Jasmine Floretta V.D., Author at Berita terkini tentang kepemimpinan perempuan: Women Lead - Magdalene

Kesenjangan Gender di Tempat Kerja Tinggi, Perlu Ada ‘Affirmative Action’

March 3, 2021March 4, 2021 - by Jasmine Floretta V.D. - Leave a Comment

Secara global, dibutuhkan sekitar 99,5 tahun untuk mencapai kesetaraan gender secara optimal. Hal ini dinyatakan World Economic Forum (WEF) berdasarkan data Global Gender Gap Report 2020 yang mereka kumpulkan dari 153 negara.

Perjalanan panjang mewujudkan kesetaraan gender diakibatkan masih besarnya kesenjangan gender di berbagai subindeks. Dalam penelitian WEF, ditemukan bahwa kesenjangan gender paling terlihat pada subindeks Politik dan Ekonomi. Tercatat hanya 24,7 persen kesenjangan gender yang bisa tertutupi pada subindeks ini dengan hanya hanya 25 persen dari 35.127 kursi global ditempati oleh perempuan, dan hanya 21 persen dari 3.343 menteri perempuan. Bahkan di beberapa negara, perempuan tidak terwakili sama sekali.

Kesenjangan gender juga masih terjadi pada subindeks Kesempatan dan Partisipasi Ekonomi Berusaha. Dalam subindeks ini, tercatat hanya 55 persen perempuan yang bekerja di pasar tenaga kerja, dengan hanya 36 persen dari mereka yang menjabat manajer senior sektor swasta dan pejabat sektor publik. Hal ini diperparah dengan adanya lebih dari 50 persen kesenjangan upah.

Dari indeks secara keseluruhan (Politik, Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan), Indonesia menempati posisi 85. Keterwakilan perempuan di parlemen menurun (17,4 persen turun dari 19,8 persen), begitu juga di kabinet (24 persen, turun dari 26 persen). Di samping itu, partisipasi angkatan kerja perempuan masih cenderung stagnan, yaitu 54 persen dengan hanya 40,1 persen perempuan yang menduduki posisi strategis dan posisi yang membutuhkan tenaga profesional.

Budaya Patriarki, Tantangan Utama Atasi Kesenjangan Gender

Dalam diskusi bertajuk “Pemimpin Perempuan: Mengapa Penting?” yang diselenggarakan oleh Jalastoria Indonesia pada Jumat (26/21), Nur Aini, Ketua Serikat Sindikasi yang menjadi salah satu pembicara mengatakan bahwa hal yang menjadi tantangan utama dalam merealisasikan kesetaraan gender di Indonesia adalah karena masih mengakarnya budaya patriarki di masyarakat. Hal ini melanggengkan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.

“Budaya patriarki inilah masalahnya, [lingkungan kerja] masih maskulin, kepemimpinan perempuan masih dipertanyakan,” ujar Nur Aini.

“Pertanyaan bagaimana perempuan membagi waktu ke keluarga, lalu bagaimana jika mereka hamil, bagaimana nanti kalau harus rapat sampai malam, pertanyaan-pertanyaan yang kerap diajukan kepada perempuan ini sebenarnya tidak bersifat substansial dan tidak pernah dipertanyakan kepada laki-laki.”

Menambahkan pendapat Nur Aini, Masruchah, Komisioner Purnabakti Komnas Perempuan dan Dewan Pengawas Indonesian Feminist Lawyer Club mengatakan bahwa kuatnya konstruksi sosial yang menempatkan perempuan di ranah domestik masih menjadi tantangan besar yang sulit dikikis.

“Di hadapan publik, masyarakat meyakini bahwa rumah urusan perempuan. Hal ini terlihat dari bagaimana UU Perkawinan juga secara jelas membagi peran gender perempuan dan laki-laki, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, dan perempuan adalah seorang ibu rumah tangga,” kata Masruchah.

Menurutnya, konstruksi sosial ini memiliki sumbangsih besar pada pemberian beban sepihak dan ekspektasi berlebihan kepada perempuan.

“Dalam pandangan publik, sering kali perempuan itu diharuskan lebih sukses dua kali lipat dari laki-laki. Mereka harus bisa sukses dalam mengurus keluarganya, dan mereka harus bisa sukses juga di ruang publik, dari situ perempuan baru dianggap layak menjadi pemimpin,” imbuh Masruchah.

Hak Pekerja Perempuan Terabaikan

Di samping itu, tantangan lain yang menghambat penurunan kesenjangan gender di Indonesia ialah masih disepelekannya hak-hak perempuan sebagai pekerja.

“Hak-hak pekerja perempuan masih banyak yang belum dipenuhi. Misalnya, saya bekerja di Tempo sejak 2008, tapi status saya masih kontrak. Padahal, dalam UU Ketenagakerjaan sudah jelas batasnya [status kerja kontrak] tiga tahun,” papar Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ika Ningtyas dalam diskusi tersebut.

Baca juga: Bagaimana Stereotip dan Norma Gender Mematikan Kepercayaan Diri Perempuan

“Posisi sebagai pekerja kontrak, kontributor, atau koresponden membuat pekerja tidak diberikan gaji tetap, dan tidak punya cuti haid atau melahirkan. Ukuran batasan jam kerja juga enggak ada. Mau kamu sedang hamil atau sedang haid, ya kalau kamu enggak kerja, kamu enggak akan dapat gaji,” Ika menambahkan.

Tidak hanya hak khusus perempuan dan status kerja yang tidak pasti saja yang masih menyandung perempuan pekerja. Ika mengatakan bahwa bagi jurnalis perempuan, ketidakadilan dan kekerasan gender yang mereka alami lebih berlapis. Mereka juga rentan mengalami kekerasan seksual dalam meliput atau dalam perjalanan meliput berita. Hambatan-hambatan seperti inilah yang membuat jurnalis perempuan lebih sedikit.

“Kalaupun ada biasanya hanya bertahan sampai lima tahun bekerja. Kalau sudah menikah dan punya anak, mereka pasti akan berhenti sebagai jurnalis,” kata Ika.

Hal ini kemudian berdampak pada miminmya perempuan menjabat di posisi struktural. Posisi perempuan di dalam media pun terlihat seperti piramida, semakin ke atas jumlah mereka semakin sedikit.

Affirmative Action Solusi Kesenjangan Gender

Salah satu jalan mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan di ruang publik adalah dengan membuat affirmative action. Hal ini merupakan kebijakan khusus untuk meningkatkan representasi kelompok termarginalkan seperti perempuan.

Menurut Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati, seharusnya affirmative action tatarannya tidak hanya terfokus pada tataran legislatif, tetapi juga di ranah ranah lainnya.

“Butuh ada evaluasi gerakan perempuan dalam affirmative action. Dengan begitu, jika kita berbicara mengenai bagaimana caranya memosisikan perempuan dalam posisi-posisi strategis, kita bisa beralih dari birokrasi ke lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, bahkan private sector,” kata Mike.

Ia berpendapat, upayamembuat affirmative action di luar ranah legislatif juga mampu mendorong penghentian anggapan keliru mengenai keadilan dan kesetaraan gender secara lebih luas. Di tubuh pemerintahan dan badan negara saja, isu gender masih kerap dipandang sebagai persoalan tunggal perempuan semata, bukan kepentingan bersama.

Mendorong Perempuan Menjadi Pemimpin

Nur Aini mengatakan bahwa affirmative action di lintas sektor dapat dimulai dengan hal termudah, yaitu dengan mendorong kepercayaan diri perempuan dan meyakinkan mereka bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Hal ini perlu dibarengi dengan memberikan kesempatan pada perempuan untuk menduduki posisi strategis.

Menurut dosen Ilmu Politik FISIP dan Pascasarjana Kajian Gender UI, Dr. Nur Iman Subono, mendorong kepercayaan diri perempuan ini begitu penting karena perempuan telah mengalami kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini dapat berupa mansplaining dalam ruang kerja, atau perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi atau ide-idenya.

“Mendorong kepemimpinan perempuan sangat penting, karena sebelum mencapai substantive representation, number representation harus terpenuhi terlebih dahulu untuk membantu tercapainya kesetaraan dan keadilan gender,” kata Nur Iman.

Masruchah memandang, dibandingkan gaya kepemimpinan laki-laki, gaya kepemimpinan perempuan terbukti lebih berorientasi pada kesejahteraan bersama.

“Umumnya, model kepemimpinan perempuan baik di organisasi atau parlemen punya gaya transformasi, mencoba banyak mendengarkan, memberikan ruang baik bagi tim kerja mereka, basis sosialnya untuk mendialogkan. Sementara laki-laki, karena sejak kecil dilihat seorang individu yang super dan berdaya, sering kali ketika dia mempimpin cenderung hierarkis, dengan cara memerintah dan menugaskan seseorang,” papar Masruchah.

Selain itu ia menilai, pemimpin perempuan lebih banyak memberi motivasi pada tim kerjanya karena ia ingin maju bersama.

“Mereka yang biasanya memulai ruang berbagi, ruang mendengar. Laki-laki pada umumnya mau maju sendiri, ‘aku bisa lho’. Kalau perempuan tidak, perempuan bergerak secara perlahan namun pasti, ‘aku bisa melakukan perubahan-perubahan ini bersama-sama’,” ujarnya.

Artikel

4 Cara Mendidik Anak Perempuan Sejak Dini Untuk Jadi Pemimpin

February 9, 2021February 9, 2021 - by Jasmine Floretta V.D. - Leave a Comment

Sedari kecil, anak-anak perempuan Indonesia kerap dididik untuk menjadi seseorang yang nantinya akan menjadi pendamping laki-laki yang akan jadi pemimpin keluarganya sehingga mereka diajarkan untuk patuh dan kerap kali dibungkam suaranya. Dampak dari pola pendidikan kepada anak perempuan seperti ini menjadikan mereka sebagai sosok yang pasif atau pengikut alih-alih sebagai seorang pemimpin. Hal ini sangat berdampak pada keberhasilan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan Indeks Kesetaraan Gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 2019, dinyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara, terendah ketiga se-ASEAN. Lebih lanjut, di dalam laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UN Women per September 2020, dinyatakan bahwa perempuan Indonesia bahkan memiliki pendapatan 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki dan perempuan hanya menempati seperempat dari pekerjaan manajerial dan penyelia yang bergaji tinggi.

Untuk memperbaiki situasi tersebut, diperlukan adanya perubahan mulai dari level terkecil masyarakat, yakni keluarga. Para orang tua memiliki andil besar untuk mengajarkan anak-anak perempuannya untuk berani bermimpi akan menjadikan mereka sadar bahwa mereka berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Mereka pun perlu diyakinkan bahwa kesempatan untuk meraih beragam hal dapat terbuka sebagaimana hal ini dirasakan oleh anak-anak laki-laki.

Bagaimana cara orang tua dapat mendidik anak perempuan untuk jadi pemimpin di kemudian hari

1. Bebaskan anak memilih mainannya

Hal pertama dan krusial yang dapat kita lakukan adalah menerapkan permainan bebas gender. Seperti dikatakan oleh feminis kelahiran Inggris, Ann Oakley, perempuan telah dibentuk sesuai dengan peran gendernya mulai dari pemberian mainan kepada mereka sejak kecil. Mereka diberikan boneka atau mainan masak-masakan dan dilarang memainkan mainan khusus laki-laki seperti mobil.

Dari sinilah sebenarnya anak perempuan sudah mulai menginternalisasi peran gender tradisional sesuai ekspektasi masyarakat. Maka dari itu, para orang tua dan orang dewasa perlu membebaskan anak dalam memilih mainan mereka sejak kecil. Ini bertujuan supaya mereka tidak terpaku pada pembagian peran gender kaku yang kelak menghambat mereka bercita-cita dan meraih kesempatan seperti yang dimiliki laki-laki.

2. Ceritakan tentang sosok-sosok perempuan pemimpin

Selain membebaskan mereka dalam memilih mainan sendiri, hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan mulai memperkenalkan anak perempuan pada sosok-sosok perempuan pemimpin. Orang tua bisa menceritakan tentang tokoh-tokoh perempuan pemimpin yang berada dalam lingkungan keluarga, pesohor lokal maupun internasional, atau perempuan pahlawan.

Dibanding menceritakan tentang sosok-sosok putri dalam banyak dongeng yang menunggu laki-laki penyelamat hadir dalam hidupnya, anak perempuan dapat menyerap lebih banyak nilai positif yang mendorong kepemimpinan mereka kelak dari cerita tentang teladan tokoh perempuan tadi.

Selain itu, dengan memperkenalkan mereka pada tokoh perempuan pemimpin, kita dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan anak perempuan mengenai kepempimpinan itu sendiri. Dari sinilah kita dan anak akan mengeksplorasi lebih jauh definisi dari kepemimpinan perempuan.

Dengan demikian, kepemimpinan tidak lagi dilihat sebagai sebuah peran gender tertentu saja. Hal itu bisa dipandang sebagai suatu sikap yang kita ambil untuk menemukan jalan keluar atas suatu masalah dan menemukan kekuatan kita sendiri.

Kepemimpinan perempuan pun tidak hanya terbatas mengenai bagaimana perempuan menjadi seorang pemimpin. Tetapi, hal ini juga tentang bagaimana seorang perempuan memanfaatkan nilai-nilai feminin–yang sering kali dipandang sebagai kelemahan oleh banyak orang–yang dimilikinya sebagai suatu kekuatan. Misalnya, terkait nilai empati yang bisa membuahkan hasil positif ketika seseorang bekerja sama dengan orang lain atau saat hendak mengakomodasi kebutuhan sesama gendernya atau orang-orang termarginalkan.

3. Ajari mereka untuk berani bersuara

Setelah mengajarkan anak perempuan tentang tokoh-tokoh perempuan pemimpin dan berdiskusi bersama mereka tentang kepemimpinan perempuan, hal yang kemudian yang dapat kita lakukan adalah mengajarkan mereka untuk berani bersuara.

Keberanian bersuara merupakan kemampuan pemimpin yang krusial. Hal ini dikarenakan kemampuan komunikasi yang baik akan menciptakan sosok pemimpin yang mampu mengubah dan mendorong perubahan di dalam hidupnya sendiri dan juga orang lain. Bagi anak perempuan, keberanian bersuara atau mengungkapkan pendapat penting diajarkan sejak kecil karena di banyak lingkungan kerja, suara perempuan masih sering disepelekan atau bahkan diinterupsi oleh bos atau rekan laki-laki hanya karena gender mereka. Padahal, gagasan mereka tidak kalah baik dibanding lawan jenisnya.

Jadi, ajari anak perempuan untuk berani dalam menyuarakan pendapatnya, apa pun itu. Apakah pendapat mereka bisa diterima atau tidak itu adalah urusan lain, namun yang terpenting adalah memberikan kesempatan bersuara agar mereka percaya diri untuk melakukan hal serupa di masyarakat nantinya. Berikan anak perempuan pengertian bahwa selama kita tidak berani bersuara atas diri kita sendiri, maka perubahan tidak akan pernah dapat dicapai, termasuk perubahan atas situasi tidak adil yang sering menimpa perempuan.

4. Dorong anak perempuan berpikir logis dan kritis

Membiasakan anak perempuan untuk berani bersuara adalah satu hal, tetapi yang tidak boleh dilepaskan dari pendidikan tersebut adalah melatih mereka untuk berpikir logis dan kritis dengan cara mendorong rasa ingin tahu mereka.

Melatih anak untuk berpikir logis dan kritis memang bukan hal mudah, apalagi dengan adanya budaya patriarkal di Indonesia yang mengajarkan anak perempuan untuk patuh dan menelan mentah-mentah ajaran orang dewasa, terutama laki-laki. Akan tetapi, hal ini tetap dapat diupayakan dengan cara mencoba menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari rasa penasaran mereka. Bila kita tidak mampu menjawabnya, kita bisa mengajaknya bersama mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau pendapat pakar dan orang berpengalaman.

Menjaga api keingintahuan anak penting karena hal tersebut akan menjadi motor penggerak mereka dalam mempelajari banyak hal baru. Mereka pun akhirnya akan terbuka untuk ide-ide dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Tidak hanya itu, dengan mendorong rasa ingin tahu mereka, anak-anak perempuan nantinya akan terbiasa untuk berpikir logis dan kritis menyangkut suatu kejadian atau situasi yang mereka alami sehingga mereka tidak akan serta merta membeo saja pada pernyataan mayoritas orang. Hal inilah yang nantinya dapat mendorong anak perempuan jadi pemimpin yang cekatan dan dapat mengambil keputusan atau solusi yang tepat karena logika berpikir mereka sudah terbentuk dengan baik.

Jasmine Floretta V.D adalah seorang BTS ARMY dan pencinta kucing garis keras. Sedang menjalani studi S2 di Kajian Gender UI dan memiliki minat mendalam pada kajian tentang penggemar dan isu terkait peran ibu.

Artikel

Film-film Hayao Miyazaki dan Representasi Kepemimpinan Perempuan

December 18, 2020August 9, 2021 - by Jasmine Floretta V.D. - Leave a Comment

Banyak orang di luar Jepang mungkin baru mengenal sutradara/ainmator Hayao Miyazaki saat karyanya, Spirited Away, meraih penghargaan Academy Awards sebagai Film Animasi Terbaik pada 2003. Berbagai karakter perempuan dalam film-film Hayao Miyazaki dan banyak film Studio Ghibli lainnya menjadi keistimewaan lain karyanya, selain kemampuan teknis yang luar biasa. Tidak jarang Miyazaki menjadikan karakter perempuan keren sebagai tokoh sentral.

Dalam film-filmnya, Miyazaki menggambarkan tokoh perempuannya sebagai sosok yang tangguh, memiliki suara atas diri mereka sendiri, dan agensi diri untuk berkembang secara mandiri. Tidak hanya sebatas itu, secara menarik tokoh-tokoh perempuan di dalam filmnya kerap digambarkan oleh Miyazaki dalam posisi nonbiner-nya. Mereka tidak hanya digambarkan sosok yang kuat dan penuh rasa petualangan, tapi di saat bersamaan juga mengampu sifat-sifat feminin seperti kepedulian dan kasih sayang.

Misalnya dalam film Mononoke Hime atau Princess Mononoke, Lady Eboshi digambarkan sebagai perempuan pemimpin di sebuah kota tambang besi. Lady Eboshi meleburkan batas stereotip dan norma gender melalui gaya kepemimpinannya yang nonbiner. Selain sebagai seorang pemimpin yang tegas dan tangguh, yang identik dengan gaya kepemimpinan maskulin, Eboshi adalah sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan feminin yang sangat peduli pada rakyatnya.

Dirinya menampung dan merima dengan penuh afeksi orang-orang buangan di dalam masyarakat seperti pelacur dan orang-orang dengan cacat fisik (penderita kusta). Lady Eboshi mempekerjakan mereka dan memberi mereka mata pencaharian di tambang besi.

Di dalam film ini pun, perempuan selain Lady Eboshi digambarkan sebagai sosok yang mampu bersuara dan berani melawan ketidakadilan yang ada. Ketika seorang utusan dari Lord Asano berkata, “Kalian para perempuan perlu diajari rasa hormat!”, seorang warga perempuan menyahut dengan suara lantang “Hormat? Apa itu? Kami tidak pernah mendapatkan rasa hormat (sebagai seorang perempuan) dari masyarakat sejak lahir!”.

Melalui film Nausicaä of the Valley of the Wind, Hayao Miyazaki mendekonstruksi tokoh putri melalui tokoh Nausicaä yang meleburkan ekspektasi gender yang dilekatkan masyarakat pada seorang perempuan, terutama pada figur putri kerajaan. Nausicaä adlaah potret pemberdayaan perempuan dengan kombinasi kepribadian unik dengan kualitas feminin, yang terlihat dari perilaku lembut dan penuh kasih sayangnya terhadap alam, juga kualitas maskulin yang dapat dilihat dari kemampuan mekanik, kecakapannya dalam pertempuran menggunakan pedang dan mengendarai motor glider bertenaga jet.

Hayao Miyazaki secara gamblang telah menghancurkan batas-batas ekspektasi gender yang diamini oleh masyarakat, bahwa menjadi pemimpin dan menjadi agen penggerak perdamaian dunia hanya bisa dilakukan oleh laki-laki.

Tokoh Nausicaä memenuhi ramalan kuno yang disebutkan di awal film bahwa akan ada seorang juru penyelamat yang muncul membawa keseimbangan dan kedamaian di dunia yang sedang mengalami konflik antara manusia dan alam. Dapat dikatakan bahwa Miyazaki secara gamblang telah menghancurkan batas-batas ekspektasi gender yang diamini oleh masyarakat, bahwa menjadi pemimpin dan menjadi agen penggerak perdamaian dunia hanya bisa dilakukan oleh laki-laki.

Perempuan berani dalam film Hayao Miyazaki

Melalui film-film Studio Ghibli, Hayao Miyazaki juga kerap menempatkan tokoh-tokoh perempuannya dalam sebuah situasi di mana mereka memperoleh keberanian dan harga diri melalui penerimaan diri. Dalam Howl’s Moving Castle dan Kiki’s Delivery Service, seluruh narasinya berfokus pada Sophie dan Kiki yang menunjukkan penerimaan diri sebagai kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan kesadaran betapa pentingnya diri mereka sebagai seorang perempuan dan juga seorang individu.

salah satu film hayao miyazaki — Princess Mononoke, salah satu film karya Hayao Miyazaki.

Di sepanjang film Howl’s Moving Castle misalnya, penampilan fisik Sophie akan berubah menjadi wujud aslinya jika dirinya bertindak lebih tegas dengan bersuara atas dirinya, bersedia membela dirinya sendiri, dan berhenti merendahkan diri.

Dalam film Kiki’s Delivery Service, Miyazaki menggambarkan perjalanan penerimaan diri seorang penyihir muda bernama Kiki. Ia memperlihatkan bagaimana Kiki harus mengatasi keraguan atas dirinya sendiri dan belajar menerima diri sendiri sebagai kekuatan untuk menjadi seorang yang lebih baik untuk mendapatkan kembali kekuatannya.

Melalui karya-karyanya, Hayao Miyazaki memungkinkan perempuan mendapatkan representasi yang baik di dalam media tanpa terjerat oleh stereotip dan ekspektasi gender masyarakat. Ia memperlihatkan sebuah representasi feminis yang positif, yang memungkinkan para perempuan bertindak dan berbicara atas diri mereka sendiri sebagai sosok perempuan yang berdaya.

Setiap karya Hayao Miyazaki adalah ajakan bagi banyak perempuan di dunia ini untuk tidak takut menjadi apa pun yang mereka inginkan. Film-film Miyazaki memberikan sebuah pelajaran bahwa menjadi perempuan bukanlah tentang bagaimana kita seharusnya menyesuaikan diri kita sendiri dengan standar yang telah diberikan masyarakat terhadap perempuan. Namun, menjadi perempuan adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri dengan suara dan kemampuan yang kita miliki.

Jasmine Floretta V.D. adalah seorang BTS ARMY dan pencinta kucing garis keras. Sedang menjalani studi S2 di Kajian Gender UI dan memiliki minat mendalam pada kajian tentang penggemar dan isu terkait peran ibu.

Artikel

RUU Ketahanan Keluarga Hambat Kepemimpinan Perempuan

November 20, 2020December 8, 2020 - by Jasmine Floretta V.D. - Leave a Comment

Pada awal tahun ini, tepatnya pada bulan Februari, Indonesia digemparkan oleh Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU Halu) sebagai satu produk hukum yang diusulkan oleh Fraksi Golkar, PAN, PKS dan Gerindra. RUU ketahanan keluarga ini memicu banyak perdebatan dan penolakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat terutama para akademisi dan juga feminis.

Salah satu hal yang memicu perdebatan adalah bagaimana RUU ini kembali mengotak-kotakan peran gender kaku antara laki-laki dan perempuan. Dalam RUU ini, laki-laki secara ajek posisinya dilihat sebagai kepala keluarga, sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Pematokan peran gender melalui RUU Halu ini jelas problematik karena luput mengetahui bahwa unit rumah tangga Indonesia tidak bersifat homogen. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya unit keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarganya atau ibu yang bekerja sebagai pencari nafkah utama. Perlu dicatat juga bahwa RUU ini telah gagal memenuhi hak perempuan sebagai warga negara melalui UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dengan mengesampingkan fakta bahwa perempuan yang bekerja di ruang publik tidak serta merta bekerja karena kepentingan ekonomi saja. Banyak dari mereka memaknai bekerja sebagai bagian dari eksistensi diri mereka sendiri dan pengabdian mereka terhadap masyarakat.

Jika dilihat dari iklim sosial politik Indonesia, pengusulan RUU Halu ini dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kemunduran demokrasi Indonesia yang dipicu konservatisme agama Islam. Perkembangan pesat konservatisme Islam di Indonesia memang sangat meresahkan, apalagi dengan penguasaan media daring yang dilakukan sebagian kelompok untuk menyebarkan paham yang mereka anut.

Penguasaan media daring oleh kelompok ini terbukti efektif menjangkau banyak individu di berbagai kelompok masyarakat atas nama penegakan ideologi politik Islam. Para penganut ideologi ini bertujuan untuk mengubah pendekatan sekuler terhadap negara dan masyarakat menjadi pendekatan di mana simbol dan identitas agama Islam mendominasi di dalam sendi-sendi masyarakatnya.

Dalam menjadikan Islam sebagai ideologi politik, kelompok-kelompok ini berfokus pada penegakkan kembali tatanan moral masyarakat dengan isu “perbaikan” status dan peran gender perempuan, baik dalam ranah privat maupun publik. Mereka berangkat dari pemahaman teks agama yang kaku. Perempuan pada akhirnya dipaksa untuk keluar dari ranah publik. Kelompok konservatif agama kembali mendorong perempuan untuk berdiam diri di rumah sebagai bentuk dari ketaatan beragama. Dengan mendorong perempuan kembali ke ranah domestiknya, paham konservatisme agama telah kembali mengukuhkan segregasi peran gender laki-laki dan perempuan yang didasarkan oleh perbedaan biologis mereka.

RUU Ketahanan Keluarga Faktanya Menghambat kepemimpinan perempuan

Pengotak-kotakan peran gender perempuan dengan mengebiri hak-hak mereka sebagai manusia berdampak langsung pada kepemimpinan perempuan di ruang publik. Melalui paham konservatisme agama, kepemimpinan perempuan yang sudah mendapatkan tempatnya di dalam masyarakat kembali dipertanyakan.

Dengan penekanan bahwa perempuan tidak sepatutnya menjadi seorang pemimpin dan bahwa fitrah mereka ada di rumah, perempuan dikecualikan dalam pertimbangan posisi kepemimpinan di suatu institusi. Perempuan-perempuan yang secara ilmu dan kemampuan lebih mampu menjadi seorang pemimpin dibandingkan kolega laki-lakinya, akan dipertanyakan lagi kredibilitasnya sehingga sulit untuk naik ke posisi pemimpin. Mereka harus rela terus berada di dalam posisi sama dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk naik jabatan karena pengalaman ketubuhan mereka didiskriminasi oleh interpretasi agama tertentu.

Sulitnya perempuan mengamankan posisi kepemimpinan mereka jika dilihat dari prospek jangka panjang jelas akan berakibat fatal. Semakin sedikitnya perempuan di posisi kepemimpinan, semakin minim pembuatan kebijakan yang memihak pada perempuan. Jika posisi kepemimpinan didominasi oleh laki-laki, akan sangat mungkin bila nantinya pembuatan kebijakan publik atau rencana pembangunan jangka panjang akan bersifat bias gender atau bahkan buta gender.

Eksistensi perempuan pun kembali terpinggirkan dalam kacamata pemangku kebijakan dengan minimnya identifikasi peran gender yang perempuan ampu dan pengabaian partisipasi aktif mereka. Minimnya perempuan dalam posisi kepemimpinan pada akhirnya berujung pada suatu pengabaian terhadap penyediaan akses maupun pemenuhan hak-hak perempuan sebagai kelompok rentan.

Tidak hanya itu, konservatisme agama yang sudah masuk ke dalam sendi-sendiri masyarakat juga dapat menghambat karier perempuan atau bahkan menghambat perempuan untuk memulai kariernya sendiri. Dengan pertimbangan ketaatan beragama dan glorifikasi figur perempuan muslim ideal, perempuan pada akhirnya yang harus membuang mimpinya jauh-jauh. Mereka yang telah menikah dan memiliki anak didorong untuk keluar dari kantornya, melepaskan jabatannya begitu saja yang sudah mereka bangun sekian lama karena beban tanggung jawab sebagai ibu dan istri yang baik dalam pandangan konservatisme agama.

Perempuan muda yang bahkan baru ingin memulai kariernya pun dapat menjadi ragu untuk melebarkan sayap mereka. Adanya pandangan bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah mereka yang berada di rumah akan membuat perempuan-perempuan muda ini dipaksa mengubur dalam-dalam potensi mereka sebagai manusia.

Pada akhirnya, derasnya laju pemahaman konservatif agama akan menjadi batu sandungan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Membangun wacana alternatif

Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi derasnya pemahaman konservatif agama di Indonesia?

Menurut Kepala Pusat Riset Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Dr. Iklilah MD Fajriyah, penguasaan media online kelompok konservatif misalnya adalah kritik bagi para feminis muslim untuk membangun gerakan yang sama untuk mengimbangi kekuatan kelompok konservatif dengan mengemukakan wacana alternatif. Hal ini dilakukan untuk membantu anak-anak muda dan masyarakat awam dalam membangun cara berpikir kritis mereka.

Jika wacana alternatif tidak banyak ditemukan, mereka akan merefleksikan wacana yang ada, yang dikemukakan oleh kelompok konservatif, ke dalam kehidupan mereka. Hal ini sering kali menjebak anak-anak muda dan masyarakat pada satu pilihan saja yang justru mengungkung mereka, kata Iklilah.

Dalam menyampaikan wacana alternatif sebagai tandingan narasi kelompok konservatif, para feminis muslim juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahkan kekinian.

“Teman-teman feminis muslim yang kuat pemikirannya karena bacaan mereka terhadap teks yang cukup kuat secara tidak sadar menuliskan gagasannya dengan nuansa yang terlalu akademik. Karena bernuansa terlalu akademik, hal ini tidak disukai dan sulit dipahami,” kata Iklilah.

“Strategi penyampaian yang sederhana sangat penting dilakukan para feminis muslim agar orang-orang muda dan awam yang menerima pesannya dapat merefleksikan pesan tersebut dalam kehidupannya sendiri, serta membandingkan pesan tersebut dengan pesan yang disampaikan kelompok konservatif.”