Drakor ‘Start-Up’ Beri Pelajaran Soal Pemimpin Perempuan

Penulis: Adinda Nurrizki

Drama Korea (drakor) Start-Up sungguh terbaik karena dibintangi aktor terkenal dengan akting yang mumpuni, juga jalan cerita menarik, terutama soal pemimpin perempuan.

Mengambil pengembangan bisnis rintisan sebagai inti dari jalan cerita, dengan bumbu cinta segitiga, serial Netflix ini dengan baik menggambarkan dinamika dan tantangan yang dihadapi pemimpin perempuan. Mulai dari tokoh utamanya, Seo Dal-mi (Suzy Bae), sang kakak Won In-jae (Kang Han-na), dan CEO Sand Box Yoon Sun-hak (Seo Yi-sook), mereka digambarkan secara multidimensi sebagai pemimpin karismatik dan andal.

Model kepemimpinan perempuan yang baik itu bisa kita lihat, misalnya, ketika Dal-mi memecahkan persoalan pembagian saham. Walaupun timnya saat itu nyaris terpecah, Dal-mi berhasil meyakinkan mereka bahwa sebagai pemimpin, ia mampu mengedepankan kepentingan bersama daripada sekadar punya saham terbanyak seperti yang dianjurkan mentor mereka. Dal-mi juga memperlihatkan bahwa dengan empati yang tinggi, ia berhasil mengembangkan sebuah aplikasi khusus tunanetra.

Di sisi lain, In-jae digambarkan sebagai pemimpin tegas dan berwibawa, meski dia juga sangat ambisius dan kompetitif. Sementara Yoon Sun-hak dikisahkan berhasil membangun wadah start up terkenal di Korea Selatan, berangkat dari kepekaannya terhadap para pengembang baru dan kisah personal mereka, termasuk ayah Dal-mi.

Drakor ‘Start-Up’ dan Stereotip Pemimpin Perempuan

Dalam drakor Start-Up ada gambaran pemimpin perempuan yang intimidatif dalam diri Seo In Jae. Apakah kamu suka deg-degan saat bertemu bos perempuan? Atau ketika kamu baru masuk kerja, apakah kamu jadi ngeri saat menemukan bahwa pemimpin kamu adalah perempuan?

Perasaan semacam itu  bisa saja timbul karena maraknya stereotip bahwa bos perempuan itu galak dan cerewet. Mereka juga kerap dianggap perfeksionis dan terburu-buru. Bos perempuan juga sering dihindari karena perkataannya dinilai lebih menyakitkan hati bawahannya.

Sementara stigma bos perempuan masih marak dalam realitas, kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menaiki tangga karier sampai posisi pemimpin juga masih lebih terbatas. Pasalnya, mereka dinilai lebih emosional dibanding kolega laki-lakinya. Keputusan yang mereka buat dianggap bukan hasil dari kejernihan pikiran. Akibatnya, kredibilitas pemimpin perempuan sering kali tak diakui.

Baca juga: Pelajaran Penting tentang Jadi Perempuan Berdaya dari Martha Tilaar

Saya sendiri adalah perempuan pekerja kantoran dan juga ibu dari seorang anak. Kebetulan, banyak pemimpin perempuan di kantor saya. Namun keberadaan mereka tidak dihargai apalagi dirayakan, dan malah dijadikan candaan seksis oleh para karyawan, bahkan beberapa di antaranya perempuan. Seorang rekan saya pernah bilang, “Duh, kelar deh kalo bos lo cewek!” sesaat setelah dia rapat dengan timnya.

Pada kesempatan lain, saya kerap mendengar banyak cerita bahwa bos perempuan yang marah saat bawahannya melakukan kesalahan dinilai galak dan terlalu menuntut. Mereka yang ambisius dan agresif dalam mewujudkan mimpinya dinilai bitchy.

Suara pekerja atau pemimpin perempuan masih kerap disela, dikerdilkan dan dianggap tidak penting. Seorang ibu yang bekerja dinilai tak memiliki kapasitas besar untuk memimpin atau bahkan untuk bekerja sekalipun. Situasi kian menyudutkan pekerja perempuan di kantor saat kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kerja sering terjadi sehingga mengusik keamanan mereka sampai bisa berpengaruh ke performa kerja. Selain itu, masih ada persoalan gaji pekerja perempuan yang lebih rendah dari pekerja laki-laki di banyak perusahaan untuk posisi dan kapasitas yang sama.

Pemimpin Perempuan Melawan Stigma

Kamu sudah mendengar bahwa selama pandemi, ada beberapa negara yang dinilai proaktif melindungi warganya dan menangani kenaikan kasus COVID-19? Ya, dan kebanyakan dari pemimpin negara-negara tersebut adalah perempuan.

Ada Perdana Menteri Jacinda Ardern di Selandia Baru yang berhasil mengajak warganya untuk mengantisipasi pandemi dengan berkomunikasi secara tenang dan sederhana. Ardern dinilai punya empati yang begitu tinggi. Ia juga menjadi perdana menteri pertama di Selandia Baru yang mengangkat seorang perempuan dari suku asli dengan wajah bertato sebagai menteri luar negeri. Tentu saja ini adalah bentuk pengakuannya terhadap keberagaman dalam kepemimpinan.

Baca juga: Tokoh Perempuan Disney Masih Terjebak Stereotip Negatif Perempuan Pemimpin

Kemudian, ada Islandia dengan Perdana Menteri Katrín Jakobsdóttir. Negara ini dianggap sebagai negara feminis karena mengangkat perempuan untuk memimpin negaranya dalam waktu cukup lama. Warga Islandia bahkan sudah cenderung tak percaya dengan gaya kepemimpinan laki-laki yang dinilai tamak dan sembrono. Saat dipimpin perempuan, Islandia berhasil memulihkan ekonomi dan baru-baru ini berhasil menekan penyebaran COVID-19 dengan hebat.

Beralih ke Jerman, ada Kanselir Angela Merkel yang dengan sigap menutup wilayahnya ketika kasus pertama COVID-19 dilaporkan di negara tersebut. Tak hanya itu, pemerintahan yang dijalankannya selalu proaktif dan transparan dalam penanganan pandemi.

Empati adalah salah satu nilai yang kerap dikonstruksikan masyarakat melekat pada perempuan. Ternyata, nilai ini menjadi kekuatan penting dalam sebuah kepemimpinan. Di Islandia misalnya, para perempuan pemegang jabatan selalu mengedepankan kesejahteraan sosial sebagai wujud empati mereka ketimbang mengangkat keuntungan semata.

Beberapa negara yang berhasil menangani kasus COVID-19 juga ternyata punya pemimpin perempuan yang dinilai kolaboratif dan transparan. Mereka mengandalkan para ilmuwan untuk menangani pandemi tanpa berpikir apakah pandemi ini hasil konspirasi dan sebagainya.

Masih banyak nilai dalam kepemimpinan perempuan yang luar biasa. Sayangnya, perempuan masih belum diberi kesempatan untuk menunjukkan kompetensinya dalam memimpin akibat dominasi maskulinitas dan budaya patriarkal.

Hal ini menjadi ironis mengingat pernyataan Yuval Noah Harari dalam bukunya, Sapiens, bahwa jika memang perempuan mendapat stigma sebagai manusia dengan sifat empati dan sensitivitas yang begitu tinggi, serta kemampuan negosiasi yang hebat, kenapa mereka tidak dipercaya sebagai pemimpin yang memang membutuhkan sifat demikian?

Adinda Nurrizki adalah ibu dengan anak satu yang bekerja sebagai copywriter dan volunteer di @jendelapuan.

Read More

Episode 12 – Reflection

Meski masih menjadi PR besar semua pihak, beberapa perusahaan sudah mulai memiliki kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong keseteraan gender.

Apa saja contohnya dan apa sih keuntungannya bagi perusahaan atau tempat kerja? Lalu apa peran pemerintah dalam mendorong lebih banyak perusahaan untuk melakukan ini?

Cari tahu jawabannya di episode episode terakhir How Women Lead, yang bisa kamu dengarkan di Spotify, Apple POdcast, dan layanan streaming podcast lainnya.
Read More

Episode 11 – What Women Want and Need

Jarang sekali ada pembahasan soal apa yang diinginkan dan dibutuhkan perempuan pekerja. Padahal kendala yang dihadapi perempuan pekerja itu berlapis, termasuk hambatan saat mau menjadi pemimpin.

Kita denger yuk, apa yang diinginkan dan dibutuhkan perempuan, untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Simak di podcast How Women Lead, di Spotify, Apple, dan layanan podcast lainnya.
Read More

Episode 10 – Resilience Through Crisis

Mengawali karier sebagai reporter Tempo tahun 1988, Gabriel Sugrahetty telah menduduki berbagai posisi di media tersebut, mulai dari editorial hingga divisi bisnis perusahaan. Setiap tantangan dia hadapi dengan pembelajaran tersendiri, hingga kini, sebagai konsultan bisnis, dia membantu perusahaan-perusahaan media di Indonesia dan Asia Tenggara membangun usaha mereka dan menghadapi krisis.

Di Episode 10 How Women Lead ini, simak bagaimana Hetty mengatasi berbagai tantangan yang sering kali ada karena gendernya, dan kenapa perempuan sering kali ditempati dalam posisi “tebing kaca” ketika perusahaan sedang mengalami situasi yang sulit.
Read More

Kuota Caleg Perempuan Dipenuhi, Tapi Tak Dijadikan Prioritas

Penulis: Ella S. Prihatini

Dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019, ada lebih banyak perempuan yang maju dibanding pileg-pileg sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya regulasi yang “memaksa” partai untuk memberlakukan minimal 30 persen kuota caleg perempuan agar dapat berkompetisi dalam pileg. Setidaknya, ini terlihat dari pileg terakhir pada 2019, saat rata-rata jumlah calon anggota legislatif (caleg) perempuan di semua partai mencapai 41,2 persen.

Di Indonesia, tujuh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berpartisipasi di dalam setiap pileg sejak 2004 telah mencalonkan perempuan sesuai ketentuan kuota pada pileg 2014 dan 2019.

Semua partai, baik yang berideologi Islam maupun pluralis/nasionalis, sama-sama telah lebih banyak mencalonkan perempuan. Data menunjukkan kuota caleg perempuan di pileg 2019 rata-rata naik 25 persen dibandingkan tahun 2004.

Kuota Gender Penting

Kuota gender adalah konsep yang cukup baru. Di dunia pada 1995, kuota gender hanya diterapkan lewat undang-undang di Argentina dan Nepal.

Kini, menurut data Inter-Parliamentary Union (IPU), ketentuan kuota gender telah diterapkan di 81 negara. Di banyak negara, kuota gender telah berhasil membuat jumlah perempuan di parlemen meningkat. Data IPU menunjukkan negara dengan kuota gender memiliki legislator perempuan lebih banyak (30,3 persen) daripada negara yang tidak menerapkan (17,9 persen).

Kuota gender penting untuk meningkatkan keterpilihan perempuan agar mencapai critical mass. Critical mass adalah jumlah minimal yang diperlukan menciptakan perubahan (rata-rata dipatok 30 persen dari jumlah kursi legislatif) agar mereka bisa memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen.

Penelitian yang saya lakukan pada 2019, dan baru saja terbit di jurnal Politics & Gender, menemukan bahwa partai-partai politik telah berupaya mencalonkan lebih banyak perempuan. Namun, meski jumlah caleg perempuan bertambah, keterpilihan calon perempuan dalam pileg masih rendah.

Baca juga:Kamala Harris Perempuan Pertama yang Jadi Wapres, Tapi Bukan yang Terakhir

Kuota Caleg Perempuan Bukan Prioritas

Meski jumlah caleg perempuan bertambah, jumlah perempuan yang memegang kursi di parlemen lebih rendah. Pada pileg tahun lalu misalnya, tingkat kemenangan caleg laki-laki 2,6 kali lebih tinggi dibanding perempuan.

Ini karena banyak partai yang masih belum memprioritaskan caleg perempuan. Masih sangat sedikit partai yang memberikan nomor urut satu kepada perempuan, padahal mayoritas caleg yang terpilih adalah caleg-caleg yang berada di posisi teratas.

Lewat wawancara dengan ketua fraksi dan ketua badan pemenangan pemilu masing-masing partai, saya menemukan bahwa seleksi caleg oleh mayoritas partai di Indonesia masih sangat tertutup dan tersentralisasi.

Temuan ini sejalan dengan temuan-temuan terkait pencalonan anggota parlemen di banyak negara yang tertutup dari publik. Publik tidak benar-benar tahu mekanisme apa yang menentukan seorang caleg mendapat nomor urut 1 atau 9 dari partai.

Namun khusus di pengalaman PPP tahun 2014, terjadi lonjakan alokasi nomor urut teratas untuk caleg perempuan. Responden saya menyebut bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah ketua badan pemenangan pemilu PPP di tahun itu adalah perempuan.

Ini menarik karena sesuai dengan riset sebelumnya yang menemukan bahwa jenis kelamin ketua tim pemenangan (laki-laki atau perempuan) berperan penting dalam mendorong atau menghambat kandidat perempuan untuk mencalonkan diri.

Biaya Saksi dan Kendala Rekrutmen

Sebagian responden riset saya mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menjaring perempuan yang tertarik untuk berkompetisi demi kursi legislatif di DPR. Tapi, sebagian lainnya menilai animo perempuan untuk menjadi caleg sudah jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu. Terlebih lagi, partai politik menetapkan sedikitnya Rp 500 juta untuk harga posisi nomor urut 1 di kertas suara. Maka, tak heran jika banyak caleg perempuan terbatas berasal dari latar belakang ekonomi atas.

Baca juga:Kepemimpinan Perempuan Islam Indonesia yang Membumi

Harga nomor urut satu setiap partai tentunya berbeda-beda, namun justifikasinya satu: Partai membutuhkan dana untuk menyiapkan saksi di sekitar 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar pencatatan akurat.

Biaya saksi ini dibebankan kepada caleg dengan sistem iuran, tapi sebagian pihak menyebutnya dengan “mahar” yang dibayarkan caleg agar bisa dicalonkan oleh partai.

Praktik ini sudah sepatutnya mendapat perhatian dari semua kalangan. Tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pencatatan hasil pemilu dan masifnya aksi jual-beli suara menimbulkan ancaman serius bagi demokrasi. Lebih khusus lagi ini adalah ancaman bagi representasi politik perempuan sebab pemilu yang mahal membuat partisipasi perempuan semakin terbatas.

Kuota gender 30 persen bisa jadi berhasil memaksa partai untuk mencalonkan lebih banyak perempuan dalam Pileg. Namun, bila caleg perempuan hanya ditempatkan di nomor urut rendah yang kecil potensi menangnya, maka kenaikan jumlah caleg perempuan tidak akan meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR secara optimal.

Selain itu, biaya kampanye yang sangat mahal (termasuk kewajiban menyetor uang agar dapat nomor urut satu), membuat caleg perempuan hanya terbatas di antara mereka yang memiliki modal ekonomi yang kuat. Lagi-lagi, ini akan menguatkan cengkraman oligarki di politik Indonesia.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

Ella S. Prihatini adalah pengajar Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara.

Read More
Disney Princess Stereotip

Tokoh Perempuan Disney Masih Terjebak Stereotip Negatif Perempuan Pemimpin

Penulis: Virginia García Beaudoux

Budaya pop bisa berpengaruh besar pada anak-anak, termasuk soal norma gender dan kepemimpinan perempuan.

Kebanyakan anak-anak berusia dua tahun mulai menggunakan kata ganti bergender dalam ucapannya. Selain itu, mereka juga perlahan-lahan mampu mengidentifikasi seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Saat menginjak usia tujuh tahun, anak-anak telah belajar banyak tentang apa yang diharapkan dari mereka berdasarkan sistem gender biner kita. Kebanyakan pembelajaran ini tidak disengaja dan disampaikan lewat budaya pop.

Beberapa tahun yang lalu, seorang peneliti dari Universitas Granada, Spanyol, menganalisis 621 karakter dari kedua jenis kelamin dari 163 serial kartun, termasuk Monster High dan Shin Chan. Ia menemukan bahwa sebagian besar perempuan diberikan posisi peran pendukung—sebagai pacar, ibu, atau pendamping dari tokoh pahlawan ataupun penjahatnya.

Tak hanya jarang menjadi tokoh utama, perempuan dalam kartun juga dibanjiri stereotip. Peneliti Spanyol menemukan bahwa kebanyakan tokoh perempuan dalam animasi ditempeli sifat materialistis, iri dan dangkal, terobsesi dengan tubuh, dan suka untuk menyenangkan orang lain.

Perempuan pemimpin dalam film Disney

Bahkan ketika menjadi karakter utama, tokoh perempuan dalam kartun Disney sering kali hanya menghidupkan pepatah-pepatah kuno tentang perempuan. Contohnya bisa ditemukan dalam film Pocahontas (1995). Disney memperlihatkan bahwa bahkan dalam film kartun pun, perempuan tidak bisa memiliki semuanya. Putri suku asli Amerika ini harus memilih antara sukses dalam sektor publik atau kehidupan romantis yang bahagia.

Lebih lanjut, beberapa penelitian studi menemukan bahwa di seluruh film putri yang diproduksi oleh Disney antara 1989 hingga 1999, tokoh laki-laki mendapatkan  dialog tiga kali lebih banyak dibandingkan tokoh perempuan.

Ahli linguistik di AS menemukan bahwa laki-laki berbicara 68 persen sepanjang film The Little Mermaid, 71  persen dalam film Beauty and the Beast, 90 persen dalam film Aladdin, dan 76 persen dalam film Pocahontas. Ariel, si putri duyung yang menjadi tokoh utama dalam The Little Mermaid, nyatanya memilih untuk tidak dapat berbicara selamanya demi seorang laki-laki.

Baca juga: ‘Athena Doctrine’ dan Mengapa Nilai-nilai Feminin Penting dalam Memimpin

Pelajaran-pelajaran ini diserap oleh anak-anak, yang sangat menyadari bahwa kebanyakan pahlawan super adalah laki-laki dan putri adalah perempuan. Hal ini menyebabkan semakin sulit bagi perempuan untuk mendapat contoh kepemimpinan bagi perempuan muda.

Tidak seperti pahlawan super, yang menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat, putri-putri dalam kartun cenderung fokus pada permasalahan privat, bukannya pelayanan publik.

Disney menunjukkan perkembangannya sejak mereka memunculkan tokoh Snow White (1937) yang pasif dan Cinderella (1950) yang submisif. Beberapa tahun belakangan, pemimpin perempuan bermunculan dari studio tersebut. Yang paling terkenal adalah Mulan (1998) dan megahit 2013, Frozen.

Akan tetapi, pesan yang disampaikan tidak jauh berbeda dari kebanyakan stereotip Disney konvensional. Mulan adalah seorang prajurit Tionghoa yang berani, dihormati, dan dipatuhi oleh rakyatnya, yang semuanya beranggapan bahwa dia adalah seorang laki-laki, karena ia telah menipu mereka dengan memotong rambutnya. Intinya adalah, tampaknya untuk menjadi pemimpin yang baik, seorang perempuan harus terlihat dan bertindak seperti seorang pria.

Sementara, Frozen disanjung sebagai “bukan film Disney biasa” karena menggambarkan dua saudara perempuan yang tidak butuh ditolong oleh pangeran tampan. Dalam akhir film ini, Elsa dan Anna saling menyelamatkan dengan cinta persaudaraan mereka.

Walau demikian, Elsa, sang protagonis, memiliki kemampuan kepemimpinan yang meragukan. Sebagai anak tertua, dia bertanggung jawab untuk memerintah. Namun ketika ia gugup, dia membiarkan emosi menguasai dirinya. Terlepas dari niat baiknya, dia tidak mampu menggunakan kekuatannya dengan baik. Hasilnya, ia membekukan kerajaannya dan menarik diri ke dalam dunianya sendiri. Dengan kata lain, ia digambarkan tidak memiliki kecerdasan emosional.

Semakin anak perempuan mengidentifikasi dirinya dengan “budaya putri”, semakin besar pula mereka menunjukkan pola perilaku yang berhubungan dengan stereotip perempuan yang menyatakan bahwa kecantikan, keramahan, dan kepatuhan adalah aset perempuan yang paling berharga.

Pelajaran dalam kepemimpinan perempuan

Apa yang telah kita pelajari dari berbagai produk budaya pop yang ada?

  1. Kepemimpinan adalah laki-laki.
  2. Perempuan adalah pemimpin yang lebih baik ketika ia terlihat dan berperilaku seperti laki-laki.
  3. Kehidupan publik yang sukses mengganggu kehidupan pribadi seorang perempuan.
  4. Ketika perempuan terlibat secara emosional, mereka kehilangan pemikiran rasionalnya, dan mereka gagal sebagai pemimpin.

Bukan hal yang mengejutkan bahwa pelajaran yang telah kita internalisasi sejak kecil diproduksi ulang setiap harinya oleh liputan media (orang dewasa), misalnya politisi perempuan yang menghadapi stereotip dan tantangan yang tidak dialami oleh kolega laki-lakinya.

Tapi tunggu dulu, kata beberapa pemerhati budaya, tidakkah kita berlebihan di sini? Menonton film Disney dan bermain menirukan karakternya hanyalah hal-hal kekanakan dan untuk kesenangan belaka.

Tidak persis begitu. Tahun lalu, para akademisi dari Universitas Brigham Young di Utah melakukan penelitian terkait tokoh-tokoh Disney, serta mewawancarai dan mengamati 198 anak laki-laki dan perempuan di taman kanak-kanak dan kelompok bermain.

Mereka menemukan bahwa semakin anak perempuan mengidentifikasi dirinya dengan “budaya putri”, semakin besar pula mereka menunjukkan pola perilaku yang berhubungan dengan stereotip perempuan yang menyatakan bahwa kecantikan, keramahan, dan kepatuhan adalah aset perempuan yang paling berharga. Studi tersebut secara empiris memvalidasi kekhawatiran yang didiskusikan oleh para sosiolog dan feminis selama ini.

Baca juga: Kamala Harris Perempuan Pertama yang Jadi Wapres AS, Tapi Bukan yang Terakhir

Menyadari bahwa kepemimpinan perempuan tidak digambarkan secara baik dalam masyarakat Barat, bukan berarti anak-anak tidak boleh terpapar produk budaya ini. Tidak masalah bagi seorang anak perempuan untuk bermain menjadi seorang putri, selama dia juga bisa menendang bola, membangun sesuatu dengan mur dan perkakas, bermain drum dan mengkhayal menjadi ilmuwan, insinyur, astronaut, atau pemadam kebakaran.

Begitupun sebaliknya. Bukan alasan bagi anak laki-laki yang suka berpakaian seperti pahlawan super untuk tidak bermain berpura-pura mengurus bayi, memasak makan malam, atau menyapu rumah.

Persepsi tentang gender (perempuan menyukai dapur, laki-laki bermain dengan senapan) dibentuk oleh apa yang diajarkan kepada kita ketika masih sangat muda. Orang dewasa harus memastikan bahwa kita tidak memaksakan pesan gender negatif dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga harus berbicara dengan anak tentang makna dari hal-hal yang mereka lihat, untuk memastikan bahwa anak mereka paham bahwa para putri hanyalah salah satu dari contoh tokoh fiktif yang mengagumkan dan menginspirasi. Di luar itu terdapat Wonder Woman yang hebat, Velma yang Cerdas, dan Peppa-Pig (dijuluki sebagai “feminis yang aneh” oleh seorang blogger konservatif).

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

Virginia García Beaudoux adalah profesor Komunikasi Politik dan Opini Publik, Universidad de Buenos Aires.

Read More

Episode 9 – Leading with Compassion

Ketika krisis moneter 1997 menghantam Asia, perusahaan Sariayu ikut terpukul. Namun, demi tidak mem-PHK para karyawan, perusahaan melakukan inovasi dan tidak hanya bertahan, tapi mengeruk keuntungan. Di tengah pandemi Covid-19, inovasi kembali dilakukan agar para pekerja tidak terkena imbas krisis.

Pemimpin Martha Tilaar Group, yang memiliki brand kecantikan Sariayu, Martha Tilaar dan Wulan Tilaar, paham bahwa jika bisnis ingin selamat, perusahaan agile, adaptif, juga berani.

Simak kisah kepemimpinan mereka di Spotify dan layanan streaming lainnya.
Read More

‘Mansplaining’: Perilaku Seksis yang Hambat Karier Perempuan

Ditulis oleh: Jasmine Floretta V.D.

Pernahkah kalian mengalami ketika sedang berdiskusi di dalam rapat kantor atau di dalam perbincangan ringan sesama teman, pembicaraan kalian dipotong atau disela oleh teman laki-laki kalian? Atau melihat di acara bincang-bincang televisi, bagaimana narasumber atau pembawa acara perempuan yang sedang mengungkapkan pendapat atau pertanyaan, disela begitu saja oleh narasumber laki-laki? Tidak jarang narasumber laki-laki yang memotong pembicaraan perempuan justru lebih ngegas saat ditegur.

Untuk contoh yang lebih “gila”, kita juga bisa menengok ke belakang, saat pergelaran MTV Video Music Awards (VMA) 2009. Kehebohan terjadi karena pidato Taylor Swift saat menerima hadiah disabotase oleh rapper Kanye West, yang melompat ke panggung begitu saja, menyerobot mikrofon dari tangan Swift dan dengan sengak mengatakan bahwa Beyoncé yang lebih pantas menang.

Apa yang dilakukan oleh para kolega di kantor kita, para narasumber laki-laki di dalam acara bincang-bincang, atau West pada Swift di VMA 2009, adalah bentuk dari diskriminasi gender yang dinamakan mansplaining.

Mansplaining adalah bentuk diskriminasi gender yang sistematis dan terlembaga, yang secara implisit mematok nilai yang lebih rendah dari suara perempuan. Melalui tindakan mansplaining ini, laki-laki berbicara seolah-olah mereka tahu segalanya melebihi perempuan. Mereka akhirnya kerap memberikan komentar tanpa diminta lawan bicaranya dan meremehkan kemampuan juga pendapat perempuan.

Baca juga: ‘Glass Ceiling’ dan Faktor Lain yang Halangi Perempuan Naiki Jenjang Karier

Istilah mansplaining pertama kali digambarkan oleh penulis/aktivis Rebecca Solnit dalam esainya “Men Explain Things to Me—Facts Didn’t Get in the Way “. Solnit menganggap mansplaining sebagai kombinasi dari “kepercayaan diri berlebihan dan ketidaktahuan” karena secara kultural laki-laki selalu ditempatkan di posisi yang lebih superior. Unsur seksisme yang ada di dalam mansplaining sangatlah berbahaya bagi perempuan, karena sikap ini mengarah pada pengukuhan stereotip gender kaku sebagai dasar asumsinya. Stereotip gender kaku ini kerap melukis perempuan sebagai seseorang yang kurang kompeten, kurang cerdas, dan kurang berpendidikan dibandingkan laki-laki. Perempuan pun secara sistematis dipinggirkan dan dikecualikan di dalam proses pengambilan keputusan, tidak dianggap kontribusinya dalam melakukan sesuatu, bahkan tidak dihargai kerja keras atau pendapatnya.

Stereotip gender yang kembali dikukuhkan melalui mansplaining kemudian mengerdilkan perempuan dengan cara membungkam suaranya secara sepihak. Asumsi dasar stereotip gender bahwa perempuan tidak lebih pintar dan tidak lebih kompeten dari laki-laki dalam memahami suatu hal akan berpengaruh pada perempuan yang akan merasa diremehkan dan tidak dihargai.

Baca juga: Perempuan Lebih Emosional dan Mitos-mitos Soal Perempuan di Dunia Profesional

Diskriminasi gender semacam ini dialami oleh Ben Barres, ahli neurobiologi dari Universitas Stanford yang juga seorang transpria. Dalam artikelnya di The Washington Post yang berjudul “Male Scientist Writes of Life as Female Scientist”, Barres menulis secara terbuka tentang pengalamannya di lapangan sebagai perempuan dan laki-laki. Sebagai mahasiswi di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Barres mengatakan pernah diragukan oleh profesornya sendiri setelah memecahkan soal matematika yang sangat sulit. Profesornya menuduh Barres meminta bantuan pacar laki-lakinya untuk menyelesaikan soal yang ada, karena sang profesor beranggapan seorang Barbara tidak mungkin mampu mengerjakan soal matematika yang sulit tersebut.

Setelah dia bertransisi sebagai transpria dan menjadi Ben Barres, ia bertemu seorang ilmuwan yang tidak menyadari dirinya adalah Barbara Barres. Sang ilmuwan tersebut mengatakan bahwa Ben memberikan seminar yang bagus dan karyanya jauh lebih baik daripada saudara perempuannya, Barbara. Dari pengalamannya tersebut, Barres menyadari bahwa orang-orang yang tidak tahu dirinya transgender memperlakukan Ben dengan lebih hormat daripada ketika dia masih menjadi Barbara. Ia mengakui bahwa sebagai Ben, dia bahkan dapat mengungkapkan pendapatnya dengan bebas tanpa disela oleh laki-laki, hal yang begitu langka dialami Barbara Barres.

Unsur seksisme yang ada di dalam mansplaining sangatlah berbahaya bagi perempuan, karena sikap ini mengarah pada pengukuhan stereotip gender kaku sebagai dasar asumsinya.

Mansplaining Menghambat Karier Perempuan

Tidak hanya mengukuhkan stereotip gender kaku dan membungkam sepihak suara perempuan, mansplaining menjadi faktor penghambat karier perempuan melalui pembuatan kebijakan yang bias gender. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana masih banyak perusahaan menghapuskan hak cuti haid atau pengurangan cuti melahirkan kepada perempuan dengan alasan memaksimalkan produktivitas kerja.

Pembuat kebijakan kerap tidak mengindahkan suara perempuan melalui pengalaman ketubuhan unik mereka dan meliyankan perempuan dalam pengambilan keputusan. Untuk kasus menstruasi misalnya, tidak jarang perempuan bisa sampai demam tinggi atau bahkan pingsan. Jika perempuan dengan sangat terpaksa absen, pihak perusahaan hanya akan memberikan izin pada perempuan dengan syarat surat keterangan dokter. Peraturan ini pun sangat merugikan perempuan karena siklus menstruasi yang begitu menyakitkan dialami sejumlah perempuan setiap bulannya akan menghambat kenaikan karier mereka karena banyaknya absensi yang mereka punya. Belum lagi konsekuensi dari biaya tambahan yang harus mereka ambil ketika memeriksa keadaan mereka dan meminta surat keterangan dokter. 

Baca juga: Bagaimana Stereotip dan Norma Gender Mematikan Kepercayaan Diri Perempuan

Mansplaining pada kenyataannya juga berimplikasi pada normalisasi pelecehan seksual terhadap perempuan. Senior saya, Ani, misalnya, pernah dilecehkan oleh kolega laki-lakinya yang sudah beristri, yang memanggilnya dengan sebutan “sayang”. Ani melaporkan hal itu kepada manajernya tapi dianggap sebagai angin lalu. Ketika Ani akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantornya, sang manajer dan kolega laki-laki yang melecehkannya itu menyebutnya lebay, dan menganggap pelecehan seksual verbal yang dialaminya sebagai hal yang sepele. Pelecehan seksual seperti ini juga dialami oleh teman saya yang lain, dan saya yakin oleh banyak sekali perempuan.

Pada akhirnya, mansplaining adalah bentuk diskriminasi gender yang kerap berujung pada peminggiran eksistensi perempuan. Mansplaining adalah sebuah tindakan yang kerap melanggengkan dominasi kuasa laki-laki atas perempuan dengan mengukuhkan posisi subordinat perempuan di dalam masyarakat.

Sudah waktunya perempuan merebut kembali suaranya yang kerap dibungkam. Memang sulit, namun jangan sungkan untuk menegur kolega laki-laki yang mendominasi pembicaraan atau melecehkan. Tempat kerja serta para atasan, juga seharusnya tidak menormalisasi atau meremehkan persoalan ini, dan memberikan ruang aman dan nyaman bagi pekerja perempuan.

Jasmine Floretta V.D. adalah seorang BTS ARMY dan pencinta kucing garis keras. Sedang menjalani studi S2 di Kajian Gender UI dan memiliki minat mendalam pada kajian tentang penggemar dan isu terkait peran ibu.

Read More
Perempuan Bekerja dalam Islam

Apa Hukum Perempuan Bekerja di dalam Islam?

Penulis: Jasmine Floretta V.D.

Beberapa tahun belakang ini makin banyak akun-akun media sosial bernafas Islami bertebaran dengan jumlah followers dan engagement yang luar biasa tinggi di setiap unggahannya. Sebutlah Indonesia Tanpa Pacaran yang sudah menggaet 1 juta pengikut di Instagram atau Tentang Islam yang sudah menggaet 7 juta pengikut di Facebook.

Yang menimbulkan kekhawatiran dari akun-akun media sosial ini adalah bagaimana mereka secara jelas mengajak perempuan untuk keluar dari ranah publik dan berdiam diri di rumah sebagai bentuk dari ketaatan beragama. Misalnya pada unggahan Tentang Islam 11 Oktober 2019 lalu yang mengutip pembicaraan Ustad Firanda Adirja yang berbunyi “Wanita itu fitrahnya di rumah. Jika dia suka keluyuran dan betah di luar rumah, berati dia sudah keluar dari fitrahnya”. Unggahan ini mendapatkan total likes sebanyak 12.000, angka yang sangat fantastis untuk sebuah unggahan yang ingin mendomestikasi perempuan dan di saat bersamaan juga memiliki implikasi pada kriminalisasi perempuan pekerja.

Pertanyaan mendasar pun muncul dari unggahan-unggahan seperti ini: Apakah Islam melarang perempuan bekerja di ruang publik, sehingga jika mereka bekerja maka perempuan telah menyalahi kodrat mereka sendiri? Jadi apakah ada hukum perempuan bekerja di agama Islam?

Dr. Iklilah MD Fajriyah, Kepala Pusat Riset Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, mengatakan dalam produk hukum Islam atau fikih selalu ada wacana yang tidak tunggal. Hal tersebut menjadi catatan dasar terlebih dahulu dan pasti akan muncul di semua isu yang terkait dengan isu gender, termasuk ketika berbicara tentang perempuan pekerja, ujarnya.

“Kalau kita merujuk pada pertanyaan boleh enggak sih perempuan bekerja dalam sudut pandangan Islam, jawabannya ada yang berpendapat boleh, ada juga yang berpendapat tidak boleh. Dua-dua pendapat ini  merujuk pada teks, ada yang merujuk pada Al-Quran ada juga yang merujuk pada hadis. Nikmatnya kita menjadi seorang muslim adalah kita bisa memilih yang mana yang menurut kita paling pas dengan visi misi hidup kita,” ujar Iklilah kepada Magdalene (4/11).

Baca juga: Khadijah sampai Fatima Al-Fihri: Jejak Pemimpin Perempuan dalam Sejarah Islam

Hukum Perempuan Bekerja: Istri-Istri Nabi Ternyata Bekerja

Ia mengatakan, kalau kita melihat dari konteks sejarah Islam itu sendiri, istri Nabi Muhammad dan perempuan-perempuan sahabat Nabi telah menempati berbagai posisi di ranah publik. Istri pertama Nabi, Khadijah, saja adalah seorang perempuan pengusaha sukses yang perdagangannya melintasi Jazirah Arab. Bahkan ketika Khadijah sudah menikah dengan Rasul, Rasul tidak melarang Khadijah untuk melanjutkan bisnisnya.

Kita juga mengetahui istri Nabi yang lain, Aisyah adalah tokoh perempuan intelektual. Aisyah memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu hadis melalui tiga hal yaitu periwayatan, pemahaman, dan pengajaran hadis sebagai seorang guru.

Selain istri-istri Nabi, sebenarnya masih banyak perempuan-perempuan hebat yang berpengaruh karena perannya di ruang publik, seperti salah satunya Asy-Syifa binti Abdullah.

Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji, akademisi ilmu fikih asal Malaysia mengatakan dalam jurnal akademiknya, bahwa seperti Khadijah, Asy-Syifa adalah seorang pengusaha kaya yang sukses. Asy-Syifa bahkan ditunjuk sendiri oleh sahabat dan pengganti Nabi, Umar bin Khattab, untuk menangani pasar kota Madinah sebagai hisab (pengawas). Sebagai hisab, Asy-Syifa mendidik orang-orang yang curang dan mengawasi mereka. Dirinya juga memiliki otoritas untuk menghukum pihak yang bersalah jika ketahuan melakukan kecurangan dalam berdagang.

Hal yang terpenting di dalam Islam mengenai bekerja di ruang publik bukan “siapa” yang melakukan kegiatan ekonomi, tapi “bagaimana” laki-laki dan perempuan melakukannya dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan semangat keadilan dan kesetaraan.

Dari potongan kisah inspiratif istri-istri Nabi beserta perempuan sahabat, maka apa yang mereka lakukan sebenarnya merupakan sebuah implementasi nyata dan refleksi dari hadis sahih riwayat Thabrani dan Daruquthni yang berbunyi “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”.

Iklilah menggarisbawahi kata annas yang berarti manusia dalam hadis ini. Hadis ini tidak memakai kata khairul rijal atau diartikan sebagai sebaik-baiknya laki-laki, ujarnya, sehingga hadis ini bersifat universal, diperuntukkan baik untuk laki-laki juga perempuan.

“Maka demikian semakin besar cakupan kebermanfaatan seseorang, derajatnya kebaikannya akan lebih tinggi. Bukan berarti perempuan yang memutuskan untuk di rumah mereka tidak bermanfaat. Dia tetap mempunyai manfaat yang signifikan bagi keluarganya, untuk anak anaknya, untuk suaminya, tapi cakupan kebermanfaatannya hanya sampai situ,” ujarnya.

“Tapi bayangkan jika dia meluangkan sedikit waktunya di luar rumah misalnya, dia punya keahlian dalam mengajar, kebermanfaatannya bertambah. Sehingga kalau kita melihat bahwa bagaimana hukum perempuan bekerja di dalam Islam, saya dalam posisi meyakini bahwa bekerja itu bukan hanya sebagai sesuatu yang dibolehkan namun dianjurkan karena merujuk pada hadis tadi,” kata Iklilah.

Selain hadis sahih riwayat Thabrani dan Daruquthnim, Iklilah juga mengatakan dasar argumen mengenai perempuan pekerja di dalam agama Islam juga dapat dilihat dari surat An-Nahl ayat 97, yang menyatakan bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada siapa pun, baik laki-laki atau perempuan, yang mengerjakan amal saleh.

Baca juga: Kepemimpinan Perempuan Islam Indonesia yang Membumi

“Jika kita perempuan bekerja dengan niat dan caranya baik sebagai bagian dari ibadah, sebagai bagian dari amal saleh, maka kebaikan akan datang,” ujar Iklilah.

Cendekiawan Islam Prof. Musdah Mulia juga menyatakan hal yang sama dalam bukunya Ensiklopedia Muslimah Reformis (2019). Menurutnya, ayat An-Nahl tersebut jelas menunjukkan bahwa Islam memiliki semangat kuat terhadap penegakan kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban untuk beramal saleh.

Hal ini, tulisnya, bisa dilihat juga dari Surat Asy-Syura ayat 42 yang secara tegas mengajak manusia, baik laki-laki dan perempuan, agar bermusyawarah dalam segala pengambilan keputusan serta mewajibkan infak dari harta yang diberikan Allah tersebut. Menurut Musdah, ayat ini dijadikan dasar imbauan bagi setiap orang baik bagi laki-laki dan perempuan untuk beraktivitas di bidang ekonomi.

Ia menambahkan, manusia diimbau untuk bekerja mencari penghasilan yang dapat menopang hidup mereka secara layak sehingga mampu melakukan ibadah dengan baik dengan menunaikan zakat dan memberi infak atau sedekah bagi saudara juga saudari kita yang tidak mampu. Musdah juga menegaskan bahwa Islam membebaskan kepada perempuan untuk berkiprah dalam bidang apa pun termasuk bidang ekonomi dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam kerangka kerja dan fungsinya.

Hal yang terpenting di dalam Islam mengenai bekerja di ruang publik, menurutnya, tidak mengarah pada “siapa” yang melakukan kegiatan ekonomi, tapi “bagaimana” laki-laki dan perempuan melakukannya dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan semangat keadilan dan kesetaraan.

Jasmine Floretta V.D. adalah seorang BTS ARMY dan pencinta kucing garis keras. Sedang menjalani studi S2 di Kajian Gender UI dan memiliki minat mendalam pada kajian tentang penggemar dan isu terkait peran ibu.

Read More

Episode 8 – Plan for the Future

Banyak yang meremehkan kemampuan Nyai Masriyah Amva, saat suaminya meninggal dan ia harus mengambil alih kepemimpinan Pesantren Pondok Jambu Al Islamy, Cirebon. Namun dengan dengan sabar, tekun, dan rasa penuh empati, Masriyah membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu memimpin pesantren, tapi juga membawanya ke arah yang lebih baik dan progresif.

Simak kisah Nyai Masriyah dalam podcast How Women Lead, di Spotify dan layanan streaming podcast lainnya.
Read More