Akibat Stigma, Kelompok Minoritas Masih Sulit Mengakses Kesempatan Kerja

Maulani Rotinsulu telah berhasil lolos sampai tahap terakhir sebuah proses rekrutmen di sebuah perusahaan. Namun, ketika dalam sesi wawancara perusahaan tersebut mengetahui dirinya adalah penyandang disabilitas, namanya hilang dari daftar kandidat. Padahal, pada setiap tahapan, ia selalu berhasil menduduki peringkat 10 besar.

“Intelektualitas saya yang sebelumnya sangat diapresiasi mendadak hilang setelah saya mengatakan bahwa saya adalah penyandang disabilitas. Itu tidak terlepas dari stigma kalau penyandang disabilitas itu berbeda, dan bahwa orang harus sama kalau mau diperlakukan setara,” kata Maulani, 61, yang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Ia berbicara dalam webinar bertajuk ‘Sudahkah Setiap Orang Punya Kesempatan Kerja yang Sama?’ yang diselenggarakan oleh Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja (28/4).

Pengalaman Maulani terjadi bertahun-tahun lalu, namun situasi belum berubah saat ini. Stigma masih menghalangi kesempatan dan akses untuk bekerja di sektor formal, membuat mayoritas penyandang disabilitas mengandalkan pekerjaan di sektor informal.

Ada masalah struktural di mana kebanyakan perusahaan tidak memiliki kebijakan rekrutmen dan kepegawaian yang mendukung para difabel untuk bekerja, ujar Maulani. Padahal, sudah seharusnya negara dan perusahaan swasta memberikan fasilitas pendukung bagi para difabel agar mereka bisa berkembang seperti halnya orang-orang lain.

“Standar perusahaan juga kebanyakan tidak inklusif. Tidak ada tuh yang mempromosikan kalau penyandang disabilitas bisa bekerja di pekerjaan-pekerjaan mainstream. Tidak pernah dipromosikan pemerintah bahwa penyandang disabilitas bisa meraih kehidupan atau posisi yang lebih,” kata Maulani, yang kehilangan tangan kanannya karena diamputasi akibat kecelakaan waktu dia masih kanak-kanak.

Baca juga: Memimpikan Dunia Kerja di Indonesia yang Bebas Pelecehan Seksual

“Harusnya ada asesmen kebutuhan karyawan. Ini wajar banget, merefleksikan partisipasi tenaga kerja di dalam perusahaan. Misalnya, penyandang disabilitas netra, agar bisa bekerja harus diberi laptop dengan aplikasi yang bisa mengeluarkan suara untuk arahan di komputer.”

Maulani mengatakan, sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas turut mempengaruhi sempitnya peluang mereka menjadi unggul di pasar kerja. Menurut Maulani, sekolah khusus tempat para difabel disekolahkan (sekolah luar biasa) itu belum memiliki standar yang sama dengan sekolah reguler. Akibatnya, pasar kerja tidak melihat para lulusannya memiliki kualitas yang sama dengan lulusan sekolah reguler.

“Saya pernah duduk bersama dinas pendidikan sebuah daerah yang mengatakan bahwa mereka sudah membuat sekolah inklusif yang juga menerima banyak murid dengan disabilitas. Tapi, banyak orang tua yang protes, katanya takut (para difabel) berdampak buruk pada anak-anak mereka,” ujar Maulani.

Baca juga: Perempuan dengan Disabilitas Hadapi Kesulitan Ganda dalam Bekerja

Kesempatan Kerja Bagi Kelompok Minoritas Kurang

Jessica Ayudya Lesmana, seorang transpuan yang aktif berkegiatan di Cemeti Art Institute, mengatakan bahwa komunitas transpuan mengalami nasib serupa dengan kelompok disabilitas, yaitu mengandalkan pekerjaan di sektor informal karena tak bisa masuk ke sistem formal.

“Kebanyakan transpuan tidak punya ijazah dan pengalaman mumpuni. Itu juga karena sistem yang membuat mereka tersisihkan. Kami tidak punya kesempatan yang sama dengan teman-teman heteronormatif,” ujarnya.

“Ketika masuk ke ruangan HRD, akan dipertanyakan ekspresi gendernya. Kami akan diminta memakai pakaian yang seperti laki-laki kalau mau bekerja di sana. Sedangkan transpuan kan masuk ke dalam diskursus gender, dia pasti akan berpenampilan sebagai perempuan. Itu salah satu hal yang membuat transpuan susah masuk ke ranah kerja formal,” ia menambahkan.

Jessica juga mengatakan, ketika hendak atau sudah memasuki dunia kerja, akuntabilitas dan profesionalisme para transpuan akan terus dipertanyakan karena stigma bahwa semua transpuan adalah pekerja seks dan pengamen, dua pekerjaan yang selalu dikonotasikan dengan hal negatif.

Jessica menganggap dirinya memiliki privilese karena bisa bekerja di sektor formal. Meski begitu, privilese itu baru bisa dia dapatkan setelah melalui waktu dan perjuangan yang sangat panjang.

Baca juga: Kenyamanan, Kesempatan Kerja bagi Perempuan: Kunci Adaptasi Perusahaan Era Pandemi

“Agar bisa mengirim lamaran kerja dulu, saya harus berulang kali menggunakan komputer yang disediakan di Perpustakaan Kota Yogyakarta karena ia tidak memiliki uang untuk membeli laptop,” ujarnya.

Maulani mengatakan satu-satunya alternatif untuk keluar dari masalah ekonomi bagi kelompok penyandang disabilitas adalah dengan menjadi wirausaha.

“Banyak teman-teman disabilitas yang berhasil dengan berjualan online. Tapi mereka masih mendapatkan kendala karena ketika butuh dana untuk mengembangkan usaha mereka, mereka sulit mendapatkan akses modal. Bank masih diskriminatif dan sering menolak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Read More

Women Lead Forum 2021: Pentingnya Perspektif Gender di Media Massa

Hal pertama yang dilakukan Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, begitu ia bekerja di media daring tersebut adalah membuat Standard Operational Procedure (SOP) dan stylebook mengenai pembuatan konten berita yang berperspektif gender. Salah satunya, Uni melarang penggunaan embel-embel kata “cantik” ketika menyebut profesi perempuan dalam berita—sesuatu yang kerap kali dilakukan oleh media.

Menurutnya, itu merupakan usahanya untuk meredefinisi sosok perempuan yang selalu disoroti aspek ketubuhannya, dan representasinya cenderung berbalut stigma dan seksisme di media massa.

“Misalnya, waktu ada kasus prostitusi yang menimpa seorang aktris, saya dan beberapa perempuan pemimpin redaksi (pemred) merasa tidak sreg dengan cara media memberitakannya, karena cenderung menjatuhkan perempuan,” ujar Uni dalam panel hari kedua ‘Women Lead Forum 2021, yang diselenggarakan oleh Magdalene dan didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia, Kamis (8/4).

Baca juga: Women Lead Forum 2021: Kesetaraan Gender di Kantor Harus Mulai dari Pemimpin

Uni juga menyoroti minimnya representasi narasumber perempuan yang diwawancarai jurnalis. Dalam konteks global, keterwakilan narasumber perempuan di media hanya mencapai 24 persen, ujarnya.

“Ini karena di era digital ini, jurnalis semakin dituntut dari segi kecepatan membuat berita, sehingga mereka cenderung memilih untuk mewawancarai narasumber yang sudah ada, yang mayoritas adalah laki-laki. Padahal, ada banyak sekali perempuan yang kompeten untuk diwawancarai,” ujarnya.

Tak cukup dari kebijakan media, menurut Uni, perspektif gender itu juga harus dimiliki oleh setiap perusahaan agar representasi perempuan bisa meningkat di berbagai sektor publik.

Baca juga: Jumlah Bukan Jaminan, ‘Newsroom’ Ramah Perempuan Masih Angan-angan

“Banyak lembaga yang tidak menempatkan perempuan di level pembuat kebijakan, sehingga sulit untuk diwawancarai media. Jurnalis kan diajarkan, kalau bisa wawancara petingginya langsung. Tapi perempuan di jajaran C-level belum banyak,” katanya.

Terkait masih tidak seimbangnya proporsi perempuan jurnalis dan pemimpin di perusahaan media, Uni mengatakan, bahwa masih ada norma dan budaya yang menghambat perempuan jurnalis dalam meniti kariernya, seperti beban domestik dan pola kerja yang tidak ramah perempuan.

“Ada ekosistem yang harus dibangun untuk mendukung perempuan mencapai posisi tinggi di kantor media, yaitu dari keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, dulu saya sering harus pulang jam 12 malam. Mungkin tetangga nanya, ini kerjanya apa? Jika punya pasangan yang tidak mendukung, pasti tidak boleh,” ujarnya.

Konsumen Punya Daya untuk Mengubah Media

Pemimpin Redaksi Magdalene, Devi Asmarani, menilai bahwa persoalan representasi perempuan di media ini ibarat ayam dan telur. Di satu sisi, media merefleksikan budaya masyarakatnya. Tapi di sisi lain, media akan mengukuhkan kondisi masyarakat yang patriarkal.

Bukan hanya dalam berita, konten-konten hiburan seperti film dan video games pun menggambarkan perempuan lewat male gaze atau perspektif maskulin, di mana perempuan hanya dilihat sebagai objek seks, ujar Devi.

“Kita tidak bisa hanya menyasar jurnalisnya, karena banyak sekali jurnalis-jurnalis yang sudah dapat pembekalan soal gender, tapi begitu kembali ke newsroom, mereka akan berhadapan dengan redaktur-redaktur yang tidak punya perspektif gender ini. Tulisannya diubah jadi mengobjektifikasi perempuan lagi dan lagi,” ujarnya.

perspektif gender di media

Menurut Devi, salah satu langkah yang bisa dilakukan media adalah dengan menguatkan perspektif gender khalayaknya melalui konten-konten maupun kampanye dari media itu sendiri. Hal itu kemudian akan melahirkan tuntutan bagi media-media lain untuk memperbaiki cara mereka merepresentasikan perempuan.

“Sering kali, media-media yang kontennya mendapatkan kritik dari masyarakat karena seksis dan tidak adil itu akhirnya mengubah kontennya. Magdalene sendiri punya sebuah kampanye bernama #WTFMedia, yang aktif meng-call out media-media yang menggambarkan perempuan secara tidak adil. Itu bersambut baik dari audiens kami,” tambahnya.

“Konsumen media harus mengetahui bahwa mereka layak mendapatkan yang lebih baik dan mengonsumsi media yang tidak mengeksklusi kelompok lain, atau gender tertentu. Konsumen harus lebih banyak menuntut media untuk berubah,” ujarnya.

Baca juga: Jurnalis Diminta Berempati pada Penyintas Kekerasan Seksual

Redaktur dan Petinggi Media Harus Punya Perspektif Gender

Direktur Pemberitaan Media Group, Usman Kansong mengatakan, literasi gender dalam kantor berita masih kurang, bahkan di kalangan redaktur perempuan sendiri. Untuk itu, ia mendorng media agar menanamkan perspektif gender dalam diri para redaktur dan petinggi-petinggi lainnya.

“Saya pernah minta agar media saya mengangkat isu soal sunat perempuan. Tapi akhirnya malah berdebat keras, karena teman-teman redaktur perempuan sendiri banyak yang mempertanyakan. Padahal, mereka seharusnya bisa memberi teladan, mengajak teman-temannya berdiskusi tentang pentingnya perspektif gender,” ujar Usman, yang juga salah satu pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).

Menurut Usman, hal lain yang penting diperhatikan dalam menanamkan perspektif gender di media adalah dengan meningkatkan kinerja pengawasan dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Usman menilai, kedua lembaga tersebut belum berfungsi optimal dalam menanamkan perspektif gender.

“Misalnya, KPI menyensor bagian tubuh atlet loncat indah yang pakai baju renang. Perempuan yang memang pasti pakai baju renang, masa disensor? Alih-alih mengadvokasi isu gender, mereka malah jadi lebih banyak melarang,” kata Usman.

Sependapat dengan Usman, Uni berkomentar, “Saya sering kritik panel-panel Dewan Pers yang sering lupa menempatkan narasumber perempuan.”

Menurut Usman, dalam tatanan kode etik, Dewan Pers memang sudah mengimbau dengan baik. Tapi masih banyak koran-koran kuning yang sering melecehkan perempuan dalam berita-beritanya, yang tetap dibiarkan beroperasi, ujarnya.

“Dewan Pers harus sering-sering berdiskusi supaya perspektif gender mereka jadi terang menderang di media. Supaya mereka lebih peduli pada konten-konten media yang melanggar perspektif gender dan mendukung pengarusutamaan gender. Jadi jangan hanya menunggu ada laporan masuk,” tambah Usman.

Read More

Women Lead Forum 2021: Kebijakan Kesetaraan Gender Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kesetaraan gender tidak berpengaruh pada perekonomian negara? Itu salah besar. Seorang ekonom mengatakan bahwa Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen, jika melakukan penyesuaian kebijakan soal kesetaraan gender di sektor ekonomi pada masa pandemi ini.

Hal ini berkaitan dengan adanya kesenjangan gender dalam sektor perekonomian dan peningkatan beban kerja perempuan selama masa pandemi, ujar Diahhadi Setyonaluri, Gender and Social Inclusion Economist dari PROSPERA, lembaga kemitraan Indonesia dan Australia di bidang pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, jika tidak melakukan perubahan apa pun, Indonesia berpotensi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hampir 2 persen.

“Sebenarnya ada peningkatan kondisi pendidikan perempuan. Semakin banyak perempuan yang lulus dari perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan technology, engingeering, and mathematics. Tapi kalau tidak ada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender, ini potensinya akan jadi sia-sia untuk negara,ujar Diahhadi, Rabu (7/4).

Ia berbicara dalam panel pertama Women Lead Forum 2021 #KantorDukungPerempuan, sebuah webinar dua hari yang diselenggarakan oleh Magdalene dan didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia.

Diahhadi mengatakan, perempuan masih memiliki hambatan di pasar kerja, akibat pengaruh norma sosial yang mengakar dan menuntut mereka untuk mengerjakan jauh lebih banyak pekerjaan domestik ketimbang laki-laki.

“Apalagi ada sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan ibu lebih banyak mendampingi anaknya. Akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan pengembangan usaha itu jadi lebih minim daripada laki-laki,” tambahnya.

Ia mengatakan, sebenarnya ada sedikit peningkatan partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia, meski secara total masih tertinggal dari negara-negara lain. Sayangnya, peningkatan partisipasi itu tidak terjadi di seluruh wilayah.

“Di Jabodetabek, tingkat partisipasi kerja perempuan justru mengalami penurunan. Selain itu, sebagian besar perempuan bekerja pada sektor-sektor jasa, sehingga mereka sangat rentan kehilangan pekerjaan,” ujar Diahhadi.

Baca juga: RUU PKS dan Dampaknya Bagi Iklim Kerja Perusahaan

Membangun Perusahaan yang Ramah Perempuan

Wulan Tilaar, Direktur Martha Tilaar Spa, mengatakan salah satu upayanya untuk meminimalisasi dampak kesenjangan ekonomi akibat ketidaksetaraan gender adalah dengan membangun perusahaan yang ramah perempuan, baik dari segi kebijakan maupun program-programnya. Apalagi, sebagian besar pekerja di perusahaan adalah perempuan, tambahnya.

“Kami telah memberikan berbagai pelatihan untuk para pekerja, mulai dari pelatihan hard skill seperti kemampuan melakukan perawatan spa, sampai pelatihan soft skill seperti komunikasi, literasi finansial, serta manajemen waktu dan skill,” ujarnya dalam panel yang sama.

“Pelatihan-pelatihan tersebut fokus kepada para terapismuda, usia 18-19 tahun, agar mereka bisa memiliki bekal untuk berkembang di dunia kerja,” ia menambahkan.

Menurut Wulan, dari pengetahuan-pengetahuan sederhana itu, mereka bisa menata kehidupan sehari-harinya.

“Mereka bilang, ‘akhirnya, saya tahu apa bedanya apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan. Jadi enggak boros lagi. Yang biasanya tiap gajian beli sepatu, baju, sekarang ditabung’,” ujarnya.

Wulan menambahkan, perusahaannya juga memiliki program pusat pelatihan yang aktif merekrut perempuan-perempuan muda di Indonesia. Para perempuan itu kemudian diberikan pelatihan gratis selama tiga sampai enam bulan mengenai cara-cara melakukan perawatan di salon. Setelah lulus, mereka akan dipekerjakan di seluruh Marta Tilaar Spa di dalam mau pun luar negeri, ujarnya.

“Ada juga program pelatihan pemberdayaan 1000 perempuan di komunitas tepi hutan di wilayah Jambi, Mojokerto, dan Kalimantan. Kami berikan mereka pelatihan pengenalan tanaman-tanaman lokal yang punya potensi dijadikan komoditas supaya bisa jadi sumber penghasilan. Kami juga merekrut delapan orang spa therapist,” tambah Wulan.

Baca juga: Kenyamanan, Kesempatan Kerja bagi Perempuan: Kunci Adaptasi Perusahaan Era Pandemi

Peran Pemerintah untuk Tingkatkan Kebijakan Kesetaraan Gender

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Muhammad Ihsan mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan dua aturan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender di sektor perekonomian ini.

Aturan-aturan tersebut adalah Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Saran Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja serta Permen PPPA No. 1/2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Rumah ini disediakan untuk para pekerja yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi.

“Kita terkadang mengabaikan hambatan-hambatan struktural yang dialami perempuan. Di satu sisi ia bekerja, di sisi lain dilema muncul ketika dia sudah berkeluarga karena harus mengurus anaknya. Akhirnya banyak perempuan yang resign. Kita harus mengidentifikasi hambatan apa yang membuat mereka sampai resign,” kata Ihsan.

“Apa yang bisa KemenPPPA lakukan adalah memastikan kebijakan-kebijakan yang ada terimplementasikan dengan baik dalam perusahaan, melakukan advokasi pada kementerian-kementerian yang telah menguatkan kebijakan untuk merespons kesetaraan gender, dan memberi rumah perlindungan bagi perempuan pekerja,” tambahnya.

Baca juga: Kebijakan SDM yang Lebih Inklusif Dorong Keberagaman di Tempat Kerja

Ihsan menambahkan, saat ini KemenPPPA juga tengah menggarap Rancangan Undang-undang Kesetaraan Gender (RUU KG) untuk memperkuat landasan legalitas pengarusutamaan gender di Indonesia. Hal itu juga merupakan realisasi dari Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Meski begitu, Ihsan menilai instruksi tersebut sangat lemah secara struktur peraturan karena hanya mengatur lembaga eksekutif.

“UU KG nanti akan mengatur pengarusutamaan gender bagi lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif, serta bagaimana dunia usaha dan lembaga masyarakat mendukung terwujudnya kesetaraan gender sesuai fungsi lembaga masing-masing,” ujarnya.

Read More
Manel masih sering terjadi sekarang in

Laman Berisi Basis Data Narasumber Perempuan Hilangkan Alasan ‘Manel’

Semakin tidak ada lagi alasan untuk panel laki-laki atau all male panel (manel) karena sebuah laman berisi profil tokoh-tokoh perempuan yang kompeten dalam berbagai bidang baru saja diluncurkan.

Fenomena ‘manel’ atau ‘all male panels’ adalah munculnya otoritas atau dominasi kaum pria sebagai koresponden, baik untuk pewartaan media, konferensi ataupun seminar. Keadaan ini akhirnya membuat perspektif kaum pria jadi lebih mendominasi produksi pengetahuan, dan dalam banyak sisi mendatangkan masalah tersendiri.

Organisasi kemanusiaan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos) bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) meluncurkan WomenUnlimited.id, yang dibuat karena hanya sedikit tokoh perempuan yang dijadikan narasumber dalam berbagai pemberitaan di media. Aktivis perempuan dan Direktur Eksekutif Yayasan Hivos, Tunggal Pawestri mengatakan, ada banyak sekali perempuan yang kompeten di berbagai bidang, tapi tidak banyak diketahui orang-orang.

Baca juga: Riset: Hanya 11% Perempuan Jadi Narasumber Media di Indonesia

Terlebih pada masa pandemi ini, banyak acara virtual seperti webinar yang diselenggarakan, tapi semua pembicara yang dihadirkan adalah laki-laki, ujarnya.

“Saya sering dimintai rekomendasi nama-nama perempuan yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka sering mengeluh, sulit menemukan perempuan yang bisa bicara untuk sebuah isu. Apalagi bidang-bidang yang maskulin, seperti arsitektur, tata ruang, dan tata kota,” ujarnya dalam acara virtual “Peluncuran WomenUnlimited.id: Situs Data Narasumber Perempuan” (25/3).

Manel Masih Sering Terjadi di Ruang Akademis

“Saat ini, basis data WomenUnlimited memang belum lengkap. Ada sekitar 200 nama yang sudah kami terima. Targetnya tahun ini bisa mengumpulkan 500 nama. Sehingga butuh kerja sama dari pihak lain, tidak bisa dikerjakan sendiri,” ia menambahkan.

Dina Afrianty, peneliti dari La Trobe Law School Australia, mengatakan bahwa manel juga kerap terjadi di ruang akademis, termasuk di kampus, sebagai buah dari budaya patriarki yang berpadu dengan budaya hierarki dan senioritas. Jumlah dosen perempuan yang lebih sedikit daripada dosen laki-laki kemudian kerap dijadikan alasan akan manel, ujar Dina.

“Padahal sudah banyak sekali perempuan akademisi yang kompeten dan setara dengan laki-laki. Kehadiran mereka justru bermanfaat dan bisa menyuarakan perspektif-perspektif yang berbeda,” ia menambahkan.

“Masih jauh untutk mewujudkan kampus jadi tempat yang tidak mendiskriminasi perempuan.Tapi platform seperti WomenUnlimited.id ini adalah salah saut upaya yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan.”

Dina juga mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan perempuan akademisi untuk bisa berkembang di tengah sistem yang tidak mendukung ini adalah dengan membuat diri kita terlihat, membangun jejaring, dan mengisi forum-forum di ruang publik. Dengan begitu, profil para perempuan akademisi pun akan tersebar, mulai dikenal, dan bisa menjadi role model bagi perempuan-perempuan lainnya.

Baca juga: Tidak untuk ‘Manel’, Ya untuk Kesetaraan Gender!

Narasumber Perempuan Memperkaya Diskusi

Jamshed M. Kazi dari United Nation Women (UN Women) Indonesia, mengatakan, sebuah percakapan atau diskusi akan menjadi lebih kaya bila perempuan dari berbagai latar belakang keilmuwan dan kelompok turut terlibat di dalamnya. Ia mengatakan, menilai bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai acara dan urusan akan mempengaruhi perkembangan karier para perempuan.

“Ketika kita menyelenggarakan acara, sering kali kita bersikeras agar pembicara yang hadir haruslah pemimpin tertinggi perusahaan. Tapi, kalau kita melakukan itu, kita menghilangkan kemungkinan adanya perempuan untuk hadir, karena di posisi-posisi tinggi itu jumlah perempuan masih sedikit,” ujar Jamshed.

“Kita bisa membuat acara dengan berfokus pada topik apa yang dibahas. Misalnya, kalau topiknya perdagangan, tidak perlu CEO dari perusahaan yang hadir. Kalau ada perempuan-perempuan yang kompeten, ya mereka yang dibawa masuk, selama mereka punya kepakaran di bidang tersebut,” tambahnya.

Minimnya representasi perempuan juga terjadi di media massa, baik dari segi konten-kontennya yang melanggengkan serangkaian stereotip terhadap perempuan, maupun sistem di dalam ruang redaksi yang tidak mengakomodasi kesempatan perempuan untuk menduduki posisi pembuat kebijakan, ujar redaktur senior harian Kompas, Ninuk Pambudy.

“Sesuatu yang muncul media katanya merepresentasikan budaya masyarakatnya. Saya tidak 100 persen setuju, karena media sebenarnya bisa berperan jauh daripada itu. Media bisa mengambil peran untuk menggambarkan perempuan dengan lebih baik,” ujarnya.

Baca juga: 5 Hal yang Tidak Media Massa Katakan Soal Representasi Perempuan

Melihat tidak representatifnya sosok dan peran perempuan dalam ruang publik, perempuan adat sekaligus aktivis muda asal suku Dayak, Kalimantan, Olvy Tumbelaka, menginisiasi pembentukan ruang-ruang belajar bagi para perempuan Dayak. Bersama teman-temannya, Olvy berusaha memberikan pengetahuan dasar sekaligus memberikan semangat kesetaraan bagi para perempuan di daerahnya.

“Setelah ikut ruang belajar, ada banyak teman perempuan yang bersikeras untuk hadir di musyawarah-musyawarah desa kalau mereka dilarang. Di setiap kampung juga ada beberapa perempuan yang berusaha mengambil alih kepemimpinan di kampung,” ujarnya.

Selma adalah penyuka waktu sendiri yang masih berharap konsepsi tentang normalitas sebagai hasil kedangkalan pemikiran manusia akan hilang dari muka bumi.

Read More
newsroom ramah perempuan

Jumlah Bukan Jaminan, ‘Newsroom’ Ramah Perempuan Masih Angan-angan

Seorang jurnalis televisi di Australia, Virginia Haussegger, pernah melayangkan kritik sekaligus protes di tempat kerjanya pada 2005 karena dirinya hanya ditugasi liputan isu-isu kecil, sementara kolega laki-lakinya selalu diberikan liputan yang lebih menantang dan “berat”, seperti politik dan isu-isu internasional.

Kritik Haussegger ini diabaikan oleh sang atasan—ia disuruh diam, tidak protes, dan kembali bekerja. Beberapa jam kemudian, Haussegger bahkan mendapati sebuah penis besar berbahan karet berwarna hitam tergeletak di atas meja kerjanya.

Baca Juga: Berkaca dari Australia: Cara Menangani Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Apa yang Haussegger lakukan untuk merespons kejadian itu? Ia pergi ke ruangan sang atasan sambil menempelkan penis karet itu di kepalanya.

“Lihat, saya juga punya (penis). Apa sekarang saya sudah bisa mendapatkan tugas liputan di luar negeri?” ujarnya.

Kisah Haussegger itu dikisahkan Louise North dalam penelitiannya yang berjudul ‘Rejecting the ‘F-word’: How feminism and feminists are understood in the newsroom’ (2009). Selain kisah Haussegger, penelitian ini juga menyoroti bagaimana diskriminasi gender bekerja secara lebih lanjut di dalam ruang redaksi atau newsroom sehingga menimbulkan kesempatan kerja yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan jurnalis.

Salah seorang responden penelitian ini mengatakan, semua editor di media tempatnya bekerja atau newsroom adalah laki-laki. Mereka juga selalu memberikan liputan politik kepada laki-laki, sementara perempuan hanya diberikan liputan ringan dan gaya hidup populer. Padahal, kultur di kebanyakan media menganggap liputan politik sebagai topik yang lebih baik, potensial, dan menantang ketimbang liputan gaya hidup. Sehingga, para laki-laki jurnalis lah yang memiliki kesempatan untuk dipromosikan lebih cepat dan mudah.

Hal itu terdengar kontradiktif dengan jargon-jargon yang umum kita dengar di keseharian bahwa perempuan dan laki-laki sudah memiliki kesempatan yang sama di tempat kerja. Khususnya dalam dunia jurnalisme, kini banyak pihak mengatakan bahwa jurnalis bukan lagi sebuah profesi maskulin, karena sudah banyak melibatkan pekerja perempuan.

Tapi apakah kuantitas itu bisa mengakomodasi realita yang ada dalam seluruh aspeknya?

Baca juga: Rekam Jejak Jurnalis Perempuan Indonesia dan Tantangan yang Harus Mereka Hadapi

Representasi di Level Kepemimpinan Minim

Data dari “Laporan Global dalam Status Perempuan di Media” yang diinisiasi International Women’s Media Foundation (2011) menunjukkan, ada 690 orang atau sekitar 45,5 persen perempuan jurnalis di delapan perusahaan media di Perancis. Sementara jumlah laki-laki jurnalis mencapai 826 orang atau setara 54,5 persen.

Secara kuantitas, kondisinya mungkin tidak terlalu timpang. Namun temuan Carolyn M. Byerly, profesor komunikasi gender dari Howard University, AS, yang juga merupakan peneliti dari laporan ini,  mengatakan representasi perempuan sangatlah minim di level manajemen ke atas, dan hal ini menunjukkan adanya glass-ceiling bagi para perempuan jurnalis di Prancis.

Di tingkat manajemen puncak, dari kelapa divisi keuangan sampai dewan direksi, hanya ada 33,3 persen perempuan. Keikutsertaan para perempuan dalam level pengambilan keputusan tertinggi, seperti dewan pengurus, juga sangat kecil, yaitu 16,7 persen.

Byerly juga mengatakan bahwa angka ini menunjukkan perempuan tidak mungkin bisa memberikan pengaruh besar dalam urusan keuangan perusahaan, serta pengambilan keputusan tingkat eksekutif lainnya.

Perempuan memang mendominasi dalam urusan desain, wardrobe, keuangan, administrasi, dan penjualan. Tapi mereka tidak memainkan peranan penting di level jabatan yang terlibat langsung dengan produksi dan kerja jurnalistik, termasuk pengumpulan berita.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam penelitiannya yang berjudul “Jejak Jurnalis Perempuan: Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia” (2012). Dari total 189 orang perempuan jurnalis yang diteliti, hanya 11 di antaranya yang menduduki jabatan sebagai pengambil kebijakan redaksi, yaitu satu orang pemimpin redaksi, satu orang editor, satu orang kepala seksi program, tiga orang produser, dan lima orang redaktur.

AJI mengungkap, perusahaan media di Indonesia juga belum memperhatikan kondisi kerja para perempuan jurnalis, karena tidak memberikan waktu istirahat bagi perempuan yang sedang menyusui, tidak menyediakan ruang laktasi, dan cuti haid.

Hal itu tentu tidak terlepas dari berbagai bias, stigma, dan prasangka yang melekat pada diri perempuan pekerja, hingga melahirkan banyak tantangan dan hambatan. Seperti beban ganda antara pekerjaan domestik dan pekerjaan di kantor, maupun antara tuntutan menjadi pribadi yang ramah dan submisif serta tuntutan untuk bisa survive di kultur perusahaan yang keras dan maskulin, absennya kebijakan yang bisa merealisasikan hak-hak mereka (cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, ruang laktasi, dan sebagainya), sampai perlakuan atasan dan kolega yang seksis dan kerap melecehkan mereka.

Baca juga: Riset: Hanya 11% Perempuan Jadi Narasumber Media di Indonesia

Diskriminasi dan Pemisahan Gender di dalam Newsroom

Temuan Observatory of Press Profession and the Observatory of Audiovisual Profession and Qualifications (2011) di Perancis menunjukkan, perempuan lebih banyak menempati berbagai posisi tidak tetap di perusahaan media, seperti pekerja lepas dan pekerja kontrak.

Hal ini membuat kesenjangan gender terlihat dari upah mereka lebih rendah ketimbang para laki-laki jurnalis, dengan selisih 4.082 euro per bulan. Situasi ini juga diperburuk oleh fakta bahwa pekerja perempuan lebih sering dan rentan keluar dari bursa tenaga kerja, bahkan ketika terjadi krisis ekonomi ketimbang laki-laki ketika mereka memiliki anak.

Di perusahaan media juga terdapat pemisahan vertikal dan horizontal antar gender. Pemisahan vertikal mencakup pemisahan-pemisahan yang bertingkat, seperti perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, serta representasi perempuan yang jauh lebih sedikit ketimbang laki-laki di jenjang dan posisi karier yang krusial.

Baca juga: Rasuna Said dan Soewarni Pringgodigdo: Contoh Kepemimpinan Perempuan Era Kolonial

Riset AJI pada 2012 tadi juga menemukan bahwa walau tidak ada perbedaan gaji dan fasilitas yang diterima perempuan dan laki-laki, tapi para perempuan jurnalis kerap mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan selama bekerja. Sebanyak 6,59 persen jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dan 14,81 persen mengalami pelecehan.

Diskriminasi umumnya didapatkan perempuan jurnalis ketika meliput di kepolisian. Menurut riset AJI, mereka kerap dipandang sebelah mata karena peliputan di kepolisian dianggap hanya untuk laki-laki.

Dari sinilah ketidak setaraan yang struktural bermula dan terus-menerus dilestarikan, hingga membuat industri media yang seharusnya mengakomodasi keberagaman tak ubahnya kebanyakan sektor publik yang menjadi boy’s club.

Baca Juga: Kebijakan SDM yang Lebih Inklusif Dorong Keberagaman di Tempat Kerja

“Akibatnya, meski bisa disimpulkan bahwa kehadiran perempuan di ruang redaksi atau newsroom terbukti mendorong dihasilkannya konten-konten berita yang mewakili suara perempuan, dampak itu terbatas karena dominasi subjek berita laki-laki yang bertahan di luar dan di dalam perusahaan media,” kata Eugenie Saitta dalam penelitiannya yang berjudul “France: A Nuanced Feminization of Journalism” (2011).

Selma adalah penyuka waktu sendiri yang masih berharap konsepsi tentang normalitas sebagai hasil kedangkalan pemikiran manusia akan hilang dari muka bumi.

Read More
Manel masih sering terjadi sekarang in

Kenyamanan, Kesempatan Kerja bagi Perempuan: Kunci Adaptasi Perusahaan Era Pandemi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mendorong perusahaan tempat kerja agar memastikan kesetaraan gender di berbagai ranah, termasuk di ranah pemangku kepentingan.

Karyawan perempuan merupakan aset yang berharga, ujarnya, karena bisa memberikan keuntungan besar bagi perusahaan, dalam hal reputasi, citra, sampai peningkatan keuntungan.

“Walaupun saat ini kita sudah mencapai berbagai kemajuan dalam kesetaraan, gender, tapi perjuangan kita masih jauh dari kata selesai. Perjuangan kesetaraan gender ini hanya dapat kita menangkan bila kita sudah berhasil membangun kesadaran dalam benak semua pihak tentang pentingnya memberdayakan perempuan,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Women in Action: Unleashing The Power Within in Challenging Times’ yang diselenggarakan oleh Citi Indonesia Women’s Network (18/3).

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya kepentingan perempuan saja, tetapi juga kepentingan semua pihak,” ia menambahkan.

Baca juga: Menjadi Pemimpin Efektif dengan Gaya Kepemimpinan Feminis

Legal Counsel Citi Indonesia serta Co-Chairwoman Citi Indonesia Women’s Network (IWN), Vera Sihombing, mengatakan bahwa salah satu kunci agar perusahaan bisa tetap beradaptasi pada masa pandemi yang menantang ini adalah dengan mewujudkan berbagai kegiatan dan kebijakan yang meningkatkan profesionalitas para karyawan perempuan.

Selain soal kompetensi di kantor, hal lain yang juga tak boleh luput dari perhatian perusahaan adalah kualitas kerja dan kenyamanan para karyawan perempuan, ujarnya.

“Perempuan merupakan pilar kemajuan perusahaan. Jadi perusahaan harus memberikan mereka kesempatan aktualisasi dii untuk mencapai pencapaian yang maksimal di kantor,” ujar Vera.

“Hal-hal seperti menyediakan fasilitas ruang laktasi serta inisiatif pendampingan atau mentoring bagi perempuan itu penting untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan perempuan. Apalagi, lebih dari 50 peren karyawan di Citi Indonesia adalah perempuan, termasuk di jajaran direksi,” ia menambahkan.

Vera juga mengatakan, salah satu hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk membangun iklim kerja yang ramah perempuan adalah dengan memberikan para karyawan perempuannya kesempatan besar untuk meningkatkan jenjang karier dan mengembangkan potensi diri.

Representasi juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kerja perempuan di perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk mengedepankan diversitas dan inklusivitas, baik dari segi karyawannya, maupun sistem kerjanya.

Baca juga: Mahalnya Biaya Ibu Bekerja, Sebagian Putuskan ‘Resign’

Inklusivitas Perusahaan Berdampak pada Kesempatan Kerja Perempuan

CEO Citigroup Jane mengatakan, ia bisa menjadi perempuan pertama yang menduduki pucuk pimpinan dari sebuah bank global, selain karena mengembangkan talenta diri dengan maksimal, juga karena perusahaannya selalu menargetkan inklusivitas sebagai salah satu kunci keberhasilan perusahaan, terutama dukungan pada para karyawan perempuannya.

Merasakan besarnya dampak baik tersebut pada perkembangan diri dan kariernya, Fraser mengatakan, ia pun selalu berkomitmen menciptakan kebijakan dan iklim perusahaan yang ramah pada perempuan.

“Kami menargetkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan pada level manajer dan direktur di Citi sebesar 40 persen secara global pada akhir tahun 2021,” ujarnya.

Selain meningkatkan kenyamanan kerja, menurut Chief Public Policy and Government Relations Gojek Group, Dyan Shinto Nugroho, inklusivitas dalam perusahaan yang ramah perempuan memberikan sumbangan besar untuk memperkaya ide dan pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini berperan penting sebagai langkah adaptasi perusahaan di masa-masa menantang seperti ini.

“Ini mendukung budaya perusahaan yang kolaboratif dan mendorong terciptanya lebih banyak solusi yang inovatif,” ujarnya.

Menteri KPPPA Bintang mendorong perempuan agar berani mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan.

“Jangan ragu lakukan apa yang kita anggap benar. Percayalah, perempuan boleh bermimpi untuk dirinya dan meraih mimpinya,” Ujarnya.

Baca juga: February Ini Alasan Kenapa Karyawan Bisa Alami ‘Burnout’ dan Cara Atasinya

Anggota Dewan Direksi Indonesia Investment Authority (INA), Marita Alisjahbana mengatakan, menjadi diri sendiri adalah hal penting yang harus dilakukan perempuan dalam bekerja maupun dalam keseharian.

“Lakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Jangan pernah memberikan sesuatu kurang dari apa yang terbaik yang kita bisa berikan. Itu prinsip saya menjalani kehidupan di dunia profesional,” ujarnya.

Read More
kepemimpinan perempuan pada era kolonial

10 Nama Pahlawan Perempuan Indonesia yang Harus Kalian Ketahui

Ada banyak sekali nama pahlawan perempuan Indonesia yang telah berjasa memperjuangkan nasib negara ini. Tapi, yang jauh lebih banyak diperkenalkan, baik di instansi pendidikan (sekolah), dan instansi-instansi lainnya adalah pahalawan Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki. Sedikitnya yang diperkenalkan, pasti lagi-lagi R. A. Kartini, Nyi Ageng Serang, Dewi Sartika, dan Rasuna Said. Padahal, kalau dicermati lewat beragam literatur yang ada, ada banyak sekali nama pahlawan perempuan Indonesia yang belum kita ketahui dan jarang diperkenalkan.

Baca Juga: Kepemimpinan Perempuan Islam Indonesia yang Membumi

Pahlawan nasional perempuan Indonesia itu tidak terbatas pada pahlawan yang berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajah ratusan tahun silam, tapi juga pahlawan yang berjasa di masa modern seperti sekarang ini. Perjuangan para pahlawan perempuan ini juga beragam, dimulai dari perjuangan fisik di medan perang, sampai perjuangan ideologi di bidang pendidikan, diplomasi, pengembangan komunitas, dan lain-lain. Tanpa jasa mereka, tentu saja kemerdekaan yang dicapai tidak akan seluas sekarang.

Berikut ini adalah daftar nama pahlawan perempuan Indonesia yang perlu kamu ketahui:

1. Pahlawan Perempuan Indonesia yang Terlupakan: Martha Christina Tiahahu

Martha Christina Tiahahu

kemudian ada Martha Christina Tiahahu, pejuang perempuan yang berasal Desa Abubu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800.

Waktu itu, saat baru menginjak umur 17 tahun, seorang Martha sudah percaya diri untuk mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Martha juga diketahui tidak pernah bolos dalam memberikan energi buat kaum perempuan untuk mendukung laki-laki saat di medan peperangan.

Dibalik perlawanannya selama masih remaja, Martha harus menetap dengan sang ayah yaitu Kapitan Paulus Tiahahu yang diberikan hukuman mati oleh tetara Belanda. Martha pun mulai terganggu kesehatan fisiknya serta mental, dan akhirnya Martha pun ditangkp bersama rekannya yang ada 39 orang. Lalu digiring ke Pulau Jawa dengan kapal Eversten untuk dijadikan pekerja paksa di kebun kopi.

Keadaan fisik Martha yang terus memburuk di dalam kapal. Kejadian ini diketahui karena ia tidak mau makan atau di beri obat. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818, Martha pun meninggal dan dikuburkan dengan diberikan penghormatan secara militer ke Laut Banda.

2. Laksamana Malahayati

nama pahlawan perempuan indonesia Laksamana Malahayati

Satu lagi nama pahlawan perempuan Indonesia asal Aceh, Keumalahayati. Malahayati termasuk perempuan kelahiran Aceh Besar pada tahun 1550. Dengan kegagahannya serta keberaniannya, Malahayati menjadi pemimpin buat dua ribu orang tentara Inong Balee atau para janda pahlawan yang sudah meninggal akibat perang.

Dengan ketabahan hatinya, pahlawan perempuan ini bersama pasukannya bertempur melawan kapal serta benteng pertahanan Belanda sekaligus berhasil membunuh Cornelis de Houtman yang terjadi pada tahun 1599 tepatnya tanggal 11 September. Karena keberaniannya tersebut, akhirnya Malahayati mendapatkan sebuah gelar Laksamana.

Akan tetapi, pada tahun 1615 Malahayati harus meninggal ketika sedang dalam sebuah misi yang harus melindungi Teluk Krueng Raya dari gempuran tetara Portugis yang dikepalai oleh Laksamana Alfonso De Castro.

3. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia Berasal dari Jawa Tengah: Nyi Ageng Serang

Nyi Ageng Serang

Pahlawan perempuan yang berasal dari keturunan Sunan Kalijaga yaitu R. A. Kustiyah Wulaningsih Retno Edi, atau biasa diketahui dengan nama Nyi Ageng Serang.

Perempuan yang lahir di tahun 1752 ini merupakan putri dari Natapraja yang merupakan seorang Pangeran dan ikut berperang melawan para penjajah bersama anggota keluarganya seperti kakak dan ayahnya. Seiring dengan keluarganya, ia terus bersemangat saat membela rakyat apa lagi waktu kematian kakaknya karena melindungi Pangeran Mangkubumi waktu berperang dengan Paku Buwono I yang didukung Belanda.

Baca Juga: 4 Pahlawan Perempuan dari Jawa Barat adalah Tokoh Feminisme

Meskipun sang ayah, kakak, serta sang suami akhirnya meninggal lebih dulu dalam perlawanannya, Nyi Ageng Serang dengan gagah tetap memimpin para pasukan yang masih ada pada usia 73 tahun.

Kegagahan serta kehebatan Nyi Ageng Serang juga mendapat pembenaran dari Pangeran Diponegoro karena sukses membuat strategi sampai dipercaya menjadi salah satu penasehatnya. Akan tetapi, sebelum perang Dipenoegoro usai, Nyi Ageng Serang harus menghembuskan napas terakhirnya diumur 76 tahun karena pandemi penyakit malaria yang diidapnya.

4. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia dari Jawa Barat: Maria Walanda Maramis

Maria Walanda Maramis

Jika Kartini serta Dewi Sartika merupakan pahlawan perempuan dari Jawa Barat, ada pula pahlawan emansipasi perempuan dari Minahasa yaitu Maria Walanda Maramis. Perempuan yang lahir pada tanggal 1 Desember 1872 ini juga berjuang dalam membebaskan perempuan dari kurangnya pendidikan.

Setelah pernah bersekolah di Melayu di Maumbi, lebih tepatnya di wilayah Minahasa Utara, selama 3 tahun dan tidak bisa meneruskan bangku pendidikan ke level yang lebih lagi, Maria akhirnya memutuskan untuk membikin semacam lembaga yang kasih nama yaitu Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya atau kalau di singkat menjadi PIKAT, dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan buat para kaum perempuan.

Lewat PIKAT, perempuan pribumi mendapatkan dasar dari berbagai ilmu buat berumah tangga misalnya masak, menjahit, mengasuh bayi, dan yang lain. semasa ia hidup, Maria sibuk bekerja di PIKAT sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 22 April 1924.

5. Pahlawan Nasional Perempuan Berhijab: Rasuna Said

nama pahlawan perempuan indonesia Rasuna Said

Perempuan yang lahir di Jakarta bernama lengkap Hajjah Rangkayo Rasuna Said atau lebih populer dengan panggilan Rasuna Said juga merupakan seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk persamaan hak perempuan dengan laki-laki.

Menurut Rasuna Said, kaum perempuan tidak cuma didapat dari hasil mendirikan sekolah, tetapi juga dapat berjuang ke dalam politik. Rasuna Said pun terus bekerja serta berjuang dengan membuat pidato politik saat membela negara.

Akan tetapi saat pidatonya yang melawan pemerintah Belanda, dia dikenakan Speek Delict Law, yaitu peraturan atau hukum yang berasal dari Belanda buat orang yang berpidato atau berbicara memusuhi Belanda. Rasuna Said akhirnya dibekuk bersama dengan temannya, Rasimah Ismail, lalu di jatuhi hukuman penjara di daerah semarang pada tahun 1932.

Indonesia akhirnya bisa merebut kemerdekaan pada tahun 1945, Rasuna Said langsung aktif menjadi Dewan Perwakilan Sumatra untuk menjadi wakil rakyat Sumatra Barat dan pernah dijadikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS.

Rasuna Said juga pernah menjabat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 2 November 1965 karena ia mengidap penyakit kanker darah.

6. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia Berasal dari Sulawesi: Andi Depu

Andi Depu

Terakhir yang kita bahas adalah Andi Depu, merupakan seorang perempuan yang punya nama lengkap Andi Depu Maraddia Balanipa yang juga seorang pahlawan perempuan berasal dari Tinambung, Sulawesi Barat.

Karena keberanian serta kekuatannya, seorang Andi Depu sukses mempertahankan daerahnya dari gempuran Belanda. Tidak sampai situ saja, Andi Depu juga dengan gagah berhasil menaikan bendera Merah Putih waktu tentara Jepang menyerbu Mandar waktu tahun 1942.

Baca Juga: Tokoh Perempuan Disney Masih Terjebak Stereotip Negatif Perempuan Pemimpin

Kegigihan seorang Andi Depu yang bisa kita jadikan contoh ini kemudian diberikan sebuah tanda Bintang Mahaputra Tingkat 4 dari Pak Soekarno langsung. Dan juga, Pak Jokowi juga memberikan sebuah gelar Pahlawan Nasional buatnya serta 5 tokoh bangsa yang lain tertuang pada dektrit Presiden Republik Indonesia Nomor 123 pada tahun 2018 mengenai pemberian Gelar Pahlawan Nasional.

7. Opu Daeng Risaju

Opu Daeng Risaju

Opu Daeng Risaju merupakan salah satu anggota Partai Sarekat Islam yang sangat berberpengaruh, khususnya di Sulawesi Selatan. Dia menjadi anggota PSII cabang Pare-Pare, lalu mendirikan dan memimpin PSII cabang Palopo pada tahun 1930. Dia aktif menjadi seorang perempuan yang melawan penjajahan dengan cara modern, yaitu dengan gencar memperkenalkan ide tentang kemerdekaan bangsa Indonesia ke kerabat dan tetangga-tetangganya.

Ketidak sukaan Belanda pada upaya Opu Daeng Risaju ini membuat dirinya ditangkap selama 12 bulan dengan tuduhan bahwa ia telah menghasut rakyat.  Pada tahun 1933, ia kembali ditangkap karena gerakan-gerakannya dianggap semakin membahayakan. Ia divonis kerja paksa selama 14 bulan. Tak berhenti sampai di situ, perjuangan Opu Daeng Risaju masih berlanjut sampai masa penjajahan Jepang, di mana ia mempengaruhi pembentukan cabang PSII di berbagai wilayah lain.

8. Sri Mangunsarkoro

Sri Mangunsarkoro

Sri Mangunsarkoro merupakan ketua pertama dari organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Sri Mangusarkoro berhasil menjadikan Perwari sebagai organisasi yang vokal memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pernikahan dengan pendekatan liberal-feminis.

Perwari memfokuskan perjuangan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang mengatur keadilan bagi perempuan di dalam pernikahan, seperti mendorong adanya ketentuan monogami, usia minimal pernikahan, kesetaraan ketentuan dalam perceraian, hak milik dan warisan, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Di bawah pimpinan Sri Mangunsarkoro juga Perwari gencar melakukan forum publik, mengadakan petisi, demonstrasi di jalanan, dan delegasi dengan pemerintah untuk melancarkan agenda mereka.

Baca Juga: Perempuan Pemimpin dalam Film: Kurang Representasi, Diseksualisasi

Sebelum menjadi ketua Perwari, Sri Mangunsarkoro sudah aktif menginisiasi dan mengetuai berbagao gerakan dan organisasi perempuan. Seperti memimpin Kelompok Pekerjaan Tangan Keputrian Jong Java cabang Salatiga, ketua Keputrian Jong Java pada 1920, ketua Wanita Taman Siswa cabang Jakarta, Ketua Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta pada tahun 1935, sampai ketua Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia (BPPPI).

9. Soewarni Pringgodigdo

nama pahlawan perempuan indonesia Soewarni Pringgodigdo

Soewarni Pringgodigdo merupakan pendiri organisasi perempuan sekuler yang progresif bernama Isteri Sedar. Soewarni berhasil membawa Isteri Sedar menjadi organisasi perempuan yang secara eksplisit menunjukkan ideologi organisasinya yang feminis-demokratis.

Lewat majalah terbitan organisasi itu yang bernama Sedar, Soewarni gencar menyampaikan kritik dan perlawanannya terhadap ketidak setaraan gender, poligami, pentingnya kesetaraan peran dalam pernikahan, serta keadilan bagi perempuan di ranah publik dan domestik. Soewarni yang sangat membenci poligami sempat mendapat penilaian buruk dari berbagai golongan, sampai dicibir karena dianggap terlalu galak. Tapi ia tetap konsisten memperjuangkan ideologinya tersebut melalui berbagai medium.

10. Maria Ulfah Santoso

nama pahlawan perempuan indonesia Maria Ulfah Santoso

Lahir di Serang, Banten, pada 18 Agustus 1911, Maria Ulfah Santoso adalah perempuan pertama dari Hindia Belanda yang lulus dari sekolah hukum di Belanda. Begitu pulang ke Indonesia, ia pun aktif membela hak-hak perempuan, terutama dalam hal pernikahan di mana mereka mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari laki-laki yang menjadi suami mereka.

Setelah Indonesia merdeka pada Desember 1945, Maria menjadi salah satu inisiator Kongres Perempuan Indonesia di Klaten, Jawa Tengah dan menjadi ketua untuk badan yang membahas perumusan Undang-Undang Perkawinan.

Nah, kita sudah membahas nama Pahlawan perempuan Indonesia yang sudah punya jasa besar serta keberaniannya bisa kita jadikan contoh serta pembelajaran buat anak muda. Semoga generasi sekarang bisa mempunya jiwa seperti para pahlawan Indonesia ya.

Read More
Kokok Dirgantoro Cuti Ayah

Kokok Dirgantoro: Cuti Ayah Dukung Perempuan Berkarier

Isu cuti melahirkan bagi perempuan dan laki-laki adalah hal yang kerap mendatangkan pro dan kontra, apalagi kalau yang dibahas adalah soal pemasukan perusahaan. Cuti melahirkan sering kali dianggap membawa kerugian besar alih-alih keuntungan. Alhasil, tak banyak perusahaan di Indonesia yang mengakomodasi hak cuti melahirkan yang cukup bagi pekerjanya, apalagi pekerja laki-laki.

Kokok Dirgantoro, CEO perusahaan konsultasi komunikasi Opal Communication, merupakan sosok yang cukup anomali. Di perusahaannya itu, dia mendorong iklim kerja dan kebijakan yang ramah keluarga, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Salah satu langkah besar yang ia lakukan adalah pemberian cuti melahirkan selama enam bulan bagi pekerja perempuan, dan satu bulan untuk pekerja laki-laki.

Menurut Kokok, hal ini tidak berdampak negatif terhadap performa dan pendapatan perusahaan. Sebaliknya, cuti melahirkan lebih panjang memberikan dampak jangka panjang yang lebih baik.

“Kalau melihatnya kayak begitu (cuti melahirkan berdampak negatif pada performa perusahaan), enggak adil buat perempuan. Katakanlah perempuan bekerja umur 25, pensiun umur 55. Dia ada waktu 30 tahun buat memberikan kontribusi ekonomi. Memberikan waktu satu sampai satu setengah tahun untuk cuti rasanya tidak masalah,” kata Kokok dalam siaran Instagram Live Bisik Kamis”bersama Magdalene, November lalu.

Bila perusahaan dan pemerintah tidak mengakomodasi hak cuti melahirkan pada para pekerja, Kokok mengatakan, hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena ada efek domino terkait penurunan aspek ekonomi, masalah kesehatan anak, sampai masa depan bangsa.

Baca juga: Hak Pekerja Hamil Tak Sebatas Cuti

“Kami (perusahaan Kokok) juga sepakat bahwa pekerja dan manusia pada umumnya itu harus mengabdi sepenuhnya pada keluarga. Bukan hanya hamba sahaya kapitalisme belaka. Jadi imbang. Uangnya dapet, psikisnya dapet, anaknya juga dapet limpahan kasih sayang yang cukup,” ujar Kokok, yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Simak obrolan lengkap Kokok Dirgantoro dengan Patresia Kirnandita dari Magdalene berikut ini.

Magdalene: Mas Kokok menetapkan waktu cuti melahirkan yang lebih panjang dari ketentuan undang-undang. Keresahan Mas Kokok terhadap isu keluarga, perempuan, dan anak itu dipicu sejak kapan dan oleh apa?

Kokok Dirgantoro: Dipicu oleh kehamilan istri saya waktu anak pertama. Istri saya masih kerja, lalu dia hamil. Yang tiga bulan pertama itu berat, kan. Saya baca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu, [waktu cuti] tiga bulan dibagi dua.

Itu kalau yang kondisi fisiknya lemah, tiga bulan bisa habis selama masa hamil saja. Berarti habis lahiran harus masuk. Pada saat itu, istri sering tidak masuk. Kantornya sering telepon. Sementara, istri saya enggak bisa ngapa-ngapain. Lihat cahaya aja pusing. Bawaan masing-masing [perempuan hamil] kan beda.

Ya sudah, akhirnya dia harus resign. Ini berat karena kita jadi single income kan. Akhirnya, saya bilang sama istri saya, suatu hari saya akan punya perusahaan dan saya mau cuti [melahirkannya] enam bulan.

Bagaimana kemudian kebijakan itu diimplementasikan di perusahaan?

Tahun 2015, ada karyawan hamil. Saya bilang ke direksi yang lain, saya mau cutinya enam bulan. [Mereka bilang] Oh, oke. Finance-nya hitung, deh. Kami kan harus siapkan enam bulan gajinya, supaya selama dia enggak masuk, dia tetap punya gaji.

Habis itu kami harus siapkan karyawan temporer untuk pengganti. Berarti double cost, kan. Nah, kami hitung. Ternyata bisa. Tipis, tapi hidup. Kan baru satu yang hamil. Ya sudah, kami jalanin. Terus, pada masa hamil, kalau dia feeling sick, izin, tidak akan dipotong cutinya. Jadi, enam bulan itu diambil di belakang penuh. 

Nah, habis itu saya ngomong, kami akan ada karyawan temporer enam bulan untuk menggantikan yang lagi cuti. Itu karyawan lain malah menolak. Enggak usah, Pak, katanya. Jadi, beban yang cuti di-absorb sama yang kerja. Akhirnya, sebagian [karyawan] ada yang belajar pajak, admin, accounting. Itulah, berjalan akhirnya. Sudah dua kali yang dapat cuti melahirkan. Terus, tahun 2017 kami terapkan cuti ayah. 

Apa ada pro-kontra terkait cuti ayah itu?

Ada. Kalau cuti untuk ibu, lima menit selesai [diputuskan]. Kalau cuti untuk ayah, itu setahun kami berdiskusi karena konsultan utama kami itu laki-laki semua. Manajemennya juga kebetulan laki-laki semua. Jadi, kami harus berpikir, kalau istri kami hamil, kami juga ambil enam bulan, ini kantor pasti suffer. Akhirnya, kami putuskan sebulan, deh. Kami enggak bisa tiga bulan. Sudah dua orang yang ambil [cuti ayah] ini.

Apa kendala lainnya dalam penerapan cuti ayah selain masalah pekerjaan?

Yang jadi masalah di kami itu patriarki. Jadi, kita enggak mau cuti ayah tapi jadi moral hazard. Ayahnya di rumah, tapi malah ngerepotin istrinya. Padahal istrinya lagi hamil, habis melahirkan. Harusnya kan dia [si suami] yang merawat, ya.

Jadi, harus ada konsekuensinya, yaitu mereka harus mau dan bersedia dipantau oleh pemegang saham perusahaan. Apakah dia benar-benar membantu keluarga? Dan dia enggak boleh keberatan kalau kami tanya ke mertuanya, orang tuanya, apakah dia menitipkan anaknya ke orang tua sama mertuanya? Terus, kami juga harus ngomong sama istrinya, apa yang dia lakukan selama cuti. Apakah dia mencuci baju, memasak, atau tidur-tiduran? Susah, Mbak. Susah.

Baca juga: Menjadi Perempuan Buruk Pabrik di Indonesia

Karena karyawan perempuan sedikit dan sedikit juga yang mengambil cuti panjang melahirkan, mungkin enggak terasa. Tapi, kalau laki-laki yang ambil (cuti karena istrinya melahirkan), jadi terasa. Apa ada pertimbangan untung-rugi dari segi penggajiannya?

Saya rasa sih kalau masalah gaji karyawan enggak terlalu pusing. Dampak karyawan ke perusahaan yang saya pusing, karena ada beberapa karyawan kunci yang susah digantikan. Kami kan perusahaan kecil. Itu yang bikin lama. Tapi, sekarang udah lancar, udah ngerti.

Baru-baru ini konsultan utama kami istrinya melahirkan. Dia cuti sebulan. Kantor jalan, tetep. Wah, sudah oke, nih. Tantangan kami adalah kalau kami punya direksi perempuan. Ini belum terjadi, ya. Kalau ada direksi perempuan yang hamil dan melahirkan, berarti kan dia enam bulan cuti, nih. Enam bulan kami harus menggaji direksi yang cuti, terus mengganti orang. Nah, ini yang enggak mudah. 

Ada sebuah penelitian, ternyata banyak yang ambil cuti ayah malah dipakai untuk penelitian, menulis buku, dan lain-lain. Bagaimana menurut Mas Kokok?”

Kalau di kantor saya, itu langsung diberi Surat Peringatan (SP) kedua. Kami enggak ada ampun. 

Berarti termasuk urusan rumah tangga seseorang [ketika laki-laki ambil cuti], itu bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan?

Ya, saya enggak peduli. Pokoknya istrinya, mertuanya, orang tuanya komplain, ya kita sidak. Harus ada tindakan tegas, kalau enggak, semakin lama malah semakin longgar aturannya dan dia bisa seenaknya. Cuti bukannya ngurusin istri, malah minta masakin ini-itu. Gimana sih, istrinya pasti mikir, udah kerja aja daripada ngerepotin

Kami sampai tanya, kamu bisa masak sayur daun katuk enggak? Karena daun katuk itu penting untuk ASI istrinya. Kamu ngerti baby blues enggak? Kamu bisa massage punggung sama lower back yang benar enggak? Di online banyak kok, yang bisa dipelajari. Enggak usah pakai buku atau guru. Saya minta mereka belajar sendiri dan dipraktikkan. Ya, alhamdulillah sih, berjalan.

Feminist Men Allies Support

Sidaknya berapa kali sebulan?

Acak, sih. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Yang apes kalau rumah karyawannya itu dekat kantor. Waktu itu satu karyawan agak jauh rumahnya. Jadi, kami cuma satu-dua kali ke sana. Kalau kami datang, matanya merah, rambut acak-acakan, capek. Nah, berarti benar [karyawannya mengurus rumah dan anak selama cuti].

Selain cuti ayah dan cuti yang lebih panjang buat ibu, apa ada lagi kebijakan yang berhubungan dengan keluarganya pekerja di perusahaan Mas? Mungkin yang saya pernah dengar, karyawati dikasih excuse kalau anaknya sakit, atau harus ke sekolah ambil rapor. Apa laki-laki diperlakukan sama?

Sama. Boleh ambil rapor. Boleh bawa anak ke kantor. 

Situasinya kondusif kalau karyawan bawa anak? 

Iya. Ada satu tempat khusus untuk anak. Jadi, ada satu kamar steril buat yang lagi mau pumping, atau yang bawa anak karena baby sitter-nya enggak masuk. Kalau sekarang eranya kayak begini, bisa kerja di rumah.

Jadi, kantor Mas juga menerapkan sistem kerja fleksibel?

Pandemi ini mengajarkan saya buat berpikir lebih fleksibel. Karena menurut saya, ketika masuk semua dengan ketika WFH [work from home], [hasil kerjanya] beda tipis, loh. Kalau di kantor itu, infrastrukturnya aja menunjang. Cuma kayaknya, kalau di kantor itu mereka lebih merasa, ini bekerja.

Baca juga: Ibu Bekerja di Indonesia Butuh Subsidi Penitipan Anak

Masih sedikit perusahaan yang menerapkan cuti ayah. Adakah upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong supaya kebijakan seperti di kantor Mas bisa menyebar lebih banyak?

Ya, itu politik. Perubahan itu pasti membutuhkan politik. Tapi rasanya, itu harus ada komunikasi antar-partai politik bahwa ini permasalahan serius. Karena di belahan negara yang lain, di Asia Tenggara, kalau saya enggak salah ingat, kita itu tertinggal. Yang lain paling enggak sudah ada tujuh, 10, 15 hari [cuti ayah]. Paling enggak kita bertahaplah. Dari dua hari jadi tujuh atau 14 hari.

Kenapa bertahap? Waktu itu saya diundang ke Kedutaan Besar Swedia. Mereka cuti ayah dan ibu itu bisa setahun apa dua tahun. Nah, cuti ayahnya itu mandatory. Di sana sampai ada istilah papa latte. Jadi, sesama bapak muda bawa anaknya, bawa stroller di taman, sambil minum latte, ngomongin masa depan pas cuti. Jadi, perempuannya bisa balik kerja, laki-lakinya gantian ngurus anak. Jangan semua dibebani ke istri, habis itu dibilang perempuannya tidak punya ambisi buat berkarier. Ya, punya. Sekarang gantian

Terus saya tanya ke wakil duta besarnya, gimana sih, supaya cuti melahirkan bisa tahunan gitu? Kuncinya apa? Katanya, kuncinya itu bertahap. Yang pertama itu enam bulan, kuncinya itu untuk ibu. Habis itu, tiap pergantian rezim, nambah lagi jadi tujuh bulan, delapan bulan. Ini yang ingin saya coba omongin ke mana-mana. Kalau enggak bisa enam bulan, yuk kita ikut konvensi ILO (International Labour Organization) tentang kesehatan maternity, itu 14 minggu, sekitar tiga setengah bulan. Memang enggak revolusioner, tapi menurut saya, bisa jadi lebih tertata.  Menurut saya, cuti itu selalu dibenturkan antara pekerja sama pemilik modal/usaha. [Seharusnya] pemerintah masuknya di situ. Misalnya, dengan cuti melahirkan atau cuti ayah, negara support [penggajian selama cuti] separuh. Pemerintah pusat support 50 persen, daerah 25 persen. Berarti perusahaan 25 persen.

Read More

Suzy Hutomo dan Bisnis Ramah Lingkungan, Ramah Gender

Mengembangkan The Body Shop Indonesia, sebuah perusahaan produk kecantikan yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip ramah lingkungan sekaligus kesetaraan gender, bukanlah pekerjaan yang mudah. CEO dan Executive Chairwoman The Body Shop Indonesia, Suzy Hutomo, membagikan kisah bagaimana ia, bekerja sama dengan suaminya, berjuang membesarkan perusahaan itu sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Beberapa pelajaran penting soal bisnis maupun soal kehidupan berhasil dipetiknya, hingga mengantarkan Suzy menjadi pribadi yang bertekad untuk membuat organisasi atau perusahaan yang ramah terhadap lingkungan atau planet, ramah terhadap pelanggan maupun pekerjanya, tapi juga tetap menghasilkan keuntungan.

“Harus seimbang juga antara melakukan hal yang baik dan meraih keuntungan, supaya kita bisa terus melakukan hal yang baik,” ujarnya dalam wawancara dengan Magdalene baru-baru ini.

Jadi saya melihatnya itu satu paket ya. It’s  planet, people, profit. Dan saya yakin bahwa di masa depan, inilah arahnya. It’s going to be about businesss yang truly sustainable, karena sudah memperhatikan unsur people and also planet,” Suzy menambahkan.

Ia juga mengatakan bahwa hubungannya dengan sang suami yang setara dan sarat akan nilai kerja sama merupakan salah satu kunci kesuksesannya membesarkan The Body Shop Indonesia. Meski saat ini Suzy yang menjadi penanggung jawab penuh, tapi selama hampir dua puluh tahun lamanya, Suzy membangun perusahaan ini bersama suaminya.

“Kalau saya lebih baik dalam hal tertentu, ya saya yang tanggung jawab. Kalau dia lebih baik dalam hal tertentu, ya dia yang tanggung jawab. Tidak ada semacam power play,” ujarnya.

“Itu mungkin suatu hal yang membuat perusahaan kami cukup sukses, karena kami berdua tidak begitu menerima juga kalau orang lain bermain politik. Atau antara kami ada sesuatu yang tidak terbuka. Itu semua harus lebih didiskusikan dengan transparan,” ujar Suzy.

Berikut adalah cuplikan obrolan Suzy Hutomo dengan Devi Asmarani dan Hera Diani dari Magdalene.

Baca juga: Martha Tilaar dan Pelajaran Penting Soal Perempuan Pengusaha

Magdalene: Menurut Ibu, dari pengalaman dan pengamatan, apa saja sih hal yang harus dimiliki perempuan yang ingin menjadi pemimpin?

Suzy Hutomo: Saya kira yang pertama kali harus diketahui adalah, you’re worth it. Jadi harus punya keyakinan bahwa perempuan sudah earn the spot to be there. Setiap perempuan harus yakin bahwa mereka mempunyai hak untuk duduk di meja leadership. Karena kalau belum merasa percaya diri untuk berada di posisi itu, itu yang sering jadi sulit untuk menjadi perempuan pemimpin.

Yang kedua adalah siap untuk menanggung tanggung jawab sebagai pemimpin. Sebagai perempuan pemimpin memang masih ada tantangan yang lain. Dan kita siap untuk menghadapinya. Tidak akan mudah. Kita tahu ada mansplaining, sexism. Tapi ya itu adalah bagian dari lingkungan yang perlu kita ubah. Kalau buat saya sih, we need to change that. Kita tidak menerimanya, tapi kita mengubah perilaku kita, dengan cara yang baik. Surprisingly, attitude dari para pria akan berubah juga. Mereka akan lebih respect sebenarnya.

Itu yang saya lihat sih, pengalaman saya. Jadi  kalau kita percaya diri dan tahu bahwa kita pantas, pelan-pelan kita bisa mengubah relasi yang tidak setara secara gender itu. Tidak mudah memang, tapi bisa dilakukan. Tentu saja dengan orang-orang yang masih tidak mau berubah, lebih baik kita disassociate.

Salah satu tantangan terbesar perempuan pekerja adalah bagaimana perempuan bisa menaiki tangga karier, tapi pada saat yang sama juga harus membawa beban ganda yang mereka miliki, terutama tanggung jawab sosial untuk mengurus rumah tangga. Dari The Body Shop Indonesia sendiri, adakah kebijakan yang women friendly dan bisa mendukung perempuan untuk bisa menghadapi tantangan ini?

Yang pertama tentu saja kita punya ruang laktasi. Kita juga punya budaya yang cukup ramah perempuan, dalam arti tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Kalau anak sakit, kalau mau pulang ke rumah, silakan. Basically, you need to prioritize your child.

Dan kita enggak pernah mau meeting malam-malam. Itu salah satu hal yang sangat penting. Jadi meeting, selesailah dalam waktu yang pas begitu, jam lima atau whatever. Tapi pulanglah ke rumah. Itu buat kami, we encourage people to go home. Dan kami sedang dalam proses tanda tangan dengan UN Women, ada dokumen-dokumen tentang kebijakan untuk perempuan, saat ini sedang kita proses untuk menetapkan kebijakan yang lebih formal untuk memastikan ada kesetaraan gender di dalam perusahaan kita. 

Baca juga: 5 Drama Korea yang Tampilkan Ragam Karier Perempuan

Ada beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa bagaimana nilai-nilai feminin yang diasosiasikan dengan perempuan, seperti empati, kolaborasi, ternyata membuat kepemimpinan lebih efektif. Bagaimana komentar Ibu tentang hal ini?

Itu betul sekali. Karena, selama ini mungkin karena patriarki, digambarkan bahwa kesuksesan itu sangat maskulin. Tapi kenyataannya tidak. Ketika kita merekrut manajer, terutama laki-laki, kita ingin laki-laki yang progresif, yang memiliki kualitas empati, caring, being kind, and listening. Bukan cowok-cowok yang dibesarkan dalam kultur yang sangat maskulin dan agresif.

Dan itu menjadi pertimbangan karena kami adalah organisasi yang ramah perempuan, dan kita butuh semua orang, termasuk laki-laki, untuk tahu bagaimana memperlakukan perempuan secara benar.

Ibu dulu mengenyam pendidikan di all-girls school?

Saya sempat sekolah di Singapura. Waktu SMP saya di all-girls school. Lalu switch lagi ke yang mix lagi. 

Menurut Ibu, apa itu punya pengaruh besar terhadap karakter dan perspektif Ibu? Karena ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang bersekolah di sekolah khusus perempuan biasanya lebih percaya diri, lebih resourceful, dan well-rounded.

Waktu saya di sekolah khusus perempuan itu umur saya 11-16 tahun lah kira-kira. Itu sih menurut saya cukup menolong, karena lebih fokus ke pencapaian di sekolah, tidak ada distraksi dengan cowok dan lainnya. Memang ada plusnya dalam hal itu.

Tapi di pihak lain, anak saya enggak di sekolah khusus perempuan, tapi dia percaya diri. Karena keluarga dan lingkungannya tidak membedakan perempuan dan laki-laki.

Jadi menurut saya, kalau dalam kultur yang masih membedakan perempuan dan laki-laki, tentu saja berguna jika kita sekolah di sekolah khusus perempuan. Tapi jika keluarga dan lingkungan sudah cukup setara secara gender, efeknya tidak akan terlalu signifikan. Karena saya lihat anak saya di sekolah campur itu dia tetap asertif.

Suzy Hutomo The Body Shop Indonesia Ramah Gender
CEO dan Executive Chairwoman The Body Shop Indonesia, Suzy Hutomo

Ibu sudah lama tertarik dengan lingkungan hidup. Apa yang mendorong ketertarikan ini, dan bagaimana sektor bisnis seharusnya bisa berperan dalam melestarikan lingkungan?

Mungkin karena orang tua saya juga cinta lingkungan dalam cara-cara mereka. Orang tua saya dari Makassar, jadi umumnya waktu kecil tuh kita kalau akhir pekan, kalau liburan, kalau enggak mancing ke laut, pasti ke gunung. Jadi untungnya dulu belum ada gadget, jadi mainnya selalu di alam.

Saya tuh memang dari dulu suka di alam. Pelan-pelan kita sekolah mengerti lebih banyak tentang binatang, that was my world as a child. Jadi merasa sangat dekat dengan hal-hal yang natural. Dan kembali lagi Indonesia yang kaya keberagamannya. Itu yang membuat saya cukup kagum dengan apa yang kita punya ini. Lalu kemudian muncullah masalah-masalah. Mulai kita tahu dari climate change, hilangnya biodiversity yang begitu tajam, semakin hari semakin banyak. Isu-isu itu membuat saya gelisah.

Dan saya berpikir, gimana sih bisa hidup dengan berkelanjutan? Pasti bisa lah. Apalagi saya seorang perempuan yang punya keluarga, saya dari kelas menengah, saya kelas menengah, saya mampu beli panel surya, dan lain-lain. Kalau saya sendiri tidak melakukannya untuk mengurangi jejak karbon saya di planet ini, bagaimana saya bisa meminta orang lain melakukannya?

Di dalam perusahaan kami juga melakukannya. Bahkan sekarang kami sedang menuju circular economy, di mana botol-botol yang dikembalikan akan kita buat jadi barang lain yang bisa kembali lagi ke pembeli. Dan di rumah juga.

Jadi mungkin kekhawatiran saya adalah bagaimana kita bisa hidup secara berkelanjutan di planet ini. Itu pertanyaan besar yang selalu saya pikirkan. 

Apa ini jadi salah satu consideration Ibu untuk tidak tinggal di Jakarta? 

Dua sih (pertimbangannya). Sebenarnya waktu di Jakarta sudah mulai, rumah saya juga sudah punya panel surya, (saya) ngurus sampah. Lalu saya tuh lahir di Jakarta, jadi sebetulnya masih oke di Jakarta. Tapi suami saya enggak suka di Jakarta, karena terlalu hiruk-pikuk dan semakin macet. Dia tidak merasa tenang di Jakarta. Dan anak-anak juga, kita senang dekat dengan alam.

Baca juga: Tantangan Perempuan Bekerja: Standar Ganda dalam Masyarakat

Jadi kayaknya pindah ke Bali itu opsi yang sangat baik karena semua bisa didapatkan. Dekat dengan alam karena kami tinggal tidak jauh dari pantai; bisa banyak waktu bersama karena enggak macet, dan transisi ke periode dalam hidup saya di mana I have more time to think.

Dan betul juga, karena di sini bisa di-explore lebih banyak tentang sustainability. Ada waktu dan ruang untuk itu. 

Followers dan pembaca Magdalene lebih banyak perempuan muda, Gen Z dan Milenial. Apa pesan Bu Suzy agar mereka bisa menghadapi dunia yang semakin berat ini?

Pesan saya adalah to be confident about the future. Karena meskipun kita sekarang banyak masalah, sebenarnya ada perubahan yang luar biasa yang sudah berjalan. Yaitu sudah dimulai dan ada kesadaran tentang masalah lingkungan dan sosial. Ini satu hal yang terjadi, padahal saya tidak harapkan. Karena untuk sekian lama, banyak orang yang meremehkan kalau kita jadi environmentalist. Tapi sekarang berbeda. Jauh lebih banyak orang yang tertarik dengan isu-isu lingkungan dan sosial, termasuk kesetaraan gender. Jadi saya pikir, waktunya sudah tiba. Untuk semua anak muda di sana, ini momen Anda untuk betul-betul memahami mengenai isu-isu ini di dunia. Dan karena dunia juga sudah digital, begitu banyak yang bisa Anda lakukan untuk belajar, mempengaruhi orang lain untuk mengerti tentang isu-isu, dan juga mengenai bagaimana Anda bisa stand up for these issues because you can create contents. Or to make your voice heard online. It’s a wonderful time in the next 10 years

Read More

Martha Tilaar dan Pelajaran Penting Soal Perempuan Pengusaha

Menjadi pengusaha perempuan di dunia yang maskulin ini memang tidak pernah mudah. Ada saja tantangan dan hambatan yang datang, baik dari dalam maupun luar lingkungan kita sendiri. Hal itu juga dihadapi oleh Martha Tilaar, pendiri perusahaan kosmetik dan berbagai layanan kecantikan Martha Tilaar Group.

Martha merintis usahanya dari nol, memulai dari modal yang sedikit, dengan menyulap garasi rumahnya. Meski ia lulusan akademi kecantikan di Amerika Serikat, yang dijalaninya ketika mengikuti suami, akademisi H.R. Tilaar, melanjutkan studi, jalan ketika pulang ke tanah air tidak mudah.

Martha, yang lahir pada 1937 dengan nama Martha Handana, mengatakan bahwa cara pandang, sistem, dan budaya di masyarakat terkait perempuan sering kali menyandung langkah mereka dalam berkarier. 

“Dulu kalau mau utang ke bank itu perempuan enggak boleh. Susah. Mereka tidak percaya. Makanya saya ke Singapura. Di Indonesia justru aneh, ya. Perempuan enggak boleh usaha sekuat tenaga. Padahal ada prestasinya. Ada income, bisa nyicil,” katanya saat diwawancarai Magdalene awal tahun ini.

Ia menambahkan, “Kita harus mandiri dan punya keterampilan untuk bisa berdiri sendiri. Jangan minta-minta.”

Perjalanan dan capaian kariernya tidak membuat Martha berhenti pada keinginan untuk membuat produk dan layanan kecantikan demi profit semata. Ia juga bertekad memberdayakan perempuan dan mengajarkan esensi kemandirian finansial sebagai sebuah hal penting yang bisa menyelamatkan mereka. Kata Martha, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah perdagangan perempuan.

 “Saya tergerak dari kisah hidup kenalan saya di Hong Kong. Dia hidup dengan HIV. Waktu kecil, dia dijual ke germo-germo oleh ibu-bapaknya untuk menghidupi adik-adiknya. Itu yang melukai hati saya. Jadi perempuan enggak ada hak sama sekali untuk ngomong,” ujar Martha.

Martha meyakini bahwa pendidikan adalah jawabannya. Karena itu, pada tahun 1990-an, Martha mendirikan sebuah sekolah kecantikan di bilangan Kuta, Bali, dan mencari murid dari berbagai daerah di Indonesia.

“Semua [biaya pendidikan] gratis. Kita makan bareng-bareng, kerja bareng-bareng. Alumninya sudah 6.000 orang lebih. Ikatan dinas selama tiga tahun [bekerja di Martha Tilaar Group], setelah itu bebas mau lanjut atau buka usaha sendiri. Tujuannya supaya mereka punya keterampilan,” ujarnya.

Pada usia 83 tahun, Martha masih aktif berkegiatan, baik di dunia bisnis maupun melukis. Berikut kutipan obrolan Devi Asmarani dan Hera Diani dari Magdalene dengan Martha Tilaar, didampingi Head of Corporate Communication Martha Tilaar Group, Palupi Candrarini, awal tahun ini.

Simak juga episode podcast How Women Lead bersama Martha Tilaar dan putrinya Wulan Tilaar.

Magdalene: Bagaimana awal mula Ibu berpikir untuk menekuni bidang kecantikan?

Martha Tilaar: Pikiran kita, kita itu termasuk saya, itu enggak beres. Sebab berpikirnya, everything from the West is the best. Waktu saya sekolah di sekolah Belanda, pandangannya kalau you inlander, you underdeveloped. Waktu sekolah di Amerika juga. Sedih sekali saya. Pada saat itu, saya melihat kecantikan selalu yang mahal-mahal. Padahal belum tentu cocok buat kita. Jadi, saya kepingin identitasnya kecantikan Indonesia. Waktu saya pertama-tama cari buku, satu pun buku tentang kecantikan Indonesia, jamu-jamu, itu enggak ada di Indonesia. Kalau di luar negeri itu banyak.

Baca juga: Tantangan Perempuan di Dunia Kerja: Dari Cuti Melahirkan Sampai ‘Glass Ceiling’

Akhirnya, eyang saya bilang, “Ya udah, kamu pergi aja ke dukun-dukun beranak. Biar kamu belajar langsung dari mereka.” Bagaimana setelah melahirkan biar lancar susu (ASI), slimming, pake parem (campuran herbal), pilis (campuran herbal yang ditempel di dahi),.

Tapi, teman-teman saya yang mengenal saya pada bilang, “Waduh, Martha Tilaar itu orang gila. Baru dari Amerika, dia kepingin belajar dari dukun-dukun. Dia kepingin cepet kaya. Kamu jangan ke salon dia. Nanti kamu dipelet.” Jadi, selalu negatif begitu.

Apa yang membuat Ibu ingin fokus pada dunia kecantikan khusus perempuan Indonesia dan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari Indonesia?

Saya dapat shock therapy waktu saya kuliah di Amerika. Karena berpikir yang dari Barat itu paling bagus, jadi make up ludruk (seni drama tradisional dari Jawa Timur), wayang, itu dianggap kampungan. Padahal, itu justru value-nya besar. Seorang guru saya dulu bilang, “Martha, your end paper must be about the indigenous make-up from your country.” Kaget saya. Saya enggak tahu apa-apa.

Itulah kesalahan kita semua. (Budaya Indonesia) dianggap kampungan. Akhirnya, seorang teman saya dari Jepang menawarkan saya buat menulis tentang geisha. Saya sudah senang, berpikir tugas saya bagus tentang geisha itu. Tapi guru saya bilang, “Martha, you are from Indonesia. Why you wrote your paper in Japanese way?” Duh, saya bingung.

Baca juga: Kepemimpinan Perempuan Era Orde Baru: Jadi Istri dan Ibu Nomor Satu

Akhirnya saya jujur, saya bilang, “Because I don’t know about my culture.” Dia bilang, “Shame on you. As an Indonesian you don’t know about your culture.” Dari situ, barulah saya sadar. Ya Tuhan, kalau pulang nanti, saya akan melestarikan budaya saya dalam bidang kecantikan. 

Setelah pulang ke Indonesia, bagaimana Ibu mulai merintisnya?

Waktu saya bilang saya punya mimpi besar mempercantik perempuan Indonesia, bapak saya mengumpulkan saudara-saudara saya untuk meminjamkan uang. Dari situ jadilah salon berukuran 4×6 meter di garasi rumah. Sekitar tahun 1970-an.

Apa tantangan yang Ibu hadapi saat merintis salon itu?

Terus terang, karena saya ke dukun, banyak yang tidak mau datang. Orang-orang kita kan kayak gitu. Jealous, gosip, selalu gosip. Saya sedih sekali. Tapi, saya lihat kiri kanan. Saya berinovasi. Harus kreatif. Kebetulan rumah saya dekat dengan Kedutaan Besar Polandia, jadi saya punya ide. Saya tawarkan bisnis saya. Saya bilang, “I’m an American-licensed beautician, would like to serve you from top to toe, for hair, facial, manicure, pedicure, lotion, massage. So, please call me, Dra. Martha Tilaar.

Saya punya kesempatan karena yang bisa bahasa Inggris sedikit waktu itu. Saya tidak akan lupa customer pertama saya itu istri duta besar Amerika. Dia provokator, mempromosikan usaha saya ke mana-mana. Jadi, dari situ dalam sekejap ramai sekali.

Saya bilang ke bapak saya, bagaimana kalau selain di garasi, rumahnya juga dijadikan salon? (sambil tertawa). Bapak saya selalu bilang, kamu boleh dream big, tapi start small and act fast. Kalau hanya ngomong, enggak jadi-jadi kan percuma. Kamu harus mulai dari dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain.

“Waktu saya bicara di World Islamic Economic Forum, banyak orang bilang, “No! Istri harus turut suami!” Saya sudah takut, tapi suami saya kalem saja karena dia enggak minder.” 

Agak ironis karena pelanggan pertamanya orang asing. Kapan pelanggan mulai switch jadi orang-orang Indonesia?

Iya. Dari situ mulai Ibu Moh. Hatta, Ibu Fatmawati Soekarno…

Palupi: Ibu Umar Wirahadikusumah juga.

Martha Tilaar: Iya. Kemudian Ibu Adam Malik. Nah, di situ problemnya. Kalau mereka janjinya jam delapan, datangnya jam sembilan. Saya kan sendiri. Akhirnya pembantu saya waktu itu saya sekolahkan (untuk membantu di salon).

Dengan menyekolahkan pembantu-pembantu Ibu, Ibu memang ingin memberdayakan perempuan?

Iya, betul. Harus educated biar dia enggak kesusahan. Harus punya keterampilan. 

Bagaimana dari salon itu kemudian jadi perusahaan sebesar sekarang?

Setelah salon, saya mendirikan sekolah (kecantikan) dulu.

Palupi: Namanya Puspita Martha.

Martha Tilaar: Karena it’s very important. Kalau kita mau mandiri, empower the women, is through education. Di situ pembantu-pembantu disekolahkan. Saya juga kumpulin waria-waria. Mereka itu talented. Diajarin, dia mau, ya udah.

Palupi: Jadi Ibu tuh inklusif sekali. Semua Ibu ajarin, waria, difabel. Itu tumbuh karena Ibu kan kuliahnya soal sejarah, bukan manajemen. Itu naluri seorang perempuan jadi entrepreneur. Dari mendirikan salon, sekolah, terus produk, salonnya terus bertambah. 

Ibu sudah membuat kosmetik untuk kulit sawo matang dari dulu. Padahal brand lain, termasuk di Amerika, baru melakukannya sekarang-sekarang ini. Apa yang membuat Ibu melakukan itu?

Konsisten, karena saya mau menciptakan the Asian color for Asian skin. Setiap tren warna Sariayu saya hubungkan dengan culture. Karena ini, pada tahun 2018, saya dipanggil ke New York (acara Intercolor, sebuah lembaga independen yang mewakili asosiasi nasional untuk pemain global dalam industri kosmetik, otomotif, tekstil, fashion, dan desain produk) sebagai pencipta Asian colors. Warna-warna yang belum ada di kosmetik lain, ada di sini.

Palupi: Ibu memulai tren warna pertama kali tahun 1987. Masih terbayang janjinya untuk beautifying Indonesia, makanya dia mau memberi identitas pada perempuan Timur. Makanya menciptakan warna yang berhubungan dengan budayanya.

Baca juga: Perempuan Wirausaha Butuh Dukungan, Kerja Sama di Tengah Pandemi

Ibu pernah mengalami disebut sibuk ngurusin bisnis jadi enggak ngurusin keluarga?

Iya, mengalami. Tapi, saya mempunyai seorang suami yang luar biasa. Jadi, kalau saya lagi sibuk, “Pah, tolong ya ambil rapor anak-anak.” Dia mau. Terus nanti dia cerita, “Eh, kamu tahu enggak. Aku satu-satunya laki-taki loh, tadi. Semua perempuan cantik-cantik.” Tukang goda, dia tuh. Lucu orangnya. Terus saya bilang, “Ya udah, nikmatilah ciptaan Tuhan.”

Setelah pensiun, suami saya bilang dia mau melamar jadi karyawan di perusahaan saya. Saya tanya, sebagai apa? Katanya, sebagai turis. Turis itu “turut istri”.

Waktu saya di World Islamic Economic Forum di Kazakhstan, setelah saya bicara turis turut istri, ada orang Malaysia, Brunei, dan Singapura bilang, “No! Istri harus turut suami!” Bener loh, itu terjadi. Saya sudah takut, tapi suami saya kalem saja karena dia enggak minder. 

Read More