Artikel

Lagi Nganggur? Ini Cara Biar Tetap Produktif & Dilirik HRD

Posted: June 20, 2025

Sudah kirim banyak lamaran tapi belum dipanggil juga? Tenang, coba empat cara ini biar waktu nganggurmu tetap produktif dan kamu makin dilirik rekruter.

Bukan Cuma Kompetisi, Ini Alasan ‘Queen Bee Syndrome’ Masih Terjadi di Kantor

Posted: June 16, 2025

Sukses di dunia kerja bukan berarti tanpa tantangan. Queen Bee Syndrome adalah fenomena yang sering tak disadari, ketika perempuan di posisi atas justru bersikap kurang suportif terhadap sesama perempuan.

‘Career Detox’: Saatnya Istirahat dari Kerja yang Bikin Lelah Mental

Posted: June 4, 2025

Capek kerja tapi gak tahu harus ngapain? ‘Career detox’ mungkin jawabannya.

Kemenaker Dorong Rekrutmen Tanpa Batasan Usia dan Syarat ‘Good Looking’

Posted: June 2, 2025

Masih sering menemukan lowongan kerja yang menyantumkan syarat “maksimal 27 tahun” atau harus “good looking”? Tenang, Kemenaker bakal menghapus syarat-syarat itu.

Masih Sulit Cari Kerja? Mungkin Beberapa Trik Ini Bisa Dicoba

Posted: May 22, 2025

In this economy, empat strategi ini mungkin bisa kamu pertimbangkan.

Adakah Cara Sehat Lepas dari Tekanan ‘Hustle Culture’?

Posted: May 15, 2025

Kerja keras boleh saja, tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan waktu pribadi, kesehatan, dan hubungan sosial.

‘Fear of Success’: Ketika Keberhasilan Malah Bikin Langkahmu Membatu

Posted: May 13, 2025

Pernah merasa deg-degan, bukan karena gagal, tapi karena kamu hampir sukses? Tenang, kamu enggak aneh. Fenomena ‘fear of success’ ternyata dialami banyak orang—terutama perempuan.

Apa Itu Nillionaire? Istilah Viral untuk Generasi yang Gajinya Cuma Numpang Lewat

Posted: May 5, 2025

Pernah dengar istilah nillionaire? Bukan typo dari millionaire, tapi istilah yang makin populer di media sosial untuk menggambarkan mereka yang hidupnya “nol kekayaan”.

AI Diprediksi Gantikan Tenaga Kerja Manusia, Bagaimana Cara Menghadapinya?

Posted: April 23, 2025

AI bukan ancaman jika kamu tahu cara bertahan. Simak panduan lengkap untuk tetap relevan di dunia kerja digital.

Usai Libur Lebaran, Kok Malah Galau? Kenali ‘Post Vacation Blues’

Posted: April 10, 2025

Libur Lebaran selesai, tapi kamu malah murung? Kenali tanda post vacation blues dan cara efektif mengatasinya.

Artikel

Women Lead Forum 2021: Pentingnya Perspektif Gender di Media Massa

April 9, 2021April 9, 2021 - by Selma Kirana Haryadi

Hal pertama yang dilakukan Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, begitu ia bekerja di media daring tersebut adalah membuat Standard Operational Procedure (SOP) dan stylebook mengenai pembuatan konten berita yang berperspektif gender. Salah satunya, Uni melarang penggunaan embel-embel kata “cantik” ketika menyebut profesi perempuan dalam berita—sesuatu yang kerap kali dilakukan oleh media.

Menurutnya, itu merupakan usahanya untuk meredefinisi sosok perempuan yang selalu disoroti aspek ketubuhannya, dan representasinya cenderung berbalut stigma dan seksisme di media massa.

“Misalnya, waktu ada kasus prostitusi yang menimpa seorang aktris, saya dan beberapa perempuan pemimpin redaksi (pemred) merasa tidak sreg dengan cara media memberitakannya, karena cenderung menjatuhkan perempuan,” ujar Uni dalam panel hari kedua ‘Women Lead Forum 2021, yang diselenggarakan oleh Magdalene dan didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia, Kamis (8/4).

Uni juga menyoroti minimnya representasi narasumber perempuan yang diwawancarai jurnalis. Dalam konteks global, keterwakilan narasumber perempuan di media hanya mencapai 24 persen, ujarnya.

“Ini karena di era digital ini, jurnalis semakin dituntut dari segi kecepatan membuat berita, sehingga mereka cenderung memilih untuk mewawancarai narasumber yang sudah ada, yang mayoritas adalah laki-laki. Padahal, ada banyak sekali perempuan yang kompeten untuk diwawancarai,” ujarnya.

Tak cukup dari kebijakan media, menurut Uni, perspektif gender itu juga harus dimiliki oleh setiap perusahaan agar representasi perempuan bisa meningkat di berbagai sektor publik.

“Banyak lembaga yang tidak menempatkan perempuan di level pembuat kebijakan, sehingga sulit untuk diwawancarai media. Jurnalis kan diajarkan, kalau bisa wawancara petingginya langsung. Tapi perempuan di jajaran C-level belum banyak,” katanya.

Terkait masih tidak seimbangnya proporsi perempuan jurnalis dan pemimpin di perusahaan media, Uni mengatakan, bahwa masih ada norma dan budaya yang menghambat perempuan jurnalis dalam meniti kariernya, seperti beban domestik dan pola kerja yang tidak ramah perempuan.

“Ada ekosistem yang harus dibangun untuk mendukung perempuan mencapai posisi tinggi di kantor media, yaitu dari keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, dulu saya sering harus pulang jam 12 malam. Mungkin tetangga nanya, ini kerjanya apa? Jika punya pasangan yang tidak mendukung, pasti tidak boleh,” ujarnya.

Konsumen Punya Daya untuk Mengubah Media

Pemimpin Redaksi Magdalene, Devi Asmarani, menilai bahwa persoalan representasi perempuan di media ini ibarat ayam dan telur. Di satu sisi, media merefleksikan budaya masyarakatnya. Tapi di sisi lain, media akan mengukuhkan kondisi masyarakat yang patriarkal.

Bukan hanya dalam berita, konten-konten hiburan seperti film dan video games pun menggambarkan perempuan lewat male gaze atau perspektif maskulin, di mana perempuan hanya dilihat sebagai objek seks, ujar Devi.

“Kita tidak bisa hanya menyasar jurnalisnya, karena banyak sekali jurnalis-jurnalis yang sudah dapat pembekalan soal gender, tapi begitu kembali ke newsroom, mereka akan berhadapan dengan redaktur-redaktur yang tidak punya perspektif gender ini. Tulisannya diubah jadi mengobjektifikasi perempuan lagi dan lagi,” ujarnya.

Menurut Devi, salah satu langkah yang bisa dilakukan media adalah dengan menguatkan perspektif gender khalayaknya melalui konten-konten maupun kampanye dari media itu sendiri. Hal itu kemudian akan melahirkan tuntutan bagi media-media lain untuk memperbaiki cara mereka merepresentasikan perempuan.

“Sering kali, media-media yang kontennya mendapatkan kritik dari masyarakat karena seksis dan tidak adil itu akhirnya mengubah kontennya. Magdalene sendiri punya sebuah kampanye bernama #WTFMedia, yang aktif meng-call out media-media yang menggambarkan perempuan secara tidak adil. Itu bersambut baik dari audiens kami,” tambahnya.

“Konsumen media harus mengetahui bahwa mereka layak mendapatkan yang lebih baik dan mengonsumsi media yang tidak mengeksklusi kelompok lain, atau gender tertentu. Konsumen harus lebih banyak menuntut media untuk berubah,” ujarnya.

Redaktur dan Petinggi Media Harus Punya Perspektif Gender

Direktur Pemberitaan Media Group, Usman Kansong mengatakan, literasi gender dalam kantor berita masih kurang, bahkan di kalangan redaktur perempuan sendiri. Untuk itu, ia mendorng media agar menanamkan perspektif gender dalam diri para redaktur dan petinggi-petinggi lainnya.

“Saya pernah minta agar media saya mengangkat isu soal sunat perempuan. Tapi akhirnya malah berdebat keras, karena teman-teman redaktur perempuan sendiri banyak yang mempertanyakan. Padahal, mereka seharusnya bisa memberi teladan, mengajak teman-temannya berdiskusi tentang pentingnya perspektif gender,” ujar Usman, yang juga salah satu pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).

Menurut Usman, hal lain yang penting diperhatikan dalam menanamkan perspektif gender di media adalah dengan meningkatkan kinerja pengawasan dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Usman menilai, kedua lembaga tersebut belum berfungsi optimal dalam menanamkan perspektif gender.

“Misalnya, KPI menyensor bagian tubuh atlet loncat indah yang pakai baju renang. Perempuan yang memang pasti pakai baju renang, masa disensor? Alih-alih mengadvokasi isu gender, mereka malah jadi lebih banyak melarang,” kata Usman.

Sependapat dengan Usman, Uni berkomentar, “Saya sering kritik panel-panel Dewan Pers yang sering lupa menempatkan narasumber perempuan.”

Menurut Usman, dalam tatanan kode etik, Dewan Pers memang sudah mengimbau dengan baik. Tapi masih banyak koran-koran kuning yang sering melecehkan perempuan dalam berita-beritanya, yang tetap dibiarkan beroperasi, ujarnya.

“Dewan Pers harus sering-sering berdiskusi supaya perspektif gender mereka jadi terang menderang di media. Supaya mereka lebih peduli pada konten-konten media yang melanggar perspektif gender dan mendukung pengarusutamaan gender. Jadi jangan hanya menunggu ada laporan masuk,” tambah Usman.

Artikel

Women Lead Forum 2021: Perusahaan Perlu Rekrut Pemimpin yang Berpihak pada Perempuan

April 9, 2021April 12, 2021 - by Tabayyun Pasinringi

Kesetaraan gender di tempat kerja bisa dicapai salah satunya lewat kebijakan dan perubahan norma, termasuk soal perekrutan kepemimpinan. Astiti Sukatrilaksana, Head of Human Resource Unit UNDP Indonesia, mengatakan perusahaan perlu merekrut para pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada kelompok marginal atau rentan seperti perempuan.

“Pemimpin seperti itu dapat membangun lingkungan kerja yang saling menghormati antara rekan kerja yang memiliki gender yang berbeda, posisi/level, usia yang berbeda guna mengatasi ketidaksetaraan gender,” ujarnya dalam Women Lead Forum 2021 (8/4) yang diselenggarakan Magdalene dengan dukungan Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.

UNDP Indonesia sendiri pada tahun 2020 menerima Gold Gender Equality Seal Certification, sebuah penghargaan dan pengakuan dari dunia usaha serta organisasi multilateral yang menyatakan bahwa program dan mesin penjalan UNDP di Indonesia telah mempromosikan kesetaraan gender.

“Kami menggunakan topi non-diskriminatif dalam proses perekrutan, training, sampai penilaian kinerja. Kami tidak memberikan pelabelan gender untuk sebuah peran (kerja), maka di setiap lowongan memasukkan women are encourage to apply,” kata Astiti.

“Kami juga membangun mekanisme pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual dengan membuat kanal pelaporan khusus, membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran gender untuk semua staf, serta tidak memperbolehkan adanya all male panel dalam semua kegiatan yang dilakukan UNDP,” ia menambahkan.

Selain itu, Astiti mengatakan penghitungan sistematis tentang progres kesetaraan gender di ruang kerja berguna untuk memantau perusahaan dalam membangun akuntabilitas, kepercayaan publik, kinerja profesional yang positif, dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia.

“Di manajemen itu ada pepatah klasik yang mengatakan, ‘You can’t manage what you can’t measure’. Kalau kita tidak menggunakan sistem pengukuran secara sistematis, bagaimana kita bisa tahu kemajuan kita? Menurut saya , pengukuran sistematis seperti melalui proses sertifikasi gender, bukan hanya perlu dilakukan untuk lembaga yang bekerja di sektor pembangunan seperti UNDP, tetapi juga diperlukan untuk perusahaan-perusahaan publik atau swasta,” ujarnya.

“Dampaknya, akan terjadi produktivitas kerja yang baik dan keuntungan maksimal bagi perusahaan,” kata Astiti.

Hapus Stereotip Gender di Tempat Kerja

Membangun lingkungan profesional yang dukung kesetaraan gender tidak lepas dari upaya menanggalkan stereotip gender, misalnya bahwa perempuan hanya cocok di bidang administrasi atau finansial karena “lebih teliti”, ujar Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE). Selain itu, ruang yang menghargai kolega juga mencakup tidak membagikan tanggung jawab kerja berdasarkan diskriminasi usia.

Maya mengatakan, stereotip gender yang menyatakan perempuan tidak bisa masuk ke ranah kerja berat karena memiliki potensi cedera lebih besar harus dipertimbangkan ulang.

“Ini masalah keselamatan dan keamanan dalam bekerja, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Makanya untuk kerja berat ada alat, seperti forklift,” tambahnya.

Untuk mendorong perempuan dalam posisi strategis, ujar Maya, tidak bisa melihat hanya dari berapa total perempuan di ruang kerja. Namun, juga melihat jumlah perempuan yang menduduki posisi manajemen atau pengambil keputusan.

“Perempuan terkonsentrasi di level bawah, seperti operator. Begitu di level eksekusi kebijakan masih lebih banyak laki-laki dibanding perempuan,” ujarnya.

Maya mengatakan, upaya menambah dan menguatkan pemimpin perempuan dapat dilakukan dengan mendorong kebijakan kesetaraan gender yang dipotret secara lengkap, termasuk menghitung dan menimbang seberapa banyak representasi perempuan dalam posisi manajer.

Sementara untuk ranah pemerintah, Maya mengatakan perlu diberlakukan sistem pelaporan investasi dan bidang usaha dengan indikator pro kesetaraan gender yang lebih spesifik. Sistem ini berkaitan dengan apakah perusahaan memiliki perspektif gender dalam proses perekrutan pekerja.

“Ini untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang bebas dari stigma, seperti bahwa kepemimpinan perempuan melanggar agama, bahwa perempuan emosional, dan budaya yang menghambat kiprah perempuan,” ujarnya.

Tokoh Publik Dorong Kampanye Kesetaraan Gender dengan Pemimpin Berpihak Perempuan

Menurut Maya, salah satu solusi lain untuk memudahkan perempuan di ruang kerja adalah dengan menerapkan tugas domestik yang setara dengan laki-laki karena hal itu tanggung jawab semua orang.

Ia juga mendorong cara agar laki-laki ikut menjunjung aksi kesetaraan gender dengan lead by example atau memberikan contoh mengenai pembagian tanggung jawab domestik. Kampanye atau aksi tersebut mampu mendorong banyak orang meninggalkan pandangan patriarkal, stigma, dan stereotip usang untuk ruang keluarga yang paham kesetaraan gender, ujar Maya.

“Saya ingin melihat Presiden Joko Widodo bersama Bu Iriana menyiapkan makanan, walaupun mungkin makanan mereka disiapkan dapur istana. Maksudnya, hal ini bisa mendorong orang lain atau lead by example,” kata Maya dalam panel Women Lead Forum 2021 (8/4).

Selain itu, tokoh publik tidak boleh meninggalkan komentar bernada seksis di media sosial, melakukan kampanye yang tidak mengatur cara perempuan berperilaku, dan terus menunjukkan contoh nyata pemimpin negara mendukung tugas domestik yang adil, ujarnya.

“Jawaban saya tentang apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesetaraan ini sederhana, help your spouse at home,” kata Maya.

Ia menambahkan, cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendukung kesetaraan gender ialah jangan mendorong regulasi yang menghambat kiprah perempuan di ranah kerja, seperti RUU Ketahanan Keluarga.

“Sudah bagus Presiden Joko Widodo ditunjuk oleh PBB beberapa tahun lalu sebagai duta He for She untuk kesetaraan gender. Namun, di sisi lain ada RUU yang mendorong perempuan kembali ke ranah domestik. Pendidikan anak dan mengurus keluarga menjadi tanggung jawab untuk perempuan saja,” ujarnya.

Artikel / Women Lead

Azizah Assattari dan Persepsi terhadap Perempuan di Dunia Game

April 9, 2021April 12, 2021 - by Radhiyya Indra

Jika ada anak yang sangat senang main game, mungkin orang tua jangan apriori dulu dan melarangnya. Karena kegilaan main game sampai mengurung diri di kamar ternyata telah mendorong Azizah Assattari untuk menciptakan game yang disukai sampai mancanegara, dan mendirikan perusahaan pengembang permainan.

Tak hanya itu, sebagai perempuan gamer dan game developer, Azizah Assattari juga telah berkontribusi dalam memberikan keragaman karakter perempuan dalam permainan. Karakter Suri dalam Ghost Parade, permainan keluaran Lentera Nusantara Studio yang didirikan Azizah adalah hasil riset Azizah mendalam dan memakan waktu lama.

“Nama panjangnya Suri Utari Dirgadewi, yang artinya reinkarnasi dewi kehidupan. Ada dua nama dewi di dalamnya, yaitu Dewi Sri dan Dewi Durga,” kata Azizah Assattari, dalam wawancara dengan podcast FTW Media.

“Suri Utari itu maksudnya Bhatari Sri, Dewi Sri. Dirgadewi itu Bhatari Durga. Soalnya dari hasil riset saya, sebenarnya Dewi Sri dan Dewi Durga itu satu orang. Jadi ketika dunia sudah memasuki fase Kaliyuga, istilahnya akhir era dunia manusia lah, seluruh kitab akan ditarik ke langit. Dan di situ lah dewi kehidupan dan dewi kematian terlahir kembali jadi satu orang—jadi manusia,” ujar perempuan berusia 32 tahun itu.

Makna di balik nama tersebut memang menggambarkan karakternya: Suri adalah anak SD berambut keriting dan berkulit gelap, yang berteman dengan manusia dan juga hantu yang menghuni hutan suaka. Sebagai karakter anak perempuan indigo, ia dicintai oleh yang hidup dan yang mati.

Ghost Parade menjadi game yang mendunia sejak dirilis tahun 2019. Berkat kepopulerannya di negara-negara Asia hingga Eropa, permainan ini diadaptasi ke dalam serial komik yang terbit Februari lalu.

Azizah Assattari bermain game ghost parade — Ghost Parade

Detail dalam karakter Suri mencerminkan pentingnya konsep dan gambaran perempuan di dunia game. Menurut Azizah Assattari, penggambaran karakter perempuan dalam game telah mengalami perkembangan pesat. Apabila dulu mereka sering terlalu diseksualisasi dengan lekukan tubuh dan pakaian terbuka, kini aspek itu telah berkurang; representasi perempuan pun lebih beragam.

Namun, itu tidak membuat pekerjaan Azizah Assattari lebih mudah. Masih banyak tuntutan untuk karakter perempuan agar jadi sesempurna mungkin, lebih dari karakter laki-lakinya.

Di luar layar game, perempuan pemain dan pencipta game pun masih mengalami seksisme dan pelecehan di ruang kerja. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Azizah; tidak hanya dalam membuktikan dirinya sendiri, tetapi juga dalam membujuk perempuan lainnya untuk ikut berkarya di ranah multimedia. Berikut ringkasan perbincangan Azizah Assattari, yang berbasis di Bandung, dengan Redaktur Pelaksana Magdalene, Hera Diani.

Magdalene: Bisa diceritakan, apa yang mendorong Azizah untuk mendirikan Lentera Nusantara?

Aku kan dulu ngajar di bidang multimedia, games, animation, dan bergabung dalam riset juga, seperti dulu di Microsoft Innovation Center. Games itu memang my natural passion. Dari kecil memang sukanya main games, menonton animasi, dan bermimpi menciptakan dunia sendiri. Tapi masalahnya, ada titik di mana aku merasa bahwa Indonesia itu ada masanya kita tidak dianggap sama sekali, bahkan sebagai konsumen. Bahkan tahun 2011 pun belum.

Sebelumnya aku mengajar di ITB dan di Binus Internasional, bidangnya juga sama, media interaktif, game, teknologi, dan animasi. Keduanya adalah benchmark university di Indonesia. Tapi di situ pun ada titik aku enggak puas. Rasanya itu semua masih sebatas wacana. Setiap ada riset di lab, itu kayak produk yang belum sampai. Belum benar-benar produk jadi yang dimainkan banyak orang.

Lalu ada mahasiswaku, dia bukan dari kampus yang kayak gimana, itu salah satu kampus yang aku diminta untuk mengajar. Tapi he’s bright dan kita sama-sama suka main game. Dan pada satu titik dia bilang, “Ibu tuh pernah enggak sih sebenarnya bikin game? Yang beneran, kayak Ubisoft dan lain-lain.” Ya sudah kuajak dia kerja bareng bikin game setelah tugas akhirnya beres. Aku akhirnya keluar dari ranah akademis dengan membawa prototipeyang waktu itu sempat dibuat.

Itu tuh baru resmi jalan tahun 2015 akhir, dan kita baru mencoba. Kita brainstorming terus dan lihat mana game yang lebih cepat diserap market. Kita coba tes aja Ghost Parade, salah satu konsep game kita. Cara ngetes-nya harus dimainkan banyak orang. Kebetulan waktu itu ada pameran Anime Festival Asia di Singapura, jadi game-nya kita coding tiga hari sebelum berangkat. Nekat aja masukin ke Steam. Ternyata di Singapura booth kecil kita malah heboh dan ramai banget, padahal cuma 3×3. Orang yang main itu betul-betul sudah kayak mengantre sembako. Ada yang hari pertama datang sendiri, hari kedua bawa suaminya, dan hari ketiga bawa suami dan anak.

Apa yang menarik mereka sampai mengantre begitu? Apa daya tariknya?

Indonesian culture, that’s for sure!

Jadi Ghost Parade ini dibuat dengan konsep yang mewakili semua mitologi Indonesia dalam satu platform. Karakternya itu anak SD, yang mewakili anak Indonesia, dan dia punya kemampuan indigo. Mythical things kan Indonesia banget tuh. Dia juga bisa berteman dengan 101 hantu, yang semuanya menghuni hutan suaka dan wujud-wujudnya mewakili banyak budaya Indonesia.

Aku menjalani riset terhadap budaya Indonesia dan mitologi tuh sudah cukup lama. Supernatural beings, mythological things, ghosts… mereka itu sebenarnya representasi bagaimana manusia berpikir pada satu era. Nah, hantu-hantu itu mewakili fase trauma kemanusiaan yang dilewati satu era dan tidak terjawab. Jadi aku melihat, pantas Indonesia masalahnya banyak, lihat saja, hantunya banyak.

Banyak baggage ya, haha.

Iya, hantu tuh semacam sebuah ketakutan, tabu, trauma yang tidak terjawab.

Jadi dengan game ini, I want to heal my country first. I want them to be proud of their culture. Karena setiap hantu itu menampilkan entitas budayanya, entah itu dari bagaimana cara dia mati, visualnya, namanya, eranya, kapan dia muncul. Ketika kita sudah berhasil membuat hantu itu lucu dan menertawakannya, itu kita sudah bisa menertawakan ketakutan kita. Dan kita akhirnya belajar mengenal satu sama lain. Kan itu prinsip negara kita: Bhinneka Tunggal Ika.

Sebenarnya kalau kita duduk di kelas dan sebelah kita kulitnya putih, gelap, rambutnya ikal lurus, dan sebagainya, itu harusnya biasa saja. Tapi di dunia kita, keberagaman budaya malah menjadi salah satu masalah terbesar saat ini. Dan di sini yang jadi korban, sama seperti saat aku meneliti tentang hantu di seluruh dunia, adalah perempuan. Hantu pun yang paling banyak adalah perempuan.

Artikel

Women Lead Forum 2021: Kesetaraan Gender di Kantor Harus Mulai dari Pemimpin

April 8, 2021April 12, 2021 - by Tabayyun Pasinringi

Perempuan yang masuk ke ranah kerja sudah bukan hal yang asing di Indonesia, namun perempuan masih dihadapkan dengan stigma tidak bisa bekerja seefektif seperti laki-laki karena dibebani tugas-tugas rumah tangga. Selain itu, perempuan juga masih menghadapi diskriminasi berlandaskan nilai patriarkal, seperti kesulitan mencapai posisi kepemimpinan karena dinilai sebagai ranah laki-laki, hingga tidak menerima insentif finansial tambahan akibat dianggap bukan pencari nafkah utama atau kepala rumah tangga.

“Ada perbedaan kesempatan perjalanan karier karena masih banyak yang diberikan kepada laki-laki dibanding perempuan. Alasannya karena dinilai kurang produktif, fokus, dan harus mengurus anak dan keluarga,” ujar Maya Juwita, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women (IBCWE), pada Women Lead Forum 2021 (7/4), yang diadakan oleh Magdalene dengan dukungan Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia.

Maya menambahkan, kesenjangan gender juga masih ditunjukkan dengan kurangnya representasi perempuan dalam posisi pemimpin senior di sebuah perusahaan.

“Angka perempuan menduduki posisi CEO kurang dari 5 persen, padahal perempuan lulusan perguruan tinggi mencapai 57 persen. Ketika masuk kerja angka menjadi 47 persen, dan terus turun mencapai 20 persen ketika masuk level middle management,” ujarnya.

Meski demikian, menurut hasil riset The Business Case for Women in Business and Management In Indonesia (2020), yang dilakukan oleh IBCWE, Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Investing in Women, 77 persen perusahaan di Indonesia sangat setuju dengan keberagaman gender di tempat kerja karena mampu memperbaiki performa bisnis. Persentase tersebut menjadi yang paling tinggi di Asia dan wilayah Pasifik.

Agar tercipta ruang kerja profesional yang setara, menurut Maya, komitmen kesetaraan gender di kantor akan memberikan ruang ramah perempuan harus dimulai dari posisi paling atas sebuah perusahaan atau top to bottom.

“Pemimpin perusahaan kemudian harus mengkomunikasikan kepada pekerja dan manajemen. Karena ada juga CEO dukung perempuan tapi level manajemen tidak mendukung, jadi tidak mengalir ke bawah,” ujarnya.

Cara Perusahaan Indonesia Dukung Pemimpin Perempuan di Tempat Kerja agar Terciptanya Kesetaraan Gender

Suzy Hutomo, Executive Chairperson dan Owner The Body Shop Indonesia, mengatakan, pihaknya membuka lebar kesempatan agar perempuan bisa terus berkarier hingga posisi pemimpin. The Body Shop juga hanya merekrut calon pekerja yang terlepas belenggu nilai patriarkal dan tidak mendiskriminasi perempuan, ujarnya.

“Dalam jajaran board director, dari delapan orang ada empat perempuan, termasuk saya. Kami sangat mempersilakan perempuan menjadi direktur karena fokus pada gender balance,” kata Suzy.

Ia mengatakan, isu perempuan di level pemimpin senior tidak lepas dari isu sistemis. Karenanya, perusahaan harus memperhatikan pertimbangan lain yang dimiliki perempuan untuk menerima dan menolak posisi pemimpin. Misalnya, seorang perempuan yang menolak pindah ke daerah lain untuk menduduki posisi direktur karena keluarga.

“Itu juga pilihan dia dan kita harus menghargai itu,” kara Suzy.

CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi mengatakan, kesetaraan gender di kantor atau tempat kerja untuk Citi secara global berangsur-angsur baik. Jika pada 2007 hanya Citi di tiga negara yang memiliki country head perempuan, sekarang ini jabatan tersebut telah diisi perempuan di lebih dari 20 negara.

Dalam Citi Indonesia sendiri ada 57 persen pekerja perempuan dan 43 persen laki-laki, ujarnya. Meskipun begitu, Batara memiliki fokus pencapaian tersendiri agar perempuan di posisi senior, seperti vice president, senior vice president, director, dan managing director mencapai 53,6 persen tahun ini, naik dari 52,8 persen pada tahun sebelumnya. Upaya peningkatan tersebut merupakan bentuk nyata agar kesetaraan gender di kantor terlembagakan dalam sebuah perusahaan, ujarnya.

“Kita ingin memberikan diversity, inclusivity, dan equity. Kalau ada yang bicara perempuan kurang dari laki-laki itu perlu dihapuskan. Jadi ini harus terlembagakan agar tidak dipandang sebagai tokenisme perempuan di posisi strategis,” ujarnya.

Aturan Kerja yang Fleksibel Dukung Perempuan Berkarier

Maya mengatakan banyak perusahaan yang telah mengupayakan ruang setara dalam ranah profesional, melalui kebijakan. Namun, implementasinya masih belum maksimal karena ketidaktahuan personil perusahaan atas kebijakan tersebut atau dinilai masih kurang penting, ujarnya.

Selain itu, upaya kesetaraan gender di kantor yang dilakukan masih sering melupakan pengalaman berbeda yang dimiliki perempuan dengan laki-laki, sehingga berpengaruh pada keputusan mereka mengambil posisi strategis dalam ruang kerja, kata Maya.

Ia mengatakan, ketika kesempatan menduduki posisi pemimipin yang setara hadir, perempuan cenderung mempertimbangkan apakah dirinya telah memenuhi kriteria seorang pemimpin. Dan jika merasa tidak memenuhi syarat, maka ia akan mempertimbangkan lagi kesempatan itu. Hal ini menunjukkan, perempuan lebih perfeksionis karena sering dituntut untuk mampu multitasking, ujar Maya.

“Menurut saya, penting perusahaan menyadari beban psikologis perempuan akibat cara kita dibesarkan. Karena equal opportunity saja tidak cukup, harus ada affirmative action. Harus proaktif dalam mendukung perempuan naik ke level atas,” ujarnya.

Batara mengatakan, rasa ragu untuk mengambil posisi pemimpin juga dipengaruhi dari generasi seseorang berasal. Generasi milenial dan Z merasa lebih percaya diri dan tidak ragu mengambil kesempatan pemimpin karena menilai itu sebagai hak dan juga dibesarkan dengan cara pandang yang lebih setara. Hal tersebut berbanding terbalik dengan generasi X yang harus didukung oleh kebijakan perusahaan yang proaktif, ujarnya.

“Generasi X mungkin masih tradisional dan konservatif dalam memandang sesuatu, maka kebijakan setara lebih bermanfaat untuk mereka. Generasi milenial dan Z langsung go for it saja. Mereka lebih muda, mengglobal, dan itu kultur mereka,” tambahnya.

Selain affirmative action, Maya menilai regulasi untuk mencegah kekerasan berbasis gender, kekerasan rumah tangga, dan pelecehan seksual harus diberlakukan. Suzy mengatakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan besar perlu dilakukan pendekatan dan survei agar mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual. Selain itu, edukasi tentang apa itu kekerasan dan pelecehan seksual menjadi penting.

“Kadang ada yang menjadi korban, merasa tidak nyaman, tapi tidak tahu itu pelecehan dan harus bertindak atau melapor ke mana,” ujar Suzy.

Menurut Maya, regulasi lain yang perlu diimplementasikan adalah aturan lebih fleksibel dalam pembagian tugas kerja atau flexible work arrangements policy yang mendukung perempuan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan kariernya.

“Buktinya saat pandemi dan semua harus kerja fleksibel ternyata kita bisa melakukan itu, ini sangat membantu perempuan,” katanya.

Artikel

Women Lead Forum 2021: Kebijakan Kesetaraan Gender Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

April 8, 2021April 12, 2021 - by Selma Kirana Haryadi

Kesetaraan gender tidak berpengaruh pada perekonomian negara? Itu salah besar. Seorang ekonom mengatakan bahwa Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen, jika melakukan penyesuaian kebijakan soal kesetaraan gender di sektor ekonomi pada masa pandemi ini.

Hal ini berkaitan dengan adanya kesenjangan gender dalam sektor perekonomian dan peningkatan beban kerja perempuan selama masa pandemi, ujar Diahhadi Setyonaluri, Gender and Social Inclusion Economist dari PROSPERA, lembaga kemitraan Indonesia dan Australia di bidang pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, jika tidak melakukan perubahan apa pun, Indonesia berpotensi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hampir 2 persen.

“Sebenarnya ada peningkatan kondisi pendidikan perempuan. Semakin banyak perempuan yang lulus dari perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan technology, engingeering, and mathematics. Tapi kalau tidak ada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender, ini potensinya akan jadi sia-sia untuk negara,” ujar Diahhadi, Rabu (7/4).

Ia berbicara dalam panel pertama Women Lead Forum 2021 #KantorDukungPerempuan, sebuah webinar dua hari yang diselenggarakan oleh Magdalene dan didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia.

Diahhadi mengatakan, perempuan masih memiliki hambatan di pasar kerja, akibat pengaruh norma sosial yang mengakar dan menuntut mereka untuk mengerjakan jauh lebih banyak pekerjaan domestik ketimbang laki-laki.

“Apalagi ada sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan ibu lebih banyak mendampingi anaknya. Akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan pengembangan usaha itu jadi lebih minim daripada laki-laki,” tambahnya.

Ia mengatakan, sebenarnya ada sedikit peningkatan partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia, meski secara total masih tertinggal dari negara-negara lain. Sayangnya, peningkatan partisipasi itu tidak terjadi di seluruh wilayah.

“Di Jabodetabek, tingkat partisipasi kerja perempuan justru mengalami penurunan. Selain itu, sebagian besar perempuan bekerja pada sektor-sektor jasa, sehingga mereka sangat rentan kehilangan pekerjaan,” ujar Diahhadi.

Membangun Perusahaan yang Ramah Perempuan

Wulan Tilaar, Direktur Martha Tilaar Spa, mengatakan salah satu upayanya untuk meminimalisasi dampak kesenjangan ekonomi akibat ketidaksetaraan gender adalah dengan membangun perusahaan yang ramah perempuan, baik dari segi kebijakan maupun program-programnya. Apalagi, sebagian besar pekerja di perusahaan adalah perempuan, tambahnya.

“Kami telah memberikan berbagai pelatihan untuk para pekerja, mulai dari pelatihan hard skill seperti kemampuan melakukan perawatan spa, sampai pelatihan soft skill seperti komunikasi, literasi finansial, serta manajemen waktu dan skill,” ujarnya dalam panel yang sama.

“Pelatihan-pelatihan tersebut fokus kepada para terapismuda, usia 18-19 tahun, agar mereka bisa memiliki bekal untuk berkembang di dunia kerja,” ia menambahkan.

Menurut Wulan, dari pengetahuan-pengetahuan sederhana itu, mereka bisa menata kehidupan sehari-harinya.

“Mereka bilang, ‘akhirnya, saya tahu apa bedanya apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan. Jadi enggak boros lagi. Yang biasanya tiap gajian beli sepatu, baju, sekarang ditabung’,” ujarnya.

Wulan menambahkan, perusahaannya juga memiliki program pusat pelatihan yang aktif merekrut perempuan-perempuan muda di Indonesia. Para perempuan itu kemudian diberikan pelatihan gratis selama tiga sampai enam bulan mengenai cara-cara melakukan perawatan di salon. Setelah lulus, mereka akan dipekerjakan di seluruh Marta Tilaar Spa di dalam mau pun luar negeri, ujarnya.

“Ada juga program pelatihan pemberdayaan 1000 perempuan di komunitas tepi hutan di wilayah Jambi, Mojokerto, dan Kalimantan. Kami berikan mereka pelatihan pengenalan tanaman-tanaman lokal yang punya potensi dijadikan komoditas supaya bisa jadi sumber penghasilan. Kami juga merekrut delapan orang spa therapist,” tambah Wulan.

Peran Pemerintah untuk Tingkatkan Kebijakan Kesetaraan Gender

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Muhammad Ihsan mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan dua aturan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender di sektor perekonomian ini.

Aturan-aturan tersebut adalah Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Saran Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja serta Permen PPPA No. 1/2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Rumah ini disediakan untuk para pekerja yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi.

“Kita terkadang mengabaikan hambatan-hambatan struktural yang dialami perempuan. Di satu sisi ia bekerja, di sisi lain dilema muncul ketika dia sudah berkeluarga karena harus mengurus anaknya. Akhirnya banyak perempuan yang resign. Kita harus mengidentifikasi hambatan apa yang membuat mereka sampai resign,” kata Ihsan.

“Apa yang bisa KemenPPPA lakukan adalah memastikan kebijakan-kebijakan yang ada terimplementasikan dengan baik dalam perusahaan, melakukan advokasi pada kementerian-kementerian yang telah menguatkan kebijakan untuk merespons kesetaraan gender, dan memberi rumah perlindungan bagi perempuan pekerja,” tambahnya.

Ihsan menambahkan, saat ini KemenPPPA juga tengah menggarap Rancangan Undang-undang Kesetaraan Gender (RUU KG) untuk memperkuat landasan legalitas pengarusutamaan gender di Indonesia. Hal itu juga merupakan realisasi dari Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Meski begitu, Ihsan menilai instruksi tersebut sangat lemah secara struktur peraturan karena hanya mengatur lembaga eksekutif.

“UU KG nanti akan mengatur pengarusutamaan gender bagi lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif, serta bagaimana dunia usaha dan lembaga masyarakat mendukung terwujudnya kesetaraan gender sesuai fungsi lembaga masing-masing,” ujarnya.

Artikel

Women Lead Forum 2021 Digelar untuk Dukung Karier, Kepemimpinan Perempuan

April 7, 2021April 7, 2021 - by Patresia Kirnandita

Magdalene, didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia, dan Indonesian Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) menggelar acara Women Lead Forum 2021 #KantorDukungPerempuan. Acara yang diselenggarakan secara daring ini diadakan pada 7 dan 8 April 2021, mulai pukul 13.30 WIB.

Inisiatif penyelenggaraan Women Lead Forum 2021 tidak lepas dari temuan studi dan fakta di lapangan bahwa perempuan masih menemukan berbagai kendala klasik kendati secara struktural, banyak dari mereka yang sudah dapat memasuki dunia kerja dengan lebih mudah.

Kendala-kendala tersebut disinggung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah dalam keynote speech yang disampaikannya dalam Women Lead Forum 2021. Ia memaparkan bermacam kondisi ketimpangan gender yang masih ditemukan di kalangan pekerja Indonesia, mulai dari ketimpangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), kesenjangan upah, hingga perlakuan diskriminatif berbasis gender.

Pernyataan Ida ini berangkat dari hasil studi, salah satunya dari survei Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Juli 2020, yang menyatakan bahwa perempuan pekerja di Indonesia masih menerima upah 23 persen lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, tidak sampai 50 persen perempuan bekerja sebagai profesional dan hanya 30 persen dari mereka yang mencapai posisi manajer.

Women Lead Forum Soroti Hambatan Perempuan Pekerja

Hambatan yang dihadap perempuan pekerja dipengaruhi beragam faktor, mulai dari budaya hingga sistem, fasilitas, dan kebijakan yang diterapkan di kantor-kantor.

“Hambatan [yang dihadapi pekerja perempuan] ini disebabkan oleh beban ganda, seksisme, dan stereotip dalam masyarakat, diskriminasi berbasis gender, hingga pelecehan seksual. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada mereka secara individu dan keluarganya, tetapi juga pada potensi ekonomi negara dan Indeks Kesetaraan Gender Indonesia dalam peringkat dunia,” terang Ida.

Di samping itu, Ida juga menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 membawa tambahan beban tersendiri bagi pekerja perempuan. Mereka yang mengemban peran gender tradisional untuk mengurus tugas domestik kerap kewalahan ketika harus membagi waktu dan tenaga untuk bekerja dari rumah serta membantu anak sekolah dari rumah. Tidak jarang tekanan yang terjadi selama pandemi juga mendatangkan kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan bagi perempuan.

Sementara itu, pemimpin redaksi Magdalene, Devi Asmarani berkomentar bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi pekerja perempuan telah membatasi kesempatan mereka dalam memaksimalkan potensinya. Kendati sudah ada kebijakan-kebijakan yang mendukung pekerja perempuan, dalam realitasnya implementasi kebijakan tersebut belum optimal.

“Perusahaan memiliki andil besar untuk mengubah situasi ini. Karena itu Women Lead Forum 2021 ini kami tujukan untuk menyatukan para pembuat kebijakan di pemerintahan, legislasi maupun di perusahaan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, agar ada pembelajaran dan tercipta sinergi yang kuat untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja,” ujar Devi.

Berangkat dari permasalahan ini, Women Lead Forum 2021 mengadakan empat diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari pemerintah, sektor swasta, serta organisasi internasional. Adapun empat topik diskusi yang diangkat ialah “Antara Tanggung Jawab Rumah Tangga dan Kesempatan Kerja”; “Peran Perusahaan Mendukung Kesetaraan Gender di Tempat Kerja”; “Normalisasi Kesetaraan Gender lewat Media”; dan “Mendukung Kepemimpinan Perempuan: Kebijakan dan Perubahan Norma”.

Women Lead Forum 2021 Angkat Isu Kepemimpinan Perempuan

Women Lead Forum 2021 menjadi acara puncak dalam rangkaian program Magdalene mendukung kepemimpinan dan karier perempuan. Sejak September 2020, Magdalene telah menerbitkan berbagai artikel terkait kehidupan perempuan pekerja dan upaya mendukung kepemimpinan perempuan melalui microsite womenlead.magdalene.co, podcast How Women Lead dan FTW Media, dan berbagai konten di media sosial.

Women Lead Forum 2021 dibuka dengan pidato dari Deputy Head of Mission dari Kedutaan Besar Australia, H. E. Allaster Cox.

“Memajukan perempuan dalam kepemimpinan dipandang sebagai salah satu pendorong utama kesetaraan gender. Kami tahu bahwa pemimpin perempuan juga lebih cenderung mendukung kesetaraan gender. Namun demikian, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan tetap menjadi tantangan di seluruh dunia,” papar Cox.

“Untuk itu, Australia merasa bangga bisa bergandengan tangan dengan Indonesia dalam perjalanan memperkuat keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan, dan mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di tempat kerja.”

Terkait perempuan di posisi kepemimpinan, Ida juga menyatakan bahwa ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan bersama. Sebagai contoh, di sektor aparatur sipil negara(ASN) yang mencapai 4,1 juta, 52 persennya adalah perempuan. Akan tetapi jumlah yang menduduki jabatan struktural relatif sedikit. Di jabatan tinggi madya, hanya ada 96 orang perempuan, jauh lebih sedikit dari laki-laki yang berjumlah 483 orang.

Kampanye #KantorDukungPerempuan Lewat Instagram

Di samping diskusi panel tersebut, dalam acara ini juga diumumkan para pemenang kompetisi video #KantorDukungPerempuan yang diadakan Magdalene di Instagram. Kompetisi ini telah diikuti oleh sekitar 100 peserta, di mana mereka sebagai pekerja menyatakan dengan bangga bagaimana kantor masing-masing mendukung pekerja perempuan.

“Harapan kami, kebijakan dan best practices yang kuat dapat direplikasi oleh tempat kerja lainnya,” ujar Devi.

Selain itu, terdapat pula berbagai acara lain seperti bincang-bincang inspiratif dengan perempuan wirausaha muda serta pertunjukan stand up comedy oleh Sakdiyah Ma’ruf dan Ligwina Hananto.

Women Lead Forum 2021 juga terselenggara berkat dukungan Citi Indonesia, Martha Tilaar Group, Women in Mining (WIME), The Body Shop Indonesia, Nipplets, WeWaw, Industrial Organizational Club, dan Go Works.

Artikel

Laman Berisi Basis Data Narasumber Perempuan Hilangkan Alasan ‘Manel’

April 6, 2021April 8, 2021 - by Selma Kirana Haryadi

Semakin tidak ada lagi alasan untuk panel laki-laki atau all male panel (manel) karena sebuah laman berisi profil tokoh-tokoh perempuan yang kompeten dalam berbagai bidang baru saja diluncurkan.

Fenomena ‘manel’ atau ‘all male panels’ adalah munculnya otoritas atau dominasi kaum pria sebagai koresponden, baik untuk pewartaan media, konferensi ataupun seminar. Keadaan ini akhirnya membuat perspektif kaum pria jadi lebih mendominasi produksi pengetahuan, dan dalam banyak sisi mendatangkan masalah tersendiri.

Organisasi kemanusiaan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos) bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) meluncurkan WomenUnlimited.id, yang dibuat karena hanya sedikit tokoh perempuan yang dijadikan narasumber dalam berbagai pemberitaan di media. Aktivis perempuan dan Direktur Eksekutif Yayasan Hivos, Tunggal Pawestri mengatakan, ada banyak sekali perempuan yang kompeten di berbagai bidang, tapi tidak banyak diketahui orang-orang.

Terlebih pada masa pandemi ini, banyak acara virtual seperti webinar yang diselenggarakan, tapi semua pembicara yang dihadirkan adalah laki-laki, ujarnya.

“Saya sering dimintai rekomendasi nama-nama perempuan yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka sering mengeluh, sulit menemukan perempuan yang bisa bicara untuk sebuah isu. Apalagi bidang-bidang yang maskulin, seperti arsitektur, tata ruang, dan tata kota,” ujarnya dalam acara virtual “Peluncuran WomenUnlimited.id: Situs Data Narasumber Perempuan” (25/3).

Manel Masih Sering Terjadi di Ruang Akademis

“Saat ini, basis data WomenUnlimited memang belum lengkap. Ada sekitar 200 nama yang sudah kami terima. Targetnya tahun ini bisa mengumpulkan 500 nama. Sehingga butuh kerja sama dari pihak lain, tidak bisa dikerjakan sendiri,” ia menambahkan.

Dina Afrianty, peneliti dari La Trobe Law School Australia, mengatakan bahwa manel juga kerap terjadi di ruang akademis, termasuk di kampus, sebagai buah dari budaya patriarki yang berpadu dengan budaya hierarki dan senioritas. Jumlah dosen perempuan yang lebih sedikit daripada dosen laki-laki kemudian kerap dijadikan alasan akan manel, ujar Dina.

“Padahal sudah banyak sekali perempuan akademisi yang kompeten dan setara dengan laki-laki. Kehadiran mereka justru bermanfaat dan bisa menyuarakan perspektif-perspektif yang berbeda,” ia menambahkan.

“Masih jauh untutk mewujudkan kampus jadi tempat yang tidak mendiskriminasi perempuan.Tapi platform seperti WomenUnlimited.id ini adalah salah saut upaya yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan.”

Dina juga mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan perempuan akademisi untuk bisa berkembang di tengah sistem yang tidak mendukung ini adalah dengan membuat diri kita terlihat, membangun jejaring, dan mengisi forum-forum di ruang publik. Dengan begitu, profil para perempuan akademisi pun akan tersebar, mulai dikenal, dan bisa menjadi role model bagi perempuan-perempuan lainnya.

Narasumber Perempuan Memperkaya Diskusi

Jamshed M. Kazi dari United Nation Women (UN Women) Indonesia, mengatakan, sebuah percakapan atau diskusi akan menjadi lebih kaya bila perempuan dari berbagai latar belakang keilmuwan dan kelompok turut terlibat di dalamnya. Ia mengatakan, menilai bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai acara dan urusan akan mempengaruhi perkembangan karier para perempuan.

“Ketika kita menyelenggarakan acara, sering kali kita bersikeras agar pembicara yang hadir haruslah pemimpin tertinggi perusahaan. Tapi, kalau kita melakukan itu, kita menghilangkan kemungkinan adanya perempuan untuk hadir, karena di posisi-posisi tinggi itu jumlah perempuan masih sedikit,” ujar Jamshed.

“Kita bisa membuat acara dengan berfokus pada topik apa yang dibahas. Misalnya, kalau topiknya perdagangan, tidak perlu CEO dari perusahaan yang hadir. Kalau ada perempuan-perempuan yang kompeten, ya mereka yang dibawa masuk, selama mereka punya kepakaran di bidang tersebut,” tambahnya.

Minimnya representasi perempuan juga terjadi di media massa, baik dari segi konten-kontennya yang melanggengkan serangkaian stereotip terhadap perempuan, maupun sistem di dalam ruang redaksi yang tidak mengakomodasi kesempatan perempuan untuk menduduki posisi pembuat kebijakan, ujar redaktur senior harian Kompas, Ninuk Pambudy.

“Sesuatu yang muncul media katanya merepresentasikan budaya masyarakatnya. Saya tidak 100 persen setuju, karena media sebenarnya bisa berperan jauh daripada itu. Media bisa mengambil peran untuk menggambarkan perempuan dengan lebih baik,” ujarnya.

Melihat tidak representatifnya sosok dan peran perempuan dalam ruang publik, perempuan adat sekaligus aktivis muda asal suku Dayak, Kalimantan, Olvy Tumbelaka, menginisiasi pembentukan ruang-ruang belajar bagi para perempuan Dayak. Bersama teman-temannya, Olvy berusaha memberikan pengetahuan dasar sekaligus memberikan semangat kesetaraan bagi para perempuan di daerahnya.

“Setelah ikut ruang belajar, ada banyak teman perempuan yang bersikeras untuk hadir di musyawarah-musyawarah desa kalau mereka dilarang. Di setiap kampung juga ada beberapa perempuan yang berusaha mengambil alih kepemimpinan di kampung,” ujarnya.

Selma adalah penyuka waktu sendiri yang masih berharap konsepsi tentang normalitas sebagai hasil kedangkalan pemikiran manusia akan hilang dari muka bumi.

Artikel

Women Lead Forum 2021: Dukung Perempuan Berkarier, Jadi Pemimpin di Tempat Kerja

April 5, 2021April 5, 2021 - by Patresia Kirnandita

Peluang bagi perempuan untuk terjun ke dunia profesional semakin terbuka saat ini, namun berbagai kendala yang menjegal mereka menaiki tangga karier dan menjadi pemimpin di beragam industri masih kerap ditemukan.

Survei Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada Juli 2020 menemukan, perempuan pekerja di Indonesia menerima upah 23 persen lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, tidak sampai 50 persen perempuan bekerja sebagai profesional dan hanya 30 persen dari mereka yang mencapai posisi manajer, menurut survei yang sama.

Perempuan juga masih sering menghadapi masalah lain terkait gendernya, mulai dari diskriminasi dan seksisme, hingga pelecehan seksual. Hambatan lain adalah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung perempuan berkarier dan menjadi pemimpin, serta tidak adanya kebijakan dan fasilitas memadai bagi perempuan pekerja, terlebih yang sudah berkeluarga. Di sebagian perusahaan, bahkan hak-hak dasar perempuan seperti hak cuti haid atau melahirkan masih diabaikan.

Berangkat dari masalah perempuan dalam berkarier dan ketimpangan gender dalam kepemimpinan, Magdalene bekerja sama dengan Indonesian Business Coalition for Women Empowement (IBCWE) menggelar Women Lead Forum 2021, yang berlangsung pada 7 dan 8 April 2021 secara online. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Investing in Women, sebuah inisiatif dari Pemerintah Australia.

Women Lead Forum 2021 akan dibuka dengan pidato dari Deputy Head of Mission dari Kedutaan Besar Australia, H. E. Allaster Cox dan keynote speech dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah.

Acara ini menghadirkan serangkaian diskusi panel bersama 12 narasumber kompeten dari pihak pemerintah, sektor swasta, serta organisasi internasional.

Ada empat topik terkait perempuan di dunia kerja yang akan dibahas: Antara Tanggung Jawab Rumah Tangga dan Kesempatan Kerja; Peran Perusahaan Mendukung Kesetaraan Gender di Tempat Kerja; Normalisasi Kesetaraan Gender lewat Media; dan Mendukung Kepemimpinan Perempuan: Kebijakan dan Perubahan Norma.

Selain diskusi panel, ada sesi bincang-bincang inspiratif bersama perempuan wirausaha muda, serta pertunjukan stand up comedy dari Sakdiyah Ma’ruf dan Ligwina Hananto. Women Lead Forum 2021 juga akan mengumumkan pemenang kompetisi video #KantorDukungPerempuan yang diselenggarakan Magdalene di Instagram.

Acara ini juga terselenggara berkat dukungan Citi Indonesia, Martha Tilaar Group, Women in Mining (WIME), The Body Shop Indonesia, Nipplets, WeWaw, Industrial Organizational Club, dan Go Works.

Pendaftaran dapat dilakukan lewat bit.ly/WomenLeadForum2021, dan informasi terkait jadwal acara dapat dilihat di akun Instagram Magdalene.

Artikel

Ines Atmosukarto, Perempuan di Bidang Sains, dan Segala Hal tentang Vaksin

April 3, 2021July 14, 2021 - by Radhiyya Indra

Dr. Ines Atmosukarto menolak dipanggil “doktor” dan meminta disebut sebagai “mbak” saja. Padahal panggilan doktor itu merupakan penghormatan kami kepada perempuan ilmuwan hebat yang sangat rendah hati tersebut.

Ines Atmosukarto adalah peneliti vaksin dan doktor di bidang Biokimia dan Biologi Molekuler di Universitas Adelaide Australia, tempat ia menempuh pendidikan S1 sampai S3. Ia kini menjadi CEO perusahaan Australia, Lipotek Pty, Ltd, perusahaan rintisan di bidang bioteknologi yang berpusat di Canberra, Australia. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan teknologi vaksin, objek yang menjadi pusat perhatian seluruh dunia saat ini.

Ines Atmosukarto merupakan perempuan ilmuwan Indonesia pertama, dan satu dari lima ilmuwan dunia yang menerima UNESCO L’Oreal Fellowship for Women in Science pada 2004. Ketertarikannya pada sains didapat dari keluarga yang berlatar belakang sains.

“Baik bapak, ibu, dan kakek dari pihak ibu, pendidikan mereka semua memang berbasis sains. Dari sejak kecil saya dan adik-adik saya juga dididik untuk melihat segalanya dengan fakta, ilmu pasti. Jadi, mungkin itulah kenapa saya akhirnya ke bidang sains,” kata Ines Atmosukarto, dalam wawancara untuk podcast “Magdalene’s Mind” (8/3).

Kini, dengan semakin luasnya dan cepatnya persebaran informasi mengenai vaksin, Ines pun ikut turun tangan dalam mengedukasi masyarakat.

“Kita membutuhkan lebih banyak suara yang bisa menyampaikan informasi ilmiah terkini dengan cara yang mudah dipahami,” kata Ines Atmosukarto mengenai vaksin dalam episode podcast

Inisiatif ini datang dari kesadaran Ines bahwa ilmuwan seperti dirinya masih harus belajar banyak, terutama mengenai ranah sosial di mana wacana tentang COVID-19, penyakit, dan vaksin masih terus mengalir.

Usahanya di bidang sains pun tidak berhenti di situ, Ines Atmosukarto juga memulai program-program fellowship dengan L’Oreal untuk perempuan muda Indonesia. Bagaimana pandangan Ines mengenai minimnya partisipasi perempuan di dunia penelitian dan sains pada umumnya? Berikut kutipan obrolan Dr. Ines bersama Devi Asmarani dan Hera Diani di episode bonus “Magdalene’s Mind” ini.

Magdalene: Sebagai ilmuwan yang telah lama bekerja di bidang teknologi pengembangan vaksin, bisa dijelaskan proses pembuatan vaksin itu bagaimana? Dan berapa lama prosesnya hingga vaksin itu siap digunakan?

Dr. Ines Atmosukarto: Secara tradisional, proses pengembangan vaksin itu sebenarnya membutuhkan waktu yang lama, sekitar 10 hingga 15 tahun. Vaksin untuk pandemi ini memegang rekor waktu pengembangan tercepat, sekitar 12 bulan. Hal tersebut dapat terjadi karena investasi yang besar dari berbagai pihak, yang mempercepat waktu pengembangan serta tahapan pengujian.

Dari sudut pandang seorang peneliti, ketika mencari dukungan dan kerja sama dari perusahaan farmasi, vaksin itu bukan produk yang dianggap menarik. Karena pada dasarnya, vaksin selalu diusahakan untuk dijual dengan harga murah agar cakupannya luas. Vaksin juga produk pencegahan yang dengan sekali pakai diharapkan penggunanya akan sembuh. Jadi dari sudut pandang model bisnis, sebenarnya ini bukan produk yang bagus untuk perusahaan.

Menurut Dr. Ines Atmosukarto Tantangan terbesar dalam bekerja di start-up biotek adalah meyakinkan investor bahwa berinvestasi di bidang vaksin itu penting. Jadi, secara tidak langsung, pandemi ini turut membantu meyakinkan mereka betapa pentingnya vaksin.

Artikel

Jumlah Bukan Jaminan, ‘Newsroom’ Ramah Perempuan Masih Angan-angan

April 1, 2021April 6, 2021 - by Selma Kirana Haryadi

Seorang jurnalis televisi di Australia, Virginia Haussegger, pernah melayangkan kritik sekaligus protes di tempat kerjanya pada 2005 karena dirinya hanya ditugasi liputan isu-isu kecil, sementara kolega laki-lakinya selalu diberikan liputan yang lebih menantang dan “berat”, seperti politik dan isu-isu internasional.

Kritik Haussegger ini diabaikan oleh sang atasan—ia disuruh diam, tidak protes, dan kembali bekerja. Beberapa jam kemudian, Haussegger bahkan mendapati sebuah penis besar berbahan karet berwarna hitam tergeletak di atas meja kerjanya.

Apa yang Haussegger lakukan untuk merespons kejadian itu? Ia pergi ke ruangan sang atasan sambil menempelkan penis karet itu di kepalanya.

“Lihat, saya juga punya (penis). Apa sekarang saya sudah bisa mendapatkan tugas liputan di luar negeri?” ujarnya.

Kisah Haussegger itu dikisahkan Louise North dalam penelitiannya yang berjudul ‘Rejecting the ‘F-word’: How feminism and feminists are understood in the newsroom’ (2009). Selain kisah Haussegger, penelitian ini juga menyoroti bagaimana diskriminasi gender bekerja secara lebih lanjut di dalam ruang redaksi atau newsroom sehingga menimbulkan kesempatan kerja yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan jurnalis.

Salah seorang responden penelitian ini mengatakan, semua editor di media tempatnya bekerja atau newsroom adalah laki-laki. Mereka juga selalu memberikan liputan politik kepada laki-laki, sementara perempuan hanya diberikan liputan ringan dan gaya hidup populer. Padahal, kultur di kebanyakan media menganggap liputan politik sebagai topik yang lebih baik, potensial, dan menantang ketimbang liputan gaya hidup. Sehingga, para laki-laki jurnalis lah yang memiliki kesempatan untuk dipromosikan lebih cepat dan mudah.

Hal itu terdengar kontradiktif dengan jargon-jargon yang umum kita dengar di keseharian bahwa perempuan dan laki-laki sudah memiliki kesempatan yang sama di tempat kerja. Khususnya dalam dunia jurnalisme, kini banyak pihak mengatakan bahwa jurnalis bukan lagi sebuah profesi maskulin, karena sudah banyak melibatkan pekerja perempuan.

Tapi apakah kuantitas itu bisa mengakomodasi realita yang ada dalam seluruh aspeknya?

Representasi di Level Kepemimpinan Minim

Data dari “Laporan Global dalam Status Perempuan di Media” yang diinisiasi International Women’s Media Foundation (2011) menunjukkan, ada 690 orang atau sekitar 45,5 persen perempuan jurnalis di delapan perusahaan media di Perancis. Sementara jumlah laki-laki jurnalis mencapai 826 orang atau setara 54,5 persen.

Secara kuantitas, kondisinya mungkin tidak terlalu timpang. Namun temuan Carolyn M. Byerly, profesor komunikasi gender dari Howard University, AS, yang juga merupakan peneliti dari laporan ini, mengatakan representasi perempuan sangatlah minim di level manajemen ke atas, dan hal ini menunjukkan adanya glass-ceiling bagi para perempuan jurnalis di Prancis.

Di tingkat manajemen puncak, dari kelapa divisi keuangan sampai dewan direksi, hanya ada 33,3 persen perempuan. Keikutsertaan para perempuan dalam level pengambilan keputusan tertinggi, seperti dewan pengurus, juga sangat kecil, yaitu 16,7 persen.

Byerly juga mengatakan bahwa angka ini menunjukkan perempuan tidak mungkin bisa memberikan pengaruh besar dalam urusan keuangan perusahaan, serta pengambilan keputusan tingkat eksekutif lainnya.

Perempuan memang mendominasi dalam urusan desain, wardrobe, keuangan, administrasi, dan penjualan. Tapi mereka tidak memainkan peranan penting di level jabatan yang terlibat langsung dengan produksi dan kerja jurnalistik, termasuk pengumpulan berita.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam penelitiannya yang berjudul “Jejak Jurnalis Perempuan: Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia” (2012). Dari total 189 orang perempuan jurnalis yang diteliti, hanya 11 di antaranya yang menduduki jabatan sebagai pengambil kebijakan redaksi, yaitu satu orang pemimpin redaksi, satu orang editor, satu orang kepala seksi program, tiga orang produser, dan lima orang redaktur.

AJI mengungkap, perusahaan media di Indonesia juga belum memperhatikan kondisi kerja para perempuan jurnalis, karena tidak memberikan waktu istirahat bagi perempuan yang sedang menyusui, tidak menyediakan ruang laktasi, dan cuti haid.

Hal itu tentu tidak terlepas dari berbagai bias, stigma, dan prasangka yang melekat pada diri perempuan pekerja, hingga melahirkan banyak tantangan dan hambatan. Seperti beban ganda antara pekerjaan domestik dan pekerjaan di kantor, maupun antara tuntutan menjadi pribadi yang ramah dan submisif serta tuntutan untuk bisa survive di kultur perusahaan yang keras dan maskulin, absennya kebijakan yang bisa merealisasikan hak-hak mereka (cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, ruang laktasi, dan sebagainya), sampai perlakuan atasan dan kolega yang seksis dan kerap melecehkan mereka.

Diskriminasi dan Pemisahan Gender di dalam Newsroom

Temuan Observatory of Press Profession and the Observatory of Audiovisual Profession and Qualifications (2011) di Perancis menunjukkan, perempuan lebih banyak menempati berbagai posisi tidak tetap di perusahaan media, seperti pekerja lepas dan pekerja kontrak.

Hal ini membuat kesenjangan gender terlihat dari upah mereka lebih rendah ketimbang para laki-laki jurnalis, dengan selisih 4.082 euro per bulan. Situasi ini juga diperburuk oleh fakta bahwa pekerja perempuan lebih sering dan rentan keluar dari bursa tenaga kerja, bahkan ketika terjadi krisis ekonomi ketimbang laki-laki ketika mereka memiliki anak.

Di perusahaan media juga terdapat pemisahan vertikal dan horizontal antar gender. Pemisahan vertikal mencakup pemisahan-pemisahan yang bertingkat, seperti perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, serta representasi perempuan yang jauh lebih sedikit ketimbang laki-laki di jenjang dan posisi karier yang krusial.

Riset AJI pada 2012 tadi juga menemukan bahwa walau tidak ada perbedaan gaji dan fasilitas yang diterima perempuan dan laki-laki, tapi para perempuan jurnalis kerap mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan selama bekerja. Sebanyak 6,59 persen jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dan 14,81 persen mengalami pelecehan.

Diskriminasi umumnya didapatkan perempuan jurnalis ketika meliput di kepolisian. Menurut riset AJI, mereka kerap dipandang sebelah mata karena peliputan di kepolisian dianggap hanya untuk laki-laki.

Dari sinilah ketidak setaraan yang struktural bermula dan terus-menerus dilestarikan, hingga membuat industri media yang seharusnya mengakomodasi keberagaman tak ubahnya kebanyakan sektor publik yang menjadi boy’s club.

“Akibatnya, meski bisa disimpulkan bahwa kehadiran perempuan di ruang redaksi atau newsroom terbukti mendorong dihasilkannya konten-konten berita yang mewakili suara perempuan, dampak itu terbatas karena dominasi subjek berita laki-laki yang bertahan di luar dan di dalam perusahaan media,” kata Eugenie Saitta dalam penelitiannya yang berjudul “France: A Nuanced Feminization of Journalism” (2011).

Selma adalah penyuka waktu sendiri yang masih berharap konsepsi tentang normalitas sebagai hasil kedangkalan pemikiran manusia akan hilang dari muka bumi.