Selain soal keterwakilan perempuan di tubuh partai politik, ongkos politik yang mahal untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat menjadi alasan lain mengapa eksistensi perempuan di panggung politik kurang.
Bupati Jember, Faida, pernah menggambarkan sulitnya mendapatkan rekomendasi partai karena sebagai perempuan dan ia menolak membayar mahar politik dengan jumlah miliaran kepada partai politik. Menurutnya, dukungan publik dan kontribusi besar untuk partai tidak serta merta memberikannya peluang untuk mencalonkan diri kembali.
“Saya pernah merasakan enggak dikasih rekomendasi oleh partai karena saya perempuan dan katanya tokoh agama enggak mau punya pemimpin perempuan. Belum lagi saya enggak mau ngasih mahar bermiliar-miliar untuk dapat rekomendasi,” ujar Faida dalam Diskusi Publik Perempuan Kepala Daerah: Pola Kepemimpinan dan Pola Kebijakan yang diselenggarakan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) tahun lalu.
“Mungkin saya bisa terpilih meski enggak bayar mahar tapi itu juga jarang terjadi kepada yang lain. Sementara gaji bupati itu cuman Rp6 jutaan. Dengan puluhan miliar itu sulit jadi pemimpin yang tegak lurus. Itu cara-cara yang tidak terhormat dengan membeli suara,” ia menambahkan.
Mahar politik dengan jumlah fantastis ini sudah menjadi rahasia umum di dunia politik Indonesia. Dari banyak pengakuan para politisi yang gagal ke Senayan, ongkos kampanye bisa mencapai Rp2-3 miliar, sedangkan untuk calon kepala daerah dan bupati bisa mencapai Rp20-25 miliar.
Baca juga: Meski Ada Budaya Matrilineal, Jumlah Perempuan Masuk Politik di Sumbar Masih Rendah
Padahal Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) hanya memperbolehkan dana kampanye dari dua sumber, yaitu perseorangan dan badan usaha. Dana perseorangan untuk calon anggota legislatif adalah maksimal Rp750 juta, sedangkan sumbangan dari badan hukum dan usaha Rp1,5 miliar. Di tingkat pemilihan presiden, dana dari badan hukum maksimal Rp25 miliar serta perseorangan Rp2,5 miliar.
Tanpa Mahar Pun Biaya Politik Sudah Besar
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, tanpa adanya biaya-biaya ilegal seperti mahar dan biaya lain-lainnya pun ongkos kampanye sebetulnya sudah cukup besar. Hal ini karena populasi pemilih yang besar di Indonesia dan kondisi geografis yang luas akan menguras kantong, ujarnya.
“Mahar-mahar politik itu tentu bukan uang yang sedikit. Ditambah dengan biaya operasional kampanye, bayar saksi lah, bayar petugas, belum kalau ada serangan fajar. Meski sebetulnya itu tanda politik yang tidak sehat, namun hal-hal seperti itu sulit sekali dihilangkan,” ujar Titi kepada Magdalene.
Dana-dana ilegal tersebut tentu tidak dibayar oleh partai. Semua ongkos politik yang membengkak itu sepenuhnya datang dari uang pribadi para calon kandidat, sehingga tidak heran jika banyak kandidat yang jor-joran mengeluarkan dana agar bisa berkompetisi di panggung politik, ujar Titi.
“Iklim politik yang tidak sehat sepeti ini membuat para politisi kebanyakan datang dari pengusaha atau para elite yang berduit, bukan dari orang-orang yang benar-benar punya visi untuk memajukan rakyat,” ia menambahkan.
Baca juga: Kamala Harris Perempuan Pertama yang Jadi Wapres AS, Tapi Bukan yang Terakhir
Struktur Partai Politik Maskulin dan Elitis
Selain fakta ongkos politik yang selangit, struktur partai politik yang maskulin dan elitis membuat rekomendasi pencalonan kandidat di pemilihan umum maupun Pilkada cenderung elitis, meski sebetulnya setiap anggota memiliki hak yang sama, termasuk perempuan.
“Proses pencalonan politisi dalam partai itu sangat elitis. Rasa kepemilikan terhadap kontestan dan anggota partai itu enggak begitu kuat. Seharusnya dalam proses pencalonan itu ada unsur gotong royong, dan dilihat mana yang punya kapasitas mumpuni,” ujar Titi.
“Proses pencalonan ini menjadikan para anggota yang tidak punya kekuasaan yang kuat dan dana yang kuat cenderung mundur, apalagi kalau perempuan,” ia menambahkan.
Kesadaran politik di Indonesia yang masih rendah menjadi faktor lain sulit terwujudnya proses pemilihan yang murni mempertimbangkan visi misi kandidat. Berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki kesadaran politik besar dan mau berkontribusi untuk perubahan. Di Amerika Serikat misalnya, kandidat yang punya misi untuk perubahan masyarakat yang lebih baik bisa maju dengan dukungan dari donasi publik. Hal ini terjadi pada mantan Presiden Barack Obama dan anggota Kongres Alexandria Ocasio Cortez.
Cortez terpilih sebagai perempuan anggota Kongres termuda mewakili New York. Ia mendapat simpati publik karena memiliki pengalaman politik di akar rumput, serta cukup vokal memperjuangkan kelompok-kelompok termarginalkan dan hak perempuan. Kultur politik yang lebih sehat seperti ini lebih membuka ruang bagi orang-orang yang secara serius ingin terjun ke dunia politik untuk perubahan.
Baca juga: Kuota Caleg Perempuan Dipenuhi, Tapi Tak Dijadikan Prioritas
“Di sana politik itus udah jadi persoalan personal dan keseharian. Orang mau mendengarkan dan berkontribusi, jadi orang-orang yang bukan berasal dari elite atau pengusaha punya ruang untuk maju. Sayangnya, Indonesia belum sampai pada tahap itu,” ujar Titi.
Di Indonesia anggapan para kandidat yang maju dalam pemilihan otomatis punya uang untuk membiayai dirinya sendiri, turut melanggengkan masalah ini, tambah Titi.
Menyuburkan Politik Dinasti
Persoalan partai politik yang elitis ini juga berpotensi menyuburkan politik dinasti. Banyak pemimpin daerah perempuan terpilih karena suami ataupun keluarganya punya kekuasaan. Karenanya, tidak bisa dikatakan bahwa perempuan berhasil naik ke posisi atas di dunia politik itu murni punya kepentingan untuk membela hak perempuan. Alasan itu pula yang menjadikan perempuan semakin enggan masuk politik.
“Padahal sebetulnya kalau iklim politik lebih sehat dan partai politiknya mendukung para anggota yang punya misi besar, mungkin akan lebih banyak lagi orang-orang dari akar rumput atau perempuan yang tidak segan terjun ke politik,” ujar Titi.
Konsekuensi lainnya dari ongkos politik yang besar selain meminggirkan perempuan adalah makin suburnya benih-benih korupsi ketika kandidat terpilih. Korupsi menjadi jalan pintas untuk menutupi pengeluaran selama masa kampanye yang membengkak.
“Semuanya itu elitis, selama ikatan proses elitis dengan struktur/anggota partai itu enggak kuat dan dana operasional politik yang mahal, dunia politik akan terus menjadi arena mereka yang punya uang saja,” kata Titi.
Ilustrasi oleh Karina Tungari.
