya hak veto di dalam perusahaan. Ada di situ enggak? Itu sedikit sekali.

Kemudian double bind syndrome. Eh, ini dibahas loh sama Magdalene di tulisan tentang Athena Doctrine. Saya pertama kali tahu Athena Doctrine itu dari Mbak Alissa Wahid. Kalau perempuan jadi leader, karena ada mixed messages mengenai leadership ini, akhirnya perempuan terkena double bind. Leadership dikaitkan dengan masculinity, tapi si perempuan sendiri sebagai individu dinilai secara feminin.

Jadi kalau dia mengadopsi nilai-nilai yang maskulin atau treat yang maskulin untuk functioning leadership-nya, dia dianggap enggak pantas melakukan itu. Itu disebut double bind. Paling gampang begini kali, ya. Kalau laki-laki, misalnya dalam satu meeting marah, dia dibilang tegas. Kalau perempuan dibilang bitchy dan emosional. Padahal isunya sama. Tone-nya berbeda. Atau hormonal. Ih, paling benci deh gue sama kata itu. Enggak ada hubungannya.

Jadi perempuan kan bingung harus bersikap gimana. Sementara, di dunia banyak perempuan yang mengadopsi sisi-sisi masculinity ini because they have to bertahan di boys club ini. Akhirnya membuat mereka menjadi pemimpin yang dibenci.

Artikel

Perempuan Indonesia Pascakemerdekaan: Perjuangkan Kesetaraan dalam Pernikahan

October 25, 2020December 11, 2020 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Pada tahun 1950-an, beberapa tahun setelah Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi yang menandai kemerdekaan Indonesia, Indonesia memasuki babak baru dalam mendefinisikan jati diri dan identitas bangsanya dan seharusnya untuk perempuan Indonesia juga. Berbagai pergolakan sosial dan politik yang melibatkan berbagai golongan mencuat dari hari ke hari. Masalah-masalah sosial yang timbul atau terpendam akibat penjajahan perlahan muncul ke permukaan.

Para pejuang semakin berani unjuk gigi dan memberitahukan semua orang bahwa masalah itu penting dan harus segera diselesaikan. Tentu saja perjuangan itu melibatkan peran besar para pejuang perempuan. Kepemimpinan perempuan Indonesia pada awal kemerdekaan banyak berfokus pada perjuangan mewujudkan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan, sebuah perjuangan yang sebenarnya sudah dirintis sejak zaman penjajahan.

Pada periode tersebut, posisi tawar perempuan Indonesia dalam pernikahan sangat tidak pasti. Seperti dikisahkan Elizabeth Martyn dalam bukunya The Women’s Movement in Post-colonial Indonesia: Gender and nation in a new democracy (2005), sebagian besar perempuan Indonesia tidak memiliki perlindungan dari perkawinan anak atau perkawinan paksa. Mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit dipoligami serta diceraikan secara sepihak tanpa alasan jelas oleh suaminya. Praktik poligami dan perkawinan paksa ini banyak dilakukan dengan mengatasnamakan ajaran adat serta agama Islam, kata Martyn.

“Banyak laki-laki yang dapat promosi untuk naik jabatan di pemerintahan/birokrasi kemudian menginginkan istri-istri yang lebih muda dan menarik. Perceraian atau poligami adalah pilihan mereka, yang tiba-tiba melihat istrinya jadi ‘ketinggalan zaman’ dan tidak sesuai dengan ‘standar yang baru’,” kata Salyo, aktivis organisasi Pemuda Puteri Indonesia (PPI) yang dikutip dalam penelitian Martyn.

Dari sinilah organisasi-organisasi perempuan bergerak. Mereka mempercayai bahwa pernikahan harus berjalan secara adil dan setara bagi perempuan, bukan hanya mengakomodasi hak-hak istimewa pada laki-laki.

Organisasi perempuan di Indonesia pascakemerdekaan dikategorisasi berdasarkan identitas diri yang mereka bawa dalam keanggotaannya, seperti para istri, kelompok agama Islam, Kristen, sosialisme, nasionalisme, atau profesi. Dari kategorisasi itu, kemudian pembagian gerakan-gerakan perempuan dipersempit dan melahirkan aliran sekuler, pejuang hak perempuan, sosialis, dan Islamis.

Meski memiliki ideologi yang berbeda, organisasi-organisasi perempuan pada masa ini melakukan pendekatan dan model perjuangannya sendiri yang berkontribusi terhadap lahirnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dua organisasi yang menonjol dalam perjuangan hukum pernikahan di era ini adalah Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Perwari yang memilih pendekatan liberal-feminis misalnya, memfokuskan perjuangan mereka untuk mendorong terciptanya regulasi yang mengatur keadilan bagi perempuan di dalam pernikahan. Poin yang mereka fokuskan untuk hadir di dalam regulasi itu adalah ketentuan monogami, usia minimal pernikahan, kesetaraan ketentuan dalam perceraian, hak milik dan warisan, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan.

Perwari percaya bahwa hukum dan regulasi adalah strategi terbaik untuk meningkatkan status perempuan dan menegakkan hak-hak mereka. Di bawah pimpinan Sri Mangunsarkoro, ketua pertamanya, Perwari gencar melakukan forum publik, petisi, demonstrasi di jalanan, dan delegasi dengan pemerintah untuk melancarkan agenda mereka.

Menjadi pemimpin dan penggagas gerakan perempuan memang bukan lagi hal baru bagi Sri Mangunsarkoro, yang sebelum menikah dikenal dengan panggilan Ni Wulandari. Berbagai gerakan dan organisasi yang dipimpinnya memang konsisten menjadi corong suara perempuan untuk mencapai kesetaraan, dimulai dari menjadi pemimpin Kelompok Pekerjaan Tangan Keputrian Jong Java cabang Salatiga, lalu menjadi ketua Keputrian Jong Java pada 1920, menjadi ketua Wanita Taman Siswa cabang Jakarta, Ketua Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta pada tahun 1935, sampai ketua Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia (BPPPI).

Sejalan dengan Perwari, perjuangan Gerwani juga menuntut pada poin-poin kesetaraan yang sama. Ketidaksetujuan mereka terhadap poligami bahkan membuat mereka tak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan anggota yang bersedia dijadikan istri kedua. Yang membedakan perjuangan Perwari dan Gerwani adalah perspektif pemikiran mereka. Menurut perspektif sosialis-feminis Gerwani, akar permasalahan dari ketidaksetaraan yang menimpa perempuan di dalam pernikahan adalah ketidaksetaraan di dalam masyarakat secara umum. Mereka percaya bahwa keadilan bagi perempuan dalam pernikahan hanya bisa dicapai bila struktur masyarakat dirombak.

“Selama masyarakat ini belum terbebas dari eksploitasi, perempuan akan selalu dieksploitasi di dalam pernikahan,” kata salah seorang pendiri dan anggota Gerwani, S. K. Trimurti, dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Praeadvies Soal Perkawinan” (1952).

Selain menentang poligami, kawin paksa, dan kawin anak, Gerwani juga kerap mengampanyekan pemberantasan tindak kekerasan seksual. Kampanye itu berhasil menjadikan Gerwani organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang diklaim anggotanya mencapai 1,5 juta orang. Salah satu kasus yang gencar dibela Gerwani adalah kisah Maisuri, gadis remaja yang dipaksa menikahi seorang kiai yang sudah punya tiga orang istri dan 12 orang anak, seperti disebut Saskia Eleonora Wieringa dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI (2010).

Bersama berbagai organ milik Partai Komunis Indonesia (PKI), kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan Gerwani, Gerwani gencar melaksanakan aktivismenya lewat tulisan-tulisan di surat kabar dan majalah. Kedekatan keduanya memang kerap mengundang kontroversi. Tapi dalam agenda perjuangan kesetaraan gender yang Gerwani usung, hubungan itu sedikit banyak sudah mennguntungkan Gerwani. Misalnya, Harian Rakjat milik PKI terus mewartakan kasus Maisuri lewat artikel-artikel panjang, juga mengecam kecaman keras terhadap pernikahan paksa.

Perjuangan lewat kegiatan jurnalistik memang jadi salah satu strategi yang banyak dilakukan organisasi perempuan di masa ini, termasuk Perwari yang gencar menuliskan kritiknya lewat Suara Perwari, sebagaimana Gerwani mempunyai Api Kartini. Strategi perjuangan pena yang dipilih keduanya ini, di samping pidato dan menghadiri berbagai konferensi, terbukti berhasil menyentil banyak pihak. Ketika tulisan-tulisan kritis itu tersebar dan dibaca banyak orang, semakin banyak perempuan Indonesia yang matanya terbuka hingga memutuskan untuk ikut terjun ke perjuangan perempuan.

Artikel

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Dinormalisasi dan Alat Jatuhkan Perempuan

October 21, 2020March 26, 2021 - by Selma Kirana Haryadi - Leave a Comment

Kayla Pospisil tidak pernah menyangka bahwa mimpinya untuk menjadi seorang pembaca berita akan mengantarkannya menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja. Kala itu, Kayla yang polos datang menghampiri atasannya untuk memperbincangkan kemungkinannya naik jabatan dan menjadi seorang pembawa berita. Sang atasan lalu mengatakan bahwa Kayla bisa menjadi pembawa berita asalkan dia mau “berdiri dan mengangkat ujung roknya lebih tinggi dan lebih tinggi” sampai menampakkan celana dalamnya.

Kisah Kayla dan perempuan-perempuan lain yang mengalami peristiwa serupa diangkat secara apik dalam film Bombshell (2019) yang menunjukkan bagaimana pelecehan seksual di tempat kerja terhadap perempuan sudah dinormalisasi, menyebar, dan menjadi sebuah fenomena struktural.

Di sebuah adegan, sambil menangis dan menyesali apa yang terjadi, Kayla menceritakan bagaimana bosnya melecehkan dia sambil berkata, “Good girl. Be a good soldier. Earn your place.” Kalimat ini mampu merangkum sekaligus menggarisbawahi persoalan yang disoroti, yaitu bagaimana perempuan dianggap dan diperlakukan sebagai objek sekssebagai nilai utama yang melekat pada dirinya.

Nilai-nilai lain seperti kecerdasan atau loyalitas “hanya” menjadi pertimbangan nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya, ketika masyarakat terutama laki-laki memandang sosok perempuan di dunia profesional. Alih-alih dinilai berdasarkan kompetensinya dalam wicara publik, penguasaan masalah, atau pembuatan konten jurnalistik, kelayakan Kayla dalam menjadi pembaca berita dinilai dari apa yang ada di balik pakaiannya serta kesediaan dia untuk memperlihatkan itu pada laki-laki.

Lewat narasi bahwa ada banyak Kayla-Kayla lain di perusahaan itu, film ini menggambarkan bahwa relasi kuasa, merupakan sebuah hal manipulatif yang bisa memvalidasi berbagai perlakuan buruk laki-laki terhadap perempuan. Ini juga mencerminkan bagaimana masih banyak laki-laki yang mengadaptasi nilai dari sistem patriarki ke dalam kehidupannya dengan menilai perempuan sebagai barang murah yang harus menjual seksualitasnya untuk mencapai posisi tertentu. Selain mengecilkan harga diri perempuan sebagai manusia, ini juga menunjukkan bagaimana di masyarakat yang patriarkal ini, perempuan tidak pernah diharapkan untuk menjadi orang-orang yang berada di depan laki-laki. Mereka selalu dipaksa untuk mendiami tempat yang berada di belakang laki-laki.

Ancaman untuk Menghambat Perempuan

Menurut riset inisiatif sosial yang bertujuan mencegah pelecehan seksual di tempat kerja bernama Never Okay Project bekerja sama dengan Scoop Asia yang berjudul “Kondisi Pelecehan Seksual di Tempat Kerja” tahun 2018, hanya 4 persen perempuan pekerja yang tidak pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Sebanyak 40 persen responden bahkan pernah mengalami pelecehan seksual fisik di tempat kerjanya. Dan pelaku paling banyak merupakan atasan atau rekan kerja senior.

Di dunia kerja, cerminannya bahkan semakin nyata dalam bentuk ketidakpercayaan pada perempuan yang menjadi pemimpin. Laki-laki pun berusaha mempertahankan posisinya dengan melecehkan rekan atau bawahan perempuannya, sebagai bentuk ancaman yang sengaja dibuat dan dilakukan untuk menghambat perempuan mencapai posisi yang lebih tinggi dan menjanjikan.

Menurut Heather McLaughlin, Christoper Uggen, dan Amy Backstone dalam penelitian berjudul “Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power” (2012), pelecehan seksual di tempat kerja merupakan bentuk hukuman yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang mereka nilai tidak berperilaku sesuai dengan “kodrat” femininitas yang seharusnya dilakukan perempuan. Bila perempuan itu berasal dari ras atau kelompok minoritas lainnya, maka kerentanannya untuk menjadi sasaran akan meningkat.

Pelecehan yang berbasis seks juga disinyalir muncul karena dorongan laki-laki untuk mempertahankan kekuasaan dan kedudukan yang masyarakat bebankan pada mereka. Yaitu posisi laki-laki sebagai pihak yang dominan, sementara perempuan submisif, dalam hubungan seksual.

Dalam banyak kasus, perempuan yang melaporkan pelecehan seksual yang menimpa dirinya kepada pihak perusahaan malah akan balik disalahkan dengan alasan-alasan klise yang tidak masuk akal. Sebut saja, itu risiko perempuan yang sering bepergian ke luar rumah, sering sendirian di ruang kerja, atau memakai pakaian yang terlalu pendek.

Hal ini membentuk benang-benang merah yang mengantarkan pada simpulan atas fakta bahwa perempuan yang memiliki posisi penting dan memimpin rentan mengalami pelecehan seksual serta diskriminasi di tempat kerja, karena mereka dinilai mengancam dominasi laki-laki.

Absennya Aturan Membuat Terjadinya Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Pelecehan seksual juga semakin dinormalisasi dengan absennya aturan yang tegas melarang pekerjanya untuk melecehkan satu sama lain sekaligus mengatur sanksi bagi mereka yang melakukannya. Menurut riset yang sama dari Never Okay Project, sebagian besar responden mengaku bahwa perusahaan tempat mereka bekerja tidak mempunyai mekanisme yang mengatur penanganan pelecehan seksual secara jelas.

Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan bentuk hukuman yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang mereka nilai tidak berperilaku sesuai dengan “kodrat” femininitasnya.

Meskipun ini adalah nilai-nilai dasar kemanusiaan yang seharusnya sudah dipahami dan diamini tanpa terkecuali, kehadiran peraturan itu akan menjamin dan menjaga kedudukan perempuan dari laki-laki yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melakukan manipulasi untuk menemukan pembenaran untuk melakukan pelecehan seksual. Apalagi ketika pelecehan itu dilakukan seorang atasan laki-laki kepada bawahan perempuannya. Korban akan berada pada posisi terimpit dan terancam sehingga kesulitan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Lagi-lagi, bias relasi kuasa bermain dan merugikan perempuan pada akhirnya.

Tapi bukan hanya perusahaan yang bersalah atas absennya regulasi ini. Sampai hari ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara langsung dan jelas mengatur persoalan pelecehan seksual, termasuk prosedur pengaduan yang jelas, sampai sanksi bagi para pelakunya. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum menjadi angin segar bagi kasus ini, mengingat drafnya masih saja mandek setelah bertahun-tahun dikaji dan diajukan. Akibatnya, kecacatan sistem hukum terkuak setiap kali penyelesaian hukum kasus pelecehan seksual dilakukan.

Mungkin masih segar di ingatan kita akan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menghukum guru honorer Baiq Nuril atas tuduhan “menyebarkan konten asusila” yang disebut melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal, barang bukti yang dipersalahkan ini adalah rekaman suara atasan Baiq di kantor yang melecehkan dia secara seksual melalui sambungan telepon. Ketika Baiq justru sedang berusaha merekam bukti pelecehan seksual yang menimpa dia, Baiq malah dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Ini adalah bukti bagaimana sistem hukum dan perundangan di Indonesia secara umum tidak satu suara dalam mendefinisikan pelecehan seksual di berbagai spektrum. Tidak ada jeratan hukum yang secara pasti menunjuk kesalahan dan kebiadaban pelecehan seksual. Sampai pada akhirnya, nasib korban masih saja tidak jelas. Sementara para pelaku bisa berkeliaran bebas dan mengancam keselamatan perempuan-perempuan lain.

Menghindari tempat dan posisi yang sebenarnya berpotensi membantu mereka mengembangkan karier kerap kali menjadi pilihan para perempuan yang takut atau merasa terancam. Jelas, hal ini seharusnya tidak dijadikan solusi. Akar masalahnya masih tumbuh semakin subur dan sama sekali tidak terselesaikan. Mengapa yang tidak bersalah yang harus mundur perlahan?