4 Formula Ampuh untuk Memperkuat Kerja Tim

Kita mesti bersepakat, pencapaian besar organisasi atau perusahaan tak bisa dilepaskan dari kerja tim yang baik. Bukan hanya satu-dua pemimpin atau tokoh kunci, kerja tim berarti melibatkan kontribusi semua pihak dengan berbagai keahlian kerjanya. Keberhasilan yang dicapai pun merupakan perwujudan dari tujuan bersama, bukan si pemimpin atau pemilik perusahaan semata.  

Meski luwes menghafal teori di atas, terkadang kita luput memaknai nilai-nilai apa saja yang perlu diterapkan di dalam lingkungan kerja kita. Bukan hanya keterampilan praktikal, tapi juga cara pandang kita, yang secara langsung memengaruhi pengambilan keputusan dalam kerja tim. 

Simak ulasan 4 nilai penting yang perlu diterapkan untuk memperkuat kerja tim di bawah ini.

  1. Bangun Iklim Kerja yang Baik

Iklim kerja yang baik adalah kunci terbentuknya kerja tim nan kuat. Untuk mewujudkan itu, kita bisa bertanya pada tim kerja kita: Budaya kerja seperti apa yang selama ini kita miliki? Apakah itu budaya untuk saling membantu ketika ada pihak tertentu yang kesulitan? Sesederhana budaya makan malam bersama setiap ada anggota tim yang berulang tahun? Pun, justru, budaya senioritas, di mana kenaikan jabatan hanya diprioritaskan pada orang-orang yang sudah lama bekerja di perusahaan, tanpa mempertimbangkan kompetensi profesional individu, sehingga mengeliminasi talenta-talenta muda yang kontribusinya sudah terbukti di perusahaan? 

Setelah menemukan jawabannya, kita bisa berefleksi  pada perkataan Mark Batey, peneliti dan dosen senior bidang Psikologi Srganisasi di Alliance Manchester Business School, Inggiris. Menurut Batey, tempat terbaik untuk bekerja adalah tempat yang membuat orang-orang di dalamnya bisa menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, alih-alih berpura-pura menjadi orang lain

Tak jarang kita dengar keluhan banyak orang yang bekerja di perusahaan atau instansi tertentu yang mengungkapkan kelelahan mereka harus selalu menuruti kata-kata atasan, tanpa memberi masukan. Dalam berkomunikasi pun, seolah ada tembok pembatas yang membuat dia harus memaksakan diri terlihat sopan dengan gaya bahasa formal yang kaku, bahkan ketika sebenarnya itu tidak diperlukan. 

Baca juga: Tips Berikan Jawaban Profesional Saat Wawancara Kerja

Lingkungan kerja yang baik, ditandai dengan kehadiran sosok-sosok pemimpin yang terbuka dengan masukan dan menerima ide serta inovasi para karyawan untuk pertumbuhan perusahaan. Karena kerja tim melibatkan banyak kepala, mereka juga akan terbiasa untuk saling mengungkapkan ide dan kritik pribadi, tapi juga tetap berusaha mencari jalan dan keputusan bersama.

“Tempat kerja yang baik memberikan fleksibilitas dan otonomi bagi orang-orang di dalamnya. Mereka diberikan ruang untuk bertumbuh dan diberikan kepercayaan dalam bekerja,” ujar Batey kepada The Guardian.

  1. Hargai Satu Sama lain

Penelitian Harvard Business Review dan World Bank yang dimuat dalam tulisan ‘The Secrets of Great Teamwork’ (2016) menyoroti, satu hal penting yang menjadi karakteristik kelompok-kelompok kerja era kiwari adalah keberagaman latar belakang anggota-anggotanya. Menurut penelitian tersebut, tim kerja yang kuat bisa dibangun bila tim tersebut terdiri atas anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, entah itu kebudayaan, tempat tinggal, kelas sosial, agama, adat, dan sebagainya. 

Penelitian tersebut memaparkan studi kasus di mana tim kerja dalam bidang perbankan memiliki tugas membangun proyek pengembangan daerah kumuh di Afrika Barat. Tim itu berisi anggota-anggota dari berbagai latar belakang, yaitu para kosmopolitan, atau orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan dan dari berbagai negara, serta orang-orang lokal, atau penduduk asli daerah tersebut. Ternyata, dinamika kerja tim tersebut terjalin baik.

Para kosmopolitan berkontribusi memberikan pengetahuan serta keahlian teknis dan akademis. Sementara itu, para orang lokal berkontribusi memberikan pengetahuan mereka tentang kondisi sosial, budaya, dan politik di daerah sekitar lokasi proyek. Para orang lokal dengan cara pandang yang lebih membumi dan dekat dengan sasaran, berhasil menguak fakta bahwa penduduk setempat membutuhkan sebuah sistem kredit mikro untuk memudahkan mereka membayar layanan air bersih dan sanitasi baru. 

Baca juga: Pangkas Jam Kerja Panjang untuk Hasil Lebih Optimal, Dorong Kesetaraan Gender

Sementara para orang kosmopolitan, memberikan analisis dan pertimbangan logis yang aplikatif, salah satunya dengan melihat implementasi kebijakan serupa di negara-negara lain. Kolaborasi dua perspektif itu berhasil membuat proyek mereka menjadi lebih sukses dan berkelanjutan (sustainable). 

Dinamika serupa bisa dicapai bila semua anggota tim memandang dan menghargai satu sama lain sebagai manusia yang setara. Hal ini juga penting untuk diwujudkan dalam level yang lebih tinggi dan menyeluruh, sehingga mempengaruhi terciptanya budaya kerja yang kolaboratif dan empatik. Hal ini juga akan melahirkan kesempatan kerja juga pengembangan karier yang setara bagi semua kalangan.

Robin Domeniconi, kepala eksekutif Thread Tales, perusahaan fesyen di Inggris, menyampaikan kiat yang telah berhasil membuatnya mewujudkan budaya kerja yang empatik di perusahaan, yang dinamai M.R.I, atau most respectful interpretation. 

“Tak semua orang harus menjadi sahabat karib. Kamu bisa mengatakan apapun kepada siapapun selama kamu mengatakan itu dengan cara yang tepat dan tidak menghakimi orang lain. Misalnya, ‘Apakah kamu bisa menjelaskan kenapa kamu tidak mau melakukan ini?’ alih-alih langsung memarahinya.”

  1. Bangun Budaya Apresiasi 

Memberikan apresiasi adalah perwujudan terdekat dari rasa hormat dan penghargaan pada orang lain. Hal ini penting untuk dijadikan kebiasaan dan budaya dalam sebuah tim kerja untuk meningkatkan kepercayaan diri setiap anggota tim dan menunjukkan rasa kepedulian terhadap satu sama lain.

Tak berarti harus dimulai dari pencapaian-pencapaian anggota tim dalam ajang atau level yang  besar. Berikanlah apresiasi dari hal-hal kecil yang signifikan terhadap kemajuan kerja tim. Misalnya, apresiasilah para anggota tim yang berhasil memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi tim, atau mereka yang berhasil menyampaikan ide proyeknya dengan baik dalam rapat kerja.

Baca juga: Sudahkah Kamu Temukan Makna dalam Pekerjaan?

  1. Adakan Sesi Diskusi Intim yang Rutin

Bekerja di tengah situasi krisis seperti pandemi COVID-19 belakangan ini memang jelas menjemukan dan melelahkan bagi banyak orang. Apalagi, kerja itu dilakukan dari rumah masing-masing (work from home). Interaksi yang biasa didapatkan secara tatap muka kini harus terhalang layar biru gawai masing-masing. Oleh karena itu, adakanlah sesi diskusi rutin melalui video conference. Hal ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi antar anggota tim, juga membangun alur kerja yang efektif melalui rutinitas baru ini.

Selain itu, penting juga bagi para pemimpin tim untuk mengadakan sesi one-on-one atau tatap muka rutin dengan masing-masing anggota tim. Tak perlu terlalu sering, setidaknya satu kali dalam sebulan, jalin lah komunikasi lisan yang efektif dengan anggota tim untuk mengetahui keadaan fisik dan psikis dia selama bekerja. Ini adalah bentuk perhatian yang sering kali dianggap sepele, padahal dibutuhkan oleh setiap orang. Apalagi, di masa di mana kita tak bisa bertemu secara tatap muka, tak banyak kesempatan untuk bisa mengetahui kondisi rekan-rekan kerja kita bila itu tak dijadikan kebiasaan. 

Read More

‘Beauty Privilege’ di Tempat Kerja, Bukti Standar Kecantikan Tak Masuk Akal

Kita memang benar-benar punya masalah serius tentang standar kecantikan. Khususnya bagi perempuan, tuntutan agar seseorang bertubuh langsing, tinggi, berwajah mulus tanpa cela, dan berpenampilan feminin sesuai standar yang banyak beredar, selalu membayang-bayangi keseharian sejak dini. Mereka yang dinilai cantik akan mendapatkan banyak keuntungan, sebaliknya, perempuan berwajah biasa saja, tidak pernah mendapat akses akan keuntungan itu.

Penelitian Langlois dkk. berjudul ‘Infant Attractiveness Predicts Maternal Behaviors and Attitudes’ (1995) menunjukkan, bayi yang tampilannya lucu dan menggemaskan (terutama berkulit putih) mendapat lebih banyak ungkapan kasih sayang dari para orang dewasa, termasuk orang tuanya, dibanding bayi yang tampilannya biasa aja.

Beranjak kanak-kanak dan remaja, hal itu semakin kentara, bahkan divalidasi oleh lembaga pendidikan formal termasuk sekolah. Riset Ritts dkk. yang berjudul ‘Expectations, Impressions, and Judgments of Physically Attractive Students: A Review’ (1992) menunjukkan, para guru di sekolah memiliki ekspektasi yang lebih tinggi kepada murid-murid yang penampilannya menarik, cantik, atau tampan, ketimbang murid-murid yang dianggap terlihat biasa saja.

“Bahkan, murid-murid yang punya penampilan menarik cenderung mendapat nilai yang lebih tinggi dan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan gelar di universitas ketimbang mereka yang memiliki penampilan fisik biasa saja,” ujar Rachel A. Gordon dkk. dalam penelitiannya yang berjudul ‘Physical Attractiveness and the Accumulation of Social and Human Capital in Adolescence and Young Adulthood Assets and Distractions’ (2013).

Tahukah kamu, hal itu bahkan turut merembet ke dunia kerja profesional? 

Menurut Dario Maestripieri dkk. dalam penelitian mereka ‘Explaining financial and prosocial biases in favor of attractive people: Interdisciplinary perspectives from economics, social psychology, and evolutionary psychology’ (2016), orang-orang yang berpenampilan menarik berpeluang untuk mendapatkan kesempatan kerja lebih besar daripada orang-orang yang berpenampilan biasa saja. Mereka juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kariernya melalui berbagai promosi, bahkan mendapatkan gaji yang lebih banyak. Ketertarikan fisik dalam hal ini juga mencakup orang-orang yang penampilannya mewakilkan standar normalitas dalam kehidupan sosial.

Baca juga: ‘Influencer’ dan ‘Beauty Privilege’: Ketimpangan yang Harus Dibicarakan

Kita mungkin akrab dengan teman-teman kita atau orang-orang di luar sana yang memiliki gaya berpakaian unik. Bukan blus dan rok, ataupun kemeja, dasi, dan celana bahan, ketika berangkat kerja, mungkin mereka lebih memilih mengenakan jaket warna hijau neon yang dipadukan dengan celana kulot berwarna ungu, atau, para lelaki yang menggunakan pakaian berwarna pink dengan model feminin, lengkap dengan tato tubuh yang tampak jelas. Mereka ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak memenuhi standar penampilan masyarakat, atau tidak sesuai kriteria estetika dominan masyarakat dalam istilah Maestripieri, sehingga kesempatannya di dunia kerja tak sebanyak mereka yang dianggap sesuai standar tadi. 

Hal ini menunjukkan, beauty privilege atau privilese kecantikan di dunia kerja memang benar-benar ada, dan itu turut menyuburkan lookism, istilah untuk merujuk pemikiran dan kebiasaan yang diskriminatif dalam memperlakukan orang-orang yang dianggap tidak menarik, aneh, dan tidak sesuai standar masyarakat. Pada dasarnya, lookism adalah bentuk lain dari perilaku mengkotak-kotakan manusia serta kebiasaan menghakimi orang lain hasil kemalasan berpikir untuk melihat suatu hal dari berbagai sisi. Mereka yang dinilai superior mendapatkan keuntungan, sementara yang dinilai inferior kehilangan hak-hak mereka, bahkan mengalami kerugian.

Dilanggengkannya hal tersebut oleh perusahaan dan dunia kerja profesional secara umum menunjukkan bagaimana celah ketidakadilan bagi kelompok minoritas itu selalu ada. Hal itu disebabkan karena dunia selalu terkungkung atau bahkan sengaja mengungkung dirinya sendiri dengan cara pandang yang hitam putih, selalu mencari yang salah di antara yang benar. Padahal, tak pernah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun kriteria cantik atau tampan, layak atau tidak layak, yang benar-benar merepresentasikan ide-ide masyarakat tersebut.

Baca juga:  Tantangan Perempuan Bekerja: Standar Ganda dalam Masyarakat

Langgengkan Seksisme dan Rasisme

Kita bisa sepakat penampilan hanyalah satu (bukan kunci) dari banyak hal yang menentukan kualitas diri seorang manusia, terutama dalam dunia kerja profesional. Menjaga dan memperhatikan penampilan memang hal yang penting sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang pada diri sendiri. Namun, penampilan bukanlah satu-satunya penentu kualitas diri seseorang.

Kompetensi dia dalam pekerjaannya, latar belakang pendidikan, soft skill dan hard skill, kemampuan berkomunikasi, empati, dan kerja tim adalah hal-hal yang jauh lebih layak mendapat perhatian besar dalam menilai atau merekrut seorang karyawan.

Namun, kenyataannya tentu tak sesederhana itu. Terlebih bagi perempuan, kompetensi mereka di dunia kerja dan aspek lain dalam ranah publik selalu dibenturkan dengan narasi penampilan ideal, standar kecantikan, dan pembawaan sikap yang submisif dan lemah lembut. 

Ketiga hal tersebut tak selalu, bila tidak sama sekali, menentukan kompetensi seseorang di dunia kerja. Hal itu tercermin dalam lahirnya narasi lowongan karyawan baru yang tak masuk akal, seperti menyertakan kriteria berat badan maksimal, tinggi badan minimal, belum menikah, atau belum mempunyai anak. Padahal, merujuk kajian Organisasi Buruh Internasional (ILO), berjudul ‘ABC of women workers’ rights and gender equality’ (2007) sudah menetapkan larangan bagi perusahaan untuk melakukan rekrutmen pekerja dengan melakukan diskriminasi seks termasuk membuat spesifikasi yang mengatur tinggi dan berat badan minimal, atau status pernikahan dan kehamilan. 

Selain lowongan pekerjaan, beberapa perusahaan bahkan memberlakukan standar pakaian yang sangat seksis. Misalnya, mengharuskan para pekerja perempuan untuk mengenakan sepatu hak tinggi atau high heels untuk menunjang penampilan tubuh menjadi lebih tinggi, kurus, dan menonjolkan bentuk bokongPadahal alas kaki yang tidak nyaman untuk dikenakan serta memiliki dampak buruk bagi kesehatan otot dan tulang kaki. 

Salah satu negara yang memberlakukan peraturan ketat terkait busana para pekerja perempuannya adalah Jepang. Menurut riset the Japanese Trade Union Confederation (Rengo), lebih dari 11 persen perusahaan di Jepang memiliki aturan yang mengharuskan pegawai perempuannya untuk mengenakan high heels

Baca juga: ‘Effortless Beauty’: Standar Ganda Kecantikan yang Mustahil Dicapai

Karena penampilan fisik dan cara berpakaian merupakan ekspresi minat, konsep diri, hingga gender, bawaan lahir dan keturunan, bahkan latar belakang sosial dan ekonomi seseorang, tidak adil rasanya membebankan standar yang sama pada setiap perempuan pekerja. Pada akhirnya, kecantikan menjadi sebuah privilese yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Beauty privilege memberikan akses lebih bagi sekelompok perempuan, tapi menutup akses pada perempuan-perempuan lainnya. 

Beauty privilege juga bekerja dalam melanggengkan rasisme. Standar kecantikan yang beredar di masyarakat di hampir seluruh belahan dunia hari ini berpatokan pada penampilan fisik perempuan dan orang-orang Eropa. Kita akrab menyebut ini dengan standar kecantikan eurocentrist, yang merupakan manifestasi, juga hal yang melanggengkan, rasisme dan kolonialisme.

Kulit putih dan cerah, tubuh tinggi dan langsing, rambut lurus atau ikal pirang, bahkan mata biru, adalah fitur-fitur perempuan Eropa yang berusaha dijadikan acuan oleh masyarakat, bahkan terus-menerus direproduksi oleh berbagai produk di media dan media massa, termasuk di Indonesia. Alhasil, 22 persen orang Indonesia tak merasa puas dan bahagia dengan tubuhnya sendiri, menurut riset YouGov yang dipublikasikan dalam tulisan berjudul ‘Over a third of Brits are unhappy with their bodies’ (2015).

Jadi, bayangkan kalau kamu adalah seorang perempuan Indonesia, berwarna kulit gelap, memiliki tubuh berisi yang tidak terlalu tinggi, berambut keriting, dan berwajah sedikit berjerawat, tapi kamu memiliki segelintir prestasi dan pengalaman kerja yang sesuai dengan kualifikasi posisi sebuah perusahaan.

Apakah adil bila kamu tak diterima bekerja, atau tak mendapatkan promosi di kantor, hanya karena penampilanmu dinilai tak menarik, sementara peluang itu diberikan kepada temanmu yang kurang kompeten tapi dinilai lebih cantik?

Entah budaya, mentalitas, bahkan hasil kerja seperti apa yang akan terbentuk bila kebiasaan ini terus dilestarikan. 

Read More

Diskriminasi Penerimaan Kerja Berdasarkan Zodiak, Memang Ada?

Pantes aja kerjanya enggak benar. Gemini, sih!”

“Oh, dia ngebohongin atasannya? Enggak heran, sih. Dia kan Virgo.”

Kamu pernah mendengar hal-hal seperti itu saat nongkrong bareng teman atau mungkin, di kantormu sendiri? Kalau pernah, berarti kamu adalah bukti yang mendukung hasil penelitian soal diskriminasi di tempat kerja berdasarkan zodiak.

Hah? Masa beneran ada yang kayak gini?

Berdasarkan riset Jackson G. Lu dkk. berjudul “Disentangling stereotypes from social reality: Astrological stereotypes and discrimination in China” (2020), hal itu memang sungguh terjadi di Cina dan beberapa negara lainnya.

Meski terdengar konyol, tak sedikit perusahaan yang  menjadikan zodiak calon karyawan sebagai pertimbangan besar sebelum menerima mereka untuk bekerja. Setidaknya, 40 persen perekrut di Cina sering mendiskusikan dan mempertimbangkan untuk menerima karyawan berdasarkan zodiak mereka. Penelitian itu juga mengungkapkan, di Cina, ada stereotip kepribadian seseorang berhubungan langsung dengan zodiaknya.

Lu dan kawan-kawan kemudian menguji anggapan tersebut pada 351 perekrut profesional dari 24 industri berbeda di Cina. Mereka menempatkan para perekrut dalam sebuah eksperimen, di mana mereka diminta untuk memilih satu dari beberapa lamaran kerja milik calon pegawai yang mereka nilai cocok untuk dipekerjakan.

Baca juga: Hak untuk Bekerja Tidak Bergender, Stop Larang Perempuan Melakukannya

Lamaran-lamaran kerja yang diberikan itu secara umum serupa dan mengandung elemen pembahasan yang sama, tapi dibuat mengandung keterangan tanggal lahir kandidat. Sebagian calon pegawai memiliki zodiak Virgo, sebagian lagi berzodiak Leo. Ternyata, para perekrut lebih memilih untuk mempekerjakan orang-orang berzodiak Leo daripada Virgo.

Beberapa perekrut secara sengaja tidak memilih orang-orang berzodiak Virgo (lahir antara 23 Agustus sampai dengan 22 September) sebagai teman, pasangan, atau bahkan pegawai, karena stereotip bahwa orang-orang Virgo dianggap memiliki kepribadian yang banyak protes dan sering tidak menyetujui banyak hal.

Bukan hanya Virgo, melansir NBC News, seorang perekrut di sebuah perusahaan pelatihan bahasa bernama Chutian Metropolis Daily di Wuhan, Cina, berkata bahwa dia memiliki pengalaman buruk dengan pekerja berzodiak Scorpio dan Virgo. Kedua zodiak tersebut dinilainya cenderung kritis dan agresif, dan hal itu membuat mereka jadi tidak akrab dengan rekan-rekan kerja lain, sehingga tak bertahan lama bekerja di perusahaan itu. Hal itu membuat sang perekrut memiliki preferensi tertentu dalam merekrut karyawan, yaitu memilih mereka yang memiliki zodiak Capricorn, Libra, dan Pisces.

Kepribadian Manusia Tak Ditentukan oleh Zodiak

Untuk menguji temuan secara lebih lanjut, Lu dkk. dalam penelitian yang sama kemudian menguji, apakah benar zodiak dan astrologi memengaruhi kepribadian seseorang, bahkan menentukan etos dan cara kerjanya di kantor.

Mereka memilih 173.309 sampel yang terdiri atas orang-orang dewasa di Cina untuk melakukan eksperimen. Sampel diminta untuk mengisi serangkaian tes kepribadian yang juga berisi karakteristik kepribadian manusia yang diselaraskan dengan stereotip dari tiap-tiap zodiak. Misalnya, menguji bahwa orang-orang Virgo itu sering mengungkapkan kritik, dan bahwa Gemini itu temperamental dan emosional. Ternyata, hasil penelitian berkata lain. Zodiak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepribadian seseorang.

Itu juga diperkuat oleh penelitian berjudul “Psychology of Astrology (The relationship between zodiac signs and the personality of an individual)” yang digagas oleh Aaron Arthur G. Azucena, dkk. Penelitian itu menunjukkan, penggambaran kepribadian atau sifat manusia dalam tiap-tiap zodiak memiliki jangkauan yang sangat luas dan general. Misalnya, label “temperamental” sebagai cerminan dari sebuah zodiak itu memuat indikasi yang terlalu umum, karena siapa saja bisa menjadi temperamental tanpa harus memiliki zodiak tertentu.

Baca juga: 3 Alasan Penyandang Disabilitas Intelektual Masih Sulit Dapat Kerja

Hal ini berkaitan dengan The Barnum effect, sebuah istilah dalam psikologi yang mengungkap manusia menerima dan memaknai label maupun deskripsi kepribadian yang diberikan orang-orang kepada mereka, karena label itu sebenarnya juga berlaku pada diri banyak orang lain. Meski begitu, banyak orang yang tidak menyadari label dan deskripsi kepribadian berdasarkan zodiak itu sangat umum dan bisa ditemukan pada diri orang lain. Karena merasa menemukan kesamaan antara kepribadiannya dengan deskripsi bawaan dari sebuah zodiak, akhirnya banyak orang mempercayai bahwa sikap mereka ditentukan oleh bawaan-bawaan sikap dari zodiaknya.

“Kami menyimpulkan zodiak dan astrologi tidak akurat untuk memprediksi kepribadian seseorang karena tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua hal tersebut,” demikian catat Azucena dkk. dalam penelitian mereka.

Potensi Diskriminasi Kerja yang Lebih Besar

Temuan dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan diskriminatif dalam perekrutan. Hal itu bahkan dilatar belakangi oleh kepercayaan dan anggapan yang pseudoscientific dalam dunia profesional. Baik rasisme maupun astrologi berangkat dari cara pandang yang serupa, yaitu bahwa manusia bisa dikelompokkan serta dinilai berdasarkan karakteristik individual, seperti warna kulit dan tanggal lahir, alih-alih dinilai berdasarkan kualitas dirinya sebagai manusia atau kualifikasinya sebagai pekerja di bidang tertentu. Seperti halnya seperti orang Afrika-Amerika yang sering dianggap pemalas ataupun kriminal, atau orang-orang berzodiak Scorpio yang sering dianggap hanya memikirkan seks ketika hendak memilih pasangan.

Bila terus-menerus diterapkan, hal ini akan melahirkan alasan-alasan baru untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap manusia berdasarkan kelompok atau karakteristik dirinya. Ini tak ubahnya melanggengkan stereotip terhadap kelompok tertentu tanpa alasan mendasar yang kuat.

Baca juga: Perempuan Pengungsi di Indonesia dalam Belenggu Diskriminasi

Padahal, bicara tentang dunia kerja berarti bicara tentang dunia profesional, yang setiap hal dan perkara di dalamnya seharusnya diputuskan berdasarkan pertimbangan logis, ilmiah, dan tidak melanggengkan label-label tidak masuk akal. Keyakinan ini seharusnya jadi pengetahuan mendasar bagi setiap manusia, terlebih pekerja profesional, untuk bisa membangun iklim kerja serta perusahaan yang berkelanjutan dan dapat bekerja optimal berkat kontribusi sumber daya manusianya yang berkualitas.

Banu Guler, chief executive officer di sebuah aplikasi astrologi yang berhasil meraih pendanaan dan modal sebesar lima juta dollar Amerika bernama Co-Star berkata, “Kita lahir di bawah langit yang sama dan di planet yang sama. Astrologi adalah alat yang bisa membantu manusia melihat perannya di dunia, bukan untuk melarang orang-orang lain berpartisipasi di dalamnya.”

Read More

Perempuan Pekerja Penyandang Disabilitas Hadapi Hambatan Berlapis

Dalam perjalanannya memberikan advokasi dan edukasi pada perempuan tuli mengenai isu-isu gender, aktivis Nissi Taruli Felicia mengatakan, dirinya kerap menemukan hambatan berlapis yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas.

Ia mencontohkan bagaimana ada ketidakadilan dalam sistem pemberian upah yang membuat perempuan tuli buruh pabrik mendapatkan upah yang lebih rendah daripada rekan-rekan kerjanya.

“Saat ditanyai, pihak pabrik tidak mau menjelaskan alasannya. Yang jelas ini berlapis, mungkin berkaitan dengan (bias) gender karena dia perempuan, ditambah lagi dia tuli. Dianggapnya kan orang tuli itu tidak berdaya, bisa dibodoh-bodohi,” kata Nissi, yang merupakan pendiri Feministhemis, sebuah kolektif kesetaraan gender bagi para perempuan tuli, kepada Magdalene (14/6).

Perempuan penyandang disabilitas harus menghadapi hambatan yang sangat berlapis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, ujarnya.

“Sudah dia perempuan, yang secara stigma dan stereotip gender ada di bawah laki-laki, dia punya disabilitas pula yang dianggap ada di bawah orang-orang non-disabilitas. Rentan menjadi korban kekerasan seksual iya, akses kerjanya minim juga iya,” Nissi menambahkan.

Ia mengatakan banyak sekali perempuan tuli yang belum memiliki pemahaman mengenai hak-hak yang mereka miliki di dunia kerja, seperti cuti haid dan melahirkan.

Baca juga: Akibat Stigma, Kelompok Minoritas Masih Sulit Mengakses Kesempatan Kerja

Nissi dan kolektifnya memiliki niat dan agenda untuk mengedukasi para perempuan tuli mengenai isu dunia kerja, termasuk aksesibilitas dan hak-hak para pekerja. Tapi kemudian masalah lain datang, yaitu sulitnya untuk mendapatkan data jumlah tenaga kerja dan/atau perempuan tuli yang tercatat menjadi pekerja profesional karena tidak ada data yang benar-benar representatif, ujar Nissi. Hal ini kerap kali menghambatnya untuk memetakan kajian dan pendekatan apa yang dibutuhkan para perempuan tuli di dunia kerja.

“Padahal, kondisinya ini sangat memprihatinkan. Dari beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan, saya tersadar kalau ternyata masih banyak perempuan tuli yang belum sadar kalau dirinya dilecehkan, belum sadar apa saja bentuk-bentuk pelecehan, belum tau kalau mereka bisa mengajukan cuti,” kata Nissi.

Stigma terhadap Penyandang Disabilitas, Minimnya Kesempatan untuk Terlibat

Aktivis disabilitas Bagja Prawira mengatakan, akar dari minimnya kesempatan kerja bagi disabilitas terletak pada akses keterlibatan penyandang disabilitas itu sendiri. Berbagai instansi swasta hingga pemerintah kerap kali mengadakan diskusi untuk merumuskan serangkaian program dan kebijakan tanpa benar-benar mendengarkan dan melibatkan kelompok disabilitas, ujar Bagja.

Dalam kehidupan sehari-hari, sistem yang diterapkanbelum mengakomodasi kebutuhan dan keadilan bagi kelompok disabilitas. Di sisi lain, menurut Bagja, ada stigma mengakar tentang kelompok disabilitas dan ketidakberdayaannya (ableism), sebuah cara pandang yang penuh ketidakadilan.

Baca juga: 3 Alasan Penyandang Disabilitas Intelektual Masih Sulit Dapat Kerja

Selain itu, ia menambahkan, stigma akan ketidakberdayaan kelompok disabilitas sendiri disebabkan oleh minimnya akses untuk mendapatkan hal-hal fundamental dalam kehidupan yang setara dengan orang-orang non-disabilitas, dari fasilitas publik sampai pendidikan. Bagja mengatakan, sistem pendidikan bagi kelompok disabilitas belum adil dan timpang dengan sistem pendidikan bagi orang-orang non-disabilitas.

“Misalnya, di Sekolah Luar Biasa (SLB), pelajarannya itu lebih ke hal-hal praktik, seperti menjahit, berkebun, dan sebagainya. Murid-muridnya tidak diberikan akses pelajaran tentang critical thinking, design thinking, seperti murid-murid di sekolah biasa. Padahal ini juga dibutuhkan oleh anak-anak dengan disabilitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Lalu, kalau anak-anak di sekolah biasa itu sudah terbiasa berorganisasi, tahu caranya rapat formal, berdiskusi dengan orang-orang. Kalau anak-anak dengan disabilitas kan tidak mendapatkan kesempatan seperti ini. Ini kemudian berdampak pada kesempatan mereka di dunia kerja, jadi dianggap terbelakang, tidak berdaya. Padahal masalah aksesnya saja tidak ada.”

Dia juga menyinggung soal minimnya akses kelompok disabilitas terhadap informasi, yang salah satunya karena kebanyakan perusahaan dan lembaga pemerintah belum menyediakan informasi yang aksesibel bagi kelompok disabilitas, misalnya Juru Bahasa Isyarat (JBI). Fasilitas bagi kelompok disabilitas ini sering kali dianggap memakan biaya dan tenaga lebih ketika sebenarnya ini adalah langkah pemenuhan hak yang sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Anak-anak dengan Autisme Hadapi Masalah Akses Pendidikan

Regulasi Soal Disabilitas Baik, Implementasi Buruk

Secara substansi, UU No. 8/2016, menurut Bagja, sudah secara komprehensif mengatur berbagai pemenuhan hak kelompok disabilitas. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut masih sangat minim.

Pasal 53 UU tersebut, misalnya, mengatur bahwa instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling penyandang disabilitas dengan jumlah paling sedikit 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara itu, jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan swasta seharusnya mencapai sedikitnya 1 persen.

Namun, dalam penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN” (2019), Susiana dan Wardah dari Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU tersebut belum terpenuhi, paling tidak di Aceh. Dari empat BUMN yang ada di provinsi tersebut, hanya satu BUMN yang sudah mempekerjakan orang dengan disabilitas sebanyak tiga orang.

Hal ini juga diperburuk dengan terbatasnya kesempatan kerja untuk jenis-jenis pekerjaan dan jabatan tertentu, terbatasnya informasi yang tersedia di pasar kerja bagi kelompok disabilitas, lingkungan kerja yang sulit diakses karena fasilitas pendukung yang kurang, stigma masyarakat pada ketidakberdayaan mereka, dan masih banyak lagi.

Untuk memperbaiki situasi ini, menurut Bagja, salah satu kuncinya adalah melibatkan kelompok disabilitas dalam pengambilan keputusan di berbagai kepentingan. Hal ini bisa datang dari kesadaran setiap orang untuk mendengarkan dan menegakkan hak semua kalangan. Agar kesadaran itu bisa timbul, aktivis dan komunitas disabilitas harus solid untuk terus mengedukasi pemerintah dan masyarakat tentang disabilitas itu sendiri, ujar Bagja.

“Pemerintah juga harus berkontribusi, misalnya lewat sistem pendidikan. Selama sekolah, apakah kita pernah diajarkan bahwa kita harus memperlakukan semua orang setara, termasuk kelompok disabilitas? Saya yakin, banyak dari orang-orang non-disabilitas yang belum pernah berinteraksi dengan orang-orang disabilitas,” ujarnya.

Read More

Akibat Stigma, Kelompok Minoritas Masih Sulit Mengakses Kesempatan Kerja

Maulani Rotinsulu telah berhasil lolos sampai tahap terakhir sebuah proses rekrutmen di sebuah perusahaan. Namun, ketika dalam sesi wawancara perusahaan tersebut mengetahui dirinya adalah penyandang disabilitas, namanya hilang dari daftar kandidat. Padahal, pada setiap tahapan, ia selalu berhasil menduduki peringkat 10 besar.

“Intelektualitas saya yang sebelumnya sangat diapresiasi mendadak hilang setelah saya mengatakan bahwa saya adalah penyandang disabilitas. Itu tidak terlepas dari stigma kalau penyandang disabilitas itu berbeda, dan bahwa orang harus sama kalau mau diperlakukan setara,” kata Maulani, 61, yang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Ia berbicara dalam webinar bertajuk ‘Sudahkah Setiap Orang Punya Kesempatan Kerja yang Sama?’ yang diselenggarakan oleh Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja (28/4).

Pengalaman Maulani terjadi bertahun-tahun lalu, namun situasi belum berubah saat ini. Stigma masih menghalangi kesempatan dan akses untuk bekerja di sektor formal, membuat mayoritas penyandang disabilitas mengandalkan pekerjaan di sektor informal.

Ada masalah struktural di mana kebanyakan perusahaan tidak memiliki kebijakan rekrutmen dan kepegawaian yang mendukung para difabel untuk bekerja, ujar Maulani. Padahal, sudah seharusnya negara dan perusahaan swasta memberikan fasilitas pendukung bagi para difabel agar mereka bisa berkembang seperti halnya orang-orang lain.

“Standar perusahaan juga kebanyakan tidak inklusif. Tidak ada tuh yang mempromosikan kalau penyandang disabilitas bisa bekerja di pekerjaan-pekerjaan mainstream. Tidak pernah dipromosikan pemerintah bahwa penyandang disabilitas bisa meraih kehidupan atau posisi yang lebih,” kata Maulani, yang kehilangan tangan kanannya karena diamputasi akibat kecelakaan waktu dia masih kanak-kanak.

Baca juga: Memimpikan Dunia Kerja di Indonesia yang Bebas Pelecehan Seksual

“Harusnya ada asesmen kebutuhan karyawan. Ini wajar banget, merefleksikan partisipasi tenaga kerja di dalam perusahaan. Misalnya, penyandang disabilitas netra, agar bisa bekerja harus diberi laptop dengan aplikasi yang bisa mengeluarkan suara untuk arahan di komputer.”

Maulani mengatakan, sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas turut mempengaruhi sempitnya peluang mereka menjadi unggul di pasar kerja. Menurut Maulani, sekolah khusus tempat para difabel disekolahkan (sekolah luar biasa) itu belum memiliki standar yang sama dengan sekolah reguler. Akibatnya, pasar kerja tidak melihat para lulusannya memiliki kualitas yang sama dengan lulusan sekolah reguler.

“Saya pernah duduk bersama dinas pendidikan sebuah daerah yang mengatakan bahwa mereka sudah membuat sekolah inklusif yang juga menerima banyak murid dengan disabilitas. Tapi, banyak orang tua yang protes, katanya takut (para difabel) berdampak buruk pada anak-anak mereka,” ujar Maulani.

Baca juga: Perempuan dengan Disabilitas Hadapi Kesulitan Ganda dalam Bekerja

Kesempatan Kerja Bagi Kelompok Minoritas Kurang

Jessica Ayudya Lesmana, seorang transpuan yang aktif berkegiatan di Cemeti Art Institute, mengatakan bahwa komunitas transpuan mengalami nasib serupa dengan kelompok disabilitas, yaitu mengandalkan pekerjaan di sektor informal karena tak bisa masuk ke sistem formal.

“Kebanyakan transpuan tidak punya ijazah dan pengalaman mumpuni. Itu juga karena sistem yang membuat mereka tersisihkan. Kami tidak punya kesempatan yang sama dengan teman-teman heteronormatif,” ujarnya.

“Ketika masuk ke ruangan HRD, akan dipertanyakan ekspresi gendernya. Kami akan diminta memakai pakaian yang seperti laki-laki kalau mau bekerja di sana. Sedangkan transpuan kan masuk ke dalam diskursus gender, dia pasti akan berpenampilan sebagai perempuan. Itu salah satu hal yang membuat transpuan susah masuk ke ranah kerja formal,” ia menambahkan.

Jessica juga mengatakan, ketika hendak atau sudah memasuki dunia kerja, akuntabilitas dan profesionalisme para transpuan akan terus dipertanyakan karena stigma bahwa semua transpuan adalah pekerja seks dan pengamen, dua pekerjaan yang selalu dikonotasikan dengan hal negatif.

Jessica menganggap dirinya memiliki privilese karena bisa bekerja di sektor formal. Meski begitu, privilese itu baru bisa dia dapatkan setelah melalui waktu dan perjuangan yang sangat panjang.

Baca juga: Kenyamanan, Kesempatan Kerja bagi Perempuan: Kunci Adaptasi Perusahaan Era Pandemi

“Agar bisa mengirim lamaran kerja dulu, saya harus berulang kali menggunakan komputer yang disediakan di Perpustakaan Kota Yogyakarta karena ia tidak memiliki uang untuk membeli laptop,” ujarnya.

Maulani mengatakan satu-satunya alternatif untuk keluar dari masalah ekonomi bagi kelompok penyandang disabilitas adalah dengan menjadi wirausaha.

“Banyak teman-teman disabilitas yang berhasil dengan berjualan online. Tapi mereka masih mendapatkan kendala karena ketika butuh dana untuk mengembangkan usaha mereka, mereka sulit mendapatkan akses modal. Bank masih diskriminatif dan sering menolak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Read More

Women Lead Forum 2021: Pentingnya Perspektif Gender di Media Massa

Hal pertama yang dilakukan Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, begitu ia bekerja di media daring tersebut adalah membuat Standard Operational Procedure (SOP) dan stylebook mengenai pembuatan konten berita yang berperspektif gender. Salah satunya, Uni melarang penggunaan embel-embel kata “cantik” ketika menyebut profesi perempuan dalam berita—sesuatu yang kerap kali dilakukan oleh media.

Menurutnya, itu merupakan usahanya untuk meredefinisi sosok perempuan yang selalu disoroti aspek ketubuhannya, dan representasinya cenderung berbalut stigma dan seksisme di media massa.

“Misalnya, waktu ada kasus prostitusi yang menimpa seorang aktris, saya dan beberapa perempuan pemimpin redaksi (pemred) merasa tidak sreg dengan cara media memberitakannya, karena cenderung menjatuhkan perempuan,” ujar Uni dalam panel hari kedua ‘Women Lead Forum 2021, yang diselenggarakan oleh Magdalene dan didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia, Kamis (8/4).

Baca juga: Women Lead Forum 2021: Kesetaraan Gender di Kantor Harus Mulai dari Pemimpin

Uni juga menyoroti minimnya representasi narasumber perempuan yang diwawancarai jurnalis. Dalam konteks global, keterwakilan narasumber perempuan di media hanya mencapai 24 persen, ujarnya.

“Ini karena di era digital ini, jurnalis semakin dituntut dari segi kecepatan membuat berita, sehingga mereka cenderung memilih untuk mewawancarai narasumber yang sudah ada, yang mayoritas adalah laki-laki. Padahal, ada banyak sekali perempuan yang kompeten untuk diwawancarai,” ujarnya.

Tak cukup dari kebijakan media, menurut Uni, perspektif gender itu juga harus dimiliki oleh setiap perusahaan agar representasi perempuan bisa meningkat di berbagai sektor publik.

Baca juga: Jumlah Bukan Jaminan, ‘Newsroom’ Ramah Perempuan Masih Angan-angan

“Banyak lembaga yang tidak menempatkan perempuan di level pembuat kebijakan, sehingga sulit untuk diwawancarai media. Jurnalis kan diajarkan, kalau bisa wawancara petingginya langsung. Tapi perempuan di jajaran C-level belum banyak,” katanya.

Terkait masih tidak seimbangnya proporsi perempuan jurnalis dan pemimpin di perusahaan media, Uni mengatakan, bahwa masih ada norma dan budaya yang menghambat perempuan jurnalis dalam meniti kariernya, seperti beban domestik dan pola kerja yang tidak ramah perempuan.

“Ada ekosistem yang harus dibangun untuk mendukung perempuan mencapai posisi tinggi di kantor media, yaitu dari keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, dulu saya sering harus pulang jam 12 malam. Mungkin tetangga nanya, ini kerjanya apa? Jika punya pasangan yang tidak mendukung, pasti tidak boleh,” ujarnya.

Konsumen Punya Daya untuk Mengubah Media

Pemimpin Redaksi Magdalene, Devi Asmarani, menilai bahwa persoalan representasi perempuan di media ini ibarat ayam dan telur. Di satu sisi, media merefleksikan budaya masyarakatnya. Tapi di sisi lain, media akan mengukuhkan kondisi masyarakat yang patriarkal.

Bukan hanya dalam berita, konten-konten hiburan seperti film dan video games pun menggambarkan perempuan lewat male gaze atau perspektif maskulin, di mana perempuan hanya dilihat sebagai objek seks, ujar Devi.

“Kita tidak bisa hanya menyasar jurnalisnya, karena banyak sekali jurnalis-jurnalis yang sudah dapat pembekalan soal gender, tapi begitu kembali ke newsroom, mereka akan berhadapan dengan redaktur-redaktur yang tidak punya perspektif gender ini. Tulisannya diubah jadi mengobjektifikasi perempuan lagi dan lagi,” ujarnya.

perspektif gender di media

Menurut Devi, salah satu langkah yang bisa dilakukan media adalah dengan menguatkan perspektif gender khalayaknya melalui konten-konten maupun kampanye dari media itu sendiri. Hal itu kemudian akan melahirkan tuntutan bagi media-media lain untuk memperbaiki cara mereka merepresentasikan perempuan.

“Sering kali, media-media yang kontennya mendapatkan kritik dari masyarakat karena seksis dan tidak adil itu akhirnya mengubah kontennya. Magdalene sendiri punya sebuah kampanye bernama #WTFMedia, yang aktif meng-call out media-media yang menggambarkan perempuan secara tidak adil. Itu bersambut baik dari audiens kami,” tambahnya.

“Konsumen media harus mengetahui bahwa mereka layak mendapatkan yang lebih baik dan mengonsumsi media yang tidak mengeksklusi kelompok lain, atau gender tertentu. Konsumen harus lebih banyak menuntut media untuk berubah,” ujarnya.

Baca juga: Jurnalis Diminta Berempati pada Penyintas Kekerasan Seksual

Redaktur dan Petinggi Media Harus Punya Perspektif Gender

Direktur Pemberitaan Media Group, Usman Kansong mengatakan, literasi gender dalam kantor berita masih kurang, bahkan di kalangan redaktur perempuan sendiri. Untuk itu, ia mendorng media agar menanamkan perspektif gender dalam diri para redaktur dan petinggi-petinggi lainnya.

“Saya pernah minta agar media saya mengangkat isu soal sunat perempuan. Tapi akhirnya malah berdebat keras, karena teman-teman redaktur perempuan sendiri banyak yang mempertanyakan. Padahal, mereka seharusnya bisa memberi teladan, mengajak teman-temannya berdiskusi tentang pentingnya perspektif gender,” ujar Usman, yang juga salah satu pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).

Menurut Usman, hal lain yang penting diperhatikan dalam menanamkan perspektif gender di media adalah dengan meningkatkan kinerja pengawasan dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Usman menilai, kedua lembaga tersebut belum berfungsi optimal dalam menanamkan perspektif gender.

“Misalnya, KPI menyensor bagian tubuh atlet loncat indah yang pakai baju renang. Perempuan yang memang pasti pakai baju renang, masa disensor? Alih-alih mengadvokasi isu gender, mereka malah jadi lebih banyak melarang,” kata Usman.

Sependapat dengan Usman, Uni berkomentar, “Saya sering kritik panel-panel Dewan Pers yang sering lupa menempatkan narasumber perempuan.”

Menurut Usman, dalam tatanan kode etik, Dewan Pers memang sudah mengimbau dengan baik. Tapi masih banyak koran-koran kuning yang sering melecehkan perempuan dalam berita-beritanya, yang tetap dibiarkan beroperasi, ujarnya.

“Dewan Pers harus sering-sering berdiskusi supaya perspektif gender mereka jadi terang menderang di media. Supaya mereka lebih peduli pada konten-konten media yang melanggar perspektif gender dan mendukung pengarusutamaan gender. Jadi jangan hanya menunggu ada laporan masuk,” tambah Usman.

Read More

Women Lead Forum 2021: Kebijakan Kesetaraan Gender Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kesetaraan gender tidak berpengaruh pada perekonomian negara? Itu salah besar. Seorang ekonom mengatakan bahwa Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen, jika melakukan penyesuaian kebijakan soal kesetaraan gender di sektor ekonomi pada masa pandemi ini.

Hal ini berkaitan dengan adanya kesenjangan gender dalam sektor perekonomian dan peningkatan beban kerja perempuan selama masa pandemi, ujar Diahhadi Setyonaluri, Gender and Social Inclusion Economist dari PROSPERA, lembaga kemitraan Indonesia dan Australia di bidang pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, jika tidak melakukan perubahan apa pun, Indonesia berpotensi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hampir 2 persen.

“Sebenarnya ada peningkatan kondisi pendidikan perempuan. Semakin banyak perempuan yang lulus dari perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan technology, engingeering, and mathematics. Tapi kalau tidak ada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender, ini potensinya akan jadi sia-sia untuk negara,ujar Diahhadi, Rabu (7/4).

Ia berbicara dalam panel pertama Women Lead Forum 2021 #KantorDukungPerempuan, sebuah webinar dua hari yang diselenggarakan oleh Magdalene dan didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia.

Diahhadi mengatakan, perempuan masih memiliki hambatan di pasar kerja, akibat pengaruh norma sosial yang mengakar dan menuntut mereka untuk mengerjakan jauh lebih banyak pekerjaan domestik ketimbang laki-laki.

“Apalagi ada sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan ibu lebih banyak mendampingi anaknya. Akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan pengembangan usaha itu jadi lebih minim daripada laki-laki,” tambahnya.

Ia mengatakan, sebenarnya ada sedikit peningkatan partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia, meski secara total masih tertinggal dari negara-negara lain. Sayangnya, peningkatan partisipasi itu tidak terjadi di seluruh wilayah.

“Di Jabodetabek, tingkat partisipasi kerja perempuan justru mengalami penurunan. Selain itu, sebagian besar perempuan bekerja pada sektor-sektor jasa, sehingga mereka sangat rentan kehilangan pekerjaan,” ujar Diahhadi.

Baca juga: RUU PKS dan Dampaknya Bagi Iklim Kerja Perusahaan

Membangun Perusahaan yang Ramah Perempuan

Wulan Tilaar, Direktur Martha Tilaar Spa, mengatakan salah satu upayanya untuk meminimalisasi dampak kesenjangan ekonomi akibat ketidaksetaraan gender adalah dengan membangun perusahaan yang ramah perempuan, baik dari segi kebijakan maupun program-programnya. Apalagi, sebagian besar pekerja di perusahaan adalah perempuan, tambahnya.

“Kami telah memberikan berbagai pelatihan untuk para pekerja, mulai dari pelatihan hard skill seperti kemampuan melakukan perawatan spa, sampai pelatihan soft skill seperti komunikasi, literasi finansial, serta manajemen waktu dan skill,” ujarnya dalam panel yang sama.

“Pelatihan-pelatihan tersebut fokus kepada para terapismuda, usia 18-19 tahun, agar mereka bisa memiliki bekal untuk berkembang di dunia kerja,” ia menambahkan.

Menurut Wulan, dari pengetahuan-pengetahuan sederhana itu, mereka bisa menata kehidupan sehari-harinya.

“Mereka bilang, ‘akhirnya, saya tahu apa bedanya apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan. Jadi enggak boros lagi. Yang biasanya tiap gajian beli sepatu, baju, sekarang ditabung’,” ujarnya.

Wulan menambahkan, perusahaannya juga memiliki program pusat pelatihan yang aktif merekrut perempuan-perempuan muda di Indonesia. Para perempuan itu kemudian diberikan pelatihan gratis selama tiga sampai enam bulan mengenai cara-cara melakukan perawatan di salon. Setelah lulus, mereka akan dipekerjakan di seluruh Marta Tilaar Spa di dalam mau pun luar negeri, ujarnya.

“Ada juga program pelatihan pemberdayaan 1000 perempuan di komunitas tepi hutan di wilayah Jambi, Mojokerto, dan Kalimantan. Kami berikan mereka pelatihan pengenalan tanaman-tanaman lokal yang punya potensi dijadikan komoditas supaya bisa jadi sumber penghasilan. Kami juga merekrut delapan orang spa therapist,” tambah Wulan.

Baca juga: Kenyamanan, Kesempatan Kerja bagi Perempuan: Kunci Adaptasi Perusahaan Era Pandemi

Peran Pemerintah untuk Tingkatkan Kebijakan Kesetaraan Gender

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Muhammad Ihsan mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan dua aturan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender di sektor perekonomian ini.

Aturan-aturan tersebut adalah Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Saran Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja serta Permen PPPA No. 1/2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Rumah ini disediakan untuk para pekerja yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi.

“Kita terkadang mengabaikan hambatan-hambatan struktural yang dialami perempuan. Di satu sisi ia bekerja, di sisi lain dilema muncul ketika dia sudah berkeluarga karena harus mengurus anaknya. Akhirnya banyak perempuan yang resign. Kita harus mengidentifikasi hambatan apa yang membuat mereka sampai resign,” kata Ihsan.

“Apa yang bisa KemenPPPA lakukan adalah memastikan kebijakan-kebijakan yang ada terimplementasikan dengan baik dalam perusahaan, melakukan advokasi pada kementerian-kementerian yang telah menguatkan kebijakan untuk merespons kesetaraan gender, dan memberi rumah perlindungan bagi perempuan pekerja,” tambahnya.

Baca juga: Kebijakan SDM yang Lebih Inklusif Dorong Keberagaman di Tempat Kerja

Ihsan menambahkan, saat ini KemenPPPA juga tengah menggarap Rancangan Undang-undang Kesetaraan Gender (RUU KG) untuk memperkuat landasan legalitas pengarusutamaan gender di Indonesia. Hal itu juga merupakan realisasi dari Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Meski begitu, Ihsan menilai instruksi tersebut sangat lemah secara struktur peraturan karena hanya mengatur lembaga eksekutif.

“UU KG nanti akan mengatur pengarusutamaan gender bagi lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif, serta bagaimana dunia usaha dan lembaga masyarakat mendukung terwujudnya kesetaraan gender sesuai fungsi lembaga masing-masing,” ujarnya.

Read More
Manel masih sering terjadi sekarang in

Laman Berisi Basis Data Narasumber Perempuan Hilangkan Alasan ‘Manel’

Semakin tidak ada lagi alasan untuk panel laki-laki atau all male panel (manel) karena sebuah laman berisi profil tokoh-tokoh perempuan yang kompeten dalam berbagai bidang baru saja diluncurkan.

Fenomena ‘manel’ atau ‘all male panels’ adalah munculnya otoritas atau dominasi kaum pria sebagai koresponden, baik untuk pewartaan media, konferensi ataupun seminar. Keadaan ini akhirnya membuat perspektif kaum pria jadi lebih mendominasi produksi pengetahuan, dan dalam banyak sisi mendatangkan masalah tersendiri.

Organisasi kemanusiaan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos) bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) meluncurkan WomenUnlimited.id, yang dibuat karena hanya sedikit tokoh perempuan yang dijadikan narasumber dalam berbagai pemberitaan di media. Aktivis perempuan dan Direktur Eksekutif Yayasan Hivos, Tunggal Pawestri mengatakan, ada banyak sekali perempuan yang kompeten di berbagai bidang, tapi tidak banyak diketahui orang-orang.

Baca juga: Riset: Hanya 11% Perempuan Jadi Narasumber Media di Indonesia

Terlebih pada masa pandemi ini, banyak acara virtual seperti webinar yang diselenggarakan, tapi semua pembicara yang dihadirkan adalah laki-laki, ujarnya.

“Saya sering dimintai rekomendasi nama-nama perempuan yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka sering mengeluh, sulit menemukan perempuan yang bisa bicara untuk sebuah isu. Apalagi bidang-bidang yang maskulin, seperti arsitektur, tata ruang, dan tata kota,” ujarnya dalam acara virtual “Peluncuran WomenUnlimited.id: Situs Data Narasumber Perempuan” (25/3).

Manel Masih Sering Terjadi di Ruang Akademis

“Saat ini, basis data WomenUnlimited memang belum lengkap. Ada sekitar 200 nama yang sudah kami terima. Targetnya tahun ini bisa mengumpulkan 500 nama. Sehingga butuh kerja sama dari pihak lain, tidak bisa dikerjakan sendiri,” ia menambahkan.

Dina Afrianty, peneliti dari La Trobe Law School Australia, mengatakan bahwa manel juga kerap terjadi di ruang akademis, termasuk di kampus, sebagai buah dari budaya patriarki yang berpadu dengan budaya hierarki dan senioritas. Jumlah dosen perempuan yang lebih sedikit daripada dosen laki-laki kemudian kerap dijadikan alasan akan manel, ujar Dina.

“Padahal sudah banyak sekali perempuan akademisi yang kompeten dan setara dengan laki-laki. Kehadiran mereka justru bermanfaat dan bisa menyuarakan perspektif-perspektif yang berbeda,” ia menambahkan.

“Masih jauh untutk mewujudkan kampus jadi tempat yang tidak mendiskriminasi perempuan.Tapi platform seperti WomenUnlimited.id ini adalah salah saut upaya yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan.”

Dina juga mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan perempuan akademisi untuk bisa berkembang di tengah sistem yang tidak mendukung ini adalah dengan membuat diri kita terlihat, membangun jejaring, dan mengisi forum-forum di ruang publik. Dengan begitu, profil para perempuan akademisi pun akan tersebar, mulai dikenal, dan bisa menjadi role model bagi perempuan-perempuan lainnya.

Baca juga: Tidak untuk ‘Manel’, Ya untuk Kesetaraan Gender!

Narasumber Perempuan Memperkaya Diskusi

Jamshed M. Kazi dari United Nation Women (UN Women) Indonesia, mengatakan, sebuah percakapan atau diskusi akan menjadi lebih kaya bila perempuan dari berbagai latar belakang keilmuwan dan kelompok turut terlibat di dalamnya. Ia mengatakan, menilai bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai acara dan urusan akan mempengaruhi perkembangan karier para perempuan.

“Ketika kita menyelenggarakan acara, sering kali kita bersikeras agar pembicara yang hadir haruslah pemimpin tertinggi perusahaan. Tapi, kalau kita melakukan itu, kita menghilangkan kemungkinan adanya perempuan untuk hadir, karena di posisi-posisi tinggi itu jumlah perempuan masih sedikit,” ujar Jamshed.

“Kita bisa membuat acara dengan berfokus pada topik apa yang dibahas. Misalnya, kalau topiknya perdagangan, tidak perlu CEO dari perusahaan yang hadir. Kalau ada perempuan-perempuan yang kompeten, ya mereka yang dibawa masuk, selama mereka punya kepakaran di bidang tersebut,” tambahnya.

Minimnya representasi perempuan juga terjadi di media massa, baik dari segi konten-kontennya yang melanggengkan serangkaian stereotip terhadap perempuan, maupun sistem di dalam ruang redaksi yang tidak mengakomodasi kesempatan perempuan untuk menduduki posisi pembuat kebijakan, ujar redaktur senior harian Kompas, Ninuk Pambudy.

“Sesuatu yang muncul media katanya merepresentasikan budaya masyarakatnya. Saya tidak 100 persen setuju, karena media sebenarnya bisa berperan jauh daripada itu. Media bisa mengambil peran untuk menggambarkan perempuan dengan lebih baik,” ujarnya.

Baca juga: 5 Hal yang Tidak Media Massa Katakan Soal Representasi Perempuan

Melihat tidak representatifnya sosok dan peran perempuan dalam ruang publik, perempuan adat sekaligus aktivis muda asal suku Dayak, Kalimantan, Olvy Tumbelaka, menginisiasi pembentukan ruang-ruang belajar bagi para perempuan Dayak. Bersama teman-temannya, Olvy berusaha memberikan pengetahuan dasar sekaligus memberikan semangat kesetaraan bagi para perempuan di daerahnya.

“Setelah ikut ruang belajar, ada banyak teman perempuan yang bersikeras untuk hadir di musyawarah-musyawarah desa kalau mereka dilarang. Di setiap kampung juga ada beberapa perempuan yang berusaha mengambil alih kepemimpinan di kampung,” ujarnya.

Selma adalah penyuka waktu sendiri yang masih berharap konsepsi tentang normalitas sebagai hasil kedangkalan pemikiran manusia akan hilang dari muka bumi.

Read More
newsroom ramah perempuan

Jumlah Bukan Jaminan, ‘Newsroom’ Ramah Perempuan Masih Angan-angan

Seorang jurnalis televisi di Australia, Virginia Haussegger, pernah melayangkan kritik sekaligus protes di tempat kerjanya pada 2005 karena dirinya hanya ditugasi liputan isu-isu kecil, sementara kolega laki-lakinya selalu diberikan liputan yang lebih menantang dan “berat”, seperti politik dan isu-isu internasional.

Kritik Haussegger ini diabaikan oleh sang atasan—ia disuruh diam, tidak protes, dan kembali bekerja. Beberapa jam kemudian, Haussegger bahkan mendapati sebuah penis besar berbahan karet berwarna hitam tergeletak di atas meja kerjanya.

Baca Juga: Berkaca dari Australia: Cara Menangani Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Apa yang Haussegger lakukan untuk merespons kejadian itu? Ia pergi ke ruangan sang atasan sambil menempelkan penis karet itu di kepalanya.

“Lihat, saya juga punya (penis). Apa sekarang saya sudah bisa mendapatkan tugas liputan di luar negeri?” ujarnya.

Kisah Haussegger itu dikisahkan Louise North dalam penelitiannya yang berjudul ‘Rejecting the ‘F-word’: How feminism and feminists are understood in the newsroom’ (2009). Selain kisah Haussegger, penelitian ini juga menyoroti bagaimana diskriminasi gender bekerja secara lebih lanjut di dalam ruang redaksi atau newsroom sehingga menimbulkan kesempatan kerja yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan jurnalis.

Salah seorang responden penelitian ini mengatakan, semua editor di media tempatnya bekerja atau newsroom adalah laki-laki. Mereka juga selalu memberikan liputan politik kepada laki-laki, sementara perempuan hanya diberikan liputan ringan dan gaya hidup populer. Padahal, kultur di kebanyakan media menganggap liputan politik sebagai topik yang lebih baik, potensial, dan menantang ketimbang liputan gaya hidup. Sehingga, para laki-laki jurnalis lah yang memiliki kesempatan untuk dipromosikan lebih cepat dan mudah.

Hal itu terdengar kontradiktif dengan jargon-jargon yang umum kita dengar di keseharian bahwa perempuan dan laki-laki sudah memiliki kesempatan yang sama di tempat kerja. Khususnya dalam dunia jurnalisme, kini banyak pihak mengatakan bahwa jurnalis bukan lagi sebuah profesi maskulin, karena sudah banyak melibatkan pekerja perempuan.

Tapi apakah kuantitas itu bisa mengakomodasi realita yang ada dalam seluruh aspeknya?

Baca juga: Rekam Jejak Jurnalis Perempuan Indonesia dan Tantangan yang Harus Mereka Hadapi

Representasi di Level Kepemimpinan Minim

Data dari “Laporan Global dalam Status Perempuan di Media” yang diinisiasi International Women’s Media Foundation (2011) menunjukkan, ada 690 orang atau sekitar 45,5 persen perempuan jurnalis di delapan perusahaan media di Perancis. Sementara jumlah laki-laki jurnalis mencapai 826 orang atau setara 54,5 persen.

Secara kuantitas, kondisinya mungkin tidak terlalu timpang. Namun temuan Carolyn M. Byerly, profesor komunikasi gender dari Howard University, AS, yang juga merupakan peneliti dari laporan ini,  mengatakan representasi perempuan sangatlah minim di level manajemen ke atas, dan hal ini menunjukkan adanya glass-ceiling bagi para perempuan jurnalis di Prancis.

Di tingkat manajemen puncak, dari kelapa divisi keuangan sampai dewan direksi, hanya ada 33,3 persen perempuan. Keikutsertaan para perempuan dalam level pengambilan keputusan tertinggi, seperti dewan pengurus, juga sangat kecil, yaitu 16,7 persen.

Byerly juga mengatakan bahwa angka ini menunjukkan perempuan tidak mungkin bisa memberikan pengaruh besar dalam urusan keuangan perusahaan, serta pengambilan keputusan tingkat eksekutif lainnya.

Perempuan memang mendominasi dalam urusan desain, wardrobe, keuangan, administrasi, dan penjualan. Tapi mereka tidak memainkan peranan penting di level jabatan yang terlibat langsung dengan produksi dan kerja jurnalistik, termasuk pengumpulan berita.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam penelitiannya yang berjudul “Jejak Jurnalis Perempuan: Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia” (2012). Dari total 189 orang perempuan jurnalis yang diteliti, hanya 11 di antaranya yang menduduki jabatan sebagai pengambil kebijakan redaksi, yaitu satu orang pemimpin redaksi, satu orang editor, satu orang kepala seksi program, tiga orang produser, dan lima orang redaktur.

AJI mengungkap, perusahaan media di Indonesia juga belum memperhatikan kondisi kerja para perempuan jurnalis, karena tidak memberikan waktu istirahat bagi perempuan yang sedang menyusui, tidak menyediakan ruang laktasi, dan cuti haid.

Hal itu tentu tidak terlepas dari berbagai bias, stigma, dan prasangka yang melekat pada diri perempuan pekerja, hingga melahirkan banyak tantangan dan hambatan. Seperti beban ganda antara pekerjaan domestik dan pekerjaan di kantor, maupun antara tuntutan menjadi pribadi yang ramah dan submisif serta tuntutan untuk bisa survive di kultur perusahaan yang keras dan maskulin, absennya kebijakan yang bisa merealisasikan hak-hak mereka (cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, ruang laktasi, dan sebagainya), sampai perlakuan atasan dan kolega yang seksis dan kerap melecehkan mereka.

Baca juga: Riset: Hanya 11% Perempuan Jadi Narasumber Media di Indonesia

Diskriminasi dan Pemisahan Gender di dalam Newsroom

Temuan Observatory of Press Profession and the Observatory of Audiovisual Profession and Qualifications (2011) di Perancis menunjukkan, perempuan lebih banyak menempati berbagai posisi tidak tetap di perusahaan media, seperti pekerja lepas dan pekerja kontrak.

Hal ini membuat kesenjangan gender terlihat dari upah mereka lebih rendah ketimbang para laki-laki jurnalis, dengan selisih 4.082 euro per bulan. Situasi ini juga diperburuk oleh fakta bahwa pekerja perempuan lebih sering dan rentan keluar dari bursa tenaga kerja, bahkan ketika terjadi krisis ekonomi ketimbang laki-laki ketika mereka memiliki anak.

Di perusahaan media juga terdapat pemisahan vertikal dan horizontal antar gender. Pemisahan vertikal mencakup pemisahan-pemisahan yang bertingkat, seperti perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, serta representasi perempuan yang jauh lebih sedikit ketimbang laki-laki di jenjang dan posisi karier yang krusial.

Baca juga: Rasuna Said dan Soewarni Pringgodigdo: Contoh Kepemimpinan Perempuan Era Kolonial

Riset AJI pada 2012 tadi juga menemukan bahwa walau tidak ada perbedaan gaji dan fasilitas yang diterima perempuan dan laki-laki, tapi para perempuan jurnalis kerap mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan selama bekerja. Sebanyak 6,59 persen jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dan 14,81 persen mengalami pelecehan.

Diskriminasi umumnya didapatkan perempuan jurnalis ketika meliput di kepolisian. Menurut riset AJI, mereka kerap dipandang sebelah mata karena peliputan di kepolisian dianggap hanya untuk laki-laki.

Dari sinilah ketidak setaraan yang struktural bermula dan terus-menerus dilestarikan, hingga membuat industri media yang seharusnya mengakomodasi keberagaman tak ubahnya kebanyakan sektor publik yang menjadi boy’s club.

Baca Juga: Kebijakan SDM yang Lebih Inklusif Dorong Keberagaman di Tempat Kerja

“Akibatnya, meski bisa disimpulkan bahwa kehadiran perempuan di ruang redaksi atau newsroom terbukti mendorong dihasilkannya konten-konten berita yang mewakili suara perempuan, dampak itu terbatas karena dominasi subjek berita laki-laki yang bertahan di luar dan di dalam perusahaan media,” kata Eugenie Saitta dalam penelitiannya yang berjudul “France: A Nuanced Feminization of Journalism” (2011).

Selma adalah penyuka waktu sendiri yang masih berharap konsepsi tentang normalitas sebagai hasil kedangkalan pemikiran manusia akan hilang dari muka bumi.

Read More
Manel masih sering terjadi sekarang in

Kenyamanan, Kesempatan Kerja bagi Perempuan: Kunci Adaptasi Perusahaan Era Pandemi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mendorong perusahaan tempat kerja agar memastikan kesetaraan gender di berbagai ranah, termasuk di ranah pemangku kepentingan.

Karyawan perempuan merupakan aset yang berharga, ujarnya, karena bisa memberikan keuntungan besar bagi perusahaan, dalam hal reputasi, citra, sampai peningkatan keuntungan.

“Walaupun saat ini kita sudah mencapai berbagai kemajuan dalam kesetaraan, gender, tapi perjuangan kita masih jauh dari kata selesai. Perjuangan kesetaraan gender ini hanya dapat kita menangkan bila kita sudah berhasil membangun kesadaran dalam benak semua pihak tentang pentingnya memberdayakan perempuan,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Women in Action: Unleashing The Power Within in Challenging Times’ yang diselenggarakan oleh Citi Indonesia Women’s Network (18/3).

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya kepentingan perempuan saja, tetapi juga kepentingan semua pihak,” ia menambahkan.

Baca juga: Menjadi Pemimpin Efektif dengan Gaya Kepemimpinan Feminis

Legal Counsel Citi Indonesia serta Co-Chairwoman Citi Indonesia Women’s Network (IWN), Vera Sihombing, mengatakan bahwa salah satu kunci agar perusahaan bisa tetap beradaptasi pada masa pandemi yang menantang ini adalah dengan mewujudkan berbagai kegiatan dan kebijakan yang meningkatkan profesionalitas para karyawan perempuan.

Selain soal kompetensi di kantor, hal lain yang juga tak boleh luput dari perhatian perusahaan adalah kualitas kerja dan kenyamanan para karyawan perempuan, ujarnya.

“Perempuan merupakan pilar kemajuan perusahaan. Jadi perusahaan harus memberikan mereka kesempatan aktualisasi dii untuk mencapai pencapaian yang maksimal di kantor,” ujar Vera.

“Hal-hal seperti menyediakan fasilitas ruang laktasi serta inisiatif pendampingan atau mentoring bagi perempuan itu penting untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan perempuan. Apalagi, lebih dari 50 peren karyawan di Citi Indonesia adalah perempuan, termasuk di jajaran direksi,” ia menambahkan.

Vera juga mengatakan, salah satu hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk membangun iklim kerja yang ramah perempuan adalah dengan memberikan para karyawan perempuannya kesempatan besar untuk meningkatkan jenjang karier dan mengembangkan potensi diri.

Representasi juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kerja perempuan di perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk mengedepankan diversitas dan inklusivitas, baik dari segi karyawannya, maupun sistem kerjanya.

Baca juga: Mahalnya Biaya Ibu Bekerja, Sebagian Putuskan ‘Resign’

Inklusivitas Perusahaan Berdampak pada Kesempatan Kerja Perempuan

CEO Citigroup Jane mengatakan, ia bisa menjadi perempuan pertama yang menduduki pucuk pimpinan dari sebuah bank global, selain karena mengembangkan talenta diri dengan maksimal, juga karena perusahaannya selalu menargetkan inklusivitas sebagai salah satu kunci keberhasilan perusahaan, terutama dukungan pada para karyawan perempuannya.

Merasakan besarnya dampak baik tersebut pada perkembangan diri dan kariernya, Fraser mengatakan, ia pun selalu berkomitmen menciptakan kebijakan dan iklim perusahaan yang ramah pada perempuan.

“Kami menargetkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan pada level manajer dan direktur di Citi sebesar 40 persen secara global pada akhir tahun 2021,” ujarnya.

Selain meningkatkan kenyamanan kerja, menurut Chief Public Policy and Government Relations Gojek Group, Dyan Shinto Nugroho, inklusivitas dalam perusahaan yang ramah perempuan memberikan sumbangan besar untuk memperkaya ide dan pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini berperan penting sebagai langkah adaptasi perusahaan di masa-masa menantang seperti ini.

“Ini mendukung budaya perusahaan yang kolaboratif dan mendorong terciptanya lebih banyak solusi yang inovatif,” ujarnya.

Menteri KPPPA Bintang mendorong perempuan agar berani mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan.

“Jangan ragu lakukan apa yang kita anggap benar. Percayalah, perempuan boleh bermimpi untuk dirinya dan meraih mimpinya,” Ujarnya.

Baca juga: February Ini Alasan Kenapa Karyawan Bisa Alami ‘Burnout’ dan Cara Atasinya

Anggota Dewan Direksi Indonesia Investment Authority (INA), Marita Alisjahbana mengatakan, menjadi diri sendiri adalah hal penting yang harus dilakukan perempuan dalam bekerja maupun dalam keseharian.

“Lakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Jangan pernah memberikan sesuatu kurang dari apa yang terbaik yang kita bisa berikan. Itu prinsip saya menjalani kehidupan di dunia profesional,” ujarnya.

Read More