Perdana Menteri Perempuan Pertama Archives - Berita terkini tentang kepemimpinan perempuan: Women Lead

Estonia adalah salah satu negara di Eropa Utara yang masuk ke dalam kawasan Uni Eropa. Negara ini memiliki penduduk 1,34 juta jiwa dan merupakan negara anggota Uni Eropa dengan jumlah penduduk paling sedikit. Sejak merdeka pada 1918, untuk pertama kalinya Estonia memiliki presiden serta perdana menteri perempuan dalam periode yang sama.

Perdana Menteri Perempuan Pertama Estonia

Beberapa tahun belakangan, seperti yang dialami oleh sejumlah negara lainnya di dunia, kekuatan politik konservatif kanan di Estonia semakin menguat dan membuat kondisi perpolitikan Estonia kurang kondusif. The Guardian melaporkan bahkan di saat partai nasionalis EKRE (Conservative People’s Party of Estonia) memenangkan 19 dari 101 kursi dalam pemilihan umum pada Maret 2019 lalu, tidak ada yang terkejut dengan hal ini.

Namun, dalam periode baru ini, Estonia memiliki harapan baru untuk memperbaiki kondisi politiknya yang sebelumnya dikuasai kelompok politik sayap kanan, dengan terpilihnya Kajja Kallas sebagai perdana menteri. Kallas dilantik pada 26 Januari 2021 lalu, dan menjadi perdana menteri perempuan pertama di negara itu. Sebelumnya, Kallas sudah berkarier di politik dan kemudian ia adalah pemimpin The Reform Party sejak 2018.

Dikutip dari Reuters, Kallas mengatakan, ia akan kembali membangun hubungan baik dengan sekutu mereka, negara-negara tetangga, dan memupuk kepercayaan kembali bahwa Estonia adalah negara yang baik untuk berinvestasi.

Profil Kajja Kallas Perdana Menteri Perempuan Pertama Estonia

Kajja Kallas lahir di Talinn pada 18 Juni 1977 dan merupakan putri dari Sim Kallas, Perdana Menteri Estonia ke-14. Kallas muda mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Tartu pada 1999. Di tahun 2007, ia melanjutkan studi di Sekolah Bisnis Estonia dan mendapatkan gelar EMBA (Master Eksekutif Administrasi Bisnis) di bidang Ekonomi pada tahun 2010.

Kallas mengawali kariernya sebagai pengacara dan bergabung dalam asosiasi pengacara Estonia pada 1999. Ia juga menjadi salah satu mitra di firma hukum Luiga Mody Hääl Borenius dan Tark & Co dan bekerja sebagai pelatih eksekutif di Sekolah Bisnis Estonia.

Pada 2010, Kallas memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan masuk ke dalam Estonian Reform Party (Riigikogu). Ia kemudian maju ke kursi parlemen di tahun 2011 mewakili daerah konstituen Harju dan Rapla dan mendapatkan 7.157 suara. Ia pun terpilih menjadi anggota parlemen ke-12 Estonia dan mengepalai Komite urusan ekonomi dari 2011 hingga 2014.

Pada tahun 2014, Kallas maju menjadi salah satu kandidat untuk maju ke parlemen uni Eropa dan akhirnya menang dengan 21.498 suara dan bertugas Komite Industri, Riset dan Energi dan merupakan pengganti Komite Pasar Internal dan Perlindungan Konsumen.

Suasana Politik Estonia yang Seksis Beberapa Tahun ini

Walaupun pada 2019 partai yang Kallas pimpin memenangkan suara paling banyak dalam pemilihan umum 2019, mereka gagal dalam membentuk koalisi yang lebih besar. Hal itu karena partai pesaing yaitu Centre Party lebih memilih membentuk sebuah koalisi dengan partai EKRE serta beberapa partai sayap kanan lainnya.

Dikutip dari media The Guardian, koalisi yang dibentuk The Reform Party saat itu begitu rapuh dan terus menerus diserang oleh partai sayap kanan. Pada 2019 lalu, anggota parlemen dari Partai EKRE, Ruuben Kaalep, memberikan pernyataan yang menyerang partai tersebut bahwa agenda partainya adalah untuk melawan, “agenda LGBT” serta “hegemoni ideologi global kiri”.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan perdana menteri sebelumnya, Juri Ratas, memang banyak menimbulkan kontroversi dari para anggota parlemennya. Desember lalu, Presiden Estonia, Kersti Kaljulaid meminta maaf pada pemerintah Finlandia atas ujaran Menteri Dalam Negeri Estonia, Mart Helme, yang juga pemimpin EKRE, yang mengejek Perdana Menteri Finlandia yang baru terpilih sebagai “salesgirl”.

Pada akhirnya, kepemimpinan Juri Ratas jatuh akibat skandal korupsi. Ia memutuskan untuk mundur awal Januari ini. Centre Party dan Reform Party akhirnya membentuk koalisi dan menunjuk Kajja Kallas sebagai perdana menteri. Kallas mengatakan bahwa sangat penting memperhatikan gender yang seimbang di anggota parlemen Estonia.