Beri Perempuan Kesempatan: Pembelajaran dari Islandia Soal Kepemimpinan Perempuan


Kepemimpinan perempuan dan nilai-nilai feminisme berhasil membebaskan Islandia dari ancaman kebangkrutan.

“Setelah 35 tahun berkarier di politik Islandia, saya menyimpulkan bahwa perempuan umumnya lebih baik dari pada laki-laki dalam memastikan keadilan di masyarakat. Dunia akan menjadi lebih baik jika jumlah perempuan dan laki-laki dalam memimpin setara. Kebenaran teori tersebut saya buktikan di tahun 2009, ketika saya menjadi perdana menteri Islandia yang sedang menghadapi masa kekacauan ekonomi yang sangat parah.”

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Johanna Sigurdardotti, mantan perdana menteri Islandia yang berperan besar dalam pemulihan ekonomi negara tersebut, menyusul krisis finansial terburuk pada 2008.

Dalam tulisannya yang berjudul Give Women a Chance, and They Will Change The World di The New York Times, Sigurdardotti menggambarkan betapa buruknya situasi yang harus ia hadapi saat krisis ekonomi melanda Islandia. Sebagian besar orang kehilangan tabungan mereka. Utang tanggungan keluarga meningkat hingga proporsi yang tidak terkendali. Tingkat penggangguran naik drastis dari 2,5 persen ke angka 7,1 persen hanya dalam jangka waktu lima bulan. Perekonomian negara yang disebut The Land of Fire and Ice itu semakin meradang dengan inflasi yang mencapai 11,6 persen. Sebagai negara kecil dengan populasi hanya 330.000 orang, Islandia pada waktu itu berada di ambang kebangkrutan.

Malapetaka finansial tersebut dimulai sejak liberalisasi ekonomi Islandia pada 1990-an. Waktu itu, Islandia yang bergantung pada pendapatan dari sektor perikanan dan kelautan mulai beralih pada sektor manufaktur, jasa, dan pariwisata. Pada 1994, Islandia memutuskan bergabung dengan European Economic Area (EEA), yang ternyata cukup mempengaruhi peningkatan ekonomi negara itu secara signifikan. Pada 2003, dunia perbankan berubah setelah mantan Perdana Menteri Davio Oddson yang sekaligus merangkap Gubernur Bank Sentral Islandia melakukan privatisasi tiga bank milik negara yaitu Lansbanki, Glitnie, dan Kaupthing.

Bank-bank tersebut awalnya meraup sukses besar dan membuka cabang-cabang baru di Inggris, Belanda, dan Jerman. Proses tersebut membuat pasar domestik Islandia semakin melejit, sampai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Islandia di tahun 2007 menyentuh angka US$21.294 miliar. Islandia kemudian dinobatkan oleh PBB sebagai tempat terbaik untuk hidup di tahun tersebut.

Semua pencapaian itu sirna seketika saat krisis finansial global melanda pada 2008, yang dipicu kredit macet di pasar global. Islandia yang mengandalkan sektor perbankan langsung mengalami dampak besar karena pemasukan bank terbesar berasal dari pinjaman jangka pendek. Dalam waktu singkat ketiga bank tersebut dinyatakan bangkrut dan segera di nasionalisasi oleh pemerintah Islandia.

Saat pemerintah sedang kalang kabut, lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) menawarkan dana talangan, tentunya dengan bunga yang tinggi. Geir Haarde, Perdana Menteri Islandia saat itu, tak berpikir panjang dan langsung menyetujui proposal IMF. Rakyat Islandia tidak tinggal diam. Mereka menggelar aksi protes dengan turun ke jalan membawa panci dan alat-alat masak lainnya, menuntut pemerintah untuk mundur. Peristiwa ini dinamai dengan “Revolusi Panci” dan berhasil membuat Geir Haarde mungundurkan diri.

Pemerintah Islandia berbenah. Mereka tidak ingin lagi dipimpin oleh laki-laki sembrono yang tamak dan hanya mementingkan keuntungan pendapatan negara, sementara kesejahteraan rakyat dan kesenjangan sosial yang harusnya diprioritaskan luput dari perhatian.